DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2025

Nomor: 27
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bandung

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang tugas, fungsi dan tata kerja dinas ketahanan pangan dan perikanan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menindaklanjuti Perubahan Jabatan Pelaksana pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di lingkungan Instansi Pemerintah, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 102 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3.Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
6.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 92);
8.Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 82) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 256 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 257). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 102 TAHUN 2023 TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 102 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 102), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (5) dan ayat (9) Pasal 3 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (11) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.
(2)Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan.
(3)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi:
1. a.penetapan penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
2. b.pengumpulan dan pengolahan dokumen perencanaan Dinas;
3. c.penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
4. d.penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
5. e.penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
6. f.penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sekretariat.
(4)Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Sekretaris mempunyai sub tugas meliputi:
1. a.mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui penilaian perencanaan kinerja pegawai untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
2. b.menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pegawai dalam jabatan struktural di bawahnya serta dalam jabatan fungsional tertentu dan jabatan pelaksana;
3. c.menyelenggarakan pelayanan umum dan kepegawaian yang meliputi urusan surat-menyurat, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, pengorganisasian, kelembagaan dan ketatalaksanaan, keuangan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
4. d.mengatur pemberian layanan administratif kepada unit kerja di lingkungan Dinas agar terwujud tertib administrasi;
5. e.menyelenggarakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan – undangan yang berlaku;
6. f.menyelenggarakan penetapan tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan penetapan dokumen perencanaan;
7. g.menyelenggarakan pelayanan perpustakaan sebagai media referensi, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya sesuai kepentingan Dinas, serta menyelenggarakan pelayanan hubungan masyarakat dan pelayanan informasi serta dokumentasi;
8. h.memberikan laporan kepada pimpinan mengenai langkah atau tindakan yang diambil dalam lingkup tugasnya;
9. i.menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan pelayanan umum, kepegawaian dan rumah tangga, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
10. j.menyelenggarakan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas;
11. k.menginventarisasi, mengindentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan masalah di bidang tugasnya;
12. l.menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/ organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
13. m.mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Sekretariat sesuai bidang tugasnya;
14. n.memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas bawahan;
15. o.mengkoordinasikan tugas bawahan di lingkup Sekretariat melalui rapat atau langsung agar sesuai dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas;
16. p.mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Sekretariat untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana;
17. q.melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan dan laporan hasil koordinasi kegiatan Bidang secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
18. r.memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
19. s.melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.
(5)Sekretaris, dalam melaksanakan tugas, fungsi dan sub tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dapat melaksanakan program penunjang urusan pemerintahan daerah;
(6)Dalam melaksanakan tugas, fungsi, sub tugas, program, kegiatan dan subkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Sekretaris menyelenggarakan proses bisnis yang meliputi peta proses utama, peta relasi dan peta lintas fungsi serta menyelenggarakan sistem kerja Sekretariat.
(7)Sekretaris, membawahkan / mengkoordinasikan:
1. a.Perencana;
2. b.Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;
3. c.Analis Keuangan Pusat dan Daerah; dan
4. d.Pelaksana.
(8)Sekretaris sebagai PPK melaksanakan penilaian kinerja pada perencana, kepala subbagian umum dan kepegawaian, analis keuangan pusat dan daerah, serta pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
(9)Perencana dan analis keuangan pusat dan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, dan huruf c merupakan jabatan fungsional yang memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
(10)Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
(11)Rincian kegiatan dan subkegiatan pada program sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2.Ketentuan ayat (5) Pasal 11 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (11) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
(2)Kepala Bidang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang Perikanan Budidaya.
(3)Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang Perikanan Budidaya, meliputi Produksi, Sarana dan Prasarana, dan Kelembagaan dan Informasi;
