(1)Pada Setda terdapat Pelaksana, meliputi:
a.bagian tata pemerintahan, meliputi:
1.penata kelola pemerintahan;
2.penelaah teknis kebijakan;
3.penata kelola hukum dan perundang-undangan;
4.pengolah data dan informasi; dan
5.pengadministrasi perkantoran.
b.bagian kesejahteraan rakyat, meliputi:
1.penata kelola hukum dan perundang-undangan;
2.penelaah teknis kebijakan;
3.pengolah data dan informasi; dan
4.pengadministrasi perkantoran.
c.bagian hukum, meliputi:
1.penyusun materi hukum dan perundang- undangan;
2.penata kelola hukum dan perundang-undangan;
3.penelaah teknis kebijakan;
4.dokumentalis hukum;
5.pengolah data dan informasi; dan
6.pengadministrasi perkantoran.
d.bagian kerja sama, meliputi:
1.penelaah teknis kebijakan;
2.pengolah data dan informasi; dan
3.pengadministrasi perkantoran.
e.bagian perekonomian, meliputi:
1.penelaah teknis kebijakan;
2.pengolah data dan informasi; dan
3.pengadministrasi perkantoran.
f.bagian administrasi pembangunan, meliputi:
1.penelaah teknis kebijakan;
2.pengolah data dan informasi; dan
3.pengadministrasi perkantoran.
g.bagian pengadaan barang dan jasa, meliputi:
1.penelaah teknis kebijakan;
2.pengelola layanan operasional;
3.pengolah data dan informasi;
4.pengelola layanan pengadaan; dan
5.pengadministrasi perkantoran.
h.bagian sumber daya alam, meliputi:
1.penata kelola hukum dan perundang-undangan;
2.penelaah teknis kebijakan;
3.pengolah data dan informasi; dan
4.pengadministrasi perkantoran.
i.bagian umum, meliputi:
1.penelaah teknis kebijakan;
2.pengolah data dan informasi;
3.pengelola layanan operasional;
4.pengadministrasi perkantoran;
5.operator layanan operasional; dan
6.pengelola umum operasional.
j.bagian organisasi, meliputi:
1.penelaah teknis kebijakan;
2.penata kelola pemerintahan;
3.pengolah data dan informasi; dan
4.pengadministrasi perkantoran.
k.bagian protokol dan komunikasi pimpinan, meliputi:
1.subbagian protokol, meliputi:
a) penata keprotokolan; b) pengelola layanan operasional; dan c) pengelola keprotokolan.
2.penelaah teknis kebijakan;
3.penata kelola hukum dan perundang-undangan;
4.jurnalis;
5.pengolah data dan informasi; dan
6.pengadministrasi perkantoran.
l.bagian perencanaan dan keuangan, meliputi:
1.penelaah teknis kebijakan;
2.pengolah data dan informasi; dan
3.pengadministrasi perkantoran.
(2)Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas, meliputi:
a.Penata Kelola Pemerintahan pada:
1.Bagian Tata Pemerintahan melaksanakan kegiatan pengelolaan di bidang pemerintahan terkait analisa pemerintahan umum dan otonomi daerah; dan
2.Penata Kelola Pemerintahan pada Bagian Organisasi Melaksanakan kegiatan pengelolaan di bidang pemerintahan di lingkungan Instansi Pemerintah.
b.Penelaah Teknis Kebijakan, pada:
1.Bagian Tata Pemerintahan melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan analisa desa dan kelurahan serta penataan keuangan;
2.Bagian Kesejahteraan Rakyat melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan penataan keuangan;
3.Bagian Hukum melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan penataan keuangan;
4.Bagian Kerja Sama melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan analisa kerja sama, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta penataan keuangan;
5.Bagian Perekonomian melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan analisa perekonomian dan penataan keuangan;
6.Bagian Administrasi Pembangunan melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta penataan keuangan;
7.Bagian Pengadaan Barang dan Jasa melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan analisa manajemen risiko, sistem informasi dan jaringan serta penataan keuangan;
8.Bagian Sumber Daya Alam melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan penataan keuangan;
9.Bagian Umum melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan penyusun naskah, penataan keuangan, penyusunan rencana pengadaan sarana dan prasarana, penyusunan rencana kebutuhan rumah tangga dan perlengkapan serta analisa sumber daya manusia aparatur;
10.Bagian Organisasi melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan analisa kelembagaan, analisa jabatan, tata laksana, pelayanan publik, akuntabilitas kinerja aparatur serta penataan keuangan;
11.Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan analisa publikasi, penyusunan bahan informasi dan publikasi, penyusunan naskah, perancang grafis serta penataan keuangan; dan
12.Bagian Perencanaan dan Keuangan melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan analisa monitoring, evaluasi dan pelaporan, penyusunan program anggaran dan pelaporan, perbendaharaan, penataan laporan keuangan, penataan keuangan serta pemeriksaan transaksi keuangan.
