DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2025

Nomor: 24
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bandung

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang tugas, fungsi, dan tata kerja dinas pemuda dan olah raga

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menindaklanjuti Perubahan Jabatan Pelaksana pada Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di lingkungan Instansi Pemerintah, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 99 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
5.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 92);
7.Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 82) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 256 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 257). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 99 TAHUN 2023 TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 99 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 99), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (5) dan ayat (9) Pasal 3 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (11) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.
(2)Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan.
(3)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi:
1. a.penetapan penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
2. b.pengumpulan dan pengolahan dokumen perencanaan Dinas;
3. c.penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
4. d.penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
5. e.penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
6. f.penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sekretariat.
(4)Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Sekretaris mempunyai sub tugas meliputi:
1. a.mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui perencanaan kinerja pegawai untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
2. b.menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pegawai dalam jabatan struktural di bawahnya serta dalam jabatan fungsional tertentu dan jabatan pelaksana;
3. c.menyelenggarakan pelayanan umum dan kepegawaian yang meliputi urusan surat-menyurat, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, pengorganisasian, kelembagaan dan ketatalaksanaan, keuangan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
4. d.mengatur pemberian layanan administratif kepada unit kerja di lingkungan Dinas agar terwujud tertib administrasi;
5. e.menyelenggarakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan – undangan yang berlaku;
6. f.menyelenggarakan penetapan tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan penetapan dokumen perencanaan;
7. g.menyelenggarakan pelayanan perpustakaan sebagai media referensi, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya sesuai kepentingan Dinas, serta menyelenggarakan pelayanan hubungan masyarakat dan pelayanan informasi serta dokumentasi;
8. h.memberikan laporan kepada pimpinan mengenai langkah atau tindakan yang diambil dalam lingkup tugasnya;
9. i.menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan pelayanan umum, kepegawaian dan rumah tangga, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
10. j.menyelenggarakan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas;
11. k.menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan masalah di bidang tugasnya;
12. l.menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/ organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
13. m.mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Sekretariat sesuai bidang tugasnya;
14. n.memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas bawahan;
15. o.mengkoordinasikan tugas bawahan di lingkup Sekretariat melalui rapat atau langsung agar sesuai dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas;
16. p.mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Sekretariat untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana;
17. q.melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan dan laporan hasil koordinasi kegiatan Bidang secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
18. r.memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
19. s.melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.
(5)Sekretaris, dalam melaksanakan tugas, fungsi dan sub tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dapat melaksanakan program penunjang urusan pemerintahan daerah;
(6)Dalam melaksanakan tugas, fungsi, sub tugas, program, kegiatan dan subkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Sekretaris menyelenggarakan proses bisnis yang meliputi peta proses utama, peta relasi dan peta lintas fungsi serta menyelenggarakan sistem kerja Sekretariat.
(7)Sekretaris membawahkan / mengkoordinasikan:
1. a.Perencana;
2. b.Subbagian Umum dan Kepegawaian;
3. c.Analis Keuangan Pusat dan Daerah; dan
4. d.Pelaksana.
(8)Sekretaris sebagai PPK melaksanakan penilaian kinerja pada perencana, subbagian umum dan kepegawaian, analis keuangan pusat dan daerah dan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
(9)Perencana dan Analis Keuangan Pusat dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan jabatan fungsional yang memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
(10)Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
(11)Rincian kegiatan dan subkegiatan pada program sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2.Ketentuan ayat (5) dan ayat (9) Pasal 7 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (11) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Bidang Pembinaan Organisasi Kepemudaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
(2)Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang Pembinaan Organisasi Kepemudaan.
(3)Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang Pembinaan Organisasi Kepemudaan meliputi Pembinaan Organisasi Kepemudaan, Pembinaan Organisasi Kepramukaan, dan Kemitraan Pemuda;
2. b.penyelenggaraan rencana kerja bidang Pembinaan Organisasi Kepemudaan, meliputi Pembinaan Organisasi Kepemudaan, Pembinaan Organisasi Kepramukaan, dan Kemitraan Pemuda;
3. c.penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
4. d.penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang Pembinaan Organisasi Kepemudaan.
