DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Nomor 99 Tahun 2025

Nomor: 99
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; perubahan renja pd; kaidah pelaksanaan dan pelaporan renja pd; penetapan perubahan renja pd; pengendalian dan evaluasi; ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9)
17.Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 99 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 99);
18.Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Berdasarkan Nomor 25 tahun 2004 pasal 7 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) PD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra PD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bandung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.
12.Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.
13.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.
14.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program PD.
15.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
16.Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
17.Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2024 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPBD Tahun Lalu Rencana Kerja BPBD Kabupaten Bandung adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis BPBD Kabupaten Bandung. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) BPBD Kabupaten Bandung ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Bandung selama tahun 2023 dan perkiraan target tahun 2025. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

Pasal 2

Perubahan Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang memuat penjabaran dari Perubahan RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat :

a.Latar belakang dan Dasar Hukum;
b.Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
c.Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
d.Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
e.Penutup; dan
f.Lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1)Perubahan Renja PD dilaksanakan untuk melakukan penyesuaian berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025.
(2)Perubahan Renja PD Tahun 2025 dilaksanakan untuk :
1. a.Penyesuaian target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran program/kegiatan/sub kegiatan;
2. b.Laporan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra PD tahun berkenaan; dan
3. c.Menjaga konsistensi target capaian indikator kinerja Perangkat Daerah, dengan melakukan penyesuaian nomenklatur sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 5

(1)Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dijadikan salah satu dasar penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran (RKA) PD.
(2)Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi dasar penyusunan laporan evaluasi hasil Renstra PD.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025.

Pasal 6

Kaidah Perubahan Renja PD meliputi;

(1)Semua ketetapan perubahan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
(2)Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan perubahan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD.
(3)Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana ayat (2), dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD.
(4)Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaporkan pada saat penyampaian laporan evaluasi hasil Renja PD triwulan IV tahun berkenaan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD Indikasi rencana program dan kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi Pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan PD dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah, maka BPBD perlu melakukan kebijakan operasional dalam bentuk program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif, yang selanjutnya dijadikan sebagai acuan PD BPBD dalam penyusunan rencana kerja Prioritas pembangunan PD BPBD Kabupaten Bandung diarahkan pada beberapa hal yang dianggap merupakan isu strategis daerah khususnya dibidang penaggulangan bencana sehingga perlu mendapatkan perhatian dalam pengananganan segera.

Pasal 7

Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada :

a.Surat Edaran Bupati Bandung tentang Penyusunan Perubahan Renja PD.
b.penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025; dan
c.hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Triwulan I tahun berjalan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENUTUP Rencana Kerja Perubahan BPBD Kabupaten Bandung merupakan dokumen perencanaan yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan dalam aspek penyelenggaraan penanggulangan bencana guna mewujudkan pembangunan yang lebih baik dan tepat guna. Dengan pemetaan ke Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi Klasifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Dengan adanya Rencana Kerja Perubahan maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi diharapkan akan terkoordinasi, terintegrasi, dan sinergis serta berkelanjutan dengan skema OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Bandung maupun OPD yang membidangi urusan lain.

Pasal 9

(1)Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD sesuai ketentuan perundang-undangan.
(2)Kepala PD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan capaian kinerja yang menjadi target PD dan kebijakan perubahan Renja PD.
(3)Kepala PD melaporkan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD periode pelaporan triwulan IV yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah untuk diverifikasi paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya.
(4)Ketentuan mengenai tata cara pelaporan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD mempedomani ketentuan peraturan perundang- undangan. salinan sesuai dengan aslinya

