DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Nomor 90 Tahun 2025

Nomor: 90
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; tugas pokok, fungsi dan sub tugas; hubungan kerja; tata kerja; pembiayaan; ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3.Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040); SALINAN
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
5.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 115); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut daerah adalah Kabupaten Bandung.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bandung.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.
7.Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan.
8.Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/ atau mengelola unit organisasi.
9.Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.
10.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan jabatan pemerintahan.
12.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
13.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
14.Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
15.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Unit Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
16.Pejabat Penilai Kinerja yang selanjutnya disingkat PPK adalah atasan langsung dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
17.Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
18.Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki JA pada instansi pemerintah.
19.Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
20.Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki JF pada instansi pemerintah.

BAB II

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUB TUGAS

Pasal 2

(1)Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat.
(2)Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas umum pemerintahan serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan.
(3)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat mempunyai fungsi:
1. a.perumusan, pengaturan, mengoordinasikan, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya;
2. b.penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya;
3. c.penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
4. d.penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Kecamatan.
(4)Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Camat mempunyai sub tugas sebagai berikut:
1. a.menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan berdasarkan visi dan misi serta tugas pokok dan fungsinya;
2. b.menyelenggarakan penyusunan rencana kerja dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan berdasarkan sasaran, kebijakan umum, strategi dan program kerja Kecamatan serta kondisi dinamis masyarakat;
3. c.mengoordinasikan kegiatan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan, sosial budaya dan ketenteraman ketertiban umum, di tingkat Kecamatan;
4. d.menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, melalui:
  1. 1.fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
  2. 2.fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
  3. 3.fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
  4. 4.fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  5. 5.fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
  6. 6.fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
  7. 7.fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
  8. 8.rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
  9. 9.fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa;
  10. 10.fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
  11. 11.fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  12. 12.fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
  13. 13.fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
  14. 14.fasilitasi kerjasama antar-Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga;
  15. 15.fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
  16. 16.fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
  17. 17.koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan
  18. 18.koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya
5. e.menyelenggarakan pembinaan, pengawasan serta pengendalian pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan, sosial budaya dan ketenteraman ketertiban umum, di tingkat Kecamatan;
6. f.mengoordinasikan secara khusus penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dengan perangkat daerah terkait;
7. g.mengoordinasikan secara khusus penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa dengan perangkat daerah terkait;
8. h.menyelenggarakan pembinaan, pengawasan serta pengendalian pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup pemerintahan umum, pelayanan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum dan prasarana dan sarana umum;
9. i.menyelenggarakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat;
10. j.menyelenggarakan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal pelayanan dasar pada wilayah kerjanya;
11. k.menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Strategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (TAPKIN), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) Kecamatan serta mengoordinasikan kebutuhan data dan informasi bagi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) serta dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya;
12. l.memimpin, mengatur, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis serta tugas Kecamatan;
13. m.menyelenggarakan konsultasi tugas dengan pihak-pihak yang terkait baik teknis maupun administratif, untuk keserasian dan keharmonisan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan;
14. n.menyelenggarakan koordinasi tugas pemerintahan yang tidak termasuk dalam tugas instansi lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
15. o.menjelaskan perkembangan kebijakan-kebijakan dan prioritas kepada staf;
16. p.mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada staf baik secara lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya;
17. q.memantau pelaksanaan tugas staf melalui rapat-rapat intern dan petunjuk langsung untuk keterpaduan pelaksanaan tugas;
18. r.mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf berdasarkan program kerja Kecamatan;
19. s.membina staf sesuai ketentuan kepegawaian untuk peningkatan kualitas dan karier staf;
20. t.memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh staf sebelum ditandatangani;
21. u.mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian perencanaan kinerja pegawai untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
22. v.mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait baik teknis maupun administratif untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas;
23. w.melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
24. x.memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan yang menyangkut bidang tugas Kecamatan; dan
25. y.melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
(5)Camat dalam melaksanakan tugas, fungsi dan sub tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan sebagai berikut:
1. a.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. b.Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. c.Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
4. d.Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
5. e.Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; dan
6. f.Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
(6)Dalam melaksanakan tugas, fungsi, sub tugas, program, kegiatan dan subkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Camat menyelenggarakan proses bisnis yang meliputi peta proses utama, peta relasi dan peta lintas fungsi serta menyelenggarakan sistem kerja Kecamatan.
(7)Camat membawahkan:
1. a.Sekretariat;
2. b.Seksi Pemerintahan;
3. c.Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
4. d.Seksi Pembangunan;
5. e.Seksi Sosial Budaya;
6. f.Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum; dan
7. g.Jabatan Fungsional.
(8)Dalam melaksanakan kegiatan dan subkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Camat dapat melimpahkan kegiatan dan subkegiatan pada Sekeretaris Kecamatan, Seksi dan Lurah.