(4)Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Kepala Bidang mempunyai sub tugas meliputi:
1. a.menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Dinas bidang Pembinaan Organisasi Kepemudaan;
2. b.menyelenggarakan, merumuskan konsep sasaran kegiatan bidang Pembinaan Organisasi Kepemudaan;
3. c.menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Pembinaan Organisasi Kepemudaan;
4. d.menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
5. e.mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
7. g.menyelia kegiatan bawahan dalam lingkup bidang Pembinaan Organisasi Kepemudaan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
8. h.mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
9. i.menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah dinas yang berlaku;
10. j.mengevaluasi tugas bawahan melalui perencanaan kinerja pegawai untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
11. k.melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup bidang Pembinaan Organisasi Kepemudaan secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada pimpinan;
12. l.memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
13. m.melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
(5)Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan sub tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dapat melaksanakan:
1. a.Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan; dan
2. b.Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.
(6)Dalam melaksanakan tugas, fungsi, sub tugas, program, kegiatan dan subkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Kepala Bidang Pembinaan Organisasi Kepemudaan menyelenggarakan proses bisnis yang meliputi peta proses utama, peta relasi dan peta lintas fungsi serta menyelenggarakan sistem kerja Bidang Pembinaan Organisasi Kepemudaan.
(7)Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahkan / mengkoordinasikan:
1. a.Analis Kebijakan; dan
2. b.Pelaksana.
(8)Kepala Bidang sebagai PPK melaksanakan penilaian kinerja pada analis kebijakan dan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
(9)Analis Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan jabatan fungsional yang memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
(10)Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
(11)Rincian kegiatan dan subkegiatan pada program sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3.Ketentuan ayat (5) dan ayat (9) Pasal 9 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (11) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Bidang Pemberdayaan Kepemudaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
(2)Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang Pemberdayaan Kepemudaan.
(3)Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang Pemberdayaan Kepemudaan, meliputi Kewirausahaan Muda, Peningkatan Profesionalisme Kepemudaan, dan Fasilitas Aktivitas Kepemudaan;
2. b.penyelenggaraan rencana kerja bidang Pemberdayaan Kepemudaan, meliputi Kewirausahaan Muda, Peningkatan Profesionalisme Kepemudaan, dan Fasilitas Aktivitas Kepemudaan;
3. c.penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
4. d.penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang Pemberdayaan Kepemudaan.
(4)Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Kepala Bidang mempunyai sub tugas meliputi:
1. a.menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Dinas bidang Pemberdayaan Kepemudaan;
2. b.menyelenggarakan, merumuskan konsep sasaran kegiatan bidang Pemberdayaan Kepemudaan;
3. c.menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Pemberdayaan Kepemudaan;
4. d.menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
5. e.mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
7. g.menyelia kegiatan bawahan dalam lingkup bidang Pemberdayaan Kepemudaan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
8. h.mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
9. i.menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah dinas yang berlaku;
10. j.mengevaluasi tugas bawahan melalui perencanaan kinerja pegawai untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
11. k.melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup bidang Pemberdayaan Kepemudaan secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada pimpinan;
12. l.memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
13. m.melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
(5)Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan sub tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dapat melaksanakan program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan;
(6)Dalam melaksanakan tugas, fungsi, sub tugas, program, kegiatan dan subkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Kepala Bidang Pemberdayaan Kepemudaan menyelenggarakan proses bisnis yang meliputi peta proses utama, peta relasi dan peta lintas fungsi serta menyelenggarakan sistem kerja Bidang Pemberdayaan Kepemudaan.
(7)Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahkan / mengkoordinasikan:
1. a.Analis Kebijakan; dan
2. b.Pelaksana.
(8)Kepala Bidang sebagai PPK melaksanakan penilaian kinerja pada analis kebijakan dan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
(9)Analis Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan jabatan fungsional yang memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
(10)Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
(11)Rincian kegiatan dan subkegiatan pada program sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4.Ketentuan ayat (5) dan ayat (9) Pasal 11 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (11) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Bidang Pengembangan Organisasi Keolahragaan Prestasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
(2)Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang Pengembangan Organisasi Keolahragaan Prestasi.
(3)Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang Pengembangan Organisasi Keolahragaan Prestasi, meliputi Peningkatan Prestasi Olahraga, Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi Keolahragaan, dan Sarana dan Prasarana Keolahragaan;
2. b.penyelenggaraan rencana kerja bidang Pengembangan Organisasi Keolahragaan Prestasi, meliputi Peningkatan Prestasi Olahraga, Pengembangan Sistem Informasi dan Teknologi Keolahragaan, dan Sarana dan Prasarana Keolahragaan;
3. c.penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
4. d.penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang Pengembangan Organisasi Keolahragaan Prestasi.
