DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Nomor 92 Tahun 2025

Nomor: 92
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; pakain dinas aparatur sipil negara; atribut dan kelengkapan pakaian dinas; pendanaan; pembinaan dan pengawasan; ketentuan lain - lain; ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara; Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2.Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3.Undang–Undang Nomor 103 Tahun 2024, tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); SALINAN
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 5). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2.Bupati adalah Bupati Bandung.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6.Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
7.Camat adalah ASN yang memimpin Kecamatan.
8.Lurah adalah ASN yang memimpin Kelurahan.
9.Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung
10.PDH Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Perangkat Daerah tertentu.
11.Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
12.Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
13.Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas Camat dan Lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.
14.Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
15.Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan ASN sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta Atributnya.

Pasal 2

(1)ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib:
1. a.memakai Pakaian Dinas dan Atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
2. b.berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
3. c.tidak mewarnai rambut dengan warna yang mencolok.
(2)Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 3

Pakaian Dinas terdiri dari:

a.PDH;
b.PDH Perangkat Daerah Tertentu;
c.PSL;
d.PDL;
e.PDL dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah Tertentu;
f.PDU Perangkat Daerah tertentu;
g.PDU Camat dan Lurah; dan
h.Pakaian seragam batik korps pegawai republik indonesia.

Pasal 4

(1)PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:
1. a.PDH khaki;
2. b.PDH kemeja putih, bawahan celana/rok; dan
3. c.PDH batik corak kina atau pakaian khas Daerah.
(2)Jenis PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, sesuai dengan jenis dan model serta bahan kain sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1)PDH khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)huruf a terdiri atas:
1. a.PDH Khaki kemeja lengan panjang atau pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
2. b.PDH Khaki atau warna gelap Model Safari lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
3. c.PDH Khaki Kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional.
(2)PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a) digunakan pada hari Senin dan Selasa.
(3)Penggunaan PDH khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana;
(4)Penggunaan PDH Khaki bagi ASN wanita berjilbab, dilengkapi dengan kerudung berwarna kuning mustard.
(5)Jenis dan model serta spesifikasi PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1)PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
1. a.PDH Kemeja Putih lengan panjang atau pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
2. b.PDH Kemeja Putih lengan pendek digunakan untuk pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional; dan
3. c.Celana panjang berwarna hitam bagi ASN Pria dan Celana atau rok panjang berwarna hitam bagi ASN Wanita.
(2)PDH kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
(3)PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan pada hari Rabu.
(4)Penggunaan PDH Kemeja Putih bagi ASN wanita berjilbab, dilengkapi dengan kerudung berwarna khaki muda.
(5)Jenis dan model serta spesifikasi PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1)PDH batik corak kina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c digunakan oleh ASN pada hari kamis minggu genap dan pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.
(2)Pakaian khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
1. a.pakaian pangsi digunakan oleh ASN pria dan kebaya digunakan oleh ASN wanita pada hari kamis minggu ganjil atau hari besar kebudayaan;
2. b.pakaian muslim/gamis dapat digunakan oleh ASN pada hari jum’at atau hari besar keagamaan;
3. c.pakaian smart casual dapat digunakan oleh ASN pada hari jum’at atau kegiatan di luar lingkungan Pemerintah Daerah; dan
4. d.pakaian pramuka digunakan pada tanggal 14 setiap bulannya, dikecualikan pada tanggal 14 yang jatuh pada hari senin, selasa, dan Rabu, Pegawai ASN tetap menggunakan seragam sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 6.
(3)Penggunaan PDH batik corak kina dan Pakaian khas Daerah bagi ASN wanita berjilbab, warna kerudung dapat menyesuaikan.
(4)Model PDH batik corak kina dan Pakaian khas Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH batik/tenun/lurik digunakan pada hari Sabtu.

Pasal 9

(1)PDH Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
1. a.PDH Satuan Polisi Pamong Praja;
2. b.PDH Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan
3. c.PDH Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
(2)Penggunaan PDH Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Pasal 10

(1)PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, digunakan oleh ASN pada:
1. a.acara kenegaraan;
2. b.acara resmi;
3. c.perjalanan dinas ke luar negeri;
4. d.acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
5. e.pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
6. f.penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)PSL untuk ASN pria berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.
(3)PSL untuk ASN wanita berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.
(4)Penggunaan PSL bagi ASN wanita berjilbab, dilengkapi dengan kerudung berwarna merah.
(5)Jenis dan model PSL sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

(1)PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan oleh ASN pada saat tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
(2)Penggunaan PDL bagi ASN wanita berjilbab, dilengkapi dengan kerudung berwarna hitam.
(3)Jenis dan Model PDL sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…