Pasal 3

(1)Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.
(2)Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok merumuskan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi pelayanan perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan serta, evaluasi dan pelaporan.
(3)Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi:
1. a.penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
2. b.pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan;
3. c.penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
4. d.penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
5. e.penyelenggaraan dan mengoordinasikan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
6. f.penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
7. g.penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sekretariat.
(4)Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Sekretaris mempunyai sub tugas sebagai berikut:
1. a.menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan teknis lingkup kesekretariatan;
2. b.menyelenggarakan penyusunan rencana kerja kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. c.menyelenggarakan penetapan tugas dan fungsi Kecamatan sesuai dengan penetapan dokumen perencanaan;
4. d.menyelenggarakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (TAPKIN), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) serta dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya;
5. e.menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, rekapitulasi dan kompilasi data rencana anggaran dan belanja kegiatan Kecamatan yang bersumber dari Seksi;
6. f.menyelenggarakan pelayanan umum dan kepegawaian yang meliputi urusan surat-menyurat, barang milik daerah/aset dan kebutuhan rumah tangga kedinasan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, keuangan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
7. g.menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan pelayanan umum, kepegawaian dan rumah tangga, serta keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
8. h.mengoordinasikan pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
9. i.menyelenggarakan kebutuhan naskah dinas yang diperlukan dan menilai konsep tata naskah dinas dari staf dan unit kerja lainnya di lingkungan Kecamatan berdasarkan pedoman dan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku;
10. j.menyelenggarakan koordinasi perencanaan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan rencana kerja Seksi;
11. k.menyelenggarakan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja Kecamatan;
12. l.memberikan laporan kepada pimpinan mengenai langkah atau tindakan yang diambil dalam lingkup tugasnya;
13. m.menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan masalah di bidang tugasnya;
14. n.menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
15. o.mendistribusikan tugas kepada staf di lingkup Sekretariat sesuai bidang tugasnya;
16. p.memberi petunjuk kepada staf untuk kelancaran pelaksanaan tugas staf;
17. q.mengoordinasikan tugas staf di lingkup Sekretariat melalui rapat atau langsung agar sesuai dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas;
18. r.memberi petunjuk kerja dan mengendalikan staf di lingkup Sekretariat agar dapat melaksanakan tugas dengan baik;
19. s.mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Sekretariat untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana;
20. t.mengatur pelaksanaan kegiatan staf berdasarkan prioritas penyelesaian tugas kesekretariatan agar selesai tepat pada waktunya;
21. u.mengevaluasi pelaksanaan tugas staf melalui penilaian perencanaan kinerja pegawai untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
22. v.menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah dinas yang berlaku;
23. w.mengatur pemberian layanan administratif kepada semua unit kerja di lingkungan Kecamatan agar terwujud tertib administrasi;
24. x.menyelenggarakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
25. y.menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pegawai dalam jabatan struktural di bawahnya dan pelaksana;
26. z.menyelenggarakan pelayanan perpustakaan sebagai media referensi, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya sesuai kepentingan Kecamatan, serta menyelenggarakan pelayanan hubungan masyarakat dan pelayanan informasi serta dokumentasi Kecamatan; aa. melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan; bb. mengoordinasikan laporan kegiatan masing-masing Seksi untuk disampaikan kepada pimpinan; cc. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan penyusunan laporan program kegiatan Kecamatan sesuai dengan ketentuan; dd. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan ee. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
(5)Sekretaris dalam melaksanakan tugas, fungsi dan sub tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat melaksanakan:
1. a.program penunjang urusan pemerintahan daerah; dan
2. b.program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
(6)Dalam melaksanakan tugas, fungsi, sub tugas, program, kegiatan dan subkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Sekretaris menyelenggarakan proses bisnis yang meliputi peta proses utama, peta relasi dan peta lintas fungsi serta menyelenggarakan sistem kerja Sekretariat.
(7)Sekretaris membawahkan:
1. a.Subbagian Program dan Keuangan; dan
2. b.Subbagian Umum dan Kepegawaian.
(8)Sekretaris sebagai PPK melaksanakan penilaian kinerja pada subbagian program dan keuangan dan subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
(9)Rincian kegiatan dan subkegiatan pada program sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1)Subbagian Program dan Keuangan oleh seorang Kepala Subbagian.
(2)Kepala Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan rencana dan program serta pengelolaan adminsitrasi keuangan.
(3)Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Subbagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan, sesuai dengan hasil musrenbang, visi dan misi, rencana strategis Kecamatan dan Daerah;
2. b.pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian dan Seksi, untuk penyusunan dan penetapan rencana kerja Kecamatan;
3. c.pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian Umum dan Kepegawaian untuk penyusunan tugas dan fungsi Kecamatan;
4. d.penyusunan penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan;
5. e.pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian dan Seksi, untuk pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan;
6. f.pelaksanaan penyusunan laporan pengelolaan keuangan Kecamatan;
7. g.pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi Penyusunan Program dan Keuangan Kecamatan; dan
8. h.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan.
(4)Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Kepala Subbagian Program dan Keuangan mempunyai sub tugas sebagai berikut:
1. a.menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan berdasarkan program kerja Kecamatan;
2. b.menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA) / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perjanjian Kinerja (PK), serta menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja yang telah ditentukan;
3. c.meneliti kelengkapan dan verifikasi SPP-LS pengadaan barang dan jasa, SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS Gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang diajukan oleh Bendahara dan diketahui oleh PPTK;
4. d.menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
5. e.menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan administrasi dan pembukuan keuangan, verifikasi dan akuntansi keuangan;
6. f.melaksanakan penyusunan laporan keuangan;
7. g.melaksanakan administrasi penyetoran dan pelaporan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. h.menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
9. i.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
10. j.membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
11. k.memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
12. l.menyeliakegiatan bawahan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja masing-masing;
13. m.mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan;
14. n.mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui penilaian perencanaan kinerja pegawai untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
15. o.melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
16. p.memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
17. q.melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya.
(5)Kepala Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD) untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan Badan dan tidak merangkap sebagai PPTK serta tidak ditetapkan sebagai ketua / anggota tim kerja.
(6)PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaksanakan monitoring dan evaluasi subkegiatan lingkup keuangan yang dilaksanakan tim kerja.
(7)Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Subbagian Program dan Keuangan melaksanakan proses bisnis yang meliputi peta proses utama, peta relasi dan peta lintas fungsi lingkup keuangan Kecamatan.
(8)Kepala Subbagian Program dan Keuangan, membawahkan Pelaksana.

