DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Nomor 44 Tahun 2025

Nomor: 44
Tahun: 2025
Ditetapkan: 7 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; ruang lingkup pekerjaan tukang gigi; perizinan tukang gigi; penerapan sanksi administratif; pembinaan dan pengawasan; ketentuan peralihan; ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam pelaksanaannya praktik tukang gigi di Kabupaten Bandung masih terdapat kendala terkait dengan tidak terdaftarnya tukang gigi secara resmi, praktik yang tidak memenuhi standar profesional, serta kurangnya pengawasan terhadap kualitas layanan yang diberikan;
c.bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan perizinan, pengawasan, dan pembinaan terhadap tukang gigi, serta untuk memberikan dasar hukum yang jelas dalam pemberian izin, pelaksanaan pengawasan dan pembinaan tukang gigi, perlu diatur dalam sebuah pengaturan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan Tukang Gigi; Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3.Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
6.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1098);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 21); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PERIZINAN TUKANG GIGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2.Bupati adalah Bupati Bandung.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan bidang kesehatan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
6.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan fungsi pelayanan terpadu satu pintu untuk perizinan meliputi izin dan non izin dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
7.Tukang Gigi adalah setiap orang yang mempunyai kemampuan membuat dan memasang gigi tiruan lepasan.
8.Izin Tukang Gigi adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tukang Gigi yang telah melaksanakan pendaftaran untuk melaksanakan pekerjaan Tukang Gigi.
9.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
10.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya.

BAB II

RUANG LINGKUP PEKERJAAN TUKANG GIGI

Pasal 2

(1)Pekerjaan Tukang Gigi hanya dapat dilakukan apabila:
1. a.tidak membahayakan kesehatan, tidak menyebabkan kesakitan dan kematian;
2. b.aman;
3. c.tidak bertentangan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat; dan
4. d.tidak bertentangan dengan norma dan nilai yang hidup dalam masyarakat
(2)Pekerjaan Tukang Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.membuat gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan heat curing acrylic yang memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan; dan
2. b.memasang gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan heat curing acrylic dengan tidak menutupi sisa akar gigi.

Pasal 3

Dalam melaksanakan pekerjaan, Tukang Gigi berkewajiban:

a.melaksanakan pekerjaan Tukang Gigi sesuai dengan standar pekerjaan Tukang Gigi;
b.menghormati hak pengguna jasa Tukang Gigi;
c.memberikan informasi yang jelas dan tepat kepada pengguna jasa Tukang Gigi tentang tindakan yang dilakukannya;
d.melakukan pencatatan pelayanan yang dibuat dalam pembukuan khusus; dan
e.membuat laporan secara berkala, paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Dinas yang meliputi jumlah pengguna jasa Tukang Gigi dan tindakan yang dilakukan.

Pasal 4

(1)Standar pekerjaan Tukang Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
1. a.pekerjaan Tukang Gigi;
2. b.pelaksanaan pekerjaan;
3. c.tempat;
4. d.peralatan; dan
5. e.hal-hal lain sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan tukang gigi.
(2)Standar pekerjaan Tukang Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Tukang Gigi dilarang:

a.melakukan pekerjaan selain kewenangan yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
b.mewakilkan pekerjaannya kepada orang lain;
c.melakukan promosi yang mencantumkan pekerjaan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2); dan
d.melakukan pekerjaan secara berpindah-pindah.

Pasal 6

Tukang Gigi yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dikenakan sanksi administratif berupa:

a.teguran tertulis;
b.pencabutan izin sementara; dan
c.pencabutan izin tetap.

BAB III

PERIZINAN TUKANG GIGI

Pasal 7

(1)Setiap orang yang menjalankan pekerjaan Tukang Gigi wajib mendaftarkan diri melalui DPMPTSP.
(2)Izin Tukang Gigi diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.
(3)Izin Tukang Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara elektronik.
(4)Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.teguran tertulis; dan
2. b.penyegelan.

Pasal 8

(1)Untuk memperoleh Izin Tukang Gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, setiap orang harus mengajukan permohonan kepada kepala DPMPTSP dengan melampirkan:
1. a.scan asli surat permohonan izin praktek yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP, ditandatangani di atas materai;
2. b.scan asli kartu tanda penduduk pemohon;
3. c.scan asli nomor pokok wajib pajak pemohon;
4. d.biodata Tukang Gigi;
5. e.surat keterangan kepala desa/lurah tempat melakukan pekerjaan sebagai Tukang Gigi;
6. f.scan asli surat rekomendasi dari organisasi Tukang Gigi setempat yang diakui oleh Pemerintah;
7. g.surat keterangan sehat dari dokter Pemerintah yang memiliki Surat Izin Praktik;
8. h.pas foto terbaru ukuran 4x6 cm berwarna sebanyak 2 (dua) lembar;
9. i.rekomendasi dan berita acara pemeriksaan dari Puskesmas setempat;
10. j.surat pernyataan bersedia mentaati peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan pekerjaan tukang gigi;
11. k.scan asli surat pernyataan mempunyai tempat praktik, atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya;
12. l.scan asli surat keterangan dari dinas kesehatan setempat yang menyatakan belum/sudah berpraktik di wilayah sesuai kartu tanda penduduk pemohon, bagi pemohon izin dengan kartu tanda penduduk di luar Daerah;
13. m.scan asli sertifikat pelatihan dari organisasi tukang gigi yang diakui oleh pemerintah; dan
14. n.scan asli surat pernyataan keabsahan dokumen yang diunggah dan ditandatangani di atas materai yang cukup.
(2)Jangka waktu surat keterangan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, paling lama 3 bulan sejak penanggalan surat keterangan.
(3)Contoh format biodata Tukang Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah melakukan verifikasi berkas serta penelitian dan pemeriksaan lapangan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(2)Verifikasi berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP dan Dinas.
(3)Penelitian dan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim penelitian dan pemeriksaan yang dibentuk oleh Puskesmas sesuai dengan lokasi praktek Tukang Gigi.
(4)Tim penelitian dan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
1. a.melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen permohonan Izin Tukang Gigi;
2. b.melakukan peninjauan lokasi terhadap lokasi yang akan dijadikan tempat praktik;
3. c.memberikan masukan terhadap kesesuaian Izin Tukang Gigi; dan
4. d.memberikan rekomendasi terhadap permohonan Izin Tukang Gigi.

Pasal 10

(1)Verifikasi berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan terhadap kesesuaian dokumen permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
(2)Hasil verifikasi berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rekomendasi teknis Dinas yang disampaikan kepada kepala DPMPTSP melalui aplikasi perizinan.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…