DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Nomor 98 Tahun 2025

Nomor: 98
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; perubahan renja pd; kaidah pelaksanaan dan pelaporan renja pd; penetapan perubahan renja pd; pengendalian dan evaluasi; ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2025; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9)
17.Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 94 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026(Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 10);
18.Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN BAB ini menguraikan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bandung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.
12.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.
13.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.
14.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program PD.
15.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
16.Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
17.Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya.

Pasal 2

Perubahan Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang memuat penjabaran dari Perubahan RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat :

a.Latar belakang dan Dasar Hukum;
b.Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
c.Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
d.Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
e.Penutup; dan
f.Lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1)Perubahan Renja PD dilaksanakan untuk melakukan penyesuaian berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025.
(2)Perubahan Renja PD Tahun 2025 dilaksanakan untuk :
1. a.Penyesuaian target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran program/kegiatan/sub kegiatan;
2. b.Laporan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra PD tahun berkenaan; dan
3. c.Menjaga konsistensi target capaian indikator kinerja Perangkat Daerah, dengan melakukan penyesuaian nomenklatur sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 5

(1)Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dijadikan salah satu dasar penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran (RKA) PD.
(2)Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi dasar penyusunan laporan evaluasi hasil Renstra PD.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Indonesia memiliki modal dan potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, letak geografis yang strategis, struktur demografi penduduk yang ideal, keragaman budaya dan sumber daya manusia yang memiliki potensi dan kreativitas yang tidak terbatas. Hal tersebut merupakan dasar untuk mewujudkan sasaran pembangunan nasional yang tercantum dalam Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut diwujudkan melalui 8 (delapan) Misi, antara lain :

Pasal 6

Kaidah Perubahan Renja PD meliputi;

(1)Semua ketetapan perubahan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
(2)Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan perubahan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD.
(3)Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana ayat (2), dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD.
(4)Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaporkan pada saat penyampaian laporan evaluasi hasil Renja PD triwulan IV tahun berkenaan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD Renja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung tahun 2025 ini berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD P) Kabupaten Bandung Tahun 2025.

Pasal 7

Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada :

a.Surat Edaran Bupati Bandung tentang Penyusunan Perubahan Renja PD.
b.penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025; dan
c.hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Triwulan I tahun berjalan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENUTUP Renja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2025 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan sebagai bahan penyusunan Perubahan KUA-PPAS/R-APBD Perubahan Tahun 2025.

Pasal 9

(1)Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD sesuai ketentuan perundang-undangan.
(2)Kepala PD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan capaian kinerja yang menjadi target PD dan kebijakan perubahan Renja PD.
(3)Kepala PD melaporkan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD periode pelaporan triwulan IV yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah untuk diverifikasi paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya.
(4)Ketentuan mengenai tata cara pelaporan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD mempedomani ketentuan peraturan perundang- undangan. salinan sesuai dengan aslinya

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung. Ditetapkan di Soreang pada tanggal 25 Juni 2025 BUPATI BANDUNG, ttd MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA Diundangkan di Soreang pada tanggal 25 Juni 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG, ttd CAKRA AMIYANA BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 98 RENCANA KERJA PERUBAHAN SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2025 2025 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANDUNG [Jl. Raya Soreang Km. 17, Soreang, Kabupaten Bandung - Jawa Barat] Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kab Bandung 2025 KATA PENGANTAR Rencana Kerja (Renja) Perubahan SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Tahun 2025 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Bandung Tahun 2025. Oleh karena itu, penyusunan Renja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2025 dapat dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Sekretariat DPRD, evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD sampai dengan tahun 2024 dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026. Tersusunnya Renja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2025 ini, disamping sebagai dokumen rencana kerja, juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program/ kegiatan Sekretariat DPRD. Soreang, April 2025 SEKRETARIS DPRD UWAIS QORNI, SH., M.Si Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19700815 199503 1 004 Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kab Bandung 2025 KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL BAB I PENDAHULUAN ............................................................. 1 1.1. Latar Belakang ............................................................. 1 1.2. Landasan Hukum ......................................................... 2 1.3. Maksud Dan Tujuan ..................................................... 4 1.4. Sistematika Penulisan .................................................. 5 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU .... 6 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan CapaianRenstra SKPD .................................................. 6 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD ............... 13 2.3. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi Sekretariat DPRD ........................................................................... 15 2.4. Review Terhadap RKPD P .............................................. 16 2.5. Penelaahan Usulan Program ......................................... 25 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .............. 27 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ........................ 27 3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD .............. 28 3.3. Program Dan Kegiatan .................................................. 37 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD 47 BAB V PENUTUP ....................................................................... 52 Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Kab Bandung 2025 DAFTAR TABEL Nomor Halaman

