DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Nomor 40 Tahun 2025

Nomor: 40
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bandung

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang pedoman pegelolaan alokasi dana perimbangan desa di kabupaten bandung.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan adanya perubahan dalam mekanisme pencairan alokasi dana perimbangan desa, mempertimbangkan aspek proporsi anggaran Pemerintah Daerah yang menyebabkan perlu adanya perbaikan dalam aspek pencairan alokasi dana perimbangan desa, sehingga ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 278 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung, perlu diubah dan disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 278 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914); SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
5.Peraturan Bupati Bandung Nomor 278 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 278) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 257 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 278 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 257); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 278 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA DI KABUPATEN BANDUNG. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 278 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 278) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 257 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 278 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 257), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Bagi hasil pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, berasal dari rencana pendapatan pajak daerah pada tahun berkenaan.
(2)Bagi hasil pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dianggarkan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah.
(3)Bagi hasil pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dibagikan secara merata kepada setiap Desa.
(4)Sumber dana yang berasal dari bagi hasil pajak daerah diperuntukan untuk:
1. a.menunjang pemeliharaan dan perawatan bangunan/ aset Desa;
2. b.pembangunan/pemeliharaan infrastruktur sarana dan prasarana publik dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan desa;
3. c.pemberdayaan dan peningkatan sumber daya aparatur desa melalui kursus, pelatihan, program penyetaraan pendidikan dan kuliah;
4. d.penyusunan, pelaksanaan/insentif pendataan dalam rangka pengisian profil Desa;
5. e.honorarium surveyor rupa bumi;
6. f.menunjang kegiatan pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
7. g.menunjang kegiatan pos pelayanan terpadu;
8. h.menunjang kegiatan pelestarian pengembangan nilai- nilai adat dan budaya lokal, termasuk kegiatan gotong royong masyarakat;
9. i.menunjang kegiatan perlombaan desa;
10. j.pengembangan teknologi informasi dalam rangka menunjang kegiatan Pemerintah Desa;
11. k.menunjang kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa; dan
12. l.menunjang kegiatan lainnya yang dibutuhkan oleh Desa.
  1. 2.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Bagi hasil retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, berasal dari rencana pendapatan retribusi daerah pada tahun berkenaan.
(2)Bagi hasil retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan retribusi daerah.
(3)Bagi hasil retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara merata kepada setiap Desa di Daerah.
(4)Sumber dana yang berasal dari bagi hasil retribusi daerah diperuntukan untuk:
1. a.penyediaan buku administrasi desa dan monografi Desa;
2. b.penyelenggaraan rapat atau musyawarah Pemerintah Desa;
3. c.penyelenggaraan musyawarah dan penyusunan perencanaan pembangunan Desa;
4. d.menunjang kegiatan kearsipan dan perpustakaan Desa; dan
5. e.pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan Desa dalam satu tahun.
  1. 3.Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah mengalokasikan alokasi dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dalam APBD setiap tahun anggaran.
(2)Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang meliputi seluruh jenis dana bagi hasil dikurangi dana bagi hasil yang ditentukan penggunaanya.
(3)Pengalokasian alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
1. a.kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
2. b.jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa.
(4)Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
(5)Penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya dan dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari alokasi dana desa yang diberikan setiap bulan.
(6)Besaran penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit Rp 2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120 % (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
2. b.besaran penghasilan tetap sekretaris Desa paling sedikit Rp 2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110 % (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan
3. c.besaran penghasilan tetap perangkat Desa lainnya paling sedikit Rp 2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100 % (sepuluh persen) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.
(7)Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa.

4.Ketentuan Romawi I huruf E sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Bandung Nomor 278 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 278) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 257 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 278 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 257), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung. Ditetapkan di Soreang Pada tanggal 13 Februari 2025 BUPATI BANDUNG ttd. MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA Diundangkan di Soreang Pada tanggal 13 Februari 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG, ttd. CAKRA AMIYANA BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 40 salinan sesuai dengan aslinya LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 40 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 278 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA DI KABUPATEN BANDUNG I. PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA E. MEKANISME PENCAIRAN ALOKASI DANA PERIMBANGAN DESA (ADPD)
1.Tahapan Pencairan Tahapan pencairan Alokasi Dana Perimbangana Desa (ADPD) terdiri dari:

a.Kepala Desa menetapkan RKDesa pada bank persepsi berdasarkan dengan Keputusan Kepala Desa;
b.RKDesa yang ditetapkan pada bank persepsi sebagaimana huruf a. atas nama Pemerintah Desa;
c.setiap desa harus menyerahkan nomor rekening giro atas nama Pemerintah Desa kepada BKAD melalui DPMD;
d.penyaluran Alokasi Dana Perimbangana Desa (ADPD) dilaksanakan melalui transfer dari RKUD ke RKDesa setelah mendapatkan Rekomendasi dari Camat atas dasar permohonan dari Pemerintah Desa; dan
e.Penyaluran Alokasi Dana Perimbangana Desa (ADPD) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut: 1) tahap I paling cepat bulan Februari; dan 2) tahap II paling cepat bulan Juli.
1. 2.Mekanisme Pencairan Mekanisme penyaluran Alokasi Dana Perimbangana Desa (ADPD) meliputi:
a.Kepala Desa membuat permohonan pencairan Alokasi Dana Perimbangan Desa (ADPD) yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala DPMD.
b.Camat memerintahkan Tim Pembina Kecamatan memverifikasi permohonan berkas pencairan dari masing-masing Desa dengan ketentuan : 1) apabila berkas dinyatakan lengkap diteruskan kepada Kepala DPMD; 2) apabila berkas tidak lengkap dikembalikan kepada Kepala Desa untuk diperbaiki; dan 3) Kepala Desa memperbaiki berkas tidak lengkap, untuk kemudian diserahkan kembali kepada Camat;
c.Camat menyampaikan rekomendasi permohonan pencairan dimaksud kepada Kepala DPMD;
d.Kepala DPMD menindaklanjuti rekomendasi Camat dimaksud dengan membuat rekomendasi persetujuan usulan pencairan kepada Kepala BKAD;
e.Kepala BKAD menerbitkan SP2D kepada bank persepsi; dan
f.Penyaluran anggaran dari RKUD ke RKDesa melalui bank persepsi paling lama 2 (dua) hari kerja. BUPATI BANDUNG, ttd. MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…