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung. Ditetapkan di Soreang pada tanggal 25 Juni 2025 BUPATI BANDUNG, ttd MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA Diundangkan di Soreang pada tanggal 25 Juni 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG, ttd CAKRA AMIYANA BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 99 SURAT PERINTAH KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR : 800.1.11.1/655/Sekre LAMPIRAN : 1 (SATU) TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANDUNG, Menimbang : a. bahwa Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA) adalah merupakan hasil proses perencanaan berupa daftar ketetapan tentang langkah tindakan pada masa depan menyangkut kegiatan apa, siapa pelaksananya, di mana, kapan jadwalnya dan berapa sumberdaya yang akan digunakan serta berbagai keterangan mengenai tolak ukurnya dalam rangka mencapai hasil yang dalam penyusunannya memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi khususnya kebencanaan ;

b.bahwa agar dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA) tersebut dapat menggambarkan secara akuntabel rencana kerja suatu instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang- undangan, maka perlu dibentuk Tim Penyusunan RENJA Perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu menunjuk dan mengangkat Tim Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025, yang terdiri dari ketua tim, sekretaris dan anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana BPBD. Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945; pasal 18 ayat(6);
1. 2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat(Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang -Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Jln. Raya Soreang KM. 17 Telp./Fax (022) 85872591 Soreang 40911 Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, E-mail : bpbdkabbandung@gmail.com http://bpbd-kabbandung.blogspot.com Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. 3.Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. 4.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. 5.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
5. 6.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemeritah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. 7.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
7. 8.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. 9.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. 10.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. 11.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. 12.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. 13.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
13. 14.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. 15.Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Daerah;
15. 16.Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;
16. 17.Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
17. 18.Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
18. 19.Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi Klasifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah;
19. 20.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
20. 21.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
21. 22.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung;
22. 23.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Urusan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung;
23. 24.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2010 Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung;
24. 25.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung;
25. 26.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelengaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung;
26. 27.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036;
27. 28.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
28. 29.Peraturan Bupati Bandung Nomor 35 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung;
29. 30.Keputusan Bupati Bandung Nomor 050/Kep.107- Bappelitbangda/2023 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024. MEMUTUSKAN : KESATU : Mengangkat Pejabat / Pegawai yang nama-namanya sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini; KEDUA : Para Pejabat / Pegawai yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam lajur 2 adalah Tim Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung; KETIGA : Tim Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung bertugas menghimpun bahan-bahan dan menyusun Rencana Kerja Perubahan (RENJA) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung; KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Tembusan Yth :
30. 1.Bapak Sekretaris Daerah selaku Kepala BPBD Kabupaten Bandung;
31. 2.Yang bersangkutan;