2. b.penyelenggaraan rencana kerja bidang Perikanan Budidaya, meliputi Produksi, Sarana dan Prasarana, dan Kelembagaan dan Informasi;
3. c.penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
4. d.penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang Perikanan Budidaya.
(4)Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Kepala Bidang mempunyai sub tugas meliputi:
1. a.menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Dinas bidang Perikanan Budidaya;
2. b.menyelenggarakan, merumuskan konsep sasaran kegiatan bidang Perikanan Budidaya;
3. c.menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Perikanan Budidaya;
4. d.menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
5. e.mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
7. g.menyelia kegiatan bawahan dalam lingkup bidang Perikanan Budidaya untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
8. h.mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
9. i.menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah dinas yang berlaku;
10. j.mengevaluasi tugas bawahan melalui perencanaan kinerja pegawai untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
11. k.melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup bidang Perikanan Budidaya secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada pimpinan;
12. l.memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
13. m.melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
(5)Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan sub tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dapat melaksanakan program pengelolaan perikanan budidaya;
(6)Dalam melaksanakan tugas, fungsi, sub tugas, program, kegiatan dan subkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Kepala Bidang menyelenggarakan proses bisnis yang meliputi peta proses utama, peta relasi dan peta lintas fungsi serta menyelenggarakan sistem kerja Bidang Perikanan Budidaya.
(7)Kepala Bidang membawahkan / mengkoordinasikan:
1. a.Analis Akuakultur; dan
2. b.Pelaksana.
(8)Kepala Bidang sebagai PPK melaksanakan penilaian kinerja pada analis akuakultur dan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
(9)Analis Akuakultur sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a merupakan jabatan fungsional yang memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
(10)Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
(11)Rincian kegiatan dan subkegiatan pada program sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3.Ketentuan ayat (5) Pasal 14 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (11) sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Bidang Usaha Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
(2)Kepala Bidang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang Usaha Perikanan.
(3)Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang Usaha Perikanan, meliputi Pengolahan Hasil Perikanan, Pelayanan Usaha, dan Pengelolaan Sumber Daya Ikan;
2. b.penyelenggaraan rencana kerja bidang Usaha Perikanan, meliputi Pengolahan Hasil Perikanan, Pelayanan Usaha, dan Pengelolaan Sumber Daya Ikan;
3. c.penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
4. d.penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang Usaha Perikanan.
(4)Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Kepala Bidang mempunyai sub tugas meliputi:
1. a.menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Dinas bidang Usaha Perikanan;
2. b.menyelenggarakan, merumuskan konsep sasaran kegiatan bidang Usaha Perikanan;
3. c.menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Usaha Perikanan;
4. d.menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
5. e.mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
7. g.menyelia kegiatan bawahan dalam lingkup bidang Usaha Perikanan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
8. h.mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
9. i.menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah dinas yang berlaku;
10. j.mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui perencanaan kinerja pegawai untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
11. k.melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup bidang Usaha Perikanan secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada pimpinan;
12. l.memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
13. m.melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
(5)Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan sub tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dapat melaksanakan:
1. a.program pengelolaan perikanan tangkap;
2. b.program pengelolaan perikanan budidaya;
3. c.program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
4. d.program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
(6)Dalam melaksanakan tugas, fungsi, sub tugas, program, kegiatan dan subkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Kepala Bidang menyelenggarakan proses bisnis yang meliputi peta proses utama, peta relasi dan peta lintas fungsi serta menyelenggarakan sistem kerja Bidang Usaha Perikanan.
(7)Kepala Bidang membawahkan / mengkoordinasikan:
1. a.Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
2. b.Analis Akuakultur;
3. c.Pengawas Perikanan; dan
4. d.Pelaksana.
(8)Kepala Bidang sebagai PPK melaksanakan penilaian kinerja pada Pembina mutu hasil kelautan dan perikanan, analis akuakultur, pengawas perikanan, dan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
(9)Pembina mutu hasil kelautan dan perikanan, analis akuakultur, pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, huruf b, dan hururf c merupakan jabatan fungsional yang memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
(10)Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
(11)Rincian kegiatan dan subkegiatan pada program sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4.Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Pada Dispakan terdapat Pelaksana, meliputi:
