DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Nomor 58 Tahun 2025

Nomor: 58
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; tugas pokok, fungsi dan suntugas; pengoordinasi; hubungan kerja; tata kerja; pembiayaan; ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3.Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040); SALINAN
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 115); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut daerah adalah Kabupaten Bandung.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bandung.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6.Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat Setda adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
7.Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang secara spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan.
8.Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/ atau mengelola unit organisasi.
9.Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.
10.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
13.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
14.Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
15.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
16.Pejabat Penilai Kinerja yang selanjutnya disingkat PPK adalah atasan langsung dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
17.Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
18.Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
19.Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki JA pada instansi pemerintah.
20.Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
21.Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki JF pada instansi pemerintah.

BAB II

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUBTUGAS

Pasal 2

(1)Setda dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah.
(2)Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
(3)Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Daerah menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengoordinasian perumusan penyusunan kebijakan Daerah;
2. b.pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
4. d.pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah;
5. e.pengoordinasian perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian administrasi pemerintahan dan pembangunan daerah;
6. f.penyelenggaraan tugas Setda;
7. g.pembinaan teknis administratif kepada inspektorat; dan
8. h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
(4)Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Sekretaris Daerah menyelenggarakan subtugas meliputi:
1. a.mengoordinasikan perumusan kebijakan daerah sesuai dengan visi dan misi daerah serta visi dan misi Bupati;
2. b.mengoordinasikan perumusan sasaran, strategi dan program kerja daerah berdasarkan kebijakan daerah;
3. c.mengoordinasikan penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pengelolaan, pelayanan, pengendalian dan pelaporan dalam lingkup:
  1. 1.urusan pemerintahan daerah;
  2. 2.keuangan daerah;
  3. 3.barang milik daerah;
  4. 4.pemerintahan umum;
  5. 5.pembangunan daerah; dan
  6. 6.fungsi pemerintahan daerah lainnya.
4. d.mengoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah sebagai bahan pertimbangan kebijakan Bupati dan penyempurnaan kebijakan daerah yang telah ditetapkan;
5. e.mendistribusikan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas para Asisten, Staf Ahli dan Kepala Perangkat Daerah melalui rapat-rapat intern dan atau petunjuk langsung untuk keterpaduan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
6. f.membina para Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah serta pelaksana dan para pegawai sesuai ketentuan kepegawaian untuk peningkatan kualitas dan karier aparatur;
7. g.mengkonsultasikan dan mengoordinasikan tugas dengan instansi/ lembaga terkait baik teknis maupun administratif, untuk keserasian dan keharmonisan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
8. h.mengevaluasi pelaksanaan tugas pelaksana melalui penilaian perencanaan kinerja pegawai untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
9. i.mengendalikan capaian kinerja Perangkat Daerah;
10. j.mengendalikan upaya peningkatan standar mutu pelayanan pemerintah daerah;
11. k.melaporkan pelaksanaan secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada Bupati;
12. l.menyelenggarakan kebijakan umum daerah dalam lingkup pemerintahan, perekonomian dan kesejahteraan serta pelayanan administrasi;
13. m.menyelenggarakan perumusan sasaran, strategi dan program kerja Setda yang meliputi pemerintahan, perekonomian dan kesejahteraan serta pelayanan administrasi;
14. n.mendistribusikan tugas, mengawasi dan mengendalikan pelaksana pada Setda sesuai bidang tugasnya masing- masing;
15. o.memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah; dan
16. p.melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.
(5)Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) Sekretaris Daerah melaksanakan program:
1. a.program penunjang urusan pemerintahan daerah;
2. b.program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat; dan
3. c.program Perekonomian dan Pembangunan.
(6)Sekretaris Daerah, membawahkan:
1. a.asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
2. b.asisten perekonomian dan pembangunan;
3. c.asisten administrasi umum; dan
4. d.Jabatan Fungsional.
(7)Dalam melaksanakan program sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Sekretaris Daerah dapat melimpahkan program pada bagian tata pemerintahan, bagian kesejahteraan rakyat, bagian hukum, bagian kerja sama, bagian perekonomian, bagian administrasi pembangunan, bagian pengadaan barang/jasa, bagian sumber daya alam, bagian umum, bagian organisasi, bagian protokol dan komunikasi pimpinan, dan bagian perencanaan dan keuangan.
