DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Nomor 48 Tahun 2025

Nomor: 48
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang pedoman penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan monitoring dan evaluasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam pelaksanaan verifikasi terhadap usulan hibah dan bantuan sosial dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang diselenggarakan;
c.bahwa Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2024 tentang Pedoman Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban dan Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, belum mengakomodir inspektorat sebagai verifikator belanja hibah dan bantuan sosial, sehingga perlu diubah dan disesuaikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2024 tentang Pedoman Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban dan Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; SALINAN Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2.Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 77);
6.Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2024 tentang Pedoman Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban dan Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 83); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 83 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH. Pasal I Ketentuan Pasal 6 dalam Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2024 tentang Pedoman Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban dan Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 83) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Calon penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyampaikan usulan Hibah secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah.
(2)Penyampaian usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pemohon sebelum RKPD atau RKPD perubahan ditetapkan untuk dianggarkan dan membiayai kegiatan pada tahun berkenaan atau kegiatan tahun berikutnya.
(3)Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterimanya.
(4)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa proposal yang memuat paling sedikit berisi:
1. a.latar belakang;
2. b.maksud dan tujuan;
3. c.susunan kepengurusan;
4. d.domisili;
5. e.bentuk kegiatan;
6. f.rincian rencana kegiatan; dan
7. g.nama dan tanda tangan pimpinan, ketua, atau sebutan lain calon penerima hibah.
(5)Usulan Hibah yang berasal dari badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah dan diketahui oleh camat setempat.
(6)Perangkat Daerah bersama tim yang dibentuk Kepala Perangkat Daerah melakukan verifikasi dan evaluasi atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan bidang urusan pemerintahan yang diselenggarakan.
(7)Bidang urusan pemerintahan yang diselenggarakan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(6), meliputi:
1. a.urusan pemerintahan bidang pendidikan dilaksanakan oleh dinas pendidikan;
2. b.urusan pemerintahan bidang kesehatan dilaksanakan oleh dinas kesehatan;
3. c.urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dilaksanakan oleh dinas pekerjaan umum dan tata ruang;
4. d.urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dilaksanakan oleh dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
5. e.urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dilaksanakan oleh satuan polisi pamong praja;
6. f.urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat sub urusan bencana dilaksanakan oleh badan penanggulangan bencana daerah;
7. g.urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat sub urusan kebakaran dilaksanakan oleh dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan;
8. h.urusan pemerintahan bidang sosial dilaksanakan oleh dinas sosial;
9. i.urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dilaksanakan oleh dinas ketenagakerjaan;
10. j.urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan oleh dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
11. k.urusan pemerintahan bidang pangan dilaksanakan oleh dinas ketahanan pangan dan perikanan;
12. l.urusan pemerintahan bidang pertanahan dilaksanakan oleh dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
13. m.urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dilaksanakan oleh dinas lingkungan hidup;
14. n.urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dilaksanakan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
15. o.urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan oleh dinas pemberdayaan masyarakat dan desa;
16. p.urusan pemerintahan bidang perhubungan dilaksanakan oleh dinas perhubungan;
17. q.urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dilaksanakan oleh dinas komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
18. r.urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dilaksanakan oleh dinas koperasi dan usaha kecil dan menengah;
19. s.urusan pemerintahan bidang penanaman modal dilaksanakan oleh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
20. t.urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga dilaksanakan oleh dinas pemuda dan olahraga;
21. u.urusan pemerintahan bidang statistik dilaksanakan oleh dinas komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
22. v.urusan pemerintahan bidang persandian dilaksanakan oleh dinas komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
23. w.urusan pemerintahan bidang kebudayaan dilaksanakan oleh dinas kebudayaan dan pariwisata;
24. x.urusan pemerintahan bidang perpustakaan dilaksanakan oleh dinas perpustakaan dan arsip;
25. y.urusan pemerintahan bidang kearsipan dilaksanakan oleh dinas perpustakaan dan arsip;
26. z.urusan kelautan dan perikanan dilaksanakan oleh dinas ketahanan pangan dan perikanan; aa. urusan pemerintahan bidang pariwisata dilaksanakan oleh dinas kebudayaan dan pariwisata; bb. urusan pemerintahan bidang pertanian dilaksanakan oleh dinas pertanian; cc. urusan pemerintahan bidang energi dan sumberdaya mineral dilaksanakan oleh dinas perdagangan dan perindustrian; dd. urusan pemerintahan bidang perindustrian dilaksanakan oleh dinas perdagangan dan perindustrian; ee. urusan pemerintahan bidang transmigrasi dilaksanakan oleh dinas ketenagakerjaan; ff. urusan pemerintahan umum yang berkaitan dengan politik dalam negeri, pertahanan dan keamanan, serta instansi vertikal dilaksanakan oleh badan kesatuan bangsa dan politik; gg. urusan pemerintahan umum yang berkaitan dengan keagamaan dilaksanakan oleh unit pada sekretariat daerah yang melaksanakan urusan di bidang keagamaan; dan hh. urusan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan dilaksanakan oleh inspektorat daerah.
(8)Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menetapkan dan menyampaikan hasil verifikasi dan evaluasi berupa rekomendasi penerima Hibah kepada Kepala Daerah melalui TAPD.
(9)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilampiri daftar calon penerima dan calon lokasi penerima Hibah beserta besaran alokasi anggaran Hibah yang diberikan kepada penerima Hibah.
(10)Kepala Daerah melalui TAPD memberi pertimbangan untuk mengukur kemampuan keuangan daerah terhadap besaran alokasi Hibah yang disampaikan kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) untuk menjadi dasar bagi SKPD dalam pencantuman alokasi anggaran Hibah dalam dokumen RKPD, atau dokumen perubahan RKPD pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah untuk selanjutnya diproses melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung. Ditetapkan di Soreang pada tanggal 18 Maret 2025 BUPATI BANDUNG, ttd. MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA Diundangkan di Soreang pada tanggal 18 Maret 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG, ttd. CAKRA AMIYANA BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 48 salinan sesuai dengan aslinya

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…