32. 3.Arsip. ditetapkan di Soreang Pada tanggal, 23 Mei 2025 Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Drs. UKA SUSKA PUJI UTAMA, M.Si. Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19670914 199501 1 001 LAMPIRAN 1 : Nomor : 800.1.11.1/655/Sekre Tanggal : 23 Mei 2025 Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Susunan Tim Penyusun Rencana Kerja Perubahan Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 No Daftar Telampir 1 Drs. H. UKA SUSKA PUJI UTAMA M.Si 196709141995011001 Pembina Utama Muda - IV/c Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pembina 2 HENDRA HIDAYAT S.Sos, M.Si 197008251992031007 Pembina - IV/a Sekretaris Bpbd Sekretariat Bpbd Anggota 3 DADAN SH 197205041998031008 Penata Tingkat I - III/d Perencana Ahli Muda Sekretariat Bpbd Anggota 4 BENY SONJAYA SE 197104292008011004 Pembina - IV/a Kepala Bidang Kedaruratan Dan Logistik Anggota 5 DIKI SUDRAJAT S.T., M.Si. 197407122008011005 Penata Tingkat I - III/d Kepala Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Anggota 6 Hj. DEWI HARTATI S.E., M.Si. 198207152010012010 Penata Tingkat I - III/d Kepala Sub Bagian Subbagian Umum Dan Kepegawaian Anggota 7 DEWI SRI PURWANTI ST 198305072009012006 Penata Tingkat I - III/d Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Anggota 8 ASEP MAHMUD A.Md 197309011994031005 Penata - III/c Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda Bidang Kedaruratan Dan Logistik Anggota 9 ENDOY SUBANA S.E. 196707092007011006 Penata Muda Tingkat I - III/b Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat Bpbd Anggota 10 BEBEY BAIDILLAH YUSUF A.Md 198003232014121002 198003232014121002 Penata Muda - III/a Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat Bpbd Anggota 11 ISANG ELLY BUDHI RAHAYU S.M. 197203292007011006 Penata Muda - III/a Pengolah Data Dan Informasi Subbagian Umum Dan Kepegawaian Anggota 12 SUMIATI S.E. 199005282019032004 Penata Muda Tingkat I - III/b Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat Bpbd Anggota 13 TAUFIK ABDURRAHMAN A.Md. 199403302024211002 - VII Arsiparis Terampil Sekretariat Bpbd Anggota 14 CECILLE MEITA SUSANTI S.Ak 200105172025052001 Penata Muda - III/a Perencana Ahli Pertama Sekretariat Bpbd Anggota 15 CANDRA PURNAMA A.Md 199101142025211002 - VII Pengelola Layanan Operasional Subbagian Umum Dan Kepegawaian Anggota 16 JAJANG GUNAWAN S.Sos 197810052008011005 Penata Muda Tingkat I - III/b Penata Layanan Operasional Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Anggota 17 HERIYADI S.H. 197607082008011001 Penata Muda - III/a Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat Bpbd Anggota 18 EVI METI SULISTIOWATI S.Sos 198605132019032003 Penata Muda Tingkat I - III/b Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Anggota 19 ABDUROCHMAN S.Sos. 198910062020121001 Penata Muda Tingkat I - III/b Penata Layanan Operasional Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Anggota 20 KHADAPY NURHUDA S.Sos. 199401272022031009 Penata Muda - III/a Penata Layanan Operasional Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Anggota 21 FELIX PRAMUDITA TEJA S.Psi 198906162023211011 - IX Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Anggota 22 ARIE SUSILANDARI SKM 198309162024212003 - IX Analis Kebencanaan Ahli Pertama Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Anggota 23 RIDWAN MAULANA S.T. 199309032024211003 - XI Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Anggota 24 WAHYU SATIA S.Sos 197709072007011003 Penata - III/c Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Kedaruratan Dan Logistik Anggota 25 SATRIO BUDI PRATAMA S.T. 199402222020121002 Penata Muda Tingkat I - III/b Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Kedaruratan Dan Logistik Anggota 26 UWOH HIKMAT 197004072009011002 Pengatur Tingkat I - II/d Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat Bpbd Anggota 27 RITA SAHARA S.Sos 197210052024212003 - IX Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama Bidang Kedaruratan Dan Logistik Anggota 28 SUPARTINI S.Sos 197008022024212001 - IX Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama Bidang Kedaruratan Dan Logistik Anggota 29 MUKSIN ALATAS S.KM 197610042025211012 - IX Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama Bidang Kedaruratan Dan Logistik Anggota 30 DANI RAMDHANI 198505242025211003 - V Operator Layanan Operasional Bidang Kedaruratan Dan Logistik Anggota 31 ASEP SUDRAJAT 196902052000031001 Penata Muda Tingkat I - III/b Pengolah Data Dan Informasi Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Anggota 32 TATANG SURYANA S.Sos. 197009022007011011 Penata Muda Tingkat I - III/b Analis Kebencanaan Ahli Pertama Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Anggota 33 SHINTYA RIZKAYANI S.Psi 199601042022032014 Penata Muda - III/a Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Anggota 34 DADANG GUNAWAN 198010102009011011 Pengatur Tingkat I - II/d Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat Bpbd Anggota 35 BEBET ZAELANI SOLIHIN S.T. 198207092024211002 - IX Analis Kebencanaan Ahli Pertama Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Anggota 36 HUDA IMAN AZHARI ST. 199303102024211004 - IX Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Anggota 37 SANDI SUTISNA 19790730 201001 1 005 Pengatur Tingkat I - II/d Pengolah Data dan Informasi Subbagian Umum dan Kepegawaian 38 GILANG FAJAR RAMADHAN S.KOM NON ASN Operator 39 Dadan Ramdani NON ASN Operator ditetapkan di Soreang Pada tanggal, 23 Mei 2025 Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Drs. UKA SUSKA PUJI UTAMA, M.Si. Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19670914 199501 1 001 i KATA PENGANTAR Kabupaten Bandung yang memiliki kondisi geografis berupa dataran tinggi berbentuk cekungan dikombinasikan dengan banyaknya alih fungsi lahan yang terjadi dapat menyebabkan tingginya sedimentasi dan bencana banjir. Kabupaten Bandung juga berisiko mengalami bencana lainnya antara lain gempa bumi, gerakan tanah, longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan dan wabah penyakit lain seiring terjadinya bencana. Penanganan penanggulangan bencana terdapat pada beberapa tahapan diantaranya pencegahan dan kesiapsiagaan, penanggulangan kedaruratan pada saat kejadian dan penanganan penanggulangan pada paska bencana, hal ini sudah menjadi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD. Tugas pokok dan fungsi tersebut selain dari aspek teknis operasional penyelenggaraan penanggulangan bencana tentunya tidak terlepas dari aspek perencanaan. BPBD untuk melaksanakan penyusunan Dokumen perencanan yang mengacu kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintahan Daerah dengan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi Klasifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3604 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Kodefikasi Klasifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah. Proses penyusunan Renja OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan OPD, tahap penyusunan renja OPD, dan tahap penetapan renja OPD. Penyusunan Renja OPD merupakan ii tahapan yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja PD yang definitif. Untuk mewujudkan good governance, sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dan sebagai bentuk upaya peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat, BPBD Kabupaten Bandung Tahun 2026 bermaksud meningkatkan kinerjanya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 dengan dukungan sumber pembiayaan/anggaran terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk melaksanakan urusan wajib yang berkenaan dengan pelayanan dasar terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terdiri dari :
33. 1.Pelayanan informasi rawan bencana;
34. 2.Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
35. 3.Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Rencana Kerja ini merupakan dokumen resmi yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025. Melalui Rencana Kerja ini, diharapkan BPBD dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat diselenggarakan secara optimal serta dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah, masyarakat maupun swasta yang membutuhkannya. Soreang, 23 Juni 2025 Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Drs. H. UKA SUSKA PUJI UTAMA, M.Si. Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19670914 199501 1 001 iii DAFTAR ISI KATA PENGANTAR………………………………………………………...…….. DAFTAR ISI…………………………………………………………………...……. DAFTAR GAMBAR……………………………………………………………….. DAFTAR TABEL…………………………………………………………………... 1.1 Latar Belakang………………………………………………….......................... 1.2 Landasan Hukum…………………………………………………………..…… 1.3 Maksud dan Tujuan………………………………………………………..……. 1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Awal…..………………………..……. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Renja PD……………………………………….... 2.3 Isu-Isu Penting penyelenggaraan tugas dan Fungsi…………………………... 2.4 Review terhadap RKPD………………………………………………………. 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat…………………...….. 2.6 Capaian SPM Tahun 2024……………………………………………………. 2.7 Penyajian Hasil Evaluasi Capaian Sustainable Development Goals (SDGs)/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) BPBD Tahun 2024…………….. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPBD ............……………...................................... 4.2. Target Kinerja Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs)............. LAMPIRAN Halaman i iii iv v 1 1 3 4 4 7 7 35 37 42 62 62 65 72 72 72 83 102 103 106 iv DAFTAR GAMBAR 10 Tabel 2.1.3 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021-2026 Kabupaten Bandung…............................................................... 11 Tabel 2.2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Bandung…............................................................... 36 Tabel 2.3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BPBD………………………………………………… 38 Tabel 2.4.1 Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2024 Kabupaten Bandung…............................................................... 44 Tabel 2.6.1 Laporan Evaluasi Kinerja Penerapan SPM Tahun 2025…..................................................................... 62 Tabel 2.7.1 Capaian dan Target SDG's TPB : Tanpa Kemiskinan (Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun) Tahun 2024…..................................... 67 Tabel 2.7.2 Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SDG's : Tanpa Kemiskinan (Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun)…........................ 68 Tabel 2.7.3 Capaian dan Target SDG’s TPB 11 : Kota Dan Komunitas Berkelanjutan ("Menjadikan Kota Dan Permukiman Inklusif. Aman. Tangguh dan Berkelanjutan) Tahun 2025….. 