1.Tabel 2.1 : Capaian Kinerja Program Tahun 2024………………. 7
2.Tabel 2.2 (T-C.29) : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD dan Pencapaian Renstra Sekretariat DPRD s/d Tahun 2024 Kabupaten Bandung…………………………...…………………..….. 8
3.Tabel 2.3 (T-C.30) : Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung …………….…………..…………. 14
4.Tabel 2.4 (T-C.31) : Review Terhadap RKPD P Tahun 2025 Sekretariat DPR Kabupaten Bandung…………………............. 17
5.Tabel 3.1 : Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung …………….………..…… 30
6.Tabel 3.2 : Tabel Tujuan, Sasaran Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan 31
7.Tabel 3.3 (T-C.33) : Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung………..…………………. 41
7.Tabel 4.1 : Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan Sekretariat DPRD Tahun 2025 ………………………. 48 1 Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2025 Selanjutnya, setiap Perangkat Daerah (PD) sebagai pelaksana pembangunan harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD untuk jangka waktu 5 tahun. Renstra PD memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Sebagai penjabaran dari Renstra PD, maka PD membuat rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja (Renja) PD. Rencana Kerja PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Dalam penyusunan Renja PD dilakukan pengkajian Program dan Kegiatan yang tertuang dalam RKPD dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain, hasil evaluasi kinerja PD pada tahun sebelumnya, pencapaian target Renstra SKPD, usulan dari masyarakat/para pemangku kepentingan, serta analisis kebutuhan 2 Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2025 penyelenggaraan tugas dan fungsi PD. Berdasarkan hal tersebut di atas maka perlu disusun Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Tahun 2025. Selanjutnya, Rencana Kerja Perubahan (Renja P) Sekretariat DPRD Tahun 2025 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2025, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2025 untuk selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja dan penyerapan anggaran. 1.2. Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Renja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:
1.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3.Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
4.Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 23 Tahun Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 3 Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2025 Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7040)
7.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuang Daerah;
10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020- 2024;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung; 4 Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2025
16.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016- 2036;
17.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Jangkan Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
19.Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembar Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Jangkan Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
22.Peraturan Bupati Bandung Nomor 84 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 84 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
23.Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025. 1.3. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Renja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Tahun 2025 adalah agar tersedia dokumen perencanaan tahunan yang memuat uraian rencana program dan 5 Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2025 kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi, target yang akan dicapai, serta kerangka pendanaannya sesuai dokumen Renja Perubahan Pemerintah Daerah Tahun 2025. Adapun tujuan penyusunan Renja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung adalah untuk menjamin konsistensi rencana teknis program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung tahun 2025 untuk menjadi pedoman dalam penyusunan RKA P 2025. 1.4. Sistematika Penulisan Renja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 6 Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2025 Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja Sekretariat DPRD dinilai berdasarkan realisasi target kinerja keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan, serta capaian dari target program dan kegiatan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024, Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung melaksanakan 2 (dua) program, 16 (enam belas) Kegiatan dan 67 (enam puluh tujuh) Sub kegiatan yang telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan realisasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut, terdapat program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja, program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja dan program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja. Berikut ini merupakan capaian kinerja masing-masing program pada Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Tahun 2024: 7 Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2025 Tabel 2.1 Capaian Kinerja Program/Kegiatan Tahun 2024 No. Program Target Realisasi Capaian
1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 100% 96.12% 96.12%
2.Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 100% 79.22% 79.22% Dari 2 (dua) program yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Tahun 2024 mayoritas program terealisasi, namun beberapa program belum dapat terealisasi secara optimal, mengingat pada tahun 2024 ada kegiatan yang secara pewaktuan tidak dapat disesuaikan, sehingga belanja kegiatan baik belanja modal maupun belanja operasi lainnya tidak dapat terserap sepenuhnya. Selain itu, terdapat kelebihan sisa anggaran yang disebabkan oleh selisih lebih dari sisa belanja akibat Standar Satuan Harga (SSH) dan Standar Biaya Umum (SBU) yang terlalu tinggi dibandingkan dengan realisasi belanja rill yang telah dilaksanakan. Namun secara umum keseluruhan program kegiatan masih memiliki capaian kerja yang baik. Adapun tabel evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Sekretariat DPRD sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini: 8 Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2025 Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Tingkat Realisasi (%) Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025 Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025 Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7/6) (9) (10) (11)=(5+7+10) (12)=(11/4) 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 4.02 SEKRETARIAT DPRD 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA -Nilai AKIP -Persentase BMD Dalam Kondisi Baik -75 Poin - 80 Persen -74,70 Poin - 90,84 Persen -74,70 Poin - 80 Persen -80,10 Poin - 93,86 Persen -80,10 Poin - 93,86 Persen -80,10 Poin - 80 Persen -0 Poin - 0 Persen -154.8 Poin - 184.7 Persen -206.4 Persen - 230.87 Persen 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 100 Persen 59,04 Persen 100 Persen 100 Persen 100% 100 Persen 14.28 Persen 173.32 Persen 173.32 Persen 4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 10 Dokumen 6 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 2 Dokumen 0 Dokumen 8 Dokumen 80% 4.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5 dokumen 3 dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen 80% 4.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD 5 dokumen 3 dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen 80% 4.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 5 dokumen 3 dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 5 Dokumen 100% 4.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD 5 dokumen 3 dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen 80% 4.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Laporan 3 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 0 Laporan 4 Laporan 80% 4.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 15 Laporan 8 Laporan 3 Laporan 3 Laporan 100% 3 Laporan 0 Laporan 11 Laporan 73.33% 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100 Persen 63,33 Persen 100 Persen 100 Persen 100% 100 Persen 14.99 Persen 14.99 Persen 14.99 Persen 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 2700 Orang/bulan 1980 Orang/bulan 540 Orang/Bulan 540 Orang/Bulan 100% 540 Orang/Bulan 144 Orang/Bulan 2664 Orang/Bulan 98.66% 4.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Vengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 60 Dokumen 36 Dokumen 12 Dokumen 12 Dokumen 100% 12 Dokumen 2 Dokumen 50 Dokumen 83.33% 4.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 10 Laporan 6 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 100% 2 Laporan 0 Laporan 8 Laporan 80% 4.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 60 Laporan 36 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100% 12 Laporan 2 Laporan 50 Laporan 83.33% Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025 Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025 Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome ) / Kegiatan (output ) Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026) Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024 Tabel 2.2 (T-C.29) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD dan Pencapaian Renstra Sekretariat DPRD s/d Tahun 2024 Kabupaten Bandung 9 Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2025 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu 100 Persen 117,93 Persen 100 Persen 202,25 Persen 202,25 Persen 100 Persen 42.16 Persen 42.16 Persen 42.16 Persen 4.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 15 Paket 4 Paket 4 Paket 4 Paket 100% 4 Paket 0 Paket 8 Paket 53.33% 4.02.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 275 Orang 588 Orang 55 Orang 153 Orang 278% 55 Orang 46 Orang 787 Orang 286.18% 4.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 75 Orang 85 Orang 35 Orang 80 Orang 229% 35 Orang 15 Orang 180 Orang 240% 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 100 Persen 69,21 Persen 100 Persen 94,81 Persen 94,81 Persen 100 Persen 8.51 Persen 8.51 Persen 8.51 Persen 4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 80 Paket 32 Paket 16 Paket 16 Paket 100% 16 Paket 0 Paket 48 Paket 60% 4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 345 Paket 241 Paket 69 Paket 69 Paket 100% 69 Paket 0 Paket 310 Paket 89.85% 4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 90 Paket 130 Paket 18 Paket 24 Paket 133,33% 18 Paket 0 Paket 154 Paket 171.11% 4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 50 Paket 35 Paket 10 Paket 15 Paket 150% 10 Paket 2 Paket 52 Paket 104% 4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 75 Paket 46 Paket 15 Paket 15 Paket 100% 15 Paket 0 Paket 61 Paket 81.33% 4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 525 Dokumen 541 Dokumen 180 Dokumen 126 Dokumen 70% 180 Dokumen 0 Paket 667 Paket 127.04% 4.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 5 Paket 0 Paket 1 Paket 0 Paket 0 0 Paket 0 Paket 0 Paket 0 4.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 60 Laporan 36 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100% 12 Laporan 2 Laporan 50 Laporan 83.33% 4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 35 Laporan 26 Laporan 5 Laporan 5 Laporan 100% 5 Laporan 2 Laporan 33 Laporan 94.28% 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100 Persen 26,66 Persen 100 Persen 283,33 Persen 283,33 Persen 100 Persen 0 Persen 65 Persen 65 Persen 4.02.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 Unit 0 Unit 5 Unit 0 Unit 0 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 4.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 5 Unit 0 Unit 0 Unit 6 Unit 600% 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 4.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 10 Paket 8 Paket 2 Paket 5 Paket 250% 2 Paket 0 Paket 13 Paket 130% 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100 Persen 60 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 19.44 Persen 19.44 Persen 19.44 Persen 4.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 60 Laporan 36 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100% 12 Laporan 2 Laporan 50 Laporan 83.33% 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 60 Laporan 36 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100% 12 Laporan 3 Laporan 51 Laporan 85% 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 60 Laporan 36 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100% 12 Laporan 2 Laporan 50 Laporan 83.33% 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik 100 Persen 175,66 Persen 100 Persen 117,81 Persen 117,81 Persen 100 Persen 0.89 Persen 0.89 Persen 0.89 Persen 4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 25 Unit 11 Unit 5 Unit 0 Unit 0 0 Unit 0 Unit 11 Unit 44% 4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 100 Unit 79 Unit 20 Unit 20 Unit 100% 20 Unit 0 Unit 99 Unit 99% 4.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 20 Unit 7 Unit 50 Unit 55 Unit 110% 50 Unit 0 Unit 62 Unit 310% 4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 20 Unit 161 Unit 64 Unit 126 Unit 196.87% 64 Unit 4 Unit 291 Unit 1455% 4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 12 Unit 8 Unit 3 Unit 6 Unit 200% 3 Unit 0 Unit 14 Unit 116.66% 4.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 2 Unit 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0 4.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 4 Unit 8 Unit 6 Unit 6 Unit 100% 6 Unit 0 Unit 14 Unit 350% 10 Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2025 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Persentase Anggota DPRD yang mendapatkan pelayanan tepat waktu 100 Persen 55,83 Persen 100 Persen 93,88 Persen 93,88 Persen 100 Persen 8.33 Persen 8.33 Persen 8.33 Persen 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD 3300 Orang/Bulan 1980 Orang/Bulan 660 Orang/Bulan 659 Orang/Bulan 99,84% 660 Orang/Bulan 165 Orang/Bulan 2804 Orang/Bulan 84.96% 4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan 26 Paket 15 Paket 6 Paket 6 Paket 100% 6 Paket 0 Paket 21 Paket 80.76% 4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD 275 Orang 137 Orang 55 Orang 45 Orang 81,81% 55 Orang 0 Orang 182 Orang 66.18% 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD Persentase fasilitasi kegiatan Administrasi tugas DPRD 100 Persen 41,66 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 13.88 Persen 13.88 Persen 13.88 Persen 4.02.01.2.16.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD 55 dokumen 0 dokumen 5 Dokumen 55 Dokumen 100% 5 Dokumen 0 Dokumen 55 Dokumen 100% 4.02.01.2.16.0002 Fasilitasi Fraksi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD 60 Laporan 36 Laporan 12 Laporan 12 Laporan 100% 12 Laporan 2 Laporan 50 Laporan 83.33% 4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 100 Laporan 65 Laporan 20 Laporan 20 Laporan 100% 20 Laporan 5 Laporan 90 Laporan 90% 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD - Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Tepat Waktu -Persentase Aspirasi Masyarakat yang Ditindaklanjuti - 100 Persen -100 Persen - 100 Persen -100 Persen - 100 Persen -100 Persen - 116.66 Persen -66.46 Persen - 116.66 Persen -66.46 Persen - 100 Persen -100 Persen - 10.07 Persen -13.87 Persen - 10.07 Persen -13.87 Persen - 10.07 Persen -13.87 Persen 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Persentase Penataan Peraturan Perundang- undangan yang di tetapkan 100 Persen 68,75 Persen 100 Persen 150 Persen 150 Persen 100 Persen 0 Persen 95.41 Persen 95.41 Persen 4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 40 Dokumen 38 Dokumen 8 Dokumen 11 Dokumen 137.50% 8 Dokumen 0 Dokumen 49 Dokumen 122.50% 4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 40 Dokumen 35 Dokumen 8 Dokumen 13 Dokumen 162.50% 8 Dokumen 0 Dokumen 48 Dokumen 120% 4.02.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan 5 dokumen 4 dokumen 1 Dokumen 2 Dokumen 200% 1 Dokumen 0 Dokumen 6 Dokumen 120% 4.02.02.2.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi 10 Dokumen 15 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 50% 2 Dokumen 0 Dokumen 16 Dokumen 160% 4.02.02.2.01.0005 Penyusunan Tata Tertib DPRD Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun 2 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 50% 4.02.02.2.01.0006 Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Peraturan Daerah yang dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah 840 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran Persentase Peraturan Kebijakan Anggaran yang ditetapkan 100 Persen 60 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 0 Persen 0 Persen 4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS 10 Dokumen 6 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 2 Dokumen 0 Dokumen 8 Dokumen 80% 4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 10 Dokumen 6 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 2 Dokumen 0 Dokumen 8 Dokumen 80% 4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD 5 dokumen 3 dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen 80% 4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan 5 dokumen 3 dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen 80% 4.02.02.2.02.0005 Pembahasan Laporan Semester Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester 5 dokumen 3 dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen 80% 4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 5 dokumen 3 dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen 80% 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Persentase Perangkat Daerah yang Diawasi Penyelenggaraan Pemerintahannya 100 Persen 79,33 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 30.21 Persen 105.60 Persen 105.60 Persen 4.02.02.2.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum 65 Laporan 57 Laporan 13 Laporan 13 Laporan 100% 13 Laporan 5 Laporan 75 Laporan 115.38% 4.02.02.2.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 65 Laporan 51 Laporan 13 Laporan 13 Laporan 100% 13 Laporan 5 Laporan 69 Laporan 106.15% 4.02.02.2.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 65 Laporan 51 Laporan 13 Laporan 13 Laporan 100% 13 Laporan 6 Laporan 70 Laporan 107.69% 4.02.02.2.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 65 Laporan 59 Laporan 13 Laporan 13 Laporan 100% 13 Laporan 6 Laporan 78 Laporan 120% 4.02.02.2.03.0006 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 10 Dokumen 3 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 2 Dokumen 1 Dokumen 6 Dokumen 60% 4.02.02.2.03.0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran 10 Dokumen 13 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 100% 2 Dokumen 0 Dokumen 15 Dokumen 150% 4.02.02.2.03.0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 5 dokumen 3 dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 0 Dokumen 4 Dokumen 80% 11 Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2025 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD Persentase Anggota DPRD yang mendapatkan dukungan layanan peningkatan kapasitas DPRD 100 Persen 114,16 Persen 100 Persen 171.63 Persen 171.63 Persen 100 Persen 29.55 Persen 213.92 Persen 213.92 Persen 4.02.02.2.04.0001 Orientasi DPRD Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD 20 Dokumen 0 Dokumen 55 Dokumen 55 Dokumen 100% 55 Dokumen 0 Dokumen 55 Dokumen 275% 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD 40 Dokumen 37 Dokumen 8 Dokumen 12 Dokumen 150% 8 Dokumen 6 Dokumen 55 Dokumen 137.50% 4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli 40 Orang 0 Orang 8 Orang 4 Orang 50% 8 Orang 0 Orang 4 Orang 10% 4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Jumlah Tenaga Ahli Fraksi 480 Orang 276 Orang 96 Orang 96 Orang 100% 96 Orang 8 Orang 380 Orang 79.16% 4.02.02.2.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 20 Dokumen 49 Dokumen 17 Dokumen 13 Dokumen 76.47% 17 Dokumen 4 Dokumen 66 Dokumen 330% 4.02.02.2.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD 5 dokumen 0 dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 20% 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD 240 Dokumen 970 Dokumen 80 Dokumen 500 Dokumen 625% 80 Dokumen 80 Dokumen 1550 Dokumen 645.83% 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Persentase Aspirasi Masyarakat yang Terhimpun dan Ditindaklanjuti 100 Persen 72,14 Persen 100 Persen 66.46 Persen 66.46 Persen 100 Persen 13.87 Persen 94.835 Persen 94.835 Persen 4.02.02.2.05.0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD 45 Laporan 24 Laporan 9 Laporan 3 Laporan 33.33% 9 Laporan 2 Laporan 29 Laporan 64.44% 4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun 275 Dokumen 164 Dokumen 55 Dokumen 55 Dokumen 100% 55 Dokumen 0 Dokumen 219 Dokumen 79.63% 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses JumlahDokumen Hasil Pelaksanaan Reses 275 Dokumen 483 Dokumen 165 Dokumen 109 Dokumen 66.06% 165 Dokumen 55 Dokumen 647 Dokumen 235.27% 4.02.02.2.05.0004 Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah 300 Orang 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0 4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Persentase penegakan kode etik Anggota DPRD 100 Persen 27,14 Persen 100 Persen 92.85 Persen 92.85 Persen 100 Persen 0 Persen 60.71 Persen 60.71 Persen 4.02.02.2.06.0001 Penyusunan Kode Etik DPRD Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD 2 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 50% 4.02.02.2.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD 35 Laporan 19 Laporan 7 Laporan 6 Laporan 85.71% 7 Laporan 0 Laporan 25 Laporan 71.42% 4.02.02.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah Persentase Publikasi Kegiatan DPRD dalam media resmi 100 Persen 602,08 Persen 100 Persen 158.33 Persen 158.33 Persen 100 Persen 2.08 Persen 634.16 Persen 634.16 Persen 4.02.02.2.07.0002 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun 240 Dokumen 1445 Dokumen 48 Dokumen 76 Dokumen 158.33% 48 Dokumen 1 Dokumen 1522 Dokumen 634.16% 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD Persentase Pelaksanaan Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD yang Difasilitasi 100 Persen 136,77 Persen 100 Persen 115.38 Persen 115.38 Persen 100 Persen 21.73 Persen 184.74 Persen 184.74 Persen 4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 13 Dokumen 60 Dokumen 13 Dokumen 8 Dokumen 61.53% 13 Dokumen 4 Dokumen 72 Dokumen 553.84% 4.02.02.2.08.0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun 5 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100% 1 Laporan 0 Laporan 1 Laporan 20% 4.02.02.2.08.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 180 Dokumen 64 Dokumen 30 Dokumen 30 Dokumen 100% 30 Dokumen 4 Dokumen 98 Dokumen 54.44% 4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 28 Dokumen 14 Dokumen 7 Dokumen 14 Dokumen 200% 7 Dokumen 3 Dokumen 31 Dokumen 110.71% 12 Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2025 Tabel diatas menunjukkan bahwa secara keseluruhan target kinerja kegiatan selama tahun 2021-2024 dapat dicapai dengan baik. Namun pada pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 sampai dengan Akhir Desember pencapaiannya masih belum optimal. Hal ini dikarenakan adanya kegiatan yang secara pewaktuan tidak dapat disesuaikan, sehingga belanja kegiatan baik belanja modal maupun belanja operasi lainnya tidak dapat terserap sepenuhnya. Selain itu, terdapat kelebihan sisa anggaran yang disebabkan oleh selisih lebih dari sisa belanja akibat Standar Satuan Harga (SSH) dan Standar Biaya Umum (SBU) yang terlalu tinggi dibandingkan dengan realisasi belanja rill yang telah dilaksanakan, sehingga sampai dengan akhir Desember tahun 2024 capaian Renstra Sekretariat DPRD menunjukkan hasil yang kurang optimal. 13 Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2025 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas, pokok, fungsi sebagai fasilitator kesekretariatan kedewanan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam Kabupaten Bandung adalah Meningkatkan Kualitas Tata Kerja Sekretariat DPRD. Oleh karena itu, Sekretariat DPRD selaku fasilitator kegiatan kedewanan di lingkup Pemerintah Kabupaten Bandung harus mampu menjadi institusi pelayanan yang profesional, netral dan berwibawa dalam upaya menjawab berbagai perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan partisipatif dengan menerapkan prinsip keterbukaan dan keadilan. Dari tujuan yang telah ditetapkan, sasaran yang ingin diwujudkan sebagai berikut:

