DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Nomor 33 Tahun 2025

Nomor: 33
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bandung

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang tugas, fungsi, dan tata kerja badan perncanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menindaklanjuti Perubahan Jabatan Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di lingkungan Instansi Pemerintah, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 108 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3.Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
6.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 5);
8.Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 82), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 256 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 257). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 108 TAHUN 2023 TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 108 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 108), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (5) dan ayat (9) Pasal 3 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (11) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.
(2)Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan.
(3)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi:
1. a.penetapan penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
2. b.pengumpulan dan pengolahan dokumen perencanaan Badan;
3. c.penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
4. d.penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
5. e.penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
6. f.penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sekretariat.
(4)Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Sekretaris mempunyai sub tugas meliputi:
1. a.mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui penilaian perencanaan kinerja pegawai untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
2. b.menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pegawai dalam jabatan struktural di bawahnya serta dalam jabatan fungsional tertentu dan jabatan pelaksana;
3. c.menyelenggarakan pelayanan umum dan kepegawaian yang meliputi urusan surat-menyurat, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, pengorganisasian, kelembagaan dan ketatalaksanaan, keuangan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
4. d.mengatur pemberian layanan administratif kepada unit kerja di lingkungan Badan agar terwujud tertib administrasi;
5. e.menyelenggarakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan – undangan yang berlaku;
6. f.menyelenggarakan penetapan tugas dan fungsi Badan sesuai dengan penetapan dokumen perencanaan;
7. g.menyelenggarakan pelayanan perpustakaan sebagai media referensi, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya sesuai kepentingan Badan, serta menyelenggarakan pelayanan hubungan masyarakat dan pelayanan informasi serta dokumentasi;
8. h.memberikan laporan kepada pimpinan mengenai langkah atau tindakan yang diambil dalam lingkup tugasnya;
9. i.menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan pelayanan umum, kepegawaian dan rumah tangga, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
10. j.menyelenggarakan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja Badan;
11. k.menginventarisasi, mengindentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan masalah di bidang tugasnya;
12. l.menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/ organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
13. m.mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Sekretariat sesuai bidang tugasnya;
14. n.memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas bawahan;
15. o.mengkoordinasikan tugas bawahan di lingkup Sekretariat melalui rapat atau langsung agar sesuai dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas;
16. p.mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Sekretariat untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana;
17. q.melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan dan laporan hasil koordinasi kegiatan Bidang secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
18. r.memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
19. s.melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.
(5)Sekretaris, dalam melaksanakan tugas, fungsi dan sub tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dapat melaksanakan Program penunjang urusan pemerintahan daerah;
(6)Dalam melaksanakan tugas, fungsi, sub tugas, program, kegiatan dan subkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Sekretaris menyelenggarakan proses bisnis yang meliputi peta proses utama, peta relasi dan peta lintas fungsi serta menyelenggarakan sistem kerja Sekretariat.
(7)Sekretaris, membawahkan / mengkoordinasikan:
1. a.Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. b.Subbagian Keuangan;
3. c.Perencana; dan
4. d.Pelaksana.
(8)Sekretaris sebagai PPK melaksanakan penilaian kinerja pada subbagian umum dan kepegawaian, subbagian keuangan, perencana dan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
(9)Perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan jabatan fungsional yang memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
(10)Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
(11)Rincian kegiatan dan subkegiatan pada program sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2.Ketentuan ayat (5) Pasal 15 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (11) sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Bidang Riset dan Inovasi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
(2)Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengembangan riset dan inovasi daerah.
(3)Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan riset dan inovasi daerah;
2. b.pelaksanaan integrasi, koordinasi, sinkronisasi program, anggaran, dan rencana kerja pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan riset dan inovasi daerah;
3. c.pelaksanaan fasilitasi pendanaan, dan pengembangan riset dan inovasi daerah;
4. d.pelaksanaan manajemen kekayaan intelektual;
5. e.pelaksanaan perizinan riset dan pelaksanaan repositori ilmiah;
6. f.pelaksanaan multimedia dan penerbitan ilmiah;
7. g.pemberian bimbingan teknis dan supervise pelaksanaan pengembangan inovasi dan teknologi;
8. h.monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan inovasi dan teknologi; dan
9. i.pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan bidang tugasnya.
