DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Nomor 95 Tahun 2025

Nomor: 95
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; kebijakan; metode; sarana dan prasarana; pelaksanaan; ketentuan peralihan; ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, diperlukan adanya perubahan layanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk cara penyimpanan dan penyajian arsip yang lebih responsif, efisien, dan mudah diakses;
c.bahwa untuk memberikan landasan serta pedoman dalam pelaksanaan alih media arsip, diperlukan adanya pengaturan terkait dengan alih media arsip;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Alih Media Arsip; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040); SALINAN
4.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);
6.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 91); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN ALIH MEDIA ARSIP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.
3.Bupati adalah Bupati Bandung.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Arsip Daerah adalah lembaga kearsipan berbentuk Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan Pemerintahan Daerah yang berkedudukan di ibukota Daerah.
6.Alih Media adalah proses mengubah arsip tekstual menjadi arsip media baru.
7.Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
8.Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
9.Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Daerah.
10.Arsip Elektronik adalah arsip yang diciptakan baik itu dibuat atau diterima dan disimpan dalam format elektronik.
11.Autentikasi adalah proses membuktikan keaslian dari arsip.
12.Autentisitas adalah kualitas suatu arsip yang sebagaimana adanya dan tidak mengalami perubahan.
13.Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip Dinamis.

BAB II

KEBIJAKAN

Pasal 2

(1)Alih Media Arsip dilaksanakan dalam bentuk dan media apapun sesuai kemajuan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam melakukan Alih Media Arsip pimpinan masing-masing pencipta arsip menetapkan kebijakan Alih Media Arsip.
(3)Alih Media Arsip dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi arsip dan nilai informasi.
(4)Arsip yang dialihmediakan tetap disimpan untuk kepentingan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1)Alih Media Arsip dilaksanakan terhadap kelengkapan dan keutuhan kondisi fisik serta informasi Arsip.
(2)Alih Media Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan terhadap :
1. a.Arsip konvensional/tekstual yang informasinya dapat berupa teks, gambar atau grafik yang terekam dalam media kertas;
2. b.Arsip audio visual yang informasinya dapat dalam bentuk kaset/rekaman suara, film/citra bergerak, video, dan foto/gambar statik; dan
3. c.Arsip Elektronik dapat berupa surat elektronik, website, dan sebagainya.

Pasal 4

(1)Arsip Daerah, Perangkat Daerah dan Pencipta Arsip lainnya melaksanakan serta bertanggung jawab atas kegiatan dan hasil pelaksanaan Alih Media Arsip.
(2)Alih Media Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga setelah mendapatkan rekomendasi dari Arsip Daerah.

BAB III

METODE

Pasal 5

Metode Alih Media Arsip dilakukan dengan cara:

a.pemindaian; dan/atau
b.konversi.

Pasal 6

(1)Pemindaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a digunakan untuk jenis format awal berbentuk kertas menjadi bentuk elektronik.
(2)Konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b digunakan untuk mengubah jenis format file awal berupa tulisan, gambar, audio analog dan/atau video analog menjadi bentuk file lain.
(3)Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dengan format tagged image file format (TIFF), graphics interchange format (GIF), dan/atau joint photographic experts group (JPEG).

BAB IV

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 7

(1)Alih Media Arsip dilakukan dengan menggunakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar ketetapan dan kelengkapan sehingga dapat menjamin hasil pengalihan sesuai dengan naskah asli dokumen yang dialihkan.
(2)Sarana prasarana yang digunakan dalam Alih Media Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.alat pemindai;
2. b.alat pembaca;
3. c.aIat pengolah; dan
4. d.alat penyimpan.
(3)Alat pemindai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa scanner, kamera digital, kamera telepon genggam, dan/atau alat pemindai lainnya.
(4)Alat pembaca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa microreader, chipreader, player video, overhead projector, dan/atau alat pembaca lainnya.
(5)Alat pengolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa komputer, server, dan/atau alat pengolah lainnya.
(6)Alat penyimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat berupa hardisk, compact disk, Digital Video Disc, flash disk dan/atau alat penyimpan lainnya.

Pasal 8

(1)Alat penyimpan sebagaimana dimaksud daIam PasaI 7 ayat (2) huruf d memperhatikan kriteria sebagai berikut :
1. a.tahan lama;
2. b.memiliki ruang yang besar;
3. c.tidak mudah rusak.
(2)Tahan lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu daya tahan atau kemampuan untuk tetap baik pada saat disimpan di dalam lemari penyimpanan.
(3)Memiliki ruang yang besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu kemampuan untuk menyimpan dengan kapasitas ruang simpan yang besar.
(4)Tidak mudah rusak yaitu kemampuan untuk tetap dalam kondisi yang baik dalam jangka waktu yang lama.

Pasal 9

Pengoperasian sarana dan prasarana Alih Media Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan sesuai dengan petunjuk operasional pada sarana dan prasarana yang digunakan.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 10

Pelaksana Alih Media Arsip dilaksanakan oleh Arsiparis dan/atau Pengelola Arsip yang memiliki kompetensi bidang Alih Media Arsip.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…