1.Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD;
2.Meningkatnya pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada Dewan;
3.Meningkatnya akuntabilitas dan kapabilitas Aparatur Sekretariat DPRD. Adapun indikator dari sasaran tersebut adalah sebagai berikut:
1.Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD;
2.Persentase Aspirasi Masyarakat yang Ditindaklanjuti;
3.Nilai AKIP;
4.Persentase BMD dalam Keadaan Baik. 14 Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2025 Capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung bukan berdasarkan Standar Pelayanan Minimum (SPM), tetapi berdasarkan rumusan indikator kinerja utama. Capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD berdasarkan indikator-indikator tersebut ditunjukkan pada tabel berikut : Tabel 2.3 (T-C.30) Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung No. Indikator SPM/ Standar Nasional IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan AnalisisTahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 1 Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2 Persentase Aspirasi Masyarakat yang Ditindaklanjuti 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 3 Nilai AKIP 67 68 74,70 75 76 74,70 80,10 80,10 81 4 Persentase BMD dalam Kondisi Baik 80% 80% 80% 80% 80% 82,77% 93,86% 80% 80% Secara umum tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung sebagai fasilitator kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD telah berfungsi dengan baik, yang terlihat dari hasil capaian kinerja penyelenggaraan seluruh kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD. 15 Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2025 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sampai dengan pada Tahun 2024, Sekretariat DPRD dihadapkan pada berbagai permasalahan, antara lain sebagai berikut :