(4)Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Kepala Bidang mempunyai sub tugas meliputi:
1. a.menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Dinas bidang Pengembangan Organisasi Keolahragaan Prestasi;
2. b.menyelenggarakan, merumuskan konsep sasaran kegiatan bidang Pengembangan Organisasi Keolahragaan Prestasi;
3. c.menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Pengembangan Organisasi Keolahragaan Prestasi;
4. d.menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
5. e.mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
7. g.menyelia kegiatan bawahan dalam lingkup bidang Pengembangan Organisasi Keolahragaan Prestasi untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
8. h.mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
9. i.menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah dinas yang berlaku;
10. j.mengevaluasi tugas bawahan melalui perencanaan kinerja pegawai untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
11. k.melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup bidang Pengembangan Organisasi Keolahragaan Prestasi secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada pimpinan;
12. l.memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
13. m.melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
(5)Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan sub tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dapat melaksanakan program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan;
(6)Dalam melaksanakan tugas, fungsi, sub tugas, program, kegiatan dan subkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Kepala Bidang menyelenggarakan proses bisnis yang meliputi peta proses utama, peta relasi dan peta lintas fungsi serta menyelenggarakan sistem kerja Bidang Pengembangan Organisasi Keolahragaan Prestasi.
(7)Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahkan / mengkoordinasikan:
1. a.Analis Kebijakan; dan
2. b.Pelaksana.
(8)Kepala Bidang sebagai PPK melaksanakan penilaian kinerja pada Analis Kebijakan dan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
(9)Analis Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan jabatan fungsional yang memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
(10)Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
(11)Rincian kegiatan dan subkegiatan pada program sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5.Ketentuan ayat (5) dan ayat (9) Pasal 13 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (11) sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Bidang Pengembangan Organisasi Keolahragaan Rekreasi dan Pelajar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
(2)Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang Pengembangan Organisasi Keolahragaan Rekreasi dan Pelajar.
(3)Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang Pengembangan Organisasi Keolahragaan Rekreasi dan Pelajar, meliputi Pembinaan Olahraga Pelajar dan Mahasiswa, Kemitraan / Kelembagaan Keolahragaan, dan Pembinaan Olahraga Rekreasi;
2. b.penyelenggaraan rencana kerja bidang Pengembangan Organisasi Keolahragaan Rekreasi dan Pelajar, meliputi Pembinaan Olahraga Pelajar dan Mahasiswa, Kemitraan / Kelembagaan Keolahragaan, dan Pembinaan Olahraga Rekreasi;
3. c.penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
4. d.penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang Pengembangan Organisasi Keolahragaan Rekreasi dan Pelajar.
(4)Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Kepala Bidang mempunyai sub tugas meliputi:
1. a.menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Dinas bidang Pengembangan Organisasi Keolahragaan Rekreasi dan Pelajar;
2. b.menyelenggarakan, merumuskan konsep sasaran kegiatan bidang Pengembangan Organisasi Keolahragaan Rekreasi dan Pelajar;
3. c.menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Pengembangan Organisasi Keolahragaan Rekreasi dan Pelajar;
4. d.menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
5. e.mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
7. g.menyelia kegiatan bawahan dalam lingkup bidang Pengembangan Organisasi Keolahragaan Rekreasi dan Pelajar untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
8. h.mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
9. i.menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah dinas yang berlaku;
10. j.mengevaluasi tugas bawahan melalui perencanaan kinerja pegawai untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
11. k.melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup bidang Pengembangan Organisasi Keolahragaan Rekreasi dan Pelajar secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada pimpinan;
12. l.memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
13. m.melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
(5)Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan sub tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dapat melaksanakan program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan;
(6)Dalam melaksanakan tugas, fungsi, sub tugas, program, kegiatan dan subkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Kepala Bidang menyelenggarakan proses bisnis yang meliputi peta proses utama, peta relasi dan peta lintas fungsi serta menyelenggarakan sistem kerja Bidang Pengembangan Organisasi Keolahragaan Rekreasi dan Pelajar.
(7)Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahkan / mengkoordinasikan:
1. a.Analis Kebijakan; dan
2. b.Pelaksana.
(8)Kepala Bidang sebagai PPK melaksanakan penilaian kinerja pada analis kebijakan dan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
(9)Analis Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan jabatan fungsional yang memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
(10)Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
(11)Rincian kegiatan dan subkegiatan pada program sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6.Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Pada Dispora terdapat Pelaksana, meliputi:
1. a.Sekretariat, meliputi:
  1. 1.Subbagian Umum dan Kepegawaian, meliputi: a) Penelaah Teknis Kebijakan; b) Pengolah Data dan Informasi; dan c) Pengadministrasi Perkantoran.