Pasal 5

(1)Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian.
(2)Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan dan keprotokolan, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, penyiapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya.
(3)Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan bahan pelaksanaan pelayanan umum dan kepegawaian, kelembagaan serta ketatalaksanaan;
2. b.pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian dan Seksi, untuk penyusunan dan penetapan tugas dan fungsi Kecamatan;
3. c.pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, barang milik daerah/aset, rumah tangga kedinasan dan administrasi kepegawaian;
4. d.pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. e.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
6. f.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
7. g.pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
(4)Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai sub tugas sebagai berikut:
1. a.menyusun dan melaksanakan rencana kerja lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan dokumen perencanaan, sasaran, kebijakan teknis, dan program kerja Kecamatan;
2. b.melaksanakan tata naskah dinas, surat-menyurat, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan, perpustakaan, dan penyediaan peralatan kerja;
3. c.menyiapkan rencana kebutuhan dan melaksanakan pengelolaan administrasi barang milik daerah/aset Kecamatan;
4. d.melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, perawatan, inventarisasi serta pelaporan dan usulan penghapusan barang milik daerah/aset daerah yang digunakan Kecamatan;
5. e.melaksanakan pengurusan rumah tangga, kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja serta lingkungan Kecamatan;
6. f.menyusun rencana kebutuhan / formasi pegawai Kecamatan;
7. g.melaksanakan penyiapan administrasi dan teknis pengusulan pegawai yang akan pensiun, peninjauan masa kerja serta pemberian penghargaan;
8. h.menyiapkan bahan administrasi dan peningkatan kesejahteraan pegawai, rotasi dan mutasi serta pemberhentian pegawai dalam lingkup Kecamatan;
9. i.memberikan pelayanan/fasilitasi kepada pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional, ujian dinas dan izin/tugas belajar;
10. j.menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
11. k.menyiapkan bahan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
12. l.menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan perpustakaan dan pelayanan hubungan masyarakat;
13. m.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
14. n.membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
15. o.memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
16. p.menyelia kegiatan bawahan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja masing-masing;
17. q.mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan;
18. r.mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui penilaian perencanaan kinerja pegawai untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
19. s.melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
20. t.memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
21. u.melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya.
(5)Dalam menyelenggarakan fungsi dan subtugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (4) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian ditetapkan sebagai ketua tim kerja.
(6)Dalam melaksanakan fungsi dan sub tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan proses bisnis yang meliputi peta proses utama, peta relasi dan peta lintas fungsi serta menyelenggarakan sistem kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.
(7)Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, membawahkan Pelaksana.