1.Terdapat kegiatan yang belum optimal realiasi capaian kinerjanya, dikarenakan adanya pewaktuan yang tidak cukup dalam merealisasikan kegiatan belanja modal maupun belanja operasi.
2.Capaian kinerja lebih rendah daripada realisasi anggaran dikarenakan terdapat beberapa kegiatan yang sudah ada realisasi anggarannya namun kinerjanya belum tercapai penuh. Berdasarkan identifikasi permasalahan pelaksanaan renja Tahun 2023 dan 2024, maka solusi yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut :
1.Melakukan perencanaan pewaktuan yang baik dalam merealisasikan kegiatan belanja modal maupun belanja operasi (perjalanan dinas) anggota DPRD, sehingga dapat mencapai target penyerapan anggaran;
2.Melakukan penyusunan SSH dan SBU yang sesuai, sehingga meminimalisir sisa lebih anggaran akibat selisih standar harga yang terlalu tinggi dibandingkan standar harga riil yang direalisasikan;
3.Mengalokasikan anggaran dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan tepat pada DPA sesuai dengan skala prioritas, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal. Adapun isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung antara lain:
1.Pemahaman yang berbeda antara Sekretariat dan DPRD terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan yang digunakan;
2.Banyak kegiatan yang terfokus di akhir tahun anggaran, menjadikan kegiatan tidak tertata dan terprogram sesuai mekanisme anggaran yang ada;
3.Jumlah penyerapan anggaran yang sangat dipengaruhi oleh kinerja kegiatan dan ketersedian dana cash budget yang disusun;
4.Banyak aspirasi yang masuk ke lembaga DPRD yang harus dipertimbangkan dalam menentukan arah kebijakan.
5.Dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD, ikut mewarnai dalam kelancaran pengambilan keputusan. 16 Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2025 2.4 Review Terhadap RKPD P Dalam proses perencanaan program dan kegiatan RKPD P dengan program dan kegiatan dalam pelaksanaan APBD tahun 2025 memang beberapa usulan yang diajukan di dalam RKPD P tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu, disebabkan karena adanya beberapa perubahan - perubahan mengenai Peraturan–peraturan Perundang-undangan, kebijakan dan arahan baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan nasional terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung tahun 2025 guna mendukung target dan sasaran pembangunan khususnya pembanggaran didaerah adalah sebagai berikut : Tabel 2.3 Review terhadap RKPD P tahun 2025. 17 Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2025 Program Kegiatan Indikator Target Capaian Pagu Indikatif Program Kegiatan Lokasi Indikator Target Capaian Kebutuhan Dana 4 02 Sekretariat DPRD 119,934,616,451.00 Sekretariat DPRD 130,513,197,416.00 4 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - Nilai AKIP - Persentase BMD dalam keadaan baik 70 80% 93,373,883,973.00 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - Nilai AKIP - Persentase BMD dalam keadaan baik 70 80% 88,962,904,550.00 4 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 100% 158,850,227.00 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 100% 271,769,500.00 4 02 01 2.01 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 2 Dokumen 4,995,400.00 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Semua Wilayah Pemda Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 2 Dokumen 20,000,000.00 4 02 01 2.01 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 29,176,759.00 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Semua Wilayah Pemda Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 1 Dokumen 34,655,000.00 4 02 01 2.01 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 33,192,500.00 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD Semua Wilayah Pemda Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen 36,183,500.00 4 02 01 2.01 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 10,740,000.00 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Semua Wilayah Pemda Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 1 Dokumen 20,000,000.00 4 02 01 2.01 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 17,900,000.00 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Semua Wilayah Pemda Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 20,000,000.00 4 02 01 2.01 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 60,601,568.00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Semua Wilayah Pemda Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 130,931,000.00 Catatan Penting RKPD P Kode Rek Hasil Analisis Kebutuhan Tabel 2.4 (T-C.31) Review Terhadap RKPD P Tahun 2025 Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung 18 Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2025 4 02 01 2.01 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 2,244,000.00 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Semua Wilayah Pemda Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 10,000,000.00 4 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100% 11,247,945,980.00 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100% 12,649,440,300.00 4 02 01 2.02 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 540 Orang/Bulan 11,086,075,185.00 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Semua Wilayah Pemda Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 540 Orang/Bulan 12,456,271,000.00 4 02 01 2.02 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 18,085,300.00 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Semua Wilayah Pemda Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 18,085,300.00 4 02 01 2.02 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 88,347,995.00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Semua Wilayah Pemda Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 98,108,000.00 4 02 01 2.02 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 12 Laporan 55,437,500.00 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD Semua Wilayah Pemda Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD 12 Laporan 76,976,000.00 4 02 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu 1,269,708,100.00 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu 1,513,172,800.00 4 02 01 2.05 0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Semua Wilayah Pemda Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 100 Paket 131,400,000.00 4 02 01 2.05 0010 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 55 Orang 181,775,200.00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Semua Wilayah Pemda Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 55 Orang 302,000,000.00 4 02 01 2.05 0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 35 Orang 1,087,932,900.00 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Semua Wilayah Pemda Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 35 Orang 1,079,772,800.00 4 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 100% 4,178,172,366.00 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 100% 3,866,135,900.00 4.00 02 01 2.06 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 16 Paket 30,000,000.00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Semua Wilayah Pemda Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 16 Paket 30,000,000.00 19 Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2025 4 02 01 2.06 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 69 Paket 1,582,393,600.00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Semua Wilayah Pemda Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 69 Paket 808,504,100.00 4 02 01 2.06 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 18 Paket 672,320,000.00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Semua Wilayah Pemda Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 18 Paket 187,120,000.00 4 02 01 2.06 0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10 Paket 145,107,800.00 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Semua Wilayah Pemda Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10 Paket 204,783,300.00 4 02 01 2.06 0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 15 Paket 335,358,600.00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Semua Wilayah Pemda Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 15 Paket 792,215,500.00 4 02 01 2.06 0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 180 Dokumen 300,000,000.00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Semua Wilayah Pemda Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 180 Dokumen 300,000,000.00 4 02 01 2.06 0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket - Penyediaan Bahan/Material Semua Wilayah Pemda Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket 25,400,000.00 4 02 01 2.06 0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 965,365,956.00 Fasilitasi Kunjungan Tamu Semua Wilayah Pemda Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 985,300,000.00 4 02 01 2.06 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Dokumen 147,626,410.00 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Semua Wilayah Pemda Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Dokumen 532,813,000.00 4.00 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah 100% 2,335,972,200.00 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah 100% 50,000,000.00 4 02 01 2.07 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 Unit - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Semua Wilayah Pemda Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 Unit - 4 02 01 2.07 0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit 800,000,000.00 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Semua Wilayah Pemda Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit - 4 02 01 2.07 0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 1,535,972,200.00 Pengadaan Mebel Semua Wilayah Pemda Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 50,000,000.00 20 Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2025 4 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 4,494,921,800.00 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100% 2,309,935,050.00 4 02 01 2.08 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2500 Laporan 20,000,000.00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Semua Wilayah Pemda Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2500 Laporan 20,000,000.00 4 02 01 2.08 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 486,905,050.00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Semua Wilayah Pemda Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 486,905,050.00 4 02 01 2.08 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 3,988,016,750.00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Semua Wilayah Pemda Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 1,803,030,000.00 4 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik 80% 2,857,067,000.00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik 80% 1,303,372,000.00 4 02 01 2.09 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Semua Wilayah Pemda Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit 464,850,000.00 4 02 01 2.09 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 20 Unit 283,930,000.00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Semua Wilayah Pemda Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 20 Unit 456,622,000.00 4 02 01 2.09 0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 50 Unit 60,000,000.00 Pemeliharaan Mebel Semua Wilayah Pemda Jumlah Mebel yang Dipelihara 50 Unit 15,000,000.00 4 02 01 2.09 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 64 Unit 214,327,000.00 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Semua Wilayah Pemda Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 64 Unit 246,400,000.00 4 02 01 2.09 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 2,298,810,000.00 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Semua Wilayah Pemda Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 50,000,000.00 4 02 01 2.09 0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Semua Wilayah Pemda Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit 70,500,000.00 4 02 01 2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Persentase Anggota DPRD yang mendapatkan pelayanan tepat waktu 100% 65,654,763,300.00 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Persentase Anggota DPRD yang mendapatkan pelayanan tepat waktu 100% 65,659,280,000.00 4 02 01 2.15 0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD 660 Orang/Bulan 64,774,408,300.00 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Semua Wilayah Pemda Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD 660 Orang/Bulan 64,775,505,000.00 21 Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2025 4 02 01 2.15 0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan 275 Paket 746,330,000.00 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Semua Wilayah Pemda Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan 275 Paket 748,050,000.00 4 02 01 2.15 0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD 55 Orang 134,025,000.00 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Semua Wilayah Pemda Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD 55 Orang 135,725,000.00 4 02 01 2.16 Layanan Administrasi DPRD Persentase fasilitasi kegiatan Administrasi tugas DPRD 100% 1,176,483,000.00 Layanan Administrasi DPRD Persentase fasilitasi kegiatan Administrasi tugas DPRD 100% 1,339,799,000.00 4 02 01 2.16 0001 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD 1 Dokumen - Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD Semua Wilayah Pemda Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD 1 Dokumen 10,000,000.00 4 02 01 2.16 0002 Fasilitasi Fraksi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD 12 Laporan 405,600,000.00 Fasilitasi Fraksi DPRD Semua Wilayah Pemda Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD 12 Laporan 557,700,000.00 4 02 01 2.16 0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 20 Laporan 770,883,000.00 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Semua Wilayah Pemda Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 20 Laporan 772,099,000.00 4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD -Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Tepat Waktu -Persentase Aspirasi Masyarakat yang Ditindaklanjuti 100% 100% 26,560,732,478.00 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD -Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Tepat Waktu -Persentase Aspirasi Masyarakat yang Ditindaklanjuti 100% 100% 41,550,292,866.00 4 02 02 2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Persentase Penataan Peraturan Perundang- undangan yang di tetapkan 100% 3,756,267,000.00 