(8)Dalam melaksanakan tugas, fungsi, subtugas, program, kegiatan dan subkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Sekretaris Daerah menyelenggarakan proses bisnis yang meliputi peta proses utama, peta relasi dan peta lintas fungsi serta menyelenggarakan sistem kerja Setda.

Pasal 3

(1)Asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf a dipimpin oleh seorang asisten.
(2)Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan kerja sama dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesra, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerja sama.
(3)Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Asisten menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, hukum dan kerja sama;
2. b.pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesra;
3. c.pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tata pemerintahan, hukum, kesra dan kerja sama;
4. d.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, hukum dan kerja sama;
5. e.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesra; dan
6. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang tata pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat dan kerja sama yang berkaitan dengan tugasnya.
(4)Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) asisten menyelenggarakan subtugas meliputi:
1. a.memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas lingkup asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
2. b.mendistribusikan tugas kepada para Kepala Bagian secara lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya;
3. c.memantau pelaksanaan tugas Bagian melalui rapat- rapat intern dan petunjuk langsung untuk keterpaduan pelaksanaan tugas;
4. d.membina sesuai ketentuan kepegawaian untuk peningkatan kualitas dan karier pegawai;
5. e.mengevaluasi pelaksanaan tugas Bagian melalui penilaian perencanaan kinerja pegawai untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
6. f.memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh Bagian sebelum ditandatangani;
7. g.mengevaluasi pelaksanaan tugas Bagian lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana;
8. h.memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan yang menyangkut bidang tugas dinas;
9. i.melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
10. j.mengkoordinasikan tugas bagian di lingkup asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
11. k.menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya; dan
12. l.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
(5)Asisten, membawahkan:
1. a.bagian tata pemerintahan;
2. b.bagian kesejahteraan rakyat;
3. c.bagian hukum; dan
4. d.bagian kerja sama.

Pasal 4

(1)Bagian tata pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a dipimpin oleh seorang kepala bagian.
(2)Kepala Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah.
(3)Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala bagian menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah;
2. b.penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah;
3. c.penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah;
4. d.penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi daerah; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.
(4)Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Kepala Bagian menyelenggarakan subtugas meliputi:
1. a.memimpin dan membina pelaksanaan tugas lingkup Bagian Tata Pemerintahan;
2. b.mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
3. c.mengkoordinasikan seluruh kegiatan bawahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
4. d.memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
5. e.menyelia kegiatan bawahan dalam lingkup Bagian Tata Pemerintahan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
6. f.mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
7. g.menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah dinas yang berlaku;
8. h.mengevaluasi pelaksanaan tugas pelaksana melalui perencanaan kinerja pegawai untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
9. i.melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup bagian tata pemerintahan secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada pimpinan;
10. j.memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
11. k.melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
(5)Kepala Bagian dalam melaksanakan tugas, fungsi dan subtugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat 3 dan ayat (4), dapat melaksanakan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.
(6)Dalam melaksanakan tugas, fungsi, subtugas, program, kegiatan dan subkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Kepala Bagian menyelenggarakan proses bisnis yang meliputi peta proses utama, peta relasi dan peta lintas fungsi serta menyelenggarakan sistem kerja Bagian Tata Pemerintahan.
(7)Kepala Bagian mengkoordinasikan/membawahkan:
1. a.analis kebijakan; dan
2. b.pelaksana.
(8)Kepala Bagian sebagai PPK melaksanakan penilaian kinerja kepada analis kebijakan dan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
(9)Analis Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a merupakan Jabatan Fungsional yang memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
(10)Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
(11)Rincian kegiatan dan subkegiatan pada program sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1)Kepala bagian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) melimpahkan sebagian tugasnya kepada analis kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Analis kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai PPTK.
(3)Dalam hal tidak terdapat analis kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepala bagian dapat melimpahkan kepada Pejabat Fungsional selain analis kebijakan dan/atau pelaksana sebagai PPTK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Tugas PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3)meliputi:
1. a.lingkup administrasi pemerintahan:
  1. 1.menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang administrasi pemerintahan;
  2. 2.menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah dibidang administrasi pemerintahan;
  3. 3.menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa;
  4. 4.melaksanakan layanan administrasi ketatausahaan dan dokumentasi Bagian;
  5. 5.memfasilitasi dan menyusun bahan kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Daerah kepada Camat;
  6. 6.fasilitasi dan koordinasi penyusunan kebijakan tentang Kecamatan termasuk Kelurahan; dan
  7. 7.menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang administrasi pemerintahan.
