DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Nomor 35 Tahun 2025

Nomor: 35
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bandung

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang tugas, fungsi , dada tata kerja badan pendapatan daerah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menindaklanjuti Perubahan Jabatan Pelaksana pada Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di lingkungan Instansi Pemerintah, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
6.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 92);
8.Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 82), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 256 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 257). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 110 TAHUN 2023 TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 110 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 110), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (5) dan ayat (9) Pasal 3 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (11) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.
(2)Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan.
(3)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi:
1. a.penetapan penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
2. b.pengumpulan dan pengolahan dokumen perencanaan Badan;
3. c.penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
4. d.penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
5. e.penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
6. f.penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sekretariat.
(4)Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Sekretaris mempunyai sub tugas meliputi:
1. a.mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui penilaian perencanaan kinerja pegawai untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
2. b.menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pegawai dalam jabatan struktural di bawahnya serta dalam jabatan fungsional tertentu dan jabatan pelaksana;
3. c.menyelenggarakan pelayanan umum dan kepegawaian yang meliputi urusan surat-menyurat, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, pengorganisasian, kelembagaan dan ketatalaksanaan, keuangan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
4. d.mengatur pemberian layanan administratif kepada unit kerja di lingkungan Badan agar terwujud tertib administrasi;
5. e.menyelenggarakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
6. f.menyelenggarakan penetapan tugas dan fungsi Badan sesuai dengan penetapan dokumen perencanaan;
7. g.menyelenggarakan pelayanan perpustakaan sebagai media referensi, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya sesuai kepentingan Badan, serta menyelenggarakan pelayanan hubungan masyarakat dan pelayanan informasi serta dokumentasi;
8. h.memberikan laporan kepada pimpinan mengenai langkah atau tindakan yang diambil dalam lingkup tugasnya;
9. i.menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan pelayanan umum, kepegawaian dan rumah tangga, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
10. j.menyelenggarakan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja Badan;
11. k.menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan masalah di bidang tugasnya;
12. l.menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
13. m.mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Sekretariat sesuai bidang tugasnya;
14. n.memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas bawahan;
15. o.mengkoordinasikan tugas bawahan di lingkup Sekretariat melalui rapat atau langsung agar sesuai dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas;
16. p.mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Sekretariat untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana;
17. q.melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan dan laporan hasil koordinasi kegiatan Bidang secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
18. r.memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
19. s.melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.
(5)Sekretaris, dalam melaksanakan tugas, fungsi dan sub tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dapat melaksanakan program penunjang urusan pemerintahan daerah;
(6)Dalam melaksanakan tugas, fungsi, sub tugas, program, kegiatan dan subkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Sekretaris menyelenggarakan proses bisnis yang meliputi peta proses utama, peta relasi dan peta lintas fungsi serta menyelenggarakan sistem kerja Sekretariat.
(7)Sekretaris, membawahkan / mengkoordinasikan:
1. a.Perencana;
2. b.Subbagian Umum dan Kepegawaian;
3. c.Analis Keuangan Pusat dan Daerah; dan
4. d.Pelaksana.
(8)Sekretaris sebagai PPK melaksanakan penilaian kinerja pada perencana, subbagian umum dan kepegawaian, analis keuangan pusat dan daerah dan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
(9)Perencana dan Analis Keuangan Pusat dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan c, merupakan jabatan fungsional yang memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
(10)Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d, merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
(11)Rincian kegiatan dan subkegiatan pada program sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2.Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