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Persentase Penataan Peraturan Perundang- undangan yang di tetapkan 100% 10,246,740,020.00 4 02 02 2.01 0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 8 Dokumen 546,601,000.00 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Semua Wilayah Pemda Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 8 Dokumen 5,588,680,000.00 4 02 02 2.01 0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Rancangan Perda yang Ditetapkan 8 Dokumen 2,651,239,800.00 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Semua Wilayah Pemda Jumlah Rancangan Perda yang Ditetapkan 8 Dokumen 4,138,417,800.00 4 02 02 2.01 0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Kajian Perundang- undangan yang Diselenggarakan 1 Dokumen 179,356,000.00 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan Semua Wilayah Pemda Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan yang Diselenggarakan 1 Dokumen 104,606,000.00 4 02 02 2.01 0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik Jumlah Dokumen Naskah Akademik yang Disusun 2 Dokumen 379,070,200.00 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik Semua Wilayah Pemda Jumlah Dokumen Naskah Akademik yang Disusun 2 Dokumen 192,250,200.00 4 02 02 2.01 0006 Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah 0 Orang - Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Semua Wilayah Pemda Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah 280 Orang 222,786,020.00 22 Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2025 4 02 02 2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran Persentase Pemenuhan Pembahasan Kebijakan Anggaran 100% 3,936,835,088.00 Pembahasan Kebijakan Anggaran Persentase Pemenuhan Pembahasan Kebijakan Anggaran 100% 5,158,312,796.00 4 02 02 2.02 0001 Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS 2 Dokumen 1,085,147,000.00 Pembahasan KUA dan PPAS Semua Wilayah Pemda Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS 2 Dokumen 626,741,600.00 4 02 02 2.02 0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 2 Dokumen 575,023,000.00 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Semua Wilayah Pemda Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 2 Dokumen 413,459,000.00 4 02 02 2.02 0003 Pembahasan APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD 1 Dokumen 907,721,000.00 Pembahasan APBD Semua Wilayah Pemda Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD 1 Dokumen 1,738,260,396.00 4 02 02 2.02 0004 Pembahasan APBD Perubahan Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan 1 Dokumen 590,560,888.00 Pembahasan APBD Perubahan Semua Wilayah Pemda Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan 1 Dokumen 1,278,703,800.00 4 02 02 2.02 0005 Pembahasan Laporan Semester Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester 1 Dokumen 253,254,000.00 Pembahasan Laporan Semester Semua Wilayah Pemda Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester 1 Dokumen 217,586,000.00 4 02 02 2.02 0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 1 Dokumen 525,129,200.00 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Semua Wilayah Pemda Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 1 Dokumen 883,562,000.00 4 02 02 2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Persentase Perangkat Daerah yang Diawasi Penyelenggaraan Pemerintahannya 100% 3,465,500,302.00 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Persentase Perangkat Daerah yang Diawasi Penyelenggaraan Pemerintahannya 100% 7,718,210,612.00 4 02 02 2.03 0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum 13 Laporan 671,200,574.00 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Semua Wilayah Pemda Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum 13 Laporan 1,645,907,603.00 4 02 02 2.03 0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 13 Laporan 688,974,776.00 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Semua Wilayah Pemda Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 13 Laporan 1,651,887,603.00 4 02 02 2.03 0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 13 Laporan 704,182,476.00 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Semua Wilayah Pemda Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 13 Laporan 1,651,887,603.00 4 02 02 2.03 0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 13 Laporan 753,180,976.00 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Semua Wilayah Pemda Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 13 Laporan 1,651,887,603.00 4 02 02 2.03 0006 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 2 Dokumen 153,363,300.00 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Semua Wilayah Pemda Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 2 Dokumen 168,477,100.00 23 Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2025 4 02 02 2.03 0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran 2 Dokumen 102,024,000.00 Pengawasan Penggunaan Anggaran Semua Wilayah Pemda Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran 2 Dokumen 184,348,100.00 4 02 02 2.03 0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 1 Dokumen 392,574,200.00 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Semua Wilayah Pemda Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 1 Dokumen 763,815,000.00 4 02 02 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD Persentase Anggota DPRD yang Meningkat Kapasitasnya 100% 4,428,251,235.00 Peningkatan Kapasitas DPRD Persentase Anggota DPRD yang Meningkat Kapasitasnya 100% 6,142,115,788.00 4 02 02 2.04 0001 Orientasi DPRD Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD 5 Dokumen 20,617,000.00 Orientasi DPRD Semua Wilayah Pemda Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD 5 Dokumen 35,000,000.00 4 02 02 2.04 0002 Bimbingan Teknis DPRD Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD 8 Dokumen 2,151,435,100.00 Bimbingan Teknis DPRD Semua Wilayah Pemda Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis DPRD 8 Dokumen 3,406,399,788.00 4 02 02 2.04 0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli 8 Orang - Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Semua Wilayah Pemda Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli 8 Orang 108,080,000.00 4 02 02 2.04 0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Jumlah Tenaga Ahli bagi Fraksi 96 Orang 584,320,000.00 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Semua Wilayah Pemda Jumlah Tenaga Ahli bagi Fraksi 96 Orang 637,440,000.00 4 02 02 2.04 0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Jumlah Kegiatan Hearing/Dialog 17 Dokumen 85,125,000.00 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Semua Wilayah Pemda Jumlah Kegiatan Hearing/Dialog 17 Dokumen 157,536,000.00 4 02 02 2.04 0007 Penyusunan Program Kerja DPRD Jumlah Dokumen Program Kerja DPRD 1 Dokumen - Penyusunan Program Kerja DPRD Semua Wilayah Pemda Jumlah Dokumen Program Kerja DPRD 1 Dokumen 15,000,000.00 4 02 02 2.04 0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD 80 Dokumen 1,586,754,135.00 Publikasi dan Dokumentasi DPRD Semua Wilayah Pemda Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD 1,782,660,000.00 4 02 02 2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Persentase Aspirasi Masyarakat yang Terhimpun dan Ditindaklanjuti 100% 9,394,117,500.00 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Persentase Aspirasi Masyarakat yang Terhimpun dan Ditindaklanjuti 100% 9,852,657,500.00 4 02 02 2.05 0001 Kunjungan Kerja dalam Daerah Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD 9 Laporan 104,245,000.00 Kunjungan Kerja dalam Daerah Semua Wilayah Pemda Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD 9 Laporan 150,000,000.00 4 02 02 2.05 0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun 55 Dokumen 21,505,000.00 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Semua Wilayah Pemda Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun 55 Dokumen 206,100,000.00 4 02 02 2.05 0003 Pelaksanaan Reses JumlahDokumen Hasil Pelaksanaan Reses 55 Dokumen 9,268,367,500.00 Pelaksanaan Reses Semua Wilayah Pemda JumlahDokumen Hasil Pelaksanaan Reses 55 Dokumen 9,346,557,500.00 24 Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2025 4 02 02 2.05 0004 Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah 0 Orang - Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Semua Wilayah Pemda Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah 100 Orang 150,000,000.00 4 02 02 2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Persentase Anggota DPRD yang Diawasi 100% 264,298,600.00 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Persentase Anggota DPRD yang Diawasi 100% 297,842,650.00 4 02 02 2.06 0001 Penyusunan Kode Etik DPRD Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD 1 Dokumen - Penyusunan Kode Etik DPRD Semua Wilayah Pemda Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD 1 Dokumen - 4 02 02 2.06 0002 Pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD 7 Laporan 264,298,600.00 Pengawasan Kode Etik DPRD Semua Wilayah Pemda Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD 7 Laporan 297,842,650.00 4 02 02 2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah Persentase Bahan Komunikasi dan Publikasi yang tersusun 100% 33,267,044.00 Pembahasan Kerja Sama Daerah Persentase Bahan Komunikasi dan Publikasi yang tersusun 100% 256,270,000.00 4 02 02 2.07 0002 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun 48 Dokumen 33,267,044.00 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi Semua Wilayah Pemda Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun 48 Dokumen 256,270,000.00 4 02 02 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD Persentase Tugas Pimpinan DPRD yang Difasilitasi 100% 1,282,195,709.00 Fasilitasi Tugas DPRD Persentase Tugas Pimpinan DPRD yang Difasilitasi 100% 1,878,143,500.00 4 02 02 2.08 0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 20 Laporan 584,388,432.00 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Semua Wilayah Pemda Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 20 Laporan 690,912,000.00 4 02 02 2.08 0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Pimpinan DPRD 1 Dokumen 15,000,000.00 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Semua Wilayah Pemda Jumlah Dokumen Laporan Kinerja Pimpinan DPRD 1 Dokumen 15,000,000.00 4 02 02 2.08 0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah yang Difasilitasi 3 Laporan 298,807,277.00 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Semua Wilayah Pemda Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah yang Difasilitasi 3 Laporan 372,926,500.00 4 02 02 2.08 0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 7 Dokumen 384,000,000.00 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Semua Wilayah Pemda Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 7 Dokumen 799,305,000.00 25 Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2025 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional, maka SKPD menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses partisipatif, proses bottom-up dan top down. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah- olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Realisasi usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) diusahakan dapat tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Musrenbang ini merupakan salah satu wahana yang memungkinkan setiap anggota masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses perencanaan pembangunan, yaitu bersama-sama pemerintah membuat konsep, merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memelihara hasil pembangunan sesuai prinsip-prinsip pembangunan partisipatif. Diharapkan dengan adanya pelaksanaan musrenbang diperoleh usulan kegiatan pembangunan yang berkualitas dimana realisasi kebutuhan masyarakat benar-benar memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tahapan-tahapan musrenbang sendiri meliputi Musrenbang Tingkat RT/RW, Musrenbang Tingkat Kelurahan/Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Forum PD serta Musrenbang Tingkat Kota/Kabupaten. Pada tahap Forum PD, usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat akan disinkronkan dengan usulan masing-masing PD terkait. Selanjutnya dari semua usulan program/kegiatan hasil musrenbang tersebut dipilih dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, Renstra serta isu–isu strategis yang sedang terjadi di masyarakat. Hasil usulan musrenbang tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun Renja PD yang nantinya Renja tersebut dibahas dalam forum PD yang dikoordinasi oleh Bappeda. Tujuan dari pembahasan Renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan 26 Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2025 optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan nasional, provinsi maupun daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD. Pada tahun 2025 tidak terdapat usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan atau dari masyarakat Kabupaten Bandung untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung. 27 Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2025
1.memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2.memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3.melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4.memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5.melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya aiam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6.membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7.memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8.memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi 28 Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2025 antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 84 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung mempunyai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang memiliki peran penting untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bandung. Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :
1.Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2.Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3.Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