  2. 2.Penelaah Teknis Kebijakan; dan
  3. 3.Pengolah Data dan Informasi.
2. b.Bidang Pembinaan Organisasi Kepemudaan, meliputi:
  1. 1.Penelaah Teknis Kebijakan;
  2. 2.Penata Layanan Operasional;
  3. 3.Pengolah Data dan Informasi; dan
  4. 4.Pengadministrasi Perkantoran.
3. c.Bidang Pemberdayaan Kepemudaan, meliputi:
  1. 1.Penelaah Teknis Kebijakan;
  2. 2.Penata Layanan Operasional; dan
  3. 3.Pengolah Data dan Informasi.
4. d.Bidang Pengembangan Organisasi Keolahragaan Prestasi, meliputi:
  1. 1.Penelaah Teknis Kebijakan;
  2. 2.Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi;
  3. 3.Pengolah Data dan Informasi; dan
  4. 4.Operator Layanan Operasional.
5. e.Bidang Pengembangan Organisasi Keolahragaan Rekreasi dan Pelajar, meliputi:
  1. 1.Penelaah Teknis Kebijakan;
  2. 2.Penata Layanan Operasional;
  3. 3.Pengolah Data dan Informasi; dan
  4. 4.Pengadministrasi Perkantoran.
6. f.UPTD Pengelolaan Sarana Olahraga Si Jalak Harupat, meliputi:
  1. 1.Subbagian tata usaha, meliputi: a) Pengadministrasi Perkantoran; b) Operator Layanan Operasional; dan c) Pengelola Umum Operasional.
  2. 2.Penata Layanan Operasional.
(2)Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
1. a.Penelaah Teknis Kebijakan pada:
  1. 1.Subbagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan analisa sumber daya manusia aparatur;
  2. 2.Sekretariat melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan perbendaharaan, penata laporan keuangan, penataan keuangan, dan analisa perencanaan anggaran;
  3. 3.Bidang Pembinaan Organisasi Kepemudaan melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan analisa organisasi, dan analisa monitoring, evaluasi dan pelaporan;
  4. 4.Bidang Pemberdayaan Kepemudaan melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan fasilitator kewirausahaan, dan penyuluhan kepemudaan;
  5. 5.Bidang Pengembangan Organisasi Keolahragaan Prestasi melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan analisa keolahragaan, dan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana; dan
  6. 6.Bidang Pengembangan Organisasi Keolahragaan Rekreasi dan Pelajar melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan analisa monitoring, evaluasi dan pelaporan.
2. b.Penata Layanan Operasional pada:
  1. 1.Bidang Pembinaan Organisasi Kepemudaan melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis fasilitator kemitraan;
  2. 2.Bidang Pemberdayaan Kepemudaan melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis analisa kepemudaan;
  3. 3.Bidang Pengembangan Organisasi Keolahragaan Rekreasi dan Pelajar melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis fasilitator kemitraan; dan
  4. 4.UPTD Pengelolaan Sarana Olahraga Si Jalak Harupat melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis pemeriksa kelistrikan.
3. c.Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi pada Bidang Pengembangan Organisasi Keolahragaan Prestasi melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian, persiapan dan pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, pengendalian, pemanfaatan, evaluasi dan pelaporan dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang sistem dan teknologi informasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan program kerja yang telah disusun di bidang analis sistem informasi.
4. d.Pengolah Data dan Informasi pada:
  1. 1.Subbagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengelolaan pemanfaatan barang milik daerah, pengelolaan dokumentasi, dan pranata kearsipan;
  2. 2.Sekretariat melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengelolaan program dan kegiatan, dan pengelolaan data;
  3. 3.Bidang Pembinaan Organisasi Kepemudaan melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang Pengolahan Data;
  4. 4.Bidang Pemberdayaan Kepemudaan melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengolahan data;
  5. 5.Bidang Pengembangan Organisasi Keolahragaan Prestasi melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengolahan data, dan pengelolaan database; dan
  6. 6.Bidang Pengembangan Organisasi Keolahragaan Rekreasi dan Pelajar melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengolahan data.
5. e.Pengadministrasi Perkantoran pada:
  1. 1.Subbagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik (customer service) di bidang pengadministrasi umum;
  2. 2.Bidang Pembinaan Organisasi Kepemudaan melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik (customer service) di bidang pengadministrasi umum;
  3. 3.Bidang Pengembangan Organisasi Keolahragaan Rekreasi dan Pelajar melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik (customer service) di bidang pengadministrasi umum; dan
  4. 4.UPTD Pengelolaan Sarana Olahraga Si Jalak Harupat melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik (customer service) di bidang pengadministrasi umum.