2. b.lingkup administrasi kewilayahan:
  1. 1.melaksanakan koordinasi penegasan batas daerah, batas kecamatan, dan/atau batas kelurahan;
  2. 2.melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pembentukan, penghapusan, penggabungan dan pemekaran wilayah kecamatan dan / atau kelurahan serta pemindahan ibukota Kecamatan;
  3. 3.melaksanakan fasilitasi toponimi dan pemetaan wilayah;
  4. 4.menyiapkan bahan penetapan kode dan data kewilayahan; dan
  5. 5.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang administrasi kewilayahan.
3. c.lingkup otonomi daerah:
  1. 1.menyusun bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  2. 2.menghimpun ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  3. 3.melaksanakan fasilitasi penyusunan standar pelayanan minimal Perangkat Daerah;
  4. 4.melaksanakan fasilitasi dan koordinasi proses pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati;
  5. 5.memfasilitasi pengusulan izin dan cuti Bupati dan wakil Bupati;
  6. 6.melaksanakan fasilitasi dan koordinasi persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Umum dan pemilihan;
  7. 7.melaksanakan fasilitasi dan koordinasi proses administrasi pergantian antar waktu pimpinan dan anggota legislatif; dan
  8. 8.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang otonomi daerah.
(5)Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) PPTK diutamakan menjadi ketua tim kerja.
(6)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPTK melaksanakan proses bisnis yang meliputi peta proses utama, peta relasi dan peta lintas fungsi serta melaksanakan sistem kerja:
1. a.administrasi pemerintahan;
2. b.administrasi kewilayahan; dan
3. c.otonomi daerah.
(7)PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengkoordinasikan anggota tim yang berada di lingkup tugasnya.
(8)Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan untuk memenuhi Ekspektasi pada instansi pemerintah guna pencapaian target organisasi Setda.
(9)Ekspektasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan berdasarkan prinsip pengelolaan kinerja pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Bagian Kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf b dipimpin oleh seorang kepala bagian.
(2)Kepala bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
(3)Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala bagian menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
2. b.penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
3. c.penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat; dan
4. d.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.
(4)Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepala bagian menyelenggarakan subtugas meliputi:
1. a.memimpin dan membina pelaksanaan tugas lingkup bagian kesejahteraan rakyat;
2. b.mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
3. c.mengkoordinasikan seluruh kegiatan bawahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
4. d.memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
5. e.menyelia kegiatan bawahan dalam lingkup bagian kesejahteraan rakyat untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
6. f.mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
7. g.menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah dinas yang berlaku;
8. h.mengevaluasi pelaksanaan tugas pelaksana melalui penilaian perencanaan kinerja pegawai untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
9. i.melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup bagian kesejahteraan rakyat secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada pimpinan;
10. j.memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
11. k.melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
(5)Kepala Bagian dalam melaksanakan tugas, fungsi dan subtugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dapat melaksanakan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
(6)Dalam melaksanakan tugas, fungsi, subtugas, program, kegiatan dan subkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), kepala bagian menyelenggarakan proses bisnis yang meliputi peta proses utama, peta relasi dan peta lintas fungsi serta menyelenggarakan sistem kerja bagian kesejahteraan rakyat.
(7)Kepala bagian, mengkoordinasikan/membawahkan:
1. a.analis kebijakan; dan
2. b.pelaksana.
(8)Kepala Bagian sebagai PPK melaksanakan penilaian kinerja kepada analis kebijakan dan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
(9)Analis kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a merupakan Jabatan Fungsional yang memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
(10)Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
(11)Rincian kegiatan dan subkegiatan pada program sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) kepala Bagian melimpahkan sebagian tugasnya kepada analis kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Analis kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai PPTK.