(4)Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Kepala Bidang mempunyai sub tugas meliputi:
1. a.menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Badan bidang riset dan inovasi daerah;
2. b.menyelenggarakan, merumuskan konsep sasaran kegiatan bidang riset dan inovasi daerah;
3. c.menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang riset dan inovasi daerah;
4. d.menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
5. e.mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
7. g.menyelia kegiatan bawahan dalam lingkup bidang riset dan inovasi daerah untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
8. h.mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
9. i.menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah dinas yang berlaku;
10. j.mengevaluasi tugas bawahan melalui perencanaan kinerja pegawai untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
11. k.melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup bidang riset dan inovasi daerah secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada pimpinan;
12. l.memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
13. m.melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
(5)Kepala Bidang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan sub tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dapat melaksanakan:
1. a.Program Penelitian dan Pengembangan Daerah ; dan
2. b.Program Riset dan Inovasi Daerah.
(6)Dalam melaksanakan tugas, fungsi, sub tugas, program, kegiatan dan subkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Kepala Bidang menyelenggarakan proses bisnis yang meliputi peta proses utama, peta relasi dan peta lintas fungsi serta menyelenggarakan sistem kerja Bidang Riset dan Inovasi Daerah.
(7)Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahkan / mengkoordinasikan:
1. a.Analis Kebijakan; dan
2. b.Pelaksana.
(8)Kepala Bidang sebagai PPK melaksanakan penilaian kinerja pada analis kebijakan dan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
(9)Analis Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan jabatan fungsional yang memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
(10)Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
(11)Rincian kegiatan dan subkegiatan pada program sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3.Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Pada Bapperida terdapat Pelaksana, meliputi:
1. a.Sekretariat, meliputi:
  1. 1.Subbagian Umum dan Kepegawaian, meliputi: a) Penelaah Teknis Kebijakan; b) Pengolah Data dan Informasi; c) Pengelola Layanan Operasional; d) Pengadministrasi Perkantoran; dan e) Operator Layanan Operasional.
  2. 2.Subbagian Keuangan, meliputi: a) Penelaah Teknis Kebijakan; dan b) Pengolah Data dan Informasi.
  3. 3.Penelaah Teknis Kebijakan; dan
  4. 4.Pengolah Data dan Informasi.
2. b.bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan, meliputi:
  1. 1.Penelaah Teknis Kebijakan;
  2. 2.Fasilitaor pemerintahan; dan
  3. 3.Pengolah Data dan Informasi.
3. c.Bidang perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam, meliputi:
  1. 1.Penelaah Teknis Kebijakan; dan
  2. 2.Pengolah Data dan Informasi.
4. d.Bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, meliputi:
  1. 1.Penelaah Teknis Kebijakan;
  2. 2.Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi; dan
  3. 3.Pengolah Data dan Informasi.
5. e.Bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan, meliputi:
  1. 1.Penelaah Teknis Kebijakan; dan
  2. 2.Pengolah Data dan Informasi.
6. f.bidang riset dan inovasi daerah, meliputi:
  1. 1.Penelaah Teknis Kebijakan; dan
  2. 2.Pengolah Data dan Informasi.
(2)Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
1. a.Penelaah Teknis Kebijakan pada:
  1. 1.Subbagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan analisa sumber daya manusia aparatur;
  2. 2.Subbagian Keuangan melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan perbendaharaan, penata laporan keuangan, dan penata keuanganan;
  3. 3.Sekretariat melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan analisa perencanaan, dan penyusunan program anggaran dan pelaporan;
  4. 4.bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan analisa perencanaan, dan penyusun rencana kegiatan dan anggaran;
  5. 5.Bidang perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan analisa perencanaan dan penyusun rencana kegiatan dan anggaran;
  6. 6.Bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan analisa perencanaan, analisa perencanaan evaluasi dan pelaporan, dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
  7. 7.Bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan analisa perencanaan, dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran; dan
  8. 8.bidang riset dan inovasi daerah melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan analisa penelitian dan pengembangan.
2. b.Fasilitaor pemerintahan pada bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan melakukan kegiatan fasilitasi, koordinasi, pengkajian, identifikasi, pengolahan, komfilasi data atau bahan informasi di bidang pemerintahan.
3. c.Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi pada Bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah melakukan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengklasifikasian, persiapan dan pelaksanaan penyuluhan, pemantauan, pengendalian, pemanfaatan, evaluasi dan pelaporan dan penelaahan untuk menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di bidang sistem dan teknologi informasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan program kerja yang telah disusun di bidang analisa data dan informasi.
4. d.Pengelola Layanan Operasional pada Subbagian Umum dan Kepegawaian melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis.