1. a.Sekretariat, meliputi:
  1. 1.Subbagian Umum dan Kepegawaian, meliputi: a) Penelaah Teknis Kebijakan; b) Pengolah Data dan Informasi; dan c) Pengadministrasi Perkantoran.
  2. 2.Penelaah Teknis Kebijakan; dan
  3. 3.Pengolah Data dan Informasi.
2. b.Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, meliputi:
  1. 1.Penelaah Teknis Kebijakan; dan
  2. 2.Pengolah Data dan Informasi;
3. c.Bidang Distribusi, Konsumsi dan Keamanan Pangan, meliputi:
  1. 1.Penelaah Teknis Kebijakan;
  2. 2.Pengolah Data dan Informasi; dan
  3. 3.Pengadministrasi Perkantoran.
4. d.Bidang Perikanan Budidaya, meliputi:
  1. 1.Penelaah Teknis Kebijakan;
  2. 2.Penata Kelola Kelautan dan Perikanan; dan
  3. 3.Pengolah Data dan Informasi.
5. e.Bidang Usaha Perikanan, meliputi:
  1. 1.Penelaah Teknis Kebijakan;
  2. 2.Penata Kelola Kelautan dan Perikanan;
  3. 3.Penata Layanan Operasional; dan
  4. 4.Pengelola Layanan Kelautan dan Perikanan.
6. f.UPTD Balai Benih Ikan, meliputi:
  1. 1.Subbagian Tata Usaha, meliputi: a) Operator Layanan Operasional; dan b) Pengadministrasi Perkantoran.
  2. 2.Penata Kelola Kelautan dan Perikanan.
(2)Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
1. a.Penelaah Teknis Kebijakan pada:
  1. 1.Subbagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan analisa sumber daya manusia aparatur;
  2. 2.Sekretariat melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan perbendaharaan, penata laporan keuangan, penataan keuangan, dan analisa perencanaan anggaran;
  3. 3.Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan analisa pangan, penyusunan rencana jaringan distribusi, dan pengawasan harga pangan;
  4. 4.Bidang Distribusi, Konsumsi dan Keamanan Pangan melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan analisa pangan;
  5. 5.Bidang Perikanan Budidaya melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan penyusunan rencana bahan teknis prasarana dan sarana budidaya, penyusunan rencana bahan teknis kesehatan ikan dan lingkungan, dan analisa penyajian data sumber daya ikan; dan
  6. 6.Bidang Usaha Perikanan melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan penyusunan rencana perancangan konservasi jenis ikan.
2. b.Penata Kelola Kelautan dan Perikanan pada:
  1. 1.Bidang Perikanan Budidaya melakukan kegiatan tata kelola dan pengkajian di bidang kelautan dan penikanan analisa budidaya perikanan;
  2. 2.Bidang Usaha Perikanan melakukan kegiatan tata kelola dan pengkajian di bidang kelautan dan penikanan analisa mutu hasil perikanan; dan
  3. 3.UPTD Balai Benih Ikan melakukan kegiatan tata kelola dan pengkajian di bidang kelautan dan penikanan pengelolaan teknis perikanan budidaya.
3. c.Penata Layanan Operasional pada Bidang Usaha Perikanan melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis fasilitator sarana pemasaran.
4. d.Pengelola Layanan Kelautan dan Perikanan pada Bidang Usaha Perikanan melakukan kegiatan pengelolaan operasional dan pelayanan di bidang kelautan dan perikanan pengelolaan pengawasan pembudidayaan ikan, pengelolaan pengawasan pengolahan, pengangkutan dan pemasaran ikan, pengelolaan pengembangan dan pembinaan usaha.
5. e.Pengolah Data dan Informasi pada:
  1. 1.Subbagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengelolaan kepegawaian, pengelolaan pemanfaatan barang milik daerah, pengelolaan dokumentasi, dan pranata kearsipan;
  2. 2.Sekretariat melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengelolaan program dan kegiatan, verifikator keuangan, dan pengelolaan data;
  3. 3.Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengelolaan ketersediaan dan kerawanan pangan;
  4. 4.Bidang Distribusi, Konsumsi dan Keamanan Pangan melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengelolaan pola pangan harapan, pengelolaan penganekaragaman pangan, pengelolaan ketahanan pangan; dan
  5. 5.Bidang Perikanan Budidaya melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengelolaan statistik perikanan.
6. f.Pengadministrasi Perkantoran pada:
  1. 1.Subbagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik (customer service) di bidang pengadministrasi umum;
  2. 2.Bidang Distribusi, Konsumsi dan Keamanan Pangan melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik (customer service) di bidang pengadministrasi umum; dan
  3. 3.UPTD Balai Benih Ikan melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik (customer service) di bidang pengadministrasi umum.
7. g.Operator Layanan Operasional pada UPTD Balai Benih Ikan melakukan kegiatan pengoperasian layanan teknis di bidang pramu benih ikan Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung. Ditetapkan di Soreang pada tanggal 14 Januari 2025 BUPATI BANDUNG, ttd. MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA Diundangkan di Soreang pada tanggal 14 Januari 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG, ttd. CAKRA AMIYANA BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 27 salinan sesuai dengan aslinya LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR : 27 TAHUN 2025 TANGGAL : 14 JANUARI 2025 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 102 TAHUN 2023 TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN UNIT KERJA PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN sekretari at penunjang urusan pemerintaha n daerah perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
  1. 1.penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah;
  2. 2.koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-Dispakan;
  3. 3.koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA- Dispakan;
  4. 4.koordinasi dan penyusunan DPA-Dispakan;
  5. 5.koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-Dispakan;
  6. 6.koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dispakan;
  7. 7.evaluasi kinerja perangkat daerah;
  8. 8.penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah;
  9. 9.pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral daerah;