Pasal 6

(1)Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
(2)Kepala Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemerintahan.
(3)Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemerintahan;
2. b.penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemerintahan;
3. c.pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
4. d.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pemerintahan.
(4)Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai sub tugas sebagai berikut:
1. a.menyusun rencana dan program kerja Seksi Pemerintahan, sesuai dengan hasil musrenbang, visi dan misi, rencana strategis Kecamatan dan Daerah;
2. b.menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemerintahan;
3. c.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
4. d.membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
5. e.memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
6. f.menyelia kegiatan bawahan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja masing-masing;
7. g.mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan;
8. h.mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui penilaian perencanaan kinerja pegawai untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
9. i.melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
10. j.memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
11. k.melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya.
(5)Kepala Seksi Pemerintahan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan sub tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat melaksanakan:
1. a.program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; dan
2. b.program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.
(6)Dalam menyelenggarakan fungsi dan subtugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (4) Kepala Seksi Pemerintahan ditetapkan sebagai ketua tim kerja.
(7)Dalam melaksanakan fungsi dan sub tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), Kepala Seksi Pemerintahan melaksanakan proses bisnis yang meliputi peta proses utama, peta relasi dan peta lintas fungsi serta menyelenggarakan sistem kerja Seksi Pemerintahan.
(8)Kepala Seksi Pemerintahan, membawahkan Pelaksana.
(9)Rincian kegiatan dan subkegiatan pada program sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1)Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
(2)Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
(3)Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
2. b.penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
3. c.pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
4. d.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
(4)Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai sub tugas sebagai berikut:
1. a.menyusun rencana dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat, sesuai dengan hasil musrenbang, visi dan misi, rencana strategis Kecamatan dan Daerah;
2. b.menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
3. c.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
4. d.membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
5. e.memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
6. f.menyelia kegiatan bawahan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja masing-masing;
7. g.mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan;
8. h.mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui penilaian perencanaan kinerja pegawai untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
9. i.melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
10. j.memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
11. k.melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya.
(5)Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas, fungsi dan sub tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat melaksanakan:
1. a.program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
2. b.program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan; dan
3. c.program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.
(6)Dalam menyelenggarakan fungsi dan subtugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (4) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat ditetapkan sebagai ketua tim kerja.
(7)Dalam melaksanakan fungsi dan sub tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan proses bisnis yang meliputi peta proses utama, peta relasi dan peta lintas fungsi serta menyelenggarakan sistem kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
(8)Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, membawahkan Pelaksana.
(9)Rincian kegiatan dan subkegiatan pada program sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf b dan huruf c, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1)Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
(2)Kepala Seksi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Pembangunan.
(3)Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pembangunan;
2. b.penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Pembangunan;
3. c.pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
4. d.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Pembangunan.
(4)Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Kepala Seksi Pembangunan mempunyai sub tugas sebagai berikut:
1. a.menyusun rencana dan program kerja Seksi Pembangunan, sesuai dengan hasil musrenbang, visi dan misi, rencana strategis Kecamatan dan Daerah;
2. b.menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Pembangunan;
3. c.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
4. d.membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
5. e.memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
6. f.menyelia kegiatan bawahan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja masing-masing;
7. g.mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan;
8. h.mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui penilaian perencanaan kinerja pegawai untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
9. i.melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
10. j.memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
11. k.melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya.
(5)Kepala Seksi Pembangunan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan sub tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat melaksanakan:
1. a.program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; dan
2. b.program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.
(6)Dalam menyelenggarakan fungsi dan subtugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (4) Kepala Seksi Pembangunan ditetapkan sebagai ketua tim kerja.
(7)Dalam melaksanakan fungsi dan sub tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), Kepala Seksi Pembangunan melaksanakan proses bisnis yang meliputi peta proses utama, peta relasi dan peta lintas fungsi serta menyelenggarakan sistem kerja Seksi Pembangunan.
(8)Kepala Seksi Pembangunan, membawahkan Pelaksana.
(9)Rincian kegiatan dan subkegiatan pada program sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(1)Seksi Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
(2)Kepala Seksi Sosial Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Sosial Budaya.
(3)Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Seksi Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Sosial Budaya;
2. b.penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Sosial Budaya;
3. c.pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
4. d.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Sosial Budaya.
(4)Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Kepala Seksi Sosial Budaya mempunyai sub tugas sebagai berikut:
1. a.menyusun rencana dan program kerja Seksi Sosial Budaya, sesuai dengan hasil musrenbang, visi dan misi, rencana strategis Kecamatan dan Daerah;
2. b.menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Sosial Budaya;
3. c.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
4. d.membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
5. e.memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
6. f.menyelia kegiatan bawahan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja masing-masing;
7. g.mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan;
8. h.mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui penilaian perencanaan kinerja pegawai untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
9. i.melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
10. j.memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
11. k.melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya.
(5)Kepala Sosial Budaya dalam melaksanakan tugas, fungsi dan sub tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat melaksanakan:
1. a.program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. b.program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik; dan
3. c.program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.
(6)Dalam menyelenggarakan fungsi dan subtugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (4) Kepala Seksi Sosial Budaya ditetapkan sebagai ketua tim kerja.
(7)Dalam melaksanakan fungsi dan sub tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), Kepala Seksi Sosial Budaya melaksanakan proses bisnis yang meliputi peta proses utama, peta relasi dan peta lintas fungsi serta menyelenggarakan sistem kerja Seksi Sosial Budaya.
(8)Kepala Seksi Sosial Budaya, membawahkan Pelaksana.
(9)Rincian kegiatan dan subkegiatan pada program sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf b dan huruf c, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1)Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
(2)Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
(3)Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
2. b.penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
3. c.pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
4. d.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
(4)Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai sub tugas sebagai berikut:
1. a.menyusun rencana dan program kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, sesuai dengan hasil musrenbang, visi dan misi, rencana strategis Kecamatan dan Daerah;
2. b.menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
3. c.melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
4. d.membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
5. e.memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
6. f.menyelia kegiatan bawahan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja masing-masing;
7. g.mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan;
8. h.mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui penilaian perencanaan kinerja pegawai untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
9. i.melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
10. j.memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
11. k.melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan bidang tugasnya.
(5)Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam melaksanakan tugas, fungsi dan sub tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat melaksanakan:
1. a.program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum; dan
2. b.program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.
(6)Dalam menyelenggarakan fungsi dan subtugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (4) Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum ditetapkan sebagai ketua tim kerja.
(7)Dalam melaksanakan fungsi dan sub tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum melaksanakan proses bisnis yang meliputi peta proses utama, peta relasi dan peta lintas fungsi serta menyelenggarakan sistem kerja Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
(8)Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, membawahkan Pelaksana.
(9)Rincian kegiatan dan subkegiatan pada program sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