5. e.Pengolah Data dan Informasi pada:
  1. 1.Subbagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengelolaan pemanfaatan barang milik daerah, pengelolaan dokumentasi, dan pranata kearsipan;
  2. 2.Subbagian Keuangan melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang verifikator keuangan, dan pengelolaan gaji;
  3. 3.Sekretariat melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengelolaan bahan perencanaan, dan pengelolaan data;
  4. 4.bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengelolaan data;
  5. 5.Bidang perencanaan pembangunan perekonomian dan sumber daya alam melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengelolaan data;
  6. 6.Bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengelolaan data;
  7. 7.Bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengelolaan kegiatan survei dan perencanaan; dan
  8. 8.bidang riset dan inovasi daerah melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengolahan data.
6. f.Pengadministrasi Perkantoran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik (customer service) di bidang pengadministrasi umum.
7. g.Operator Layanan Operasional pada Subbagian Umum dan Kepegawaian melakukan kegiatan pengoperasian layanan teknis di bidang teknisi peralatan kantor. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung. Ditetapkan di Soreang pada tanggal 14 januari 2025 BUPATI BANDUNG, ttd. MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA Diundangkan di Soreang pada tanggal 14 Januari 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG, ttd. CAKRA AMIYANA BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 33 salinan sesuai dengan aslinya LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR : 33 Tahun 2025 TANGGAL : 14 Januari 2025 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 108 TAHUN 2023 TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH UNIT KERJA PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN Sekretariat penunjang urusan pemerintah an daerah perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
  1. 1.penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
  2. 2.koordinasi dan penyusunan dokumen RKA- Bapperida;
  3. 3.koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA- Bapperida;
  4. 4.koordinasi dan penyusunan DPA- Bapperida;
  5. 5.koordinasi dan penyusunan perubahan DPA- Bapperida;
  6. 6.koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Bapperida;
  7. 7.evaluasi kinerja Perangkat Daerah;
  8. 8.penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral Daerah;
  9. 9.pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral Daerah;
  10. 10.pelaksanaan forum perangkat daerah berdasarkan bidang urusan yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
  11. 11.penyusunan dokumen perencanaan urusan selain renstra PD dan renja PD;
  12. 12.koordinasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diampu; dan
  13. 13.sinkronisasi dan harmonisasi pusat dan daerah dalam rangka mendukung target pembangunan nasional melalui koordinasi teknis pembangunan. administrasi keuangan Perangkat Daerah
  14. 1.penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
  15. 2.penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN;
  16. 3.pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan Bapperida;
  17. 4.koordinasi dan pelaksanaan akuntansi Bapperida;
  18. 5.koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun Bapperida;
  19. 6.pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
  20. 7.koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran Bapperida; dan
  21. 8.penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran. administrasi barang milik Daerah pada Perangkat Daerah
  22. 1.penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik Daerah Bapperida;
  23. 2.pengamanan barang milik Daerah Bapperida;
  24. 3.koordinasi dan penilaian barang milik Daerah Bapperida;
  25. 4.pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik Daerah pada Bapperida;
  26. 5.rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik Daerah pada Bapperida;
  27. 6.penatausahaan barang milik Daerah pada Bapperida; dan
  28. 7.pemanfaatan barang milik Daerah Bapperida. administrasi kepegawaian Perangkat Daerah
  29. 1.peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai;
  30. 2.pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya;
  31. 3.pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian;
  32. 4.koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian;
  33. 5.monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai;
  34. 6.pemulangan pegawai yang pensiun;
  35. 7.pemulangan pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas;
  36. 8.pemindahan tugas ASN;
  37. 9.pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi;
  38. 10.sosialisasi peraturan perundang- undangan; dan
  39. 11.bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan. administrasi umum Perangkat Daerah
  40. 1.penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor;
  41. 2.penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
  42. 3.penyediaan peralatan rumah tangga;
  43. 4.penyediaan bahan logistik kantor;
  44. 5.penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
  45. 6.penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan;
  46. 7.penyediaan bahan/material;
  47. 8.fasilitasi kunjungan tamu;
  48. 9.penyelenggaraan rapat koordinasi dankonsultasi Bapperida;
  49. 10.penatausahaan arsip dinamis pada Bapperida; dan
  50. 11.dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada Bapperida. pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah
  51. 1.pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;
  52. 2.pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
  53. 3.pengadaan alat besar;
  54. 4.pengadaan alat angkutan darat tak bermotor;
  55. 5.pengadaan mebel;
  56. 6.pengadaan peralatan dan mesin lainnya;
  57. 7.pengadaan aset tetap lainnya;
  58. 8.pengadaan aset tak berwujud;
  59. 9.pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya;
  60. 10.pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya; dan
  61. 11.pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya. penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah
  62. 1.penyediaan jasa surat menyurat;
  63. 2.penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
  64. 3.penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor; dan
  65. 4.penyediaan jasa pelayanan umum kantor. pemeliharaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
  66. 1.penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;
