DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Nomor 57 Tahun 2025

Nomor: 57
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; kedudukan dan tugas; susunan organisasi; ketentuan peralihan; ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Perangkat Daerah yang sudah terbentuk, dalam pelaksanaannya dilakukan evaluasi sesuai dengan beban kerja dan penyesuaian nomenklatur yang sesuai, sehingga dapat menyebabkan perubahan pada Peraturan Daerah mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
c.bahwa dengan adanya pemekaran dan peningkatan pada Perangkat Daerah, serta adanya perubahan nomenklatur bidang pada beberapa Perangkat Daerah yang menyebabkan perubahan pada pengaturan kedudukan dan susunan Perangkat Daerah, untuk mempermudah pengguna Peraturan Bupati, dimana telah mengalami beberapa kali perubahan, sehingga Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 256 Tahun 2024 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah; SALINAN 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2.Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6042);
4.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12)) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 115). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2.Bupati adalah Bupati Bandung. 3
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.
6.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung.
7.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8.Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
9.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
10.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Kabupaten untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
11.Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara.
12.Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
13.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Setwan adalah Perangkat Daerah yang bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dewan perwakilan rakyat daerah, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh dewan perwakilan rakyat daerah dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
14.Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
15.Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Disdik adalah Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dasar serta pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah. 4
16.Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinkes adalah Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan bidang kesehatan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
17.Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang selanjutnya disingkat DPUTR adalah Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
18.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang selanjutnya disebut Disperkimtan adalah Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dan Urusan Pemerintahan bidang pertanahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
19.Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinsos adalah Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan bidang sosial dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
20.Dinas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Disnaker adalah Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja dan Urusan Pemerintahan bidang transmigrasi dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
21.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut DALDUKPPA adalah Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
22.Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
23.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Disdukcapil adalah Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
24.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
25.Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dishub adalah Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan bidang perhubungan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah. 5
26.Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, Urusan Pemerintahan bidang statistik dan Urusan Pemerintahan bidang persandian dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
27.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan fungsi pelayanan terpadu satu pintu untuk perizinan meliputi izin dan non izin dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
28.Dinas Pemuda dan Olah Raga yang selanjutnya disebut Dispora adalah Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
29.Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang selanjutnya disebut Disperdagin adalah Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pelaksana urusan pemerintahan bidang perdagangan dan Urusan Pemerintahan bidang perindustrian serta Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
30.Dinas Pertanian yang selanjutnya disebut Distan adalah Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
31.Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dispakan adalah Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pangan dan Urusan Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
32.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang selanjutnya disebut Disdamkar adalah Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat sub urusan kebakaran dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
33.Dinas Perpustakaan dan Arsip yang selanjutnya disebut Dispusip adalah Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan dan Urusan Pemerintahan bidang kearsipan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
34.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah. 6
35.Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Diskop-UKM adalah Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
36.Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disebut Disparekraf adalah Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pariwisata dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
37.Dinas Kebudayaan yang selanjutnya disebut Disbud adalah Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan bidang kebudayaan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
38.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah selanjutnya disebut Bapperida adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah.
39.Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan dan pengelolaan barang milik daerah.
40.Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan.
41.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan.
42.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Bakesbangpol adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
43.Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat sub urusan bencana.
44.Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat yang dikategorikan ke dalam rumah sakit umum milik Pemerintah Daerah dan rumah sakit khusus milik Pemerintah Daerah.
45.Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah. 7
46.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan.
47.Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
48.Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki JF pada instansi pemerintah.

BAB II

KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 2

(1)Setda dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
(2)Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Pasal 3

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
(2)Staf ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 4

(1)Setwan merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
(2)Setwan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris DPRD.
(3)Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(4)Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan Pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan Pimpinan Fraksi. 8
(5)Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 5

(1)Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(2)Inspektorat dipimpin oleh inspektur.
(3)Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(4)Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 6

(1)Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
(2)Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(3)Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 7

(1)Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas:
1. a.Dinas pelaksana Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
2. b.Dinas pelaksana Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar; dan
3. c.Dinas pelaksana Urusan Pemerintahan Pilihan.
(2)Dinas Pelaksana Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: 9
1. a.Disdik;
2. b.Dinkes;
3. c.DPUTR;
4. d.Disperkimtan;
5. e.Dinsos;
6. f.Disdamkar; dan
7. g.Satpol PP.
(3)Dinas Pelaksana Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.Disnaker;
2. b.DALDUKPPA;
3. c.DLH;
4. d.Disdukcapil;
5. e.DPMD;
6. f.Dishub;
7. g.Diskominfo;
8. h.DPMPTSP;
9. i.Dispora;
10. j.Dispakan;
11. k.Dispusip;
12. l.Diskop-UKM;
13. m.Disparekraf; dan
14. n.Disbud.
(4)Dinas Pelaksana Urusan Pemerintanan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.Distan; dan
2. b.Disperdagin.

Pasal 8

(1)Pada Dinkes, terdapat RSUD sebagai unit organisasi bersifat khusus, yang memberikan layanan secara profesional dan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian, yang terdiri dari:
1. a.RSUD Majalaya, Kelas B;
2. b.RSUD Oto Iskandar Di Nata, Kelas B;
3. c.RSUD Cicalengka, Kelas B;
4. d.RSUD Bedas Cimaung, Kelas D;
5. e.RSUD Bedas Kertasari, Kelas D;
6. f.RSUD Bedas Arjasari, Kelas D;
7. g.RSUD Bedas Tegalluar, Kelas D; dan
8. h.RSUD Bedas Pacira, Kelas D.
(2)RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh direktur. 10

Pasal 9

(1)RSUD dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis, dibina dan bertanggung jawab kepada kepala Dinkes.
(2)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja RSUD kepada kepala Dinkes.
(3)Pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian RSUD.
(4)Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.

Pasal 10

(1)Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertangggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik Daerah.
(2)Direktur RSUD ditetapkan selaku KPA dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Selain selaku KPA sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), direktur RSUD memiliki tugas dan kewenangan:
1. a.menyusun rencana kerja dan anggaran;
2. b.menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
3. c.menandatangani surat perintah membayar;
4. d.mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
5. e.menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
6. f.menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
7. g.menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah.
(4)Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada tim anggaran Pemerintah Daerah melalui pejabat pengelola keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Dalam pelaksanaan keuangan, Direktur RSUD melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 11
(6)Direktur RSUD bertanggungjawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja RSUD yang dipimpinnya.
(7)Dalam pertanggungjawaban keuangan, Direktur RSUD melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(8)Laporan pertanggungjawaban keuangan disajikan dalam laporan keuangan Dinkes dan laporan keuangan Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangun-undangan.

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…