4.Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Pelaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD yang berjalan dengan baik akan berdampak pada perwujudan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD Sekretariat DPRD mempunyai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang memiliki peran penting untuk dapat mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bandung. Dengan tujuan tersebut Sekretariat DPRD diharapkan mampu memberikan fasilitasi terhadap peningkatan kinerja DPRD Kabupaten Bandung dalam melaksanakan tri fungsi DPRD yaitu Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan. 29 Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2025 Keterkaitan antara tujuan dan sasaran yang dirumuskan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung dapat dilihat pada tabel berikut ini : 30 Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2025 Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sekretariat DPRD Meningkatnya Kualitas Pelayanan dalam Rangka Memfasilitasi Kegiatan DPRD Oleh Sekretariat DPRD Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Meningkatnya Pelayanan Fasilitasi Aspirasi Masyarakat kepada Anggota DPRD Persentase Aspirasi Masyarakat yang Ditindaklanjuti Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat DPRD Nilai AKIP Persentase BMD dalam Keadaan Baik 31 Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2025 Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output Nilai AKIP Persentase BMD dalam Kondisi Baik 2 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi Tercapainya pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang diselesaikan tepat waktu 3 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 4 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 6 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 7 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 8 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 9 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah IndikatorNo Tujuan KeteranganSasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 1 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Pemerintahan Bidang Sekretariat DPRD PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan 32 Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2025 10 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi Tercapainya Pemenuhan Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase ketersediaan dokumen penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan yang diselesaikan tepat waktu 11 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 12 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 13 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 14 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 15 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi Tercapainya pemenuhan Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu 16 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 17 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 18 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 19 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi Tercapainya pemenuhan dokumen Pelayanan Administrasi Umum Kantor Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 20 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 21 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 22 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 23 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi Tersedianya Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 24 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 33 Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2025 25 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan 26 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 27 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 28 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 29 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi Tercapainya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pengadaan Barang M ilik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 30 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 31 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 32 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi Terlaksananya Pengadaan Mebel Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 33 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi Tercapainya pemenuhan laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran 34 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 35 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 36 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 37 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi Tercapainya pengelolaan BMD dalam kondisi baik Pemeliharaan Barang M ilik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik 38 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 39 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 40 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 34 Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2025 41 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 42 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 43 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 44 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi Tercapainya pemenuhan layanan Anggota DPRD tepat waktu Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Persentase Pemenuhan Kesejahteraan DPRD 45 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD 46 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan 47 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi Terlaksananya Medical Check Up DPRD Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD 48 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi Tercapainya pemenuhan fasilitasi kegiatan Administrasi tugas DPRD Layanan Administrasi DPRD Persentase fasilitasi kegiatan Administrasi tugas DPRDPersentase fasilitasi kegiatan Administrasi tugas DPRD 49 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD 50 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi Terlaksananya Fasilitasi Fraksi DPRD Fasilitasi Fraksi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD 51 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kinerja Organisasi Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Tepat Waktu Persentase Aspirasi Masyarakat yang ditindaklanjuti 53 Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sekretariat DPRD Meningkatnya Persentase Penataan Peraturan Perundang-undangan yang di tetapkan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Persentase Penataan Peraturan Perundang- undangan 54 Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sekretariat DPRD Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 55 Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sekretariat DPRD Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 52 Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sekretariat DPRD Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dalam Rangka Memfasilitasi Setiap Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 35 Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2025 56 Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sekretariat DPRD Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan Jumlah Dokumen Kajian Perundang- Undangan 57 Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sekretariat DPRD Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi 58 Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sekretariat DPRD Terlaksananya Penyusunan Tata Tertib DPRD Penyusunan Tata Tertib DPRD Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun 59 Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sekretariat DPRD Meningkatnya Persentase Pemenuhan Pembahasan Kebijakan Anggaran Pembahasan Kebijakan Anggaran Persentase Pemenuhan Pembahasan Kebijakan Anggaran 60 Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sekretariat DPRD Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS 61 Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sekretariat DPRD Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 62 Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sekretariat DPRD Terlaksananya Pembahasan APBD Pembahasan APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD 63 Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sekretariat DPRD Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan Pembahasan APBD Perubahan Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan 64 Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sekretariat DPRD Terlaksananya Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester Pembahasan Laporan Semester Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester 65 Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sekretariat DPRD Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 66 Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sekretariat DPRD Meningkatnya Persentase Perangkat Daerah yang Diawasi Penyelenggaraan Pemerintahannya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Persentase PD yang Diawasi Penyelenggaraan Pemerintahannya 67 Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sekretariat DPRD Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum 68 Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sekretariat DPRD Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 69 Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sekretariat DPRD Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 70 Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sekretariat DPRD Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 71 Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sekretariat DPRD Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 72 Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sekretariat DPRD Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran Pengawasan Penggunaan Anggaran Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran 73 Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sekretariat DPRD Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 36 Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2025 74 Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sekretariat DPRD Meningkatanya Persentase Anggota DPRD yang Meningkat Kapasitasnya Peningkatan Kapasitas DPRD Persentase Anggota DPRD yang Meningkat Kapasitasnya 75 Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sekretariat DPRD Terlaksananya orientasi DPRD Orientasi DPRD Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD 76 Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sekretariat DPRD Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD Bimbingan Teknis DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD 77 Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sekretariat DPRD Terlaksananya Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan Publikasi dan Dokumentasi Dewan Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan 78 Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sekretariat DPRD Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli 79 Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sekretariat DPRD Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Jumlah Tenaga Ahli Fraksi 80 Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sekretariat DPRD Terselenggaranya Hubungan Masyarakat Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 81 Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sekretariat DPRD Tersusunnya Rencana Kerja DPRD Penyusunan Program Kerja DPRD Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD 82 Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sekretariat DPRD Meningkatnya Persentase Aspirasi Masyarakat yang Terhimpun dan Ditindaklanjuti Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi M asyarakat Persentase Aspirasi Masyarakat yang Terhimpun dan Ditindaklanjuti 83 Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sekretariat DPRD Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD Kunjungan Kerja Dalam Daerah Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD 84 Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sekretariat DPRD Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun 85 Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sekretariat DPRD Terlaksananya Reses Pelaksanaan Reses JumlahDokumen Hasil Pelaksanaan Reses 86 Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sekretariat DPRD Meningkatnya Persentase Anggota DPRD yang Diawasi Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Persentase Anggota DPRD yang Diawasi 87 Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sekretariat DPRD Terlaksananya Penyusunan Kode Etik DPRD Penyusunan Kode Etik DPRD Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD 88 Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sekretariat DPRD Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD Pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD 89 Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sekretariat DPRD Meningkatnya Persentase Bahan Komunikasi dan Publikasi yang tersusun Pembahasan Kerja Sama Daerah Persentase Bahan Komunikasi dan Publikasi yang tersusun 90 Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sekretariat DPRD ersusunnya Bahan Komunikasi dan Publikasi Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun 91 Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sekretariat DPRD Meningkatnya Persentase Tugas Pimpinan DPRD yang Difasilitasi Fasilitasi Tugas DPRD Persentase Tugas Pimpinan DPRD yang Difasilitasi 92 Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sekretariat DPRD Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 93 Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sekretariat DPRD Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun 94 Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sekretariat DPRD Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 95 Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Sekretariat DPRD Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 37 Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2025 3.3 Program dan Kegiatan Program adalah istrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan atau kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan suatu hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah. Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan program. Kegiatan mencerminkan strategi yang konkrit untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pembangunan Kabupaten Bandung, maka pada Tahun 2025 Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung melaksanakan 2 program, 17 Kegiatan dan 65 Sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 119.934.616.451,00 dengan rincian sebagai berikut:
