DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Nomor 53 Tahun 2025

Nomor: 53
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 93

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; tata kelola blud; prosedur kerja; pengelompokkan fungsi; pengelolaan sumber daya manusia; standar pelayanan minimal; tarif layanan; struktur anggaran; perencanaan dan penganggaran badan layanan umum daerah; pelaksanaan anggaran badan layanan umum daerah; pengelolaan belanja badan layanan umum daerah; pengelolaan barang; kerjasama; investasi, sisa lebih perhitungan anggaran dan defisit anggaran; pelaporan dan pertanggungjawaban; penyelesaian kerugian; pengelolaan sumber daya lain; ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Bedas Pacira; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3.Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040); SALINAN
4.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17);
10.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perubahan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 92); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BEDAS PACIRA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2.Bupati adalah Bupati Bandung.
3.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelanggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Rumah Sakit Umum Daerah Bedas Pacira yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Bedas Pacira Kabupaten Bandung.
6.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7.Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
8.Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sepagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9.Pola tata kelola adalah peraturan internal yang mengatur hubungan antara pemerintah daerah Kabupaten sebagai pemilik dengan Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola beserta fungsi, tugas, tanggungjawab, kewajiban, kewenangan dan haknya masing-masing.
10.Pejabat Pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas Pimpinan, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis yang sebutannya dapat disesuaikan dengan nomenklatur pada BLUD yang bersangkutan.
11.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12.Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (social responsibility) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
13.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat yang tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
14.Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
15.Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
16.Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
17.Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati.
18.Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
19.Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.
20.Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan /atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
21.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh perintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II

TATA KELOLA BLUD

Pasal 2

(1)Tata Kelola RSUD merupakan peraturan dasar BLUD RSUD, yang di dalamnya memuat:
1. a.kelembagaan;
2. b.prosedur kerja;
3. c.pengelompokan fungsi; dan
4. d.pengelolaan sumber daya manusia.
(2)Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:
1. a.transparansi;
2. b.akuntabilitas;
3. c.resposibilitas; dan
4. d.independensi.

Pasal 3

(1)Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, kewenangan dan hak dalam organisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
(2)Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1)huruf b, menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.
(3)Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan organisasi.
(4)Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif/ kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif, dan produktif.

Pasal 4

(1)Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan serta dapat menumbuhkan kepercayaan.
(2)Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada RSUD agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan untuk diwujudkan dalam perencanaan, pelaksanakan, evaluasi dan laporan pertanggunggugatan dalam sistem pengelolaan keuangan, hubungan kerja dalam organisasi, manajemen sumber daya manusia, pengelolaan aset dan manajemen pelayanan.
(3)Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2)huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat serta perundang-undangan.
(4)Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

Pasal 5

(1)RSUD dibentuk sebagai pemberian fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut dari fasilitas Kesehatan tingkat pertama di Daerah.
(2)Penyelenggaraan fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RSUD memberikan pelayanan sebagai berikut:
1. a.pelayanan gawat darurat;
2. b.pelayanan rawat jalan;
3. c.pelayanan rawat inap;
4. d.pelayanan bedah;
5. e.pelayanan persalinan dan perinatologi;
6. f.pelayanan intensif;
7. g.pelayanan radiologi;
8. h.pelayanan laboratorium patologi klinik;
9. i.pelayanan farmasi;
10. j.pelayanan gizi;
11. k.pelayanan transfusi darah;
12. l.pelayanan keluarga miskin;
13. m.pelayanan rekam medis;
14. n.pengelolaan limbah;
15. o.pelayanan administrasi dan manajemen;
16. p.pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit;
17. q.pelayanan ambulance/jenazah;
18. r.pelayanan pemulasaraan jenazah;
19. s.pelayanan laundry; dan
20. t.pencegahan pengendalian infeksi
(3)Dalam mendukung penyelenggaraan fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) RSUD memberikan pelayanan Kesehatan perorangan secara peripurna sebagai berikut:
1. a.rawat jalan:
  1. 1.poliklinik umum;
  2. 2.poliklinik gigi dan mulut;
  3. 3.poliklinik spesialis penyakit dalam;
  4. 4.poliklinik spesialis bedah;
  5. 5.poliklinik spesialis kandungan dan kebidanan;
  6. 6.poliklinik spesialis anak; dan
  7. 7.instalasi gawat darurat.
2. b.pelayanan rawat inap dan intensif
3. c.pelayanan penunjang medis:
  1. 1.pelayanan laboratorium patologi klinik;
  2. 2.pelayanan radiologi; dan
  3. 3.pelayanan farmasi.

Pasal 6

(1)Bupati bertanggung jawab atas kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum.
(2)Pejabat Pengelola BLUD bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.
(3)Kekayaan BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dari Pemerintah Daerah.
(4)BLUD merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah.
(5)Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggung jawabnya mempunyai kewenangan:
1. a.menetapkan peraturan tentang Tata Kelola dan SPM RSUD beserta perubahannya.
2. b.Membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas.
3. c.memberhentikan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas karena sesuatu hal yang menurut peraturannya membolehkan untuk diberhentikan.
4. d.menyetujui dan mengesahkan RBA dan Renstra.
5. e.memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan yang berlaku dan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi.

BAB III

PROSEDUR KERJA

Pasal 7

(1)Pejabat Pengelola BLUD terdiri dari:
1. a.pemimpin BLUD;
2. b.pejabat keuangan; dan
3. c.pejabat teknis.
(2)Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD berasal dari:
1. a.PNS;
2. b.pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; da
3. c.Pegawai Non PNS yang kompeten dibidangnya.

Pasal 8

(1)Pejabat Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan.
(2)Pimpinan BLUD bertanggungjawab kepada Bupati.
(3)Pejabat keuangan dan pejabat teknis bertanggungjawab kepada pemimpin BLUD.

Pasal 9

(1)Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1)huruf a bertugas:
1. a.memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraaan kegiatan BLUD agar lebih efesien dan produktivitas;
2. b.merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
3. c.menyusun Rencana Strategis BLUD;
4. d.menyiapkan RAB;
5. e.mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan sesuai ketentuan;
6. f.menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peratuan perundang-undangan;
7. g.mengordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaiakn dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati; dan
8. h.tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
(2)Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD.

Pasal 10

(1)Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat
(1)huruf a bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
(2)Dalam hal pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berasal dari PNS, pejabat keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna angaran/kuasa pengguna barang.

Pasal 11

(1)Pejabat keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b merupakan penanggungjawab keuangan BLUD yang bertanggungjawab kepada Pemimpin BLUD, mempunyai bertugas:
1. a.merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
2. b.mengkoordinasikan penyusunan RBA;
3. c.menyiapkan DPA;
4. d.melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
5. e.menyelenggarakan pengelolaan Kas;
6. f.melakukan pengelolaan utang, piutang dan investasi;
7. g.menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
8. h.menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
9. i.menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
10. j.tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
(2)Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai penanggungjawab keuangan.
(3)Pejabat keuangan dalam melaksaakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
(4)Pejabat keuangan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dijabat oleh PNS.

Isi peraturan

Teks93PDFHirarki

Memuat teks peraturan…