(1)Pada Bapenda terdapat Pelaksana, meliputi:
1. a.Sekretariat, meliputi:
  1. 1.Subbagian Umum dan Kepegawaian, meliputi: a) Penelaah Teknis Kebijakan; b) Pengolah Data dan Informasi; dan c) Pengadministrasi Perkantoran.
  2. 2.Penelaah Teknis Kebijakan; dan
  3. 3.Pengolah Data dan Informasi.
2. b.Bidang Perencanaan Pengendalian Operasional, meliputi:
  1. 1.Subbidang Perencanaan dan Pendapatan, meliputi: a) Penelaah Teknis Kebijakan; dan b) Pengolah Data dan Informasi.
  2. 2.Subbidang Pemantauan dan Pengendalian, meliputi: a) Penelaah Teknis Kebijakan; dan b) Pengolah Data dan Informasi.
  3. 3.Penelaah Teknis Kebijakan;
  4. 4.Pengolah Data dan Informasi; dan
  5. 5.Pengelola Umum Operasional.
3. c.Bidang Penagihan dan Keberatan, meliputi:
  1. 1.Subbidang Penagihan, meliputi: a) Penelaah Teknis Kebijakan; dan b) Pengolah Data dan Informasi.
  2. 2.Subbidang Keberatan dan Pengurangan, meliputi: a) Penelaah Teknis Kebijakan; dan b) Pengolah Data dan Informasi.
  3. 3.Penelaah Teknis Kebijakan; dan
  4. 4.Pengolah Data dan Informasi.
4. d.Bidang Pajak I, meliputi:
  1. 1.Subbidang Pendaftaran dan Pendataan I, meliputi: a) Penelaah Teknis Kebijakan; dan b) Pengolah Data dan Informasi.
  2. 2.Subbidang Penetapan I, meliputi: a) Penelaah Teknis Kebijakan; dan b) Pengolah Data dan Informasi.
  3. 3.Penelaah Teknis Kebijakan;
  4. 4.Pengolah Data dan Informasi; dan
  5. 5.Pengelola Umum Operasional.
5. e.Bidang Pajak II, meliputi:
  1. 1.Subbidang Pendaftaran dan Pendataan II, meliputi: a) Penelaah Teknis Kebijakan; dan b) Pengolah Data dan Informasi.
  2. 2.Subbidang Penetapan II, meliputi: a) Penelaah Teknis Kebijakan; dan b) Pengolah Data dan Informasi.
  3. 3.Penelaah Teknis Kebijakan;
  4. 4.Pengolah Data dan Informasi; dan
  5. 5.Pengelola Umum Operasional.
6. f.UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah I Soreang, meliputi:
  1. 1.Subbagian Tata Usaha, meliputi: a) Pengolah Data dan Informasi; dan b) Pengadministrasi Perkantoran.
7. g.UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah II Dayeuhkolot, meliputi:
  1. 1.Subbagian Tata Usaha, meliputi: a) Pengolah Data dan Informasi; dan b) Pengadministrasi Perkantoran.
8. h.UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah III Ciparay, meliputi:
  1. 1.Subbagian Tata Usaha, meliputi: a) Pengolah Data dan Informasi; dan b) Pengadministrasi Perkantoran.
9. i.UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah IV Majalaya, meliputi:
  1. 1.Subbagian Tata Usaha, meliputi: a) Pengolah Data dan Informasi; dan b) Pengadministrasi Perkantoran.
10. j.UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah V Rancaekek, meliputi:
  1. 1.Subbagian Tata Usaha, meliputi: a) Pengolah Data dan Informasi; dan b) Pengadministrasi Perkantoran.
(2)Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
1. a.Penelaah Teknis Kebijakan pada:
  1. 1.Subbagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan analisa sumber daya manusia aparatur;
  2. 2.Sekretariat melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan analisa perencanaan anggaran, perendaharaan, penata laporan keuangan, penataan keuangan, dan pemeriksaan transaksi keuangan;
  3. 3.Subbidang Perencanaan dan Pendapatan melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan analisa pendapatan daerah
  4. 4.Subbidang Pemantauan dan Pengendalian melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan analisa pemeriksaan pajak;
  5. 5.Bidang Perencanaan Pengendalian Operasional melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan analisa perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  6. 6.Subbidang Penagihan melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan analisa penagihan pajak;
  7. 7.Subbidang Keberatan dan Pengurangan melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan analisa pemeriksaan pajak, penelaahan keberatan tk. I;
  8. 8.Bidang Penagihan dan Keberatan melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan analisa pajak daerah;
  9. 9.Subbidang Pendaftaran dan Pendataan I melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan analisa pajak daerah;
  10. 10.Subbidang Penetapan I melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan analisa pajak daerah;
  11. 11.Bidang Pajak I melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan analisa pajak daerah;
  12. 12.Subbidang Pendaftaran dan Pendataan II melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan analisa pajak daerah;
  13. 13.Subbidang Penetapan II melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan analisa pajak daerah; dan
  14. 14.Bidang Pajak II melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan analisa pajak daerah.