c.Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan, pada:
1.Bagian Tata Pemerintahan melakukan kegiatan pengelolaan dalam bentuk telaah dan evaluasi di bidang hukum dan perundang undangan terkait analisa peraturan administrasi;
2.Bagian Kesejahteraan Rakyat melakukan kegiatan pengelolaan dalam bentuk telaah dan evaluasi di bidang hukum dan perundang undangan terkait analisa peraturan administrasi;
3.Bagian Hukum melakukan kegiatan pengelolaan dalam bentuk telaah dan evaluasi di bidang hukum dan perundang undangan terkait analisa legislasi dan sistem informasi dan diseminasi hukum;
4.Bagian Sumber Daya Alam melakukan kegiatan pengelolaan dalam bentuk telaah dan evaluasi di bidang hukum dan perundang undangan terkait analisa peraturan administrasi; dan
5.Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan melakukan kegiatan pengelolaan dalam bentuk telaah dan evaluasi di bidang hukum dan perundang undangan terkait analisa peraturan administrasi.
d.Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan pada Bagian Hukum melakukan kegiatan pengumpulan dan pengklasifikasian data, informasi, dan materi pengharmonisasian peraturan perundang - undangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait analisa produk hukum, advokasi hukum dan analis permasalahan hukum.
e.Penata Keprotokolan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan melaksanakan kegiatan tata kelola keprotokolan di lingkungan instansi daerah.
f.Pengolah Data dan Informasi, pada:
1.Bagian Tata Pemerintahan melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengelolaan pemanfaatan barang milik daerah, pengelolaan dokumentasi, pengolahan data, pengelolaan monitoring dan evaluasi, penyelenggaraan pemerintahan desa, pengelolaan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pengelolaan perangkat kecamatan;
2.Bagian Kesejahteraan Rakyat melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengelolaan pemanfaatan barang milik daerah, pengelolaan dokumentasi, pengelolaan monitoring dan evaluasi serta pengolahan data;
3.Bagian Hukum melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengelolaan dokumentasi, pengelolaan pemanfaatan barang milik daerah serta pengolahan data;
4.Bagian Kerja Sama melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengelolaan pemanfaatan barang milik daerah, pengelolaan dokumentasi, pengelolaan monitoring dan evaluasi serta pengolahan data;
5.Bagian Perekonomian melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengelolaan pemanfaatan barang milik daerah, pengelolaan dokumentasi serta pengolahan data;
6.Bagian Administrasi Pembangunan melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengelolaan monitoring dan evaluasi, pengelolaan dokumentasi, pengelolaan pemanfaatan barang milik daerah serta pengolah data;
7.Bagian Pengadaan Barang dan Jasa melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengelolaan pemanfaatan barang milik daerah, pengelolaan dokumentasi serta pengolahan data;
8.Bagian Sumber Daya Alam melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengelolaan pemanfaatan barang milik daerah, pengelolaan dokumentasi serta pengolahan data;
9.Bagian Umum melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang kesekretaritan kepala daerah, pengelolaan tata naskah, pengelolaan surat, pengolahan data, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan pemanfaatan barang milik daerah serta pengelolaan dokumentasi;
10.Bagian Organisasi melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengolahan data, pengelolaan pemanfaatan barang milik daerah serta pengelolaan dokumentasi;
11.Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengelolaan pemanfaatan barang milik daerah, pengelolaan dokumentasi serta pengolahan data; dan
12.Bagian Perencanaan dan Keuangan melaksanakan dukungan teknis dalam rangka penyiapan bahan di bidang pengelolaan program dan kegiatan, pengelolaan dokumentasi, pengelolaan data, verifikator keuangan, pengelolaan gaji serta pengelolaan pemanfaatan barang milik daerah.
g.Dokumentalis Hukum pada Bagian Hukum melaksanakan kegiatan dokumentasi hukum yang meliputi analisis konteks dan isi peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumen dan informasi hukum dan pengembangan sistem dokumentasi dan informasi hukum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan tugas berjalan lancar terkait pengelolaan informasi produk hukum, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum serta pengelolaan bantuan hukum.
