DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Nomor 94 Tahun 2025

Nomor: 94
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; organisasi; tata kerja; persyaratan; pengangkatan; pemberhentian; pendanaan; pelaporan; partisipasi masyarakat; ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kerja, Persyaratan, serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang–Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040); SALINAN 2
4.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 tahun 2019 tentang Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 7). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KERJA, PERSYARATAN, SERTA TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH SERTA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2.Bupati adalah Bupati Bandung.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
4.Badan Promosi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat BPPD adalah lembaga swasta dan bersifat mandiri dalam melaksanakan kegiatan promosi pariwisata di Daerah.
5.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
6.Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan.
7.Kepala Dinas adalah kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan.
8.Unsur Penentu Kebijakan adalah penentu yang merumuskan dan menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas BPPD.
9.Unsur Pelaksana adalah pelaksana kebijakan yang menjalankan tugas operasional BPPD. 3

BAB II

ORGANISASI

Pasal 2

Struktur organisasi BPPD terdiri atas 2 (dua) unsur, yakni:

a.Unsur Penentu Kebijakan; dan
b.Unsur Pelaksana.

Pasal 3

Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, beranggotakan 9 (sembilan) orang yang terdiri atas:

a.wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
b.wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
c.wakil asosiasi transportasi wisata 1 (satu) orang; dan
d.pakar/akademisi 2 (dua) orang.

Pasal 4

(1)Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bertugas untuk menjalankan tugas operasional BPPD.
(2)Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pad ayat (1) dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
(3)Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun tata kerja dan rencana kerja.
(4)Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan ditetapkan oleh Unsur Penentu Kebijakan.
(5)Masa tugas Unsur Pelaksana paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas berikutnya.
(6)Tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian Unsur Pelaksana diatur lebih lanjut oleh BPPD.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 5

(1)BPPD mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.meningkatkan citra Kepariwisataan Daerah;
2. b.meningkatkan kunjungan wisatawan mancanaegara dan penerimaan devisa di Daerah;
3. c.meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan di Daerah;
4. d.menggalang pendanaan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan promosi Kepariwisataan Daerah; dan 4
5. e.melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.
(2)BPPD mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. a.koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di Daerah; dan
2. b.mitra kerja Pemerintah Daerah.
(3)BPPD mempunyai kewajiban sebagai berikut:
1. a.menyelenggarakan rapat koordinasi minimal 1 (satu) tahun sekali dengan melibatkan pemangku kepentingan;
2. b.membuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan
3. c.melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 6

(1)BPPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk :
1. a.organisasi kepariwisataan, asosiasi, dan komunitas yang bergerak di bidang pariwisata;
2. b.pelaku usaha pariwisata, akademisi, dan profesional di bidang kepariwisataan;
3. c.media massa dan platform digital dalam upaya promosi pariwisata; dan
4. d.lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang memiliki kepentingan dalam pengembangan sektor pariwisata.
(2)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.pemberian saran dan masukan strategis terkait kebijakan promosi pariwisata daerah;
2. b.kolaborasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan promosi pariwisata;
3. c.penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam sektor pariwisata; dan
4. d.pertukaran data dan informasi guna mendukung strategi pemasaran pariwisata daerah.

Pasal 7

(1)BPPD dapat membentuk forum kemitraan.
(2)Forum kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai wadah konsultasi, koordinasi, dan sinergi dalam pelaksanaan promosi pariwisata daerah.
(3)Ketentuan mengenai kerja sama dan kemitraan diatur oleh BPPD. 5

BAB IV

PERSYARATAN

Pasal 8

(1)Persyaratan untuk menjadi anggota Unsur Penentu Kebijakan meliputi:
1. a.warga negara indonesia;
2. b.berdomisili dan memiliki kartu tanda penduduk Daerah;
3. c.sehat jasmani dan rohani;
4. d.memahami sepenuhnya asas, fungsi dan tujuan Kepariwisataan;
5. e.memiliki kecakapan dan pengalaman dalam ruang lingkup tugas yang diwakilinya serta mempunyai wawasan di bidang Kepariwisataan;
6. f.dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab; dan
7. g.menyampaikan pernyataan tentang kesanggupan menjadi anggota BPPD.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh dokter Pemerintah Daerah.
(3)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dibuktikan dengan sertifikat atau surat pernyataan telah mengikuti pelatihan, kursus, atau pendidikan formal di bidang pariwisata yang mencakup materi tentang asas, fungsi, dan tujuan kepariwisataan.
(4)Khusus untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi Unsur Penentu Kebijakan yang berasal dari perwakilan pakar/akademisi.

BAB V

PENGANGKATAN

Pasal 9

(1)Unsur Penentu Kebijakan diangkat oleh Bupati untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.
(2)Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Kepala Dinas oleh Ketua asosiasi paling sedikit 2 (dua) orang berdasarkan musyawarah anggota asosiasi.
(3)Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
1. a.asosiasi kepariwisataan;
2. b.asosiasi profesi; dan
3. c.asosiasi transportasi wisata, yang dibina oleh Dinas. 6
(4)Khusus untuk Unsur Penentu Kebijakan yang berasal dari pakar/akademisi diusulkan oleh universitas atau sekolah tinggi yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

(1)Pengangkatan Unsur Penentu Kebijakan dilaksanakan melalui seleksi.
(2)Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
(3)Dalam melaksanakan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas dapat membentuk tim seleksi.
(4)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 11

(1)Tahapan seleksi Unsur Penentu Kebijakan meliputi:
1. a.penilaian; dan
2. b.penetapan.
(2)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui verifikasi dan wawancara.
(3)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menilai kelengkapan dan kesesuaian setiap calon Unsur Penentu Kebijakan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
(4)Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memastikan bahwa calon yang terpilih memiliki kompetensi, integritas, dan visi yang selaras dengan pengembangan Pariwisata Daerah.
(5)Hasil verifikasi dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dituangkan dalam berita acara penilaian.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…