(3)Dalam hal tidak terdapat analis kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Kepala Bagian dapat melimpahkan kepada pejabat fungsional selain analis kebijakan dan/atau pelaksana sebagai PPTK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Tugas PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3)meliputi:
1. a.lingkup bina mental spiritual:
  1. 1.menyiapkan data tentang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
  2. 2.menyiapkan bahan perumusan kebijakan yang berhubungan dengan sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
  3. 3.menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
  4. 4.menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
  5. 5.menyiapkan bahan pertimbangan pemberian bantuan di bidang sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan keagamaan;
  6. 6.menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan melakukan perumusan kebijakan Daerah bidang lembaga dan kerukunan keagamaan;
  7. 7.menyiapkan bahan, dan melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan Daerah bidang lembaga dan kerukunan keagamaan;
  8. 8.menyiapkan bahan fasilitasi pemberian hibah dan bantuan sosial kepada badan/lembaga, organisasi kemasyarakatan, kelompok masyarakat dan individu atau keluarga; dan
  9. 9.menyiapkan bahan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan hibah dan bantuan sosial kepada badan/lembaga, organisasi kemasyarakatan, kelompok masyarakat dan individu atau keluarga.
2. b.lingkup kesejahteraan sosial:
  1. 1.menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang kesejahteraan sosial;
  2. 2.menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang kesejahteraan sosial;
  3. 3.menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang kesejahteraan sosial;
  4. 4.menyiapkan bahan pelayanan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan sosial;
3. c.lingkup kesejahteraan masyarakat:
  1. 1.menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang kesejahteraan masyarakat;
  2. 2.menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang kesejahteraan masyarakat dan pemberian beasiswa jenjang pendidikan tinggi;
  3. 3.melaksanakan layanan administrasi ketatausahaan dan dokumentasi bagian;
  4. 4.menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang kesejahteraan masyarakat; dan
  5. 5.menyiapkan bahan pelayanan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan masyarakat.
(5)Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) PPTK diutamakan menjadi ketua tim kerja.
(6)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPTK melaksanakan proses bisnis yang meliputi peta proses utama, peta relasi dan peta lintas fungsi serta melaksanakan sistem kerja:
1. a.bina mental spiritual;
2. b.kesejahteraan sosial; dan
3. c.kesejahteraan masyarakat.
(7)PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengkoordinasikan anggota tim yang berada di lingkup tugasnya.
(8)Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan untuk memenuhi Ekspektasi pada instansi pemerintah guna pencapaian target organisasi Setda.
(9)Ekspektasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan berdasarkan prinsip pengelolaan kinerja pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Bagian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(5)huruf c dipimpin oleh seorang kepala bagian.
(2)Kepala Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang produk hukum pengaturan, bantuan hukum dan dokumentasi, informasi dan produk hukum penetapan.
(3)Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala bagian menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
2. b.penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
3. c.penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
4. d.penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi; dan
5. e.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.
(4)Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepala bagian mempunyai subtugas meliputi:
1. a.memimpin dan membina pelaksanaan tugas lingkup bagian hukum;
2. b.mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
3. c.mengkoordinasikan seluruh kegiatan bawahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
4. d.memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
5. e.menyelia kegiatan bawahan dalam lingkup bagian hukum untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
6. f.mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
7. g.menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah dinas yang berlaku;
8. h.mengevaluasi pelaksanaan tugas pelaksana melalui penilaian perencanaan kinerja pegawai untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
9. i.melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup bagian hukum secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada pimpinan;
10. j.memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
11. k.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
(5)Kepala Bagian dalam melaksanakan tugas, fungsi dan subtugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dapat melaksanakan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.
(6)Dalam melaksanakan tugas, fungsi, subtugas, program, kegiatan dan subkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) kepala bagian menyelenggarakan proses bisnis yang meliputi peta proses utama, peta relasi dan peta lintas fungsi serta menyelenggarakan sistem kerja bagian hukum.
(7)Kepala bagian, mengkoordinasikan/membawahkan:
1. a.analis hukum;
2. b.perancang peraturan perundang-undangan;
3. c.penyuluh hukum; dan
4. d.pelaksana.
(8)Kepala bagian sebagai PPK melaksanakan penilaian kinerja kepada analis hukum, perancang peraturan perundang- undangan, penyuluh hukum dan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
(9)Analis hukum, perancang peraturan perundang-undangan dan penyuluh hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, huruf b dan huruf c merupakan Jabatan Fungsional yang memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
(10)Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
(11)Rincian kegiatan dan subkegiatan pada program sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) kepala bagian melimpahkan sebagian tugasnya kepada analis hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Analis hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai PPTK.