h.Pengelola Layanan Operasional, pada:
1.Bagian Pengadaan Barang dan Jasa melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis di bidang pranata barang dan jasa;
2.Bagian Umum melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis di bidang pengelolaan kendaraan dan pengelolaan sarana prasarana rumah tangga dinas; dan
3.Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis di bidang pranata acara.
i.Pengelola Layanan Pengadaan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa melakukan kegiatan penyusunan bahan dan penelahaan data di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah serta pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik.
j.Pengelola Keprotokolan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan melaksanakan kegiatan pengelolaan keprotokolan di lingkungan instansi daerah di bidang ajudan dan petugas protokol.
k.Jurnalis pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan melakukan kegiatan jurnalistik dalam menghimpun bahan pemberitaan dan mendukung kegiatan program dan produksi acara.
l.Pengadministrasi Perkantoran, pada:
1.Bagian Tata Pemerintahan melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik (customer service) di bidang administrasi umum;
2.Bagian Kesejahteraan Rakyat melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik (customer service) di bidang administrasi umum;
3.Bagian Hukum melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik (customer service) di bidang administrasi umum;
4.Bagian Kerja Sama melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik (customer service) di bidang administrasi umum;
5.Bagian Perekonomian melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik (customer service) di bidang administrasi umum;
6.Bagian Administrasi Pembangunan melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik (customer service) di bidang administrasi umum
7.Bagian Pengadaan Barang dan Jasa melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik (customer service) di bidang administrasi umum;
8.Bagian Sumber Daya Alam melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik (customer service) di bidang administrasi umum;
9.Bagian Umum melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik (customer service) di bidang administrasi kepegawaian, persuratan, pemeliharaan gedung kantor dan administrasi umum;
10.Bagian Organisasi melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik (customer service) di bidang administrasi umum;
11.Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik (customer service) di bidang administrasi umum;
dan
12.Bagian Perencanaan dan Keuangan melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan dan pelayanan publik (customer service) di bidang administrasi umum.
m.Operator Layanan Operasional pada Bagian Umum melakukan kegiatan pengoperasian layanan teknis di bidang teknisi listrik dan jaringan, teknisi peralatan dan mesin, pranata jamuan, pengemudi vip serta pengemudi.
n.Pengelola Umum Operasional pada Bagian Umum melakukan kegiatan pengelolaan layanan umum.
Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung. Ditetapkan di Soreang pada tanggal 14 Januari 2025 BUPATI BANDUNG, ttd. MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA Diundangkan di Soreang pada tanggal 14 Januari 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG, ttd. CAKRA AMIYANA BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 8 salinan sesuai dengan aslinya LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG : PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH UNIT KERJA PROGRAM KEGIATAN SUBKEGIATAN bagian tata pemerintah an program pemerintah an dan kesejahtera an rakyat administrasi tata pemerintahan
1.penataan administrasi pemerintahan;
2.pengelolaan administrasi kewilayahan;
3.fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah.
4.fasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
5.evaluasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
bagian perencana an dan keuangan program penunjang urusan pemerintah an daerah perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
1.penyusunan dokumen perencanaan;
2.koordinasi dan penyusunan dokumen rka setda;
3.koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan rka;
4.koordinasi dan penyusunan dpa;
5.koordinasi dan penyusunan perubahan dpa;
6.koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja setda;
7.evaluasi kinerja perangkat daerah;
8.penyelenggaraan walidata pendukung statistik sektoral daerah;
9.pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral daerah;
10.pelaksanaan forum perangkat daerah berdasarkan bidang urusan yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah;
NOMOR : 8 TAHUN 2025 TANGGAL : 14 JANUARI 2025 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 114 TAHUN 2023 TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH.
11.penyusunan dokumen perencanaan urusan selain renstra pd dan renja setda;
12.koordinasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diampu; dan
13.sinkronisasi dan harmonisasi pusat dan daerah dalam rangka mendukung target pembangunan nasional melalui koordinasi teknis pembangunan.
administrasi keuangan perangkat daerah
1.penyediaan gaji dan tunjangan asn;
2.penyediaan administrasi pelaksanaan tugas asn;
3.pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan;
4.koordinasi dan pelaksanaan akuntansi;
5.koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun;
6.pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
7.koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran; dan
8.penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran.
administrasi keuangan dan operasional bupati dan wakil bupati
1.penyediaan gaji dan tunjangan bupati dan wakil bupati;
2.penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan bupati dan wakil bupati;
3.pelaksanaan medical check up bupati dan wakil bupati; dan
4.penyediaan dana penunjang operasional bupati dan wakil bupati.
BUPATI BANDUNG, ttd. MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA