DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Nomor 46 Tahun 2025

Nomor: 46
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; teknis pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas; pembayaran; pendanaan; ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Daerah berupaya mempertahankan tingkat kesejahteraan pegawai khususnya tenaga non aparatur sipil negara, sehingga dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional;
c.bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya beli pegawai, khususnya non aparatur sipil negara, perlu memberikan tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas yang diatur dalam sebuah pengaturan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Tenaga Non Aparatur Sipil Negara yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7099);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 77);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 109);
8.Peraturan Bupati Bandung Nomor 247 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 248) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 42 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 247 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 42); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA TENAGA NON APARATUR SIPIL NEGARA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1.Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2.Bupati adalah Bupati Bandung.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Tenaga Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Tenaga Non ASN adalah pegawai non ASN yang bekerja/dipekerjakan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai tenaga penunjang pada program penunjang urusan Pemerintah Daerah, sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor, pada Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota, sub kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar pada Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota, sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang pembiayaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung.
5.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
6.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan atau digunakan oleh pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, atau pejabat penandatangan surat perintah membayar untuk mencairkan dana yang bersumber dari dokumen pelaksanaan anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan.
7.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku bendahara umum daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah berdasarkan SPM.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9.Hari Raya adalah hari raya idul fitri.

BAB II

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas kepada Tenaga Non ASN sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah memberikan tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas kepada Tenaga Non ASN.
(2)Pemberian tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar honorarium yang diterima pada bulan maret tahun 2025.
(3)Pemberian gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar honorarium yang diterima pada bulan mei tahun 2025.
(4)Pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan insentif sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 4

(1)Tenaga Non ASN penerima tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.warga negara indonesia;
2. b.telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan pertama atau penandatanganan pertama perjanjian kerja;
3. c.pendanaan pembayaran honorarium pegawainya bersumber dari APBD; dan
4. d.diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan/atau telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Dalam hal Tenaga Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau penandatanganan perjanjian kerja, dapat diberikan tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas dengan melampirkan persyaratan berupa surat pernyataan dari kepala Perangkat Daerah sebagai pengganti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
(3)Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat pernyataan bahwa yang bersangkutan berhak diberikan tunjangan hari raya dan/atau gaji ketiga belas pada tahun berjalan.

BAB III

PEMBAYARAN

Pasal 5

(1)Tunjangan hari raya dibayarkan paling cepat 15 (Lima belas) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
(2)Dalam hal tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, tunjangan hari raya dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

Pasal 6

(1)Gaji ketiga belas dibayarkan paling cepat pada bulan juni tahun 2025.
(2)Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, gaji ketiga belas dapat dibayarkan setelah bulan juni tahun 2025.

Pasal 7

Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan dan ditanggung Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Proses penerbitan dan pengajuan SPP, SPM, dan SP2D tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan dalam pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas bersumber dari APBD.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung. Ditetapkan di Soreang pada tanggal 14 Maret 2025 BUPATI BANDUNG, ttd. MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA Diundangkan di Soreang pada tanggal 14 Maret 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG, ttd. CAKRA AMIYANA BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 46 salinan sesuai dengan aslinya

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…