(3)Dalam hal tidak terdapat analis hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepala bagian dapat melimpahkan kepada pejabat fungsional selain analis hukum dan/atau pelaksana sebagai PPTK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Tugas PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3)meliputi:
1. a.lingkup produk hukum pengaturan;
  1. 1.menyiapkan bahan penyusunan produk hukum pengaturan;
  2. 2.melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum pengaturan;
  3. 3.menyiapkan bahan penjelasan Bupati dalam proses penetapan Peraturan Daerah;
  4. 4.menyiapkan bahan analisa dan kajian produk hukum pengaturan;
  5. 5.melaksanakan pembinaan penyusunan produk hukum pengaturan;
  6. 6.mengoordinasikan perencanaan pembentukan peraturan daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan peraturan bupati;
  7. 7.mengoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Peraturan Daerah dan peraturan bupati;
  8. 8.melaksanakan pembahasan rancangan Peraturan Daerah bersama dewan perwakilan rakyat daerah;
  9. 9.melaksanakan pembahasan rancangan peraturan bupati bersama pihak terkait;
  10. 10.mengoordinasikan permohonan fasilitasi dan evaluasi rancangan Peraturan Daerah dan peraturan bupati;
  11. 11.menyiapkan pengadministrasian penetapan, penomoran, pengundangan, dan autentifikasi produk hukum pengaturan;
  12. 12.mengoordinasikan penetapan dan pengesahan produk hukum pengaturan; dan
  13. 13.melaksanakan pemantauan dan evaluasi produk hukum pengaturan yang telah ditetapkan.
2. b.lingkup bantuan hukum:
  1. 1.melaksanakan koordinasi permasalahan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terbatas pada permasalahan hukum administrasi dan perdata yang berkaitan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  2. 2.melaksanakan fasilitasi bantuan hukum, konsultasi hukum dan pertimbangan hukum serta perlindungan hukum bagi unsur pemerintah daerah dalam sengketa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
  3. 3.melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam penanganan perkara hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  4. 4.melaksanakan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan peduli hak asasi manusia;
  5. 5.menyiapkan bahan penyusunan pendapat hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
  6. 6.melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap hasil penanganan permasalahan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terbatas pada permasalahan hukum administrasi dan perdata yang berkaitan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. c.lingkup dokumentasi, informasi dan produk hukum penetapan:
  1. 1.melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya serta menyiapkan bahan penyusunan produk hukum penetapan;
  2. 2.melaksanakan pembinaan penyusunan produk hukum penetapan;
  3. 3.melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan produk hukum penetapan;
  4. 4.menghimpun serta mengolah data dan informasi sebagai bahan dalam rangka pembentukan kebijakan daerah;
  5. 5.melaksanakan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
  6. 6.memberikan pelayanan administrasi informasi produk hukum;
  7. 7.melaksanakan layanan administrasi ketatausahaan dan dokumentasi bagian;
  8. 8.melaksanakan sosialisasi, penyuluhan dan diseminasi produk hukum daerah maupun peraturan perundang-undangan lainnya; dan
  9. 9.melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap dokumentasi dan informasi produk hukum daerah.
(5)Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) PPTK diutamakan menjadi ketua tim kerja.
(6)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPTK melaksanakan proses bisnis yang meliputi peta proses utama, peta relasi dan peta lintas fungsi serta melaksanakan sistem kerja:
1. a.produk hukum pengaturan;
2. b.bantuan hukum; dan
3. c.dokumentasi, informasi dan produk hukum penetapan.
(7)PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengkoordinasikan anggota tim yang berada di lingkup tugasnya.
(8)Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan untuk memenuhi Ekspektasi pada instansi pemerintah guna pencapaian target organisasi Setda.
(9)Ekspektasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan berdasarkan prinsip pengelolaan kinerja pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Bagian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf d dipimpin oleh seorang kepala bagian.
(2)Kepala bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, dan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang fasilitasi kerja sama dalam negeri, fasilitasi kerja sama luar negeri dan evaluasi kerja sama.
(3)Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala bagian menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang kerja sama dalam negeri, kerja sama luar negeri dan evaluasi kerja sama;
2. b.penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang kerja sama dalam negeri, kerja sama luar negeri dan evaluasi kerja sama;
3. c.penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang kerja sama dalam negeri, kerja sama luar negeri dan evaluasi kerja sama;
4. d.penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kerja sama dalam negeri, kerja sama luar negeri dan evaluasi kerja sama
5. e.penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang kerja sama; dan
6. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.