69 Tabel 2.7.4 Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SDG’s TPB 11 : Kota Dan Komunitas Berkelanjutan ("Menjadikan Kota Dan Permukiman Inklusif. Aman. Tangguh dan Berkelanjutan)…...................... 70 Tabel 3.1 Tabel, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan BPBD….................................................................... 75 Tabel 4.1 Rumusan Rencana Kerja Prubahan dan Pendanaan BPBD Tahun 2025 Kabupaten Bandung…............................................................... . 88 Tabel 4.1.1 Target Kinerja Pelaksanaan SPM Tahun 2025- 2030…..................................................................... 102 Tabel 4.2.1 Indikator SDGs Pada BPBD Kab. Bandung…............................................................... 104 Tabel 4.2.2 Target SDG's TPB 1 : Tanpa Kemiskinan (Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun) Tahun 2024…..................................................................... 106 Tabel 4.2.3 Target TPB : Kota dan Komunikasi Berkelanjutan (Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif Aman. vi Tangguh dan Berkelanjutan) Tahun 2025- 2030…………………………………………………………. 107 1 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung tahun 2025 telah di tetapkan melalui Peraturan Bupati Bandung Nomor Tahun 2025, berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan untuk memberikan cerminan komitmen dalam membangun daerah yang penyusunannya memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk sinkronisasi Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya menjadi pedoman untuk penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perubahan merupakan salah satu jalan untuk mengukur kinerja instansi pemerintah untuk melakukan integrasi dan optimalisasi SDM serta sumber daya lain agar dapat menanggapi ketentuan perkembangan lingkungan strategis lokal, nasional, dan global. Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung tahun 2025 merupakan dokumen rencana pembangunan 1 (satu) tahun guna menerjamahkan RKPD yang akan menjadi tolak ukur dasar perencanaan, implementasi, dan pemantauan perkembangan pembangunan yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan kepada masyarakat yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini juga merupakan visi misi dan program 2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Penyusunan Dokumen Renja Perubahan BPBD melakukan pemetaan dari Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi Klasifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.151.3604/2024 Tahun 2024 Tentang Pemutakhiran Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Berdasarkan penelaahan terhadap dokumen rencana pembangunan terkait serta hasil identifkasi terhadap permasalahan dan isu strategis di Kabupaten Bandung, maka dibutuhkan perumusan visi pemerintah Kabupaten Bandung sebagai pedoman arah kebijakan lima tahun mendatang. Visi ini dibuat untuk menentukan fokus dan arah gerak BPBD Pemerintah Kabupaten Bandung dalam bekerja menuntaskan isu - isu yang ada dan meminimalisasi potensi permasalahan di masa mendatang. Visi Pemerintah Kabupaten Bandung adalah : “Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bedas, Maju, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas”. Untuk mewujudkan visi tersebut, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan kewenangan, tugas pokok, dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung adalah melaksanakan misi ke-4 (Keempat) yaitu “4. Meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan”. Untuk mendukung misi tersebut diperlukan penyelarasan aspek komponen kebencanaan yang mengarah pada pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di Daerah. Hal ini didasari oleh kondisi Kabupaten Bandung yang memiliki beberapa potensi bencana. Dengan melihat riwayat kebencanaan terdapat beberapa bencana yang cenderung tidak dapat dihindarkan dan dapat mengganggu stabilitas pembangunan secara langsung. Mitigasi bencana tidak dapat menghilangkan terjadinya bencana secara menyeluruh. Sehingga dibutuhkan upaya penanganan aspek kebencanaan yang diarahkan upaya adaptasi pada rekayasa infrastruktur dan fasilitas publik agar memiliki prioritas terhadap antisipasi bencana. Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung tahun 2025, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan dengan 3 memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi yang dilaksanakan di daerah. 1.2 Landasan Hukum Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 adalah:
36. 1.Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
37. 2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
38. 3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
39. 4.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
40. 5.Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;
41. 6.Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi Klasifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah;
42. 7.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3604 Tahun 2024 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
43. 8.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung;
44. 9.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036;
45. 10.Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
46. 11.Peraturan Bupati Bandung Nomor 38 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung.