2. b.Pengolah Data dan Informasi pada:
  1. 1.Subbagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengelolaan kepegawaian, pengelolaan pemanfaatan barang milik daerah, dan pengelolaan dokumentasi;
  2. 2.Sekretariat melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengelolaan program dan kegiatan;
  3. 3.Subbidang Perencanaan dan Pendapatan melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengelolaan data dan potensi pajak;
  4. 4.Subbidang Pemantauan dan Pengendalian melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengelolaan pajak daerah;
  5. 5.Bidang Perencanaan Pengendalian Operasional melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengolahan data;
  6. 6.Subbidang Penagihan melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengolahan data penagihan pajak;
  7. 7.Subbidang Keberatan dan Pengurangan melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang verifikator pajak;
  8. 8.Bidang Penagihan dan Keberatan melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengelolaan pajak daerah;
  9. 9.Subbidang Pendaftaran dan Pendataan I melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang verifikator pajak, pengelolaan pendaftaran, pendataan pajak, dan retribusi, dan pengolahan data pelayanan;
  10. 10.Subbidang Penetapan I melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengelolaan pajak daerah;
  11. 11.Bidang Pajak I melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengelolaan pajak daerah;
  12. 12.Subbidang Pendaftaran dan Pendataan II melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang verifikator pajak, pengelolaan pendaftaran, pendataan pajak, dan retribusi, dan pengolahan data pelayanan;
  13. 13.Subbidang Penetapan II melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang verifikator pajak, dan pengelolaan pajak daerah;
  14. 14.Bidang Pajak II melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengelolaan pajak daerah; dan
  15. 15.UPTD Pelayanan Pajak Daerah melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengelolaan pendaftaran, pendataan pajak, dan retribusi.
3. c.Pengelola Umum Operasional pada Bidang Perencanaan Pengendalian Operasional, Bidang Pajak I, dan Bidang Pajak II melakukan kegiatan pengelolaan layanan umum.
4. d.Pengadministrasi Perkantoran pada:
  1. 1.Subbagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik (customer service) di bidang pengadministrasi umum; dan
  2. 2.UPTD Pelayanan Pajak Daerah melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik (customer service) di bidang pengadministrasi umum. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung. Ditetapkan di Soreang pada tanggal 14 Januari 2025 BUPATI BANDUNG, ttd. MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA Diundangkan di Soreang pada tanggal 14 Januari 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG, ttd. CAKRA AMIYANA BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 35 salinan sesuai dengan aslinya LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR : 35 TAHUN 2025 TANGGAL : 14 JANUARI 2025 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 110 TAHUN 2023 TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN program penunjang urusan pemerintahan daerah perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
  3. 1.penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
  4. 2.koordinasi dan penyusunan dokumen RKA- Bapenda;
  5. 3.koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA- Bapenda;
  6. 4.koordinasi dan penyusunan DPA- Bapenda;
  7. 5.koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-Bapenda;
  8. 6.koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Bapenda;
  9. 7.evaluasi kinerja Perangkat Daerah;
  10. 8.penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral Daerah;
  11. 9.pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral Daerah;
  12. 10.pelaksanaan forum perangkat daerah berdasarkan bidang urusan yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
  13. 11.penyusunan dokumen perencanaan urusan selain renstra PD dan renja PD;
  14. 12.koordinasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah yang diampu; dan
  15. 13.sinkronisasi dan harmonisasi pusat dan daerah dalam rangka mendukung target pembangunan nasional melalui koordinasi teknis pembangunan. administrasi keuangan Perangkat
  16. 1.penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
  17. 2.penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN; Daerah 3. pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan Bapenda;
  18. 4.koordinasi dan pelaksanaan akuntansi Bapenda;
