DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Nomor 37 Tahun 2025

Nomor: 37
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bandung

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang tugas, fungsi, dan tata kerja badan kesatuan bangsa dan politik.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menindaklanjuti Perubahan Jabatan Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di lingkungan Instansi Pemerintah, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 112 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
6.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 5);
8.Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 82), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 256 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 257). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 112 TAHUN 2023 TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 112 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 112), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (5) dan ayat (9) Pasal 3 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (11) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.
(2)Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan.
(3)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi:
1. a.penetapan penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
2. b.pengumpulan dan pengolahan dokumen perencanaan Badan;
3. c.penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
4. d.penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
5. e.penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
6. f.penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sekretariat.
(4)Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Sekretaris mempunyai sub tugas meliputi:
1. a.mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui penilaian perencanaan kinerja pegawai untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
2. b.menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pegawai dalam jabatan struktural di bawahnya serta dalam jabatan fungsional tertentu dan jabatan pelaksana;
3. c.menyelenggarakan pelayanan umum dan kepegawaian yang meliputi urusan surat-menyurat, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, pengorganisasian, kelembagaan dan ketatalaksanaan, keuangan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
4. d.mengatur pemberian layanan administratif kepada unit kerja di lingkungan Badan agar terwujud tertib administrasi;
5. e.menyelenggarakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan – undangan yang berlaku;
6. f.menyelenggarakan penetapan tugas dan fungsi Badan sesuai dengan penetapan dokumen perencanaan;
7. g.menyelenggarakan pelayanan perpustakaan sebagai media referensi, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya sesuai kepentingan Badan, serta menyelenggarakan pelayanan hubungan masyarakat dan pelayanan informasi serta dokumentasi;
8. h.memberikan laporan kepada pimpinan mengenai langkah atau tindakan yang diambil dalam lingkup tugasnya;
9. i.menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan pelayanan umum, kepegawaian dan rumah tangga, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
10. j.menyelenggarakan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja Badan;
11. k.menginventarisasi, mengindentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan masalah di bidang tugasnya;
12. l.menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/ organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
13. m.mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Sekretariat sesuai bidang tugasnya;
14. n.memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas bawahan;
15. o.mengkoordinasikan tugas bawahan di lingkup Sekretariat melalui rapat atau langsung agar sesuai dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas;
16. p.mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Sekretariat untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana;
17. q.melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan dan laporan hasil koordinasi kegiatan Bidang secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
18. r.memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
19. s.melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.
(5)Sekretaris, dalam melaksanakan tugas, fungsi dan sub tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dapat melaksanakan program penunjang urusan pemerintahan daerah;
(6)Dalam melaksanakan tugas, fungsi, sub tugas, program, kegiatan dan subkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Sekretaris menyelenggarakan proses bisnis yang meliputi peta proses utama, peta relasi dan peta lintas fungsi serta menyelenggarakan sistem kerja Sekretariat.
(7)Sekretaris, membawahkan / mengkoordinasikan:
1. a.Perencana;
2. b.Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;
3. c.Analis Keuangan Pusat dan Daerah; dan
4. d.Pelaksana.
(8)Sekretaris sebagai PPK melaksanakan penilaian kinerja pada perencana, subbagian umum dan kepegawaian, analis keuangan pusat dan daerah, serta pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
(9)Perencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf a, merupakan jabatan fungsional yang memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
(10)Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf d merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
(11)Rincian kegiatan dan subkegiatan pada program sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Pada Bakesbangpol terdapat Pelaksana, meliputi:
1. a.Sekretariat, meliputi:
  1. 1.Subbagian Umum dan Kepegawaian, meliputi: a) Penelaah Teknis Kebijakan; b) Pengolah Data dan Informasi; dan c) Pengadministrasi Perkantoran.
  2. 2.Penelaah Teknis Kebijakan; dan
  3. 3.Pengolah Data dan Informasi.
2. b.Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama, meliputi:
  1. 1.Penelaah Teknis Kebijakan;
  2. 2.Penata Layanan Operasional;
  3. 3.Pengolah Data dan Informasi; dan
  4. 4.Operator Layanan Operasional.
3. c.Bidang Kewaspadaan Daerah dan Kerjasama Intelijen, meliputi:
  1. 1.Penelaah Teknis Kebijakan; dan
  2. 2.Pengolah Data dan Informasi.
4. d.Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, meliputi:
  1. 1.Penelaah Teknis Kebijakan; dan
  2. 2.Pengolah Data dan Informasi.
(2)Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
1. a.Penelaah Teknis Kebijakan pada:
  1. 1.Subbagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan analisa sumber daya manusia aparatur;
  2. 2.Sekretariat melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan analisa perencanaan anggaran, perbendaharaan, penataan keuangan, dan penata laporan keuangan;
  3. 3.Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan analisa wawasan kebangsaan, analisa forum kerukunan umat, dan analisa kemasyarakatan;
  4. 4.Bidang Kewaspadaan Daerah dan Kerjasama Intelijen melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan analisa forum kewaspadaan dini masyarakat, dan analisa intelijen; dan
  5. 5.Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan analisa politik dalam negeri, dan analisa organisasi masyarakat.
2. b.Penata Layanan Operasional pada Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis analisa ideologi.