1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah 1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD 1.1. 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA 1.1.4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.1.5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD 1.1.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.1.7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1.2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi 1.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 1.2.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 1.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.3.1. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 1.3.2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan 1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.4.1. Penyedian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 38 Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2025 1.4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.4.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.4.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.4.5. Penyediaan Barang Cetakan & penggandaan 1.4.6. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan 1.4.7. Fasilitasi Kunjungan Tamu 1.4.8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 1.5.1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.5.1 . Pengadaan Mebeler 1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.6.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.6.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.6.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.7.1. Penyedian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.7.2. Pemeliharaan Mebel 1.7.3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.7.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 1.7.5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.8. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 1.8.1. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 1.8.2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 1.8.3. Pelaksanaan Medical Check Up 1.9. Layanan Administrasi DPRD 1.9.1. Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD 1.9.2. Fasilitasi Fraksi DPRD 1.9.3. Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 39 Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2025
2.Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD 2.1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 2.1.1. Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 2.1.2. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 2.1.3. Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan 2.1.4. Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik 2.2. Pembahasan Kebijakan Anggaran 2.2.1. Pembahasan KUA dan PPAS 2.2.2. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 2.2.3. Pembahasan APBD 2.2.4. Pembahasan APBD Perubahan 2.2.5. Pembahasan Laporan Semester 2.2.6. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 2.3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 2.3.1 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum 2.3.2. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 2.3.3. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 2.3.4. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 2.3.5. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 2.3.6. Pengawasan Penggunaan Anggaran 2.4. Peningkatan Kapasitas DPRD 2.4.1. Orientasi DPRD 2.4.2. Pendalaman Tugas DPRD 2.4.3. Publikasi dan Dokumentasi Dewan 2.4.4. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 2.4.5. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 2.4.6. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 2.4.7 Penyusunan Program Kerja DPRD 2.5 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 2.5.1 Kunjungan Kerja dalam Daerah 2.5.2. Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 2.5.3. Pelaksanaan Reses 40 Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2025 2.6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 2.6.1 Pengawasan Kode Etik DPRD 2.7. Pembahasan Kerja Sama Daerah 2.7.1. Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi 2.8. Fasilitasi Tugas DPRD 2.8.1 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 2.8.2. Penyusunan Laporan Kinerja DPRD 2.8.3. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 2.8.4. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 41 Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2025 Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA - Nilai AKIP - Persentase BMD dalam keadaan baik 80,10 80% 93,373,883,973.00 APBD Kab. Bandung 80,10 80% 88,962,904,550.00 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 100% 158,850,227.00 APBD Kab. Bandung 100% 271,769,500.00 4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah Semua Wilayah Pemda 2 Dokumen 4,995,400.00 APBD Kab. Bandung 2 Dokumen 20,000,000.00 4.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Semua Wilayah Pemda 1 Dokumen 29,176,759.00 APBD Kab. Bandung 1 Dokumen 34,655,000.00 4.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan Semua Wilayah Pemda 1 Dokumen 33,192,500.00 APBD Kab. Bandung 1 Dokumen 36,183,500.00 4.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Semua Wilayah Pemda 1 Dokumen 10,740,000.00 APBD Kab. Bandung 1 Dokumen 20,000,000.00 4.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD Semua Wilayah Pemda 1 Dokumen 17,900,000.00 APBD Kab. Bandung 1 Dokumen 20,000,000.00 4.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Semua Wilayah Pemda 1 Laporan 60,601,568.00 APBD Kab. Bandung 1 Laporan 130,931,000.00 4.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Semua Wilayah Pemda 3 Laporan 2,244,000.00 APBD Kab. Bandung 3 Laporan 10,000,000.00 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 Indikator KinerjaKode Rekening Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catatan Penting Tabel 3.2 (T-C.33) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung 42 Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2025 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100% 11,247,945,980.00 APBD Kab. Bandung 100% 12,649,440,300.00 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Semua Wilayah Pemda 540 Orang/Bulan 11,086,075,185.00 APBD Kab. Bandung 540 Orang/Bulan 12,456,271,000.00 4.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Semua Wilayah Pemda 12 Dokumen 18,085,300.00 APBD Kab. Bandung 12 Dokumen 18,085,300.00 4.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Semua Wilayah Pemda 2 Laporan 88,347,995.00 APBD Kab. Bandung 2 Laporan 98,108,000.00 4.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Semua Wilayah Pemda 12 Laporan 55,437,500.00 APBD Kab. Bandung 12 Laporan 76,976,000.00 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu 100% 1,269,708,100.00 APBD Kab. Bandung 100% 1,513,172,800.00 4.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Semua Wilayah Pemda 100 Paket - APBD Kab. Bandung 100 Paket 131,400,000.00 4.02.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Semua Wilayah Pemda 55 Orang 181,775,200.00 APBD Kab. Bandung 55 Orang 302,000,000.00 4.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Semua Wilayah Pemda 35 Orang 1,087,932,900.00 APBD Kab. Bandung 35 Orang 1,079,772,800.00 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 100% 4,178,172,366.00 APBD Kab. Bandung 100% 3,866,135,900.00 4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Semua Wilayah Pemda 16 Paket 30,000,000.00 APBD Kab. Bandung 16 Paket 30,000,000.00 4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Semua Wilayah Pemda 69 Paket 1,582,393,600.00 APBD Kab. Bandung 69 Paket 808,504,100.00 4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Semua Wilayah Pemda 18 Paket 672,320,000.00 APBD Kab. Bandung 18 Paket 187,120,000.00 4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Semua Wilayah Pemda 10 Paket 145,107,800.00 APBD Kab. Bandung 10 Paket 204,783,300.00 4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Semua Wilayah Pemda 15 Paket 335,358,600.00 APBD Kab. Bandung 15 Paket 792,215,500.00 4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan Semua Wilayah Pemda 180 Dokumen 300,000,000.00 APBD Kab. Bandung 180 Dokumen 300,000,000.00 4.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan Semua Wilayah Pemda 1 Paket - APBD Kab. Bandung 1 Paket 25,400,000.00 4.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Semua Wilayah Pemda 12 Laporan 965,365,956.00 APBD Kab. Bandung 12 Laporan 985,300,000.00 4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Semua Wilayah Pemda 5 Dokumen 147,626,410.00 APBD Kab. Bandung 5 Dokumen 532,813,000.00 43 Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2025 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah 80 2,335,972,200.00 APBD Kab. Bandung 80 50,000,000.00 4.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan Semua Wilayah Pemda 1 Unit 800,000,000.00 APBD Kab. Bandung - 4.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Jenis Mebeleur yang Dibeli Semua Wilayah Pemda 2 Unit 1,535,972,200.00 APBD Kab. Bandung 2 Unit 50,000,000.00 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran 100% 4,494,921,800.00 APBD Kab. Bandung 100% 2,309,935,050.00 4.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Semua Wilayah Pemda 12 Laporan 20,000,000.00 APBD Kab. Bandung 2500 Laporan 20,000,000.00 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Semua Wilayah Pemda 12 Laporan 486,905,050.00 APBD Kab. Bandung 12 Laporan 486,905,050.00 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Semua Wilayah Pemda 12 Laporan 3,988,016,750.00 APBD Kab. Bandung 12 Laporan 1,803,030,000.00 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik 80% 2,857,067,000.00 APBD Kab. Bandung 80% 1,303,372,000.00 4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Semua Wilayah Pemda 5 Unit - APBD Kab. Bandung 5 Unit 464,850,000.00 4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Semua Wilayah Pemda 20 Unit 283,930,000.00 APBD Kab. Bandung 20 Unit 456,622,000.00 4.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Semua Wilayah Pemda 50 Unit 60,000,000.00 APBD Kab. Bandung 50 Unit 15,000,000.00 4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Semua Wilayah Pemda 64 Unit 214,327,000.00 APBD Kab. Bandung 64 Unit 246,400,000.00 4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Semua Wilayah Pemda 3 Unit 2,298,810,000.00 APBD Kab. Bandung 3 Unit 50,000,000.00 4.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Semua Wilayah Pemda 6 Unit - APBD Kab. Bandung 6 Unit 70,500,000.00 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Persentase Anggota DPRD yang mendapatkan pelayanan tepat waktu 100% 65,654,763,300.00 APBD Kab. Bandung 100% 65,659,280,000.00 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD Semua Wilayah Pemda 660 Orang/Bulan 64,774,408,300.00 APBD Kab. Bandung 660 Orang/Bulan 64,775,505,000.00 4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan Semua Wilayah Pemda 275 Paket 746,330,000.00 APBD Kab. Bandung 275 Paket 748,050,000.00 4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD Semua Wilayah Pemda 55 Orang 134,025,000.00 APBD Kab. Bandung 55 Orang 135,725,000.00 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD Persentase fasilitasi kegiatan Administrasi tugas DPRD Semua Wilayah Pemda 100% 1,176,483,000.00 APBD Kab. Bandung 100% 1,339,799,000.00 4.02.01.2.16.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Semua Wilayah Pemda 1 Dokumen - APBD Kab. Bandung 1 Dokumen 10,000,000.00 4.02.01.2.16.0002 Fasilitasi Fraksi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD Semua Wilayah Pemda 12 Laporan 405,600,000.00 APBD Kab. Bandung 12 Laporan 557,700,000.00 44 Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2025 4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Semua Wilayah Pemda 20 Laporan 770,883,000.00 APBD Kab. Bandung 20 Laporan 772,099,000.00 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD -Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Tepat Waktu -Persentase Aspirasi Masyarakat yang 100% 100% 26,560,732,478.00 APBD Kab. Bandung 100% 100% 41,550,292,866.00 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Persentase Penataan Peraturan Perundang-undangan yang di tetapkan 100% 3,756,267,000.00 APBD Kab. Bandung 100% 10,246,740,020.00 4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Semua Wilayah Pemda 8 Dokumen 546,601,000.00 APBD Kab. Bandung 8 Dokumen 5,588,680,000.00 4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Semua Wilayah Pemda 8 Dokumen 2,651,239,800.00 APBD Kab. Bandung 8 Dokumen 4,138,417,800.00 4.02.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Kajian Perundang- Undangan Semua Wilayah Pemda 1 Dokumen 179,356,000.00 APBD Kab. Bandung 1 Dokumen 104,606,000.00 4.02.02.2.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Semua Wilayah Pemda 2 Dokumen 379,070,200.00 APBD Kab. Bandung 2 Dokumen 192,250,200.00 4.02.02.2.01.0006 Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Semua Wilayah Pemda 280 Orang - 280 Orang 222,786,020.00 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran Persentase Pemenuhan Pembahasan Kebijakan Anggaran 100% 3,936,835,088.00 APBD Kab. Bandung 100% 5,158,312,796.00 4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS Semua Wilayah Pemda 2 Dokumen 1,085,147,000.00 APBD Kab. Bandung 2 Dokumen 626,741,600.00 4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Semua Wilayah Pemda 2 Dokumen 575,023,000.00 APBD Kab. Bandung 2 Dokumen 413,459,000.00 4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Semua Wilayah Pemda 1 Dokumen 907,721,000.00 APBD Kab. Bandung 1 Dokumen 1,738,260,396.00 4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan Semua Wilayah Pemda 1 Dokumen 590,560,888.00 APBD Kab. Bandung 1 Dokumen 1,278,703,800.00 4.02.02.2.02.0005 Pembahasan Laporan Semester Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester Semua Wilayah Pemda 1 Dokumen 253,254,000.00 APBD Kab. Bandung 1 Dokumen 217,586,000.00 4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Semua Wilayah Pemda 1 Dokumen 525,129,200.00 APBD Kab. Bandung 1 Dokumen 883,562,000.00 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Persentase Perangkat Daerah yang Diawasi Penyelenggaraan Pemerintahannya 100% 3,465,500,302.00 APBD Kab. Bandung 100% 7,718,210,612.00 4.02.02.2.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum Semua Wilayah Pemda 13 Laporan 671,200,574.00 APBD Kab. Bandung 13 Laporan 1,645,907,603.00 45 Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2025 4.02.02.2.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Semua Wilayah Pemda 13 Laporan 688,974,776.00 APBD Kab. Bandung 13 Laporan 1,651,887,603.00 4.02.02.2.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Semua Wilayah Pemda 13 Laporan 704,182,476.00 APBD Kab. Bandung 13 Laporan 1,651,887,603.00 4.02.02.2.