  10. 10.pelaksanaan forum perangkat daerah berdasarkan bidang urusan yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah;
  11. 11.penyusunan dokumen perencanaan urusan selain Renstra PD dan Renja PD;
  12. 12.koordinasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diampu; dan
  13. 13.sinkronisasi dan harmonisasi pusat dan daerah dalam rangka mendukung target pembangunan nasional melalui koordinasi teknis pembangunan. administrasi keuangan perangkat daerah
  14. 1.penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
  15. 2.penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN;
  16. 3.pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan Dispakan;
  17. 4.koordinasi dan pelaksanaan akuntansi Dispakan;
  18. 5.koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun Dispakan;
  19. 6.pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
  20. 7.koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semestera n Dispakan; dan
  21. 8.penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran. administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
  22. 1.penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah Dispakan;
  23. 2.pengamanan barang milik daerah Dispakan;
  24. 3.koordinasi dan penilaian barang milik daerah Dispakan;
  25. 4.pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik daerah pada Dispakan;
  26. 5.rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada Dispakan;
  27. 6.penatausahaan barang milik daerah pada Dispakan; dan
  28. 7.pemanfaatan barang milik daerah Dispakan. administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah
  29. 1.perencanaan pengelolaan retribusi daerah;
  30. 2.analisa dan pengembangan retribusi daerah, serta penyusunan kebijakan retribusi daerah;
  31. 3.penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah;
  32. 4.pendataan dan pendaftaran objek retribusi daerah;
  33. 5.pengolahan data retribusi daerah;
  34. 6.penetapan wajib retribusi daerah; dan
  35. 7.pelaporan pengelolaan retribusi daerah. administrasi kepegawaian perangkat daerah
  36. 1.peningkatan sarana dan prasarana didiplin pegawai;
  37. 2.pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya;
  38. 3.pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian;
  39. 4.koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian;
  40. 5.monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai;
  41. 6.pemulangan pegawai yang pensiun;
  42. 7.pemulangan pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas;
  43. 8.pemindahan tugas ASN;
  44. 9.pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi;
  45. 10.sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
  46. 11.bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan. administrasi umum perangkat daerah
  47. 1.penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor;
  48. 2.penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
  49. 3.penyediaan peralatan rumah tangga;
  50. 4.penyediaan bahan logistik kantor;
  51. 5.penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
  52. 6.penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan;
  53. 7.penyediaan bahan/material;
  54. 8.fasilitasi kunjungan tamu;
  55. 9.penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Dispakan;
  56. 10.penatausahaan arsip dinamis pada Dispakan; dan
  57. 11.dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada Dispakan. pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
  58. 1.pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;
  59. 2.pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
  60. 3.pengadaan alat besar;
  61. 4.pengadaan alat angkutan darat tak bermotor;
  62. 5.pengadaan mebel;
  63. 6.pengadaan peralatan dan mesin lainnya;
  64. 7.pengadaan aset tetap lainnya;
  65. 8.pengadaan aset tak berwujud;
  66. 9.pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya;
  67. 10.pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya; dan
  68. 11.pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya. penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
  69. 1.penyediaan jasa surat menyurat;
  70. 2.penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
  71. 3.penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor; dan
  72. 4.penyediaan jasa pelayanan umum kantor. pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
  73. 1.penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;
  74. 2.penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
  75. 3.penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar;
  76. 4.penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat angkutan darat tak bermotor;
  77. 5.pemeliharaan mebel;
  78. 6.pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya;
  79. 7.pemeliharaan aset tetap lainnya;
  80. 8.pemeliharaan aset tak berwujud;
  81. 9.pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya;
  82. 10.pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya;
  83. 11.pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya; dan
  84. 12.pemeliharaan/rehabilitasi tanah. bidang perikana n budiday a pengelolaan perikanan budidaya pemberdayaan pembudi daya ikan kecil
  85. 1.pengembangan kapasitas pembudi daya ikan kecil;
  86. 2.pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudi daya ikan kecil;
  87. 3.pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha;
  88. 4.pemberian pendampingan, kemudahanan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
  89. 5.penyediaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha nelayan skala kecil. penerbitan tanda daftar bagi pembudi daya ikan kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten
  90. 1.penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan tanda daftar bagi pembudidayaan ikan kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten; dan
  91. 2.pelayanan penerbitan tanda daftar bagi pembudi dayaan ikan kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten; dan