3. c.Pengolah Data dan Informasi pada:
  1. 1.Subbagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengelolaan pemanfaatan barang milik daerah, dan pengelolaan dokumentasi;
  2. 2.Sekretariat melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengelolaan bahan perencanaan, dan verifikator keuangan;
  3. 3.Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengolahan data;
  4. 4.Bidang Kewaspadaan Daerah dan Kerjasama Intelijen melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengolahan data; dan
  5. 5.Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengelolaan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan, pengolahan data, dan pengelolaan bantuan organisasi masyarakat sosial.
4. d.Pengadministrasi Perkantoran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik (customer service) di bidang pengadministrasi umum.
5. e.Operator Layanan Operasional pada Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama melakukan kegiatan pengoperasian layanan teknis di bidang pemandu kerukunan umat beragama. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung. Ditetapkan di Soreang pada tanggal 14 Januari 2025 BUPATI BANDUNG, ttd. MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA Diundangkan di Soreang pada tanggal 14 Januari 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG, ttd. CAKRA AMIYANA BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 37 salinan sesuai dengan aslinya LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR : 37 TAHUN 2025 TANGGAL : 14 JANUARI 2025 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 112 TAHUN 2023 TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN penunjang urusan pemerintahan daerah perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah
  1. 1.penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah;
  2. 2.koordinasi dan penyusunan dokumen RKA- Bakesbangpol;
  3. 3.koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA- Bakesbangpol;
  4. 4.koordinasi dan penyusunan DPA- Bakesbangpol;
  5. 5.koordinasi dan penyusunan perubahan DPA- Bakesbangpol;
  6. 6.koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Bakesbangpol;
  7. 7.evaluasi kinerja Perangkat Daerah;
  8. 8.penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral Daerah;
  9. 9.pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral Daerah;
  10. 10.pelaksanaan forum perangkat daerah berdasarkan bidang urusan yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;
  11. 11.penyusunan dokumen perencanaan urusan selain renstra PD dan renja PD;
  12. 12.koordinasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diampu; dan
  13. 13.sinkronisasi dan harmonisasi pusat dan daerah dalam rangka mendukung target pembangunan nasional melalui koordinasi teknis pembangunan. administrasi 1. penyediaan gaji dan tunjangan ASN; keuangan Perangkat Daerah
  14. 2.penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN;
  15. 3.pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan Bakesbangpol;
  16. 4.koordinasi dan pelaksanaan akuntansi Bakesbangpol;
  17. 5.koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun Bakesbangpol;
  18. 6.pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
  19. 7.koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran Bakesbangpol; dan
  20. 8.penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran. administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah
  21. 1.penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik Daerah Bakesbangpol;
  22. 2.pengamanan barang milik Daerah Bakesbangpol;
  23. 3.koordinasi dan penilaian barang milik Daerah Bakesbangpol;
  24. 4.pembinaan, pengawasan, dan pengendalian barang milik Daerah pada Bakesbangpol;
  25. 5.rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik Daerah pada Bakesbangpol;
  26. 6.penatausahaan barang milik Daerah pada Bakesbangpol; dan
  27. 7.pemanfaatan barang milik Daerah Bakesbangpol. administrasi kepegawaian Perangkat Daerah
  28. 1.peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai;
  29. 2.pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya;
  30. 3.pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian;
  31. 4.koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian;
  32. 5.monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai;
  33. 6.pemulangan pegawai yang pensiun;
  34. 7.pemulangan pegawai yang meninggal dalam melaksanakan tugas;
  35. 8.pemindahan tugas ASN;
  36. 9.pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi;
  37. 10.sosialisasi peraturan perundang- undangan; dan
  38. 11.bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan. administrasi umum Perangkat Daerah
  39. 1.penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor;
  40. 2.penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
  41. 3.penyediaan peralatan rumah tangga;
  42. 4.penyediaan bahan logistik kantor;
  43. 5.penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
  44. 6.penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
  45. 7.penyediaan bahan/material;
  46. 8.fasilitasi kunjungan tamu;
  47. 9.penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Bakesbangpol;
  48. 10.penatausahaan arsip dinamis pada Bakesbangpol; dan
  49. 11.dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada Bakesbangpol. pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah
  50. 1.pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;
  51. 2.pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
  52. 3.pengadaan alat besar;
  53. 4.pengadaan alat angkutan darat tak bermotor;
  54. 5.pengadaan mebel;
  55. 6.pengadaan peralatan dan mesin lainnya;
  56. 7.pengadaan aset tetap lainnya;
  57. 8.pengadaan aset tak berwujud;
  58. 9.pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya;
  59. 10.pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya; dan
  60. 11.pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya. penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah
  61. 1.penyediaan jasa surat menyurat;
  62. 2.penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
  63. 3.penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor; dan penyediaan jasa pelayanan umum kantor. pemeliharaan 1. penyediaan jasa pemeliharaan, biaya barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;
  64. 2.penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan;
  65. 3.penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar;
  66. 4.penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat angkutan darat tak bermotor;
  67. 5.pemeliharaan mebel;
  68. 6.pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya;
  69. 7.pemeliharaan aset tetap lainnya;
  70. 8.pemeliharaan aset tak berwujud;
  71. 9.pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya;
  72. 10.pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya;
  73. 11.pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya; dan
  74. 12.pemeliharaan/rehabilitasi tanah. BUPATI BANDUNG, ttd. MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Nomor 37 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 15

Dasar hukum (1)

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 15

Dasar hukum (1)

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024