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Semua Wilayah Pemda 13 Laporan 753,180,976.00 APBD Kab. Bandung 13 Laporan 1,651,887,603.00 4.02.02.2.03.0006 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Semua Wilayah Pemda 2 Dokumen 153,363,300.00 APBD Kab. Bandung 2 Dokumen 168,477,100.00 4.02.02.2.03.0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran Semua Wilayah Pemda 2 Dokumen 102,024,000.00 APBD Kab. Bandung 2 Dokumen 184,348,100.00 4.02.02.2.03.0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Semua Wilayah Pemda 1 Dokumen 392,574,200.00 APBD Kab. Bandung 1 Dokumen 763,815,000.00 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD Persentase Anggota DPRD yang Meningkat Kapasitasnya 100% 4,428,251,235.00 APBD Kab. Bandung 100% 6,142,115,788.00 4.02.02.2.04.0001 Orientasi DPRD Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD Semua Wilayah Pemda 5 Dokumen 20,617,000.00 APBD Kab. Bandung 5 Dokumen 35,000,000.00 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD Semua Wilayah Pemda 8 Dokumen 2,151,435,100.00 APBD Kab. Bandung 8 Dokumen 3,406,399,788.00 4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli Semua Wilayah Pemda 8 Orang - APBD Kab. Bandung 8 Orang 108,080,000.00 4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Jumlah Tenaga Ahli Fraksi Semua Wilayah Pemda 96 Orang 584,320,000.00 APBD Kab. Bandung 96 Orang 637,440,000.00 4.02.02.2.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Semua Wilayah Pemda 17 Dokumen 85,125,000.00 APBD Kab. Bandung 17 Dokumen 157,536,000.00 4.02.02.2.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD Semua Wilayah Pemda 1 Dokumen - APBD Kab. Bandung 1 Dokumen 15,000,000.00 4.02.02.2.04.0003 Publikasi dan Dokumentasi DPRD Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD Semua Wilayah Pemda 80 Dokumen 1,586,754,135.00 APBD Kab. Bandung 80 Dokumen 1,782,660,000.00 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Persentase Aspirasi Masyarakat yang Terhimpun dan Ditindaklanjuti 100% 9,394,117,500.00 APBD Kab. Bandung 100% 9,852,657,500.00 4.02.02.2.05.0001 Kunjungan Kerja Dalam Daerah Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD Semua Wilayah Pemda 9 Laporan 104,245,000.00 APBD Kab. Bandung 9 Laporan 150,000,000.00 4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun Semua Wilayah Pemda 55 Dokumen 21,505,000.00 APBD Kab. Bandung 55 Dokumen 206,100,000.00 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses JumlahDokumen Hasil Pelaksanaan Reses Semua Wilayah Pemda 55 Dokumen 9,268,367,500.00 APBD Kab. Bandung 55 Dokumen 9,346,557,500.00 4.02.02.2.05.0004 Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Semua Wilayah Pemda 100 Orang - APBD Kab. Bandung 100 Orang 150,000,000.00 4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Persentase Anggota DPRD yang Diawasi 100% 264,298,600.00 APBD Kab. Bandung 100% 297,842,650.00 4.02.02.2.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD Semua Wilayah Pemda 7 Laporan 264,298,600.00 APBD Kab. Bandung 7 Laporan 297,842,650.00 46 Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2025 4.02.02.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah Persentase Bahan Komunikasi dan Publikasi yang tersusun 100% 33,267,044.00 APBD Kab. Bandung 100% 256,270,000.00 4.02.02.2.07.0002 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun Semua Wilayah Pemda 48 Dokumen 33,267,044.00 APBD Kab. Bandung 48 Dokumen 256,270,000.00 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD Persentase Tugas Pimpinan DPRD yang Difasilitasi 100% 1,282,195,709.00 APBD Kab. Bandung 100% 1,878,143,500.00 4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Semua Wilayah Pemda 13 Dokumen 584,388,432.00 APBD Kab. Bandung 13 Dokumen 690,912,000.00 4.02.02.2.08.0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Semua Wilayah Pemda 1 Laporan 15,000,000.00 APBD Kab. Bandung 1 Laporan 15,000,000.00 4.02.02.2.08.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Semua Wilayah Pemda 3 Dokumen 298,807,277.00 APBD Kab. Bandung 3 Dokumen 372,926,500.00 4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Semua Wilayah Pemda 7 Dokumen 384,000,000.00 APBD Kab. Bandung 7 Dokumen 799,305,000.00 119,934,616,451.00 130,513,197,416.00JUMLAH 47 Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2025 Renja Perubahan merupakan acuan setiap Perangkat Daerah dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Renja Perubahan program dan kegiatan serta pagu indikatif Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut : 48 Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2025 Kode Rekening Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEM ERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 93,373,883,973.00 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 100% 158,850,227.00 4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah 2 Dokumen 4,995,400.00 4.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 29,176,759.00 4.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen 1 Dokumen 33,192,500.00 4.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 10,740,000.00 4.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen 17,900,000.00 4.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1 Laporan 60,601,568.00 4.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Laporan 2,244,000.00 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 100% 11,247,945,980.00 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 540 Orang/Bulan 11,086,075,185.00 4.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 12 Dokumen 18,085,300.00 4.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2 Laporan 88,347,995.00 4.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD 12 Laporan 55,437,500.00 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu 100% 1,269,708,100.00 4.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 0 Paket - 4.02.01.2.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 55 Orang 181,775,200.00 4.02.01.2.05.0011 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 35 Orang 1,087,932,900.00 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 100% 4,178,172,366.00 4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 16 Paket 30,000,000.00 4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 69 Paket 1,582,393,600.00 Tabel 4.1 Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Tahun 2025 49 Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2025 4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 18 Paket 672,320,000.00 4.02.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 10 Paket 145,107,800.00 4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 15 Paket 335,358,600.00 4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 180 Dokumen 300,000,000.00 4.02.01.2.06.0007 Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 1 Paket - 4.02.01.2.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan 965,365,956.00 4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 5 Dokumen 147,626,410.00 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang M ilik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Ketersediaan Barang M ilik Daerah 100% 2,335,972,200.00 4.02.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 1 Unit 800,000,000.00 4.02.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit 1,535,972,200.00 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran 100% 4,494,921,800.00 4.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2500 Laporan 20,000,000.00 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Laporan 486,905,050.00 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Laporan 3,988,016,750.00 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang M ilik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase Barang M ilik Daerah dalam Kondisi Baik 100% 2,857,067,000.00 4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 5 Unit - 4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 20 Unit 283,930,000.00 4.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 50 Unit 60,000,000.00 4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 64 Unit 214,327,000.00 4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 3 Unit 2,298,810,000.00 4.02.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 6 Unit - 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Persentase Anggota DPRD yang mendapatkan pelayanan tepat waktu 100% 65,654,763,300.00 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD 55 Orang/Bulan 64,774,408,300.00 4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan 275 Paket 746,330,000.00 4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD 55 Orang 134,025,000.00 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD Persentase fasilitasi kegiatan Administrasi tugas DPRD 100% 1,176,483,000.00 4.02.01.2.16.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD 1 Dokumen - 4.02.01.2.16.0002 Fasilitasi Fraksi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD 12 Laporan 405,600,000.00 4.02.01.2.16.0003 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD 20 Laporan 770,883,000.00 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD -Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Tepat W aktu -Persentase Aspirasi M asyarakat yang Ditindaklanjuti 100% 100% 26,560,732,478.00 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD Persentase Penataan Peraturan Perundang-undangan yang di tetapkan 100% 3,756,267,000.00 50 Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2025 4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah 8 Dokumen 546,601,000.00 4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 8 Dokumen 2,651,239,800.00 4.02.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan 1 Dokumen 179,356,000.00 4.02.02.2.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi 2 Dokumen 379,070,200.00 4.02.02.2.01.0006 Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah 280 Orang - 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran Persentase Pemenuhan Pembahasan Kebijakan Anggaran 100% 3,936,835,088.00 4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS 2 Dokumen 1,085,147,000.00 4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 2 Dokumen 575,023,000.00 4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD 1 Dokumen 907,721,000.00 4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan 1 Dokumen 590,560,888.00 4.02.02.2.02.0005 Pembahasan Laporan Semester Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester 1 Dokumen 253,254,000.00 4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD 1 Dokumen 525,129,200.00 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Persentase Perangkat Daerah yang Diawasi Penyelenggaraan Pemerintahannya 100% 3,465,500,302.00 4.02.02.2.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum 13 Laporan 671,200,574.00 4.02.02.2.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur 13 Laporan 688,974,776.00 4.02.02.2.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat 13 Laporan 704,182,476.00 4.02.02.2.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian 13 Laporan 753,180,976.00 4.02.02.2.03.0006 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 2 Dokumen 153,363,300.00 4.02.02.2.03.0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran 2 Dokumen 102,024,000.00 4.02.02.2.03.0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 1 Dokumen 392,574,200.00 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD Persentase Anggota DPRD yang M eningkat Kapasitasnya 100% 4,428,251,235.00 4.02.02.2.04.0001 Orientasi DPRD Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD 5 Dokumen 20,617,000.00 4.02.02.2.04.0002 Bimbingan Teknis DPRD Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD 8 Dokumen 2,151,435,100.00 4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli 0 Orang - 4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Jumlah Tenaga Ahli Fraksi 96 Orang 584,320,000.00 4.02.02.2.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 17 Dokumen 85,125,000.00 4.02.02.2.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD 0 Dokumen - 4.02.02.2.04.0003 Publikasi dan Dokumentasi DPRD Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD 80 Dokumen 1,586,754,135.00 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi M asyarakat Persentase Aspirasi M asyarakat yang Terhimpun dan Ditindaklanjuti 100% 9,394,117,500.00 4.02.02.2.05.0001 Kunjungan Kerja Dalam Daerah Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD 9 Laporan 104,245,000.00 4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun 55 Dokumen 21,505,000.00 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses JumlahDokumen Hasil Pelaksanaan Reses 55 Dokumen 9,268,367,500.00 4.02.02.2.05.0004 Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah 0 Orang - 51 Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2025 4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD Persentase Anggota DPRD yang Diawasi 100% 264,298,600.00 4.02.02.2.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD 7 Laporan 264,298,600.00 4.02.02.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah Persentase Bahan Komunikasi dan Publikasi yang tersusun 100% 33,267,044.00 4.02.02.2.07.0002 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun 48 Dokumen 33,267,044.00 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD Persentase Tugas Pimpinan DPRD yang Difasilitasi 100% 1,282,195,709.00 4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 13 Dokumen 584,388,432.00 4.02.02.2.08.0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun 1 Laporan 15,000,000.00 4.02.02.2.08.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah 3 Dokumen 298,807,277.00 4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 7 Dokumen 384,000,000.00 119,934,616,451.00JUM LAH 52 Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2025 Renja Perubahan sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan melalui perencanaan kegiatan yang berkualitas. Renja Perubahan ini diharapkan mampu menjadi acuan dan pedoman Penyelenggaraan Program dan Kegiatan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung pada tahun 2025 dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja organisasi. Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2025 bertujuan untuk meningkatkan dan mencapai perencanaan kegiatan berkualitas. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran kinerja, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1.Renja Perubahan Sekretariat DPRD tahun 2025, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar Bagian mengingat pewaktuan serta pencapaian indikator kinerja.
2.Renja Perubahan Sekretariat DPRD tahun 2025, menjadi dasar bagi penyusunan RKAP/DPPA Sekretariat DPRD serta pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya. Renja Perubahan tahun 2025 merupakan dasar asumsi pencapaian indikator kinerja pada tahun anggaran 2025, dalam mewujudkan konsistensi perencanaan dan penganggaran. 53 Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2025 Akhir kata, semoga Renja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung ini dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur di lingkungan. SEKRETARIS DPRD ttd UWAIS QORNI BUPATI BANDUNG ttd MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…