  19. 5.koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun Bapenda;
  20. 6.pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
  21. 7.koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran Bapenda; dan
  22. 8.penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran. administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah
  23. 1.penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik Daerah Bapenda;
  24. 2.pengamanan barang milik Daerah Bapenda;
  25. 3.koordinasi dan penilaian barang milik Daerah Bapenda;
  26. 4.pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik Daerah pada Bapenda;
  27. 5.rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik Daerah pada Bapenda;
  28. 6.penatausahaan barang milik Daerah pada Bapenda; dan
  29. 7.pemanfaatan barang milik Daerah Bapenda. administrasi pendapatan daerah kewenangan Perangkat Daerah
  30. 1.perencanaan pengelolaan retribusi Daerah;
  31. 2.analisa dan pengembangan retribusi Daerah, serta penyusunan kebijakan retribusi Daerah;
  32. 3.penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi Daerah;
  33. 4.pendataan dan pendaftaran objek retribusi Daerah;
  34. 5.pengolahan data retribusi Daerah;
  35. 6.penetapan wajib retribusi Daerah; dan
  36. 7.pelaporan pengelolaan retribusi Daerah. administrasi kepegawaian Perangkat Daerah
  37. 1.peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai;
  38. 2.pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya;
  39. 3.pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian;
  40. 4.koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian;
  41. 5.monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai;
  42. 6.pemulangan pegawai yang pensiun;
  43. 7.pemulangan pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas;
  44. 8.pemindahan tugas ASN;
  45. 9.pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi;
  46. 10.sosialisasi peraturan perundang- undangan; dan
  47. 11.bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan. administrasi umum Perangkat Daerah
  48. 1.penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
  49. 2.penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
  50. 3.penyediaan peralatan rumah tangga;
  51. 4.penyediaan bahan logistik kantor;
  52. 5.penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
  53. 6.penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan;
  54. 7.penyediaan bahan/material;
  55. 8.fasilitasi kunjungan tamu;
  56. 9.penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Bapenda;
  57. 10.penatausahaan arsip dinamis pada Bapenda; dan
  58. 11.dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada Bapenda. pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah
  59. 1.pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;
  60. 2.pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
  61. 3.pengadaan alat besar;
  62. 4.pengadaan alat angkutan darat tak bermotor;
  63. 5.pengadaan mebel;
  64. 6.pengadaan peralatan dan mesin lainnya;
  65. 7.pengadaan aset tetap lainnya;
  66. 8.pengadaan aset tak berwujud;
  67. 9.pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya;
  68. 10.pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya; dan
  69. 11.pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya. penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
  70. 1.penyediaan jasa surat menyurat;
  71. 2.penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
  72. 3.penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor; dan
  73. 4.penyediaan jasa pelayanan umum kantor. pemeliharaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
  74. 1.penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;
  75. 2.penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
  76. 3.penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar;
  77. 4.penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat angkutan darat tak bermotor;
  78. 5.pemeliharaan mebel;
  79. 6.pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya;
  80. 7.pemeliharaan aset tetap lainnya;
  81. 8.pemeliharaan aset tak berwujud;
  82. 9.pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya;
  83. 10.pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya;
  84. 11.pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya; dan
  85. 12.pemeliharaan/rehabilitasi tanah. BUPATI BANDUNG, ttd. MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Nomor 35 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 36

Dasar hukum (1)

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 36

Dasar hukum (1)

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024