(1)Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.
(2)Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat, memelihara ketenteraman dan ketertiban umum, memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum di wilayah Kelurahan.
(3)Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Lurah menyelenggarakan fungsi:
1. a.pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
2. b.pelaksanaan pemberdayaan dan pelayanan masyarakat;
3. c.pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. d.pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum; dan
5. e.pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Lurah mempunyai sub tugas sebagai berikut:
1. a.menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis berdasarkan visi dan misi serta tugas pokok dan fungsi Kecamatan;
2. b.menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis kegiatan pemerintahan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat, memelihara ketenteraman dan ketertiban umum, memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum di wilayah Kelurahan;
3. c.menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemerintahan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat, memelihara ketenteraman dan ketertiban umum, memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum di wilayah Kelurahan;
4. d.menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
5. e.mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
7. g.menyelia kegiatan bawahan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
8. h.mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
9. i.menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah dinas yang berlaku;
10. j.mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui perencanaan kinerja pegawai untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
11. k.melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada pimpinan;
12. l.memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
13. m.melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
(5)Lurah dalam melaksanakan tugas, fungsi dan sub tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dapat melaksanakan program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
(6)Dalam melaksanakan tugas, fungsi, sub tugas, program, kegiatan dan subkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Lurah menyelenggarakan proses bisnis yang meliputi peta proses utama, peta relasi dan peta lintas fungsi serta menyelenggarakan sistem kerja Kelurahan.
(7)Lurah membawahkan:
1. a.Sekretariat;
2. b.Seksi Pemerintahan;
3. c.Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
4. d.Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
(8)Dalam melaksanakan kegiatan dan subkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Lurah dapat melimpahkan subkegiatan pada Sekretariat, Seksi, dan jabatan fungsional.
(9)Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai PPK melaksanakan penilaian atas pelaksanaan tugas pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) selaku ketua tim kerja.
(10)Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi ketua tim kerja dalam pelaksanaan subkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
(11)Rincian kegiatan dan subkegiatan pada program sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…