6. f.Operator Layanan Operasional pada:
  1. 1.Bidang Pengembangan Organisasi Keolahragaan Prestasi bidang pelayanan keperawatan rsud majalaya melakukan kegiatan pengoperasian layanan teknis di bidang pemeliharaan sarana dan prasarana; dan
  2. 2.UPTD Pengelolaan Sarana Olahraga Si Jalak Harupat bidang pelayanan keperawatan rsud majalaya melakukan kegiatan pengoperasian layanan teknis di bidang pemeliharaan sarana dan prasarana.
7. g.Pengelola Umum Operasional pada UPTD Pengelolaan Sarana Olahraga Si Jalak Harupat melakukan kegiatan pengelolaan layanan umum. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung. Ditetapkan di Soreang pada tanggal 14 Januari 2025 BUPATI BANDUNG, ttd. MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA Diundangkan di Soreang pada tanggal 14 Januari 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG, ttd. CAKRA AMIYANA BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 24 salinan sesuai dengan aslinya LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR : 24 TAHUN 2025 TANGGAL : 14 JANUARI 2025 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 99 TAHUN 2023 TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA UNIT KERJA PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN Sekretaria t penunjang urusan pemerintah an daerah perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
  1. 1.penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah;
  2. 2.koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-Dispora;
  3. 3.koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA- Dispora;
  4. 4.koordinasi dan penyusunan DPA- Dispora;
  5. 5.koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-Dispora ;
  6. 6.koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dispora;
  7. 7.evaluasi kinerja perangkat daerah;
  8. 8.penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah;
  9. 9.pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral daerah;
  10. 10.pelaksanaan forum perangkat daerah berdasarkan bidang urusan yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah;
  11. 11.penyusunan dokumen perencanaan urusan selain renstra pd dan renja pd;
  12. 12.koordinasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diampu; dan
  13. 13.sinkronisasi dan harmonisasi pusat dan daerah dalam rangka mendukung target pembangunan nasional melalui koordinasi teknis pembangunan. administrasi keuangan perangkat daerah
  14. 1.penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
  15. 2.penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN;
  16. 3.pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan Dispora;
  17. 4.koordinasi dan pelaksanaan akuntansi Dispora;
  18. 5.koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun Dispora;
  19. 6.pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
  20. 7.koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran Dispora; dan
  21. 8.penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran. administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
  22. 1.penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah Dispora;
  23. 2.pengamanan barang milik daerah Dispora;
  24. 3.koordinasi dan penilaian barang milik daerah Dispora;
  25. 4.pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada Dispora;
  26. 5.rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada Dispora;
  27. 6.penatausahaan barang milik daerah pada Dispora; dan
  28. 7.pemanfaatan barang milik daerah Dispora. administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah
  29. 1.perencanaan pengelolaan retribusi daerah;
  30. 2.analisa dan pengembangan retribusi daerah, serta penyusunan kebijakan retribusi daerah;
  31. 3.penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah;
  32. 4.pendataan dan pendaftaran objek retribusi daerah;
  33. 5.pengolahan data retribusi daerah;
  34. 6.penetapan wajib retribusi daerah; dan
  35. 7.pelaporan pengelolaan retribusi daerah. administrasi kepegawaian perangkat daerah
  36. 1.peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai;
  37. 2.pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya;
  38. 3.pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian;
  39. 4.koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian;
  40. 5.monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai;
  41. 6.pemulangan pegawai yang pensiun;
  42. 7.pemulangan pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas;
  43. 8.pemindahan tugas ASN;
  44. 9.pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi;
  45. 10.sosialisasi peraturan perundang- undangan; dan
  46. 11.bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan. administrasi umum perangkat daerah
  47. 1.penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor;
  48. 2.penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
  49. 3.penyediaan peralatan rumah tangga;
  50. 4.penyediaan bahan logistik kantor;
  51. 5.penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
  52. 6.penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan;
  53. 7.penyediaan bahan/material;
  54. 8.fasilitasi kunjungan tamu;
  55. 9.penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Dispora;
  56. 10.penatausahaan arsip dinamis pada Dispora; dan
  57. 11.dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada Dispora. pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
  58. 1.pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;
  59. 2.pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
  60. 3.pengadaan alat besar;
  61. 4.pengadaan alat angkutan darat tak bermotor;
  62. 5.pengadaan mebel;
  63. 6.pengadaan peralatan dan mesin lainnya;
  64. 7.pengadaan aset tetap lainnya;