(4)Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepala bagian menyelenggarakan subtugas meliputi:
1. a.memimpin dan membina pelaksanaan tugas lingkup bagian kerja sama;
2. b.mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
3. c.mengkoordinasikan seluruh kegiatan bawahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
4. d.memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
5. e.menyelia kegiatan bawahan dalam lingkup bagian kerja sama untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
6. f.mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
7. g.menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah dinas yang berlaku;
8. h.mengevaluasi pelaksanaan tugas pelaksana melalui penilaian perencanaan kinerja pegawai untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
9. i.melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup bagian kerja sama secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada pimpinan;
10. j.memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
11. k.melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
(5)Kepala Bagian dalam melaksanakan tugas, fungsi dan subtugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat melaksanakan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.
(6)Dalam melaksanakan tugas, fungsi, subtugas, program, kegiatan dan subkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) kepala bagian menyelenggarakan proses bisnis yang meliputi peta proses utama, peta relasi dan peta lintas fungsi serta menyelenggarakan sistem kerja bagian kerja sama.
(7)Kepala Bagian, mengkoordinasikan/membawahkan:
1. a.analis kebijakan; dan
2. b.pelaksana.
(8)Kepala Bagian sebagai PPK melaksanakan penilaian kinerja pada analis kebijakan dan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
(9)Analis kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a merupakan Jabatan Fungsional yang memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
(10)Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
(11)Rincian kegiatan dan subkegiatan pada program sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

(1)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) kepala bagian melimpahkan sebagian tugasnya kepada analis kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Analis kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai PPTK.
(3)Dalam hal tidak terdapat analis kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Kepala Bagian dapat melimpahkan kepada pejabat fungsional selain analis kebijakan dan/atau pelaksana sebagai PPTK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Tugas PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3)meliputi:
1. a.lingkup fasilitasi kerja sama daerah dengan daerah lain:
  1. 1.menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi kerja sama daerah dengan daerah lain;
  2. 2.melaksanakan pengolahan data fasilitasi kerja sama daerah dengan daerah lain;
  3. 3.melaksanakan pengendalian dan perumusan data hasil fasilitasi kerja sama daerah dengan daerah lain;
  4. 4.melaksanakan fasilitasi forum dan asosiasi pemerintah daerah
  5. 5.melaksanakan pembinaan dan pengawasan fasilitasi kerja sama daerah dengan daerah lain yang dilakukan oleh perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten; dan
  6. 6.melaksanakan penyusunan laporan hasil pelaksanaan fasilitasi kerja sama daerah dengan daerah lain.
2. b.lingkup fasilitasi kerja sama luar negeri, antar lembaga, dan pihak ketiga:
  1. 1.menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi kerja sama luar negeri, antar lembaga, dan pihak ketiga;
  2. 2.melaksanakan pengolahan data fasilitasi kerja luar negeri, antar lembaga, dan pihak ketiga;
  3. 3.melakukan pengendalian dan perumusan data hasil fasilitasi kerja sama luar negeri, antar lembaga, dan pihak ketiga;
  4. 4.melaksanakan pembinaan dan pengawasan fasilitasi kerja sama luar negeri, antar lembaga, dan pihak ketiga yang dilakukan oleh perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten; dan
  5. 5.menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan fasilitasi kerja sama luar negeri, antar lembaga, dan pihak ketiga.
3. c.lingkup evaluasi kerja sama:
  1. 1.menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang pemantauan dan evaluasi kerja sama luar negeri dan dalam negeri;
  2. 2.melaksanakan monitoring dan evaluasi kerja sama daerah dalam dan luar negeri;
  3. 3.melaksanakan penyusunan laporan hasil evaluasi kerja sama daerah dalam dan luar negeri; dan
  4. 4.melaksanakan layanan administrasi ketatausahaan dan dokumentasi bagian.
(5)Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)PPTK diutamakan menjadi ketua tim kerja.
(6)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PPTK melaksanakan proses bisnis yang meliputi peta proses utama, peta relasi dan peta lintas fungsi serta melaksanakan sistem kerja:
1. a.fasilitasi kerja sama daerah dan dengan daerah lain;
2. b.fasilitasi kerja sama luar negeri, antar lembaga, dan pihak ketiga; dan
3. c.evaluasi kerja sama.
(7)PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengkoordinasikan anggota tim yang berada di lingkup tugasnya.
(8)Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan untuk memenuhi Ekspektasi pada Instansi Pemerintah guna pencapaian target organisasi Setda.
(9)Ekspektasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan berdasarkan prinsip pengelolaan kinerja pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…