  67. 2.penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
  68. 3.penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar;
  69. 4.penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat angkutan darat tak bermotor;
  70. 5.pemeliharaan mebel;
  71. 6.pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya;
  72. 7.pemeliharaan aset tetap lainnya;
  73. 8.pemeliharaan aset tak berwujud;
  74. 9.pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya;
  75. 10.pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya;
  76. 11.pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya; dan
  77. 12.pemeliharaan/rehabilitasi tanah. Bidang Riset dan Inovasi penelitian dan pengemban gan Daerah penelitian dan pengembangan bidang penyelenggara an pemerintahan dan pengkajian peraturan
  78. 1.fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan otonomi daerah;
  79. 2.fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan umum;
  80. 3.fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan;
  81. 4.fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang aparatur dan reformasi birokrasi;
  82. 5.fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi;
  83. 6.fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat;
  84. 7.fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang penataan kelembagaan desa;
  85. 8.fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang ketatalaksanaan desa;
  86. 9.fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang aparatur desa;
  87. 10.fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang keuangan dan aset desa;
  88. 11.fasilitasi, pelaksanaan dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang badan usaha milik desa;
  89. 12.pengelolaan data kelitbangan dan peraturan;
  90. 13.perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan;
  91. 14.fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan; dan
  92. 15.fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang. penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan
  93. 1.penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial;
  94. 2.penelitian dan pengembangan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  95. 3.penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan;
  96. 4.penelitian dan pengembangan kepemudaan dan olahraga;
  97. 5.penelitian dan pengembangan pariwisata;
  98. 6.penelitian dan pengembangan kesehatan;
  99. 7.penelitian dan pengembangan pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  100. 8.penelitian dan pengembangan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  101. 9.penelitian dan pengembangan tenaga kerja;
  102. 10.penelitian dan pengembangan partisipasi masyarakat; dan
  103. 11.penelitian dan pengembangan transmigrasi. penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan
  104. 1.penelitian dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
  105. 2.penelitian dan pengembangan perindustrian dan perdagangan;
  106. 3.penelitian dan pengembangan badan usaha milik daerah;
  107. 4.penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan;
  108. 5.penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan;
  109. 6.penelitian dan pengembangan energi dan sumberdaya mineral;
  110. 7.penelitian dan pengembangan lingkungan hidup;
  111. 8.penelitian dan pengembangan kehutanan;
  112. 9.penelitian dan pengembangan pekerjaan umum;
  113. 10.penelitian dan pengembangan perhubungan;
  114. 11.penelitian dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
  115. 12.penelitian dan pengembangan penataan ruang dan pertanahan; dan
  116. 13.penelitian dan pengembangan komunikasi dan informatika. pengembangan inovasi dan teknologi
  117. 1.penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi;
  118. 2.uji coba dan penerapan rancang bangun / model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
  119. 3.diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
  120. 4.sosialisasi dan diseminasi hasil- hasil kelitbangan; dan
  121. 5.fasilitasi hak kekayaan intelektual. riset dan inovasi daerah penelitian, pengembangan , pengkajian, dan penerapan
  122. 1.pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan;
  123. 2.penyusunan kebijakan berbasis hasil riset;
  124. 3.fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan;
  125. 4.koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan;
  126. 5.bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan; dan
  127. 6.koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah. invensi dan inovasi
  128. 1.fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan riset dan inovasi di daerah;
  129. 2.fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye inovasi;
  130. 3.fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah;
  131. 4.fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah;
  132. 5.fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional;
  133. 6.fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
  134. 7.fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi inovasi;
  135. 8.fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran riset dan inovasi;
  136. 9.koordinasi pelaksanaan penelitiandan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah;
  137. 10.fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat;
  138. 11.fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi;
  139. 12.fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi inovasi;
  140. 13.pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
  141. 14.fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi di daerah;
  142. 15.fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
  143. 16.pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi;
  144. 17.fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi;
  145. 18.bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi;
  146. 19.penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi;
  147. 20.fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi di daerah;
  148. 21.koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi;
  149. 22.fasilitasi dan pembinaan untuk reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah;
  150. 23.fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data riset dan inovasi;
  151. 24.fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah;
  152. 25.fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah; dan
  153. 26.fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset. BUPATI BANDUNG, ttd. MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…