  65. 8.pengadaan aset tak berwujud;
  66. 9.pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya;
  67. 10.pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya; dan
  68. 11.pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya. penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
  69. 1.penyediaan jasa surat menyurat
  70. 2.penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
  71. 3.penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor; dan
  72. 4.penyediaan jasa pelayanan umum kantor. pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
  73. 1.penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;
  74. 2.penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
  75. 3.penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar;
  76. 4.penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat angkutan darat tak bermotor;
  77. 5.pemeliharaan mebel;
  78. 6.pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya;
  79. 7.pemeliharaan aset tetap lainnya;
  80. 8.pemeliharaan aset tak berwujud;
  81. 9.pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya;
  82. 10.pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya;
  83. 11.pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya; dan
  84. 12.pemeliharaan/rehabilitasi tanah. Peningkatan BLUD pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD. bidang pembinaa pengemban gan pemberdayaan dan koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan n organisasi kepemuda an kapasitas daya saing kepemudaa n pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten organisasi kepemudaan tingkat kabupaten koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat kabupaten. penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten pemberian penghargaan pemuda dan organisasi pemuda yang berjasa dan/atau berprestasi; pengemban gan kapasitas kepramuka an pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan
  85. 1.koordinasi dan sinkronisasi penyediaan data dan informasi kepramukaan berbasis elektronik;
  86. 2.peningkatan kapasitas organisasi kepramukaan tingkat daerah;
  87. 3.pengembangan kapasitas sdm kepramukaan tingkat daerah;
  88. 4.penyediaan pusat pendidikan dan pelatihan kepramukaan di daerah kabupaten;
  89. 5.penyelenggaraan kegiatan kepramukaan tingkat daerah;
  90. 6.penyediaan prasarana dan sarana kepramukaan tingkat daerah;
  91. 7.perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana dan sarana kepramukaan tingkat daerah; dan
  92. 8.partisipasi dan keikutsertaan dalam kegiatan kepramukaan. bidang pemberda yaan kepemuda an pengemban gan kapasitas daya saing kepemudaa n penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten
  93. 1.pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten penyelenggaraan pelayanan kepemudaan serta penyusunan dan implementasi rencana aksi daerah tingkat kabupaten;
  94. 2.koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan kewirausahaan pemuda bagi wirausaha pemula tingkat kabupaten;
  95. 3.pemberian penghargaan kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda;
  96. 4.koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten;
  97. 5.pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pemenuhan hak pemuda di tingkat kabupaten;
  98. 6.koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan kepeloporan pemuda bagi pemuda pelopor tingkat kabupaten; dan
  99. 7.penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat kabupaten. bidang pengemba ngan organisasi keolahrag aan prestasi pengemban gan kapasitas daya saing keolahraga an pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi
  100. 1.seleksi atlet daerah;
  101. 2.pemberian penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga
  102. 3.pemusatan latihan daerah yang terintegrasi dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan (sport science )
  103. 4.pembinaan dan pengembangan olahragawan berprestasi kabupaten
  104. 5.pembentukan dan penyediaan sistem data keolahragaan terpadu di kabupaten bidang pengemba ngan organisasi keolahrag aan rekreasi dan pelajar pengemban gan kapasitas daya saing keolahraga an pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten
  105. 1.koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota
  106. 2.koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota
  107. 3.koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi olehsatuan pendidikan dasar. penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten
  108. 1.penyelenggaraan kejuaraan olahraga multi event dan single event tingkat kabupaten
  109. 2.penyelenggaraan pekan paralimpik pelajar tingkat nasional dan kabupaten serta kejuaraan paralimpik pelajar tingkat kabupaten pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga
  110. 1.pelaksanaan standar nasional pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten
  111. 2.peningkatan kerja sama organisasi keolahragaan kabupaten dengan lembaga terkait pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi
  112. 1.penyelenggaraan, pengembangan dan pemasalan festival dan olahraga rekreasi;
  113. 2.pemberdayaan perkumpulan olahraga rekreasi
  114. 3.pengembangan olahraga wisata, tantangan dan petualangan
  115. 4.pemanfaatan olahraga tradisional dalam masyarakat
  116. 5.penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan
  117. 6.pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival olahraga rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional. pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi oleh satuan pendidikan menengah. pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi oleh satuan pendidikan menengah. BUPATI BANDUNG, ttd. MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…