DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Nomor 49 Tahun 2025

Nomor: 49
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; insentif fiskal; batas waktu pelaksanaan; pelaporan; jatuh tempo pembayaran; ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjaga stabilitas perekonomian di masyarakat serta mengoptimalkan penerimaan daerah pada sektor pajak, diperlukan dukungan berupa pemberian pengurangan pokok ketetapan atas pajak serta penghapusan sanksi administratif kepada para Wajib Pajak Pribadi dan/atau Badan di Kabupaten Bandung;
c.bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 125 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian insentif fiskal, diperlukan sebuah pengaturan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Insentif Fiskal Pajak Daerah Berupa Pemberian Pengurangan Pokok Ketetapan Atas Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda Atas Piutang Pajak Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3.Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 96);
6.Peraturan Bupati Bandung Nomor 289 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 289); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INSENTIF FISKAL PAJAK DAERAH BERUPA PEMBERIAN PENGURANGAN POKOK KETETAPAN ATAS TUNGGAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA ATAS PIUTANG PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bandung.
4.Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak Daerah.
5.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
6.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
7.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
8.Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu, meliputi Makanan dan/atau Minuman, Jasa Perhotelan, Jasa Parkir dan Jasa Kesenian dan Hiburan.
9.Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
10.Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
11.Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
12.Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
13.Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
14.Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
15.Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan oleh Pemerintah Daerah baik secara fisik maupun digital untuk memberitahukan besarnya Pajak terutang kepada Wajib Pajak.

BAB II

INSENTIF FISKAL

Pasal 2

(1)Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian Daerah, Bupati memberikan insentif fiskal.
(2)Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.pengurangan pokok ketetapan atas tunggakan PBB-P2; dan
2. b.penghapusan sanksi administratif berupa denda atas piutang pajak Daerah.
(3)Objek Pajak yang diberikan penghapusan sanksi administratif/denda Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.PBB-P2;
2. b.PBJT atas:
  1. 1.Makanan dan/atau Minuman;
  2. 2.Jasa Perhotelan;
  3. 3.Jasa Parkir; dan
  4. 4.Jasa Kesenian dan Hiburan;
3. c.Pajak Reklame; dan
4. d.PAT.

Pasal 3

(1)Tahun Pajak merupakan tahun SPPT yang berlaku sebagai ketetapan Pajak.
(2)PBB-P2 terdiri dari buku I, buku II, buku III, buku IV dan buku V.
(3)PBB-P2 dalam buku I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan ketetapan yang tercantum dalam SPPT yang nilai ketetapannya sebesar lebih kecil atau sama dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
(4)PBB-P2 dalam buku II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan ketetapan yang tercantum dalam SPPT yang nilai ketetapannya lebih besar dari Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan lebih kecil atau sama dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
(5)PBB-P2 dalam buku III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan ketetapan yang tercantum dalam SPPT yang nilai ketetapannya lebih besar dari Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan lebih kecil atau sama dengan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
(6)PBB-P2 dalam buku IV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan ketetapan yang tercantum dalam SPPT yang nilai ketetapannya lebih besar dari Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan lebih kecil atau sama dengan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
(7)PBB-P2 dalam buku V sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan ketetapan yang tercantum dalam SPPT yang nilai ketetapannya lebih besar dari Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 4

Pengurangan pokok Pajak atas tunggakan PBB-P2 untuk buku I sampa dengan buku V dengan ketentuan sebagai berikut:

a.piutang PBB-P2 untuk tahun 2008 sampai dengan 2012 diberikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk setiap tahun Pajak;
b.piutang PBB-P2 untuk tahun 2001 sampai dengan 2007 diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) untuk setiap tahun Pajak; dan
c.piutang PBB-P2 untuk tahun 1994 sampai dengan 2000 diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) untuk setiap tahun Pajak.

Pasal 5

(1)Penghapusan sanksi administratif berupa denda atas piutang PBB-P2 untuk buku I sampai dengan buku V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) sampai dengan ayat (7) yaitu Masa Pajak tahun 1994 sampai dengan Masa Pajak tahun 2024.
(2)Penghapusan sanksi administratif berupa denda atas piutang PBB-P2 diberikan secara jabatan melalui sistem informasi PBB-P2 pada akses pbb-online & e- pbb.id tanpa melalui proses permohonan dari Wajib Pajak.

Pasal 6

(1)Pengurangan pokok pajak atas tunggakan PBB-P2 dan penghapusan sanksi administratif berupa denda atas piutang PBB-P2, diberikan apabila Wajib Pajak telah melakukan pembayaran tunggakan pokok PBB-P2 dalam batas waktu yang telah ditentukan.
(2)Berdasarkan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengurangan pokok pajak atas tunggakan PBB-P2 dan penghapusan sanksi administratif berupa denda atas piutang PBB-P2 dikurangkan dan dihapuskan secara otomatis.

Pasal 7

(1)Penghapusan sanksi administratif berupa denda atas piutang PBJT, Pajak Reklame, dan PAT yaitu untuk masa Pajak januari 2004 sampai dengan masa Pajak agustus 2024.
(2)Berdasarkan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sanksi administratif/denda PBJT, Pajak Reklame, PAT dihapus secara otomatis melalui Sistem Informasi PBJT, Pajak Reklame, dan PAT pada akses e-pad tanpa diterbitkan keputusan penghapusan sanksi administratif atas denda PBJT, Pajak Reklame, dan PAT.

BAB III

BATAS WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 8

(1)Batas waktu pelaksanaan pemberian pengurangan pokok pajak atas tunggakan PBB-P2 dan penghapusan sanksi administratif berupa denda atas piutang PBB- P2, PBJT, Pajak Reklame, dan PAT dari tanggal 1 April 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2025.
(2)Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar Pajak dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian pengurangan pokok pajak atas tunggakan PBB-P2 dan penghapusan sanksi administratif berupa denda atas piutang PBB-P2, PBJT, Pajak Reklame, dan PAT tidak dapat diberikan.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 9

(1)Bapenda membuat laporan pelaksanaan pemberian pengurangan pokok pajak atas tunggakan PBB-P2 dan penghapusan sanksi administratif berupa denda atas piutang PBB-P2, PBJT, Pajak Reklame, dan PAT paling lambat tanggal 10 setiap bulan berikutnya atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.uraian mengenai pelaksanaan kebijakan pengurangan sanksi administratif, permasalahan yang dihadapi dan langkah penanganannya;
2. b.rekapitulasi data, yang paling sedikit berisi:
  1. 1.tahun Pajak;
  2. 2.nomor Objek Pajak (NOP);
  3. 3.jumlah nilai pokok ketetapan;
  4. 4.jumlah besaran sanksi administratif yang ditetapkan; dan
  5. 5.jumlah besaran sanksi administratif yang dihapuskan.
(3)Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bapenda menugaskan bendahara penerimaan pada Bapenda untuk menyesuaikan jumlah penerimaan dan jumlah piutang Pajak.

Pasal 10

(1)Kepala Bapenda melaporkan realisasi pemberian pengurangan pokok pajak atas tunggakan PBB-P2 dan penghapusan sanksi administratif berupa denda atas piutang PBB-P2, PBJT, Pajak Reklame, dan PAT kepada Bupati.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri hasil rekapitulasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…