  92. 3.pelayanan penerbitan rekomendasi perizinan berusaha bagi pembudidayaan ikan kecil yang menjadi kewenangan kabupaten. pengelolaan pembudidayaan ikan
  93. 1.penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
  94. 2.penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
  95. 3.pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
  96. 4.monitoring kesehatan ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
  97. 5.penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
  98. 6.pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat;
  99. 7.perencanaan, dan pengembangan pemanfaatan air untuk pembudidayaan ikan di darat;
  100. 8.perencanaan, pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan didarat; dan
  101. 9.penyediaan sarana prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan. bidang usaha perikana n pengelolaan perikanan tangkap pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu)
  102. 1.penyediaan data dan informasi sumber daya ikan;
  103. 2.penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap; dan
  104. 3.penyediaan sarana usaha perikanan tangkap. daerah kabupaten pengelolaan perikanan budidaya penerbitan izin usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten
  105. 1.penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan yang usahanya, lokasi, dan/atau manfaat atau dampak negatifnya dalam 1 (satu) daerah kabupaten yang menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif, serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing;
  106. 2.pelayanan penerbitan izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan yang usahanya, lokasi, dan/atau manfaat atau dampak negatifnya dalam 1 (satu) daerah kabupaten yang menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif, serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing;
  107. 3.penerbitan rekomendasi teknis izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan yang menjadi kewenangan kabupaten;
  108. 4.penerbitan rekomendasi persyaratan dan prosedur penerbitan izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan yang menjadi kewenangan kabupaten. pengawasan sumber daya kelautan dan penanganan perkara sanksi administratif bidang perikanan izin
  109. 1.perkara sanksi administratif bidang perikanan yang memiliki izin di wilayah kabupaten yang ditangani;
  110. 2.operasi kapal pengawas perikanan di wilayah kabupaten perikanan;
  111. 3.pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten;
  112. 4.kapal pengawas perikanan yang dirawat;
  113. 5.pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten;
  114. 6.pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten;
  115. 7.pengadaan kapal pengawas perikanan;
  116. 8.pembentukan sumber daya manusia pengawasan sumber daya perikanan;
  117. 9.penanganan perkara sanksi administratif bidang perikanan izin kabupaten;
  118. 10.pembangunan prasarana pengawasan sumber daya perikanan;
  119. 11.pengawasan ekstraksi garam. pengolahan dan pemasaran hasil perikanan penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil
  120. 1.penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan perizinan berusaha pemasaran ikan, pengolahan ikan, dan surat izin usaha jasa pasca panen penangkapan ikan skala mikro dan kecil dengan penanaman modal dalam negeri;
  121. 2.penerbitan rekomendasi perizinan berusaha penunjang bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
  122. 3.pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko;
  123. 4.penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan dalam 1 (satu) daerah kabupaten berdasarkan skala usaha dan risiko. pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil pembinaan terhadap penerapan persyaratan perizinan berusaha pada usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sesuai skala usaha dan risiko. penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten
  124. 1.peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten; dan
  125. 2.pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten; pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil pelaksanaan pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil; pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil pelaksanaan pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil; fasilitasi akses pasar dan promosi fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil usaha kecil; fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil; penerbitan rekomendasi sertifikat kelayakan pengolahan/ser tifikat good manufacturing practices (GMP) untuk unit pengolahan ikan (UPI) skala usaha mikro dan skala usaha kecil penerbitan rekomendasi sertifikat kelayakan pengolahan/sertifikat good manufacturing practices (GMP) untuk unit pengolahan ikan (UPI) skala usaha mikro dan skala usaha kecil; revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil; pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala pelaksanaan pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil; usaha mikro dan skala usaha kecil pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil pelaksanaan pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil; fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil; fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil; penerbitan rekomendasi sertifikat kelayakan pengolahan/ser tifikat good manufacturing practices (GMP) untuk unit pengolahan ikan (UPI) skala usaha mikro dan skala usaha penerbitan rekomendasi sertifikat kelayakan pengolahan/sertifikat good manufacturing practices (GMP) untuk unit pengolahan ikan (UPI) skala usaha mikro dan skala usaha kecil; kecil revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil; BUPATI BANDUNG, ttd. MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 11

Pasal 14

Pasal 22

Dasar hukum (1)

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 11

Pasal 14

Pasal 22

Dasar hukum (1)

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024