47. 12.Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas 4
48. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah
49. 14.Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2024 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung 1.3 Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud Maksud penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perubahan BPBD Kabupaten Bandung Tahun 2025 adalah untuk memenuhi kebutuhan akan adanya dokumen perencanaan tahunan yang menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bagi BPBD Kabupaten Bandung pada tahun 2025 serta terciptanya sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pelayanan penanganan penanggulangan kebencanaan di wilayah Kabupaten Bandung. 1.3.2 Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bancana Daerah Tahun 2025 adalah:
50. 1.Sebagai pedoman dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2025;
51. 2.Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan dari penjabaran Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2025;
52. 3.Memudahkan seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) BPBD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya;
53. 4.Sebagai pedoman / arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional Tahun 2025. 1.4 Sistematika Penulisan KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 5 Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota. 1.2 Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD. 1.3 Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD. 1.4 Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Rancangan Renja PD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, serta ketentuan peraturan perundang- undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. 2.3 Isu-Isu Penting penyelenggaraan tugas dan Fungsi, berisikan uraian mengenai: Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam 6 menyelenggarakan tugas dan fungsi PD, Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. 2.4 Review terhadap Rancangan RKPD BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD. 3.3 Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai: faktor- faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya. A. Penetapan Indikator Kinerja Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dokumen dan indikator lain ya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. B. Capaian Analisis Kinerja Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung tahun 2024 dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. 8 Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung beserta target dan capaian realisasinya. Hasil sebagaimana tersebut diatas, dapat kami sampaikan dan jelaskan berdasarkan indikator kegiatan yang terdapat pada Tabel berikut ini : Tabel 2.1.1 Capaian Kinerja Tahun 2024 NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN /SASARAN Target Realisasi Capaian (Persentase) 1 Meningkatnya kapasitas daerah dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana Meningkatnya kapasitas daerah dalam penangulangan bencana
54. 1.Indeks Kapasitas Daerah (IKD) 0,56 0,68 121.42
55. 2.Persentase peningkatan pelayanan kepada warga masyarakat yang terkena dampak bencana 100 100 100 Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Keterntraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat 1 Nilai SAKIP 2 Nilai IKM 74 80,30 108,51 78 89,87 115,22
56. 3.Pesentase BMD Kondisi Baik 90% 94,93 105,47 Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja
57. 1.Evaluasi Program Tahun 2024 Anggaran BPBD pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 15.199.355.456 (Lima Belas Milyar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) terealisasi sebesar Rp. 14.373.885.174 (Empat Belas Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Delapan Ratus 9 Delapan Puluh Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) atau pencapaian 94,57%, dengan rincian belanja sebagai berikut : a) Belanja Operasi sebesar Rp. 13.985.936.506 (Tiga Belas Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Enam Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 13.198.432.674 (Tiga Belas Milyar Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) atau pencapaian 94,37%; b) Belanja Modal sebesar Rp. 1.213.418.950 (Satu Milyar Dua Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.175.452.500 (Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) atau pencapaian 96.87%. Adapun untuk anggaran realisasi belanja program, kegiatan dan sub kegiatan BPBD kabupaten Bandung, dapat dilihat pada tabel berikut ini : 10 Tabel 2.1.2 Anggaran dan Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2024 Kode Rekening Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Indikator Target Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Sisa Anggaran Rp 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH - Nilai SAKIP - Nilai IKM 10.988.739.813 10.408.167.949 94,72 580.571.864 Persentase Aset BMD dalam kondisi baik 1.05.03 Program Penanggulangan Bencana Persentase Penanganan Penanggulangan Bencana 4.210.615.643 3.965.717.225 94,18 244.898.418 Program 1 10.988.739.813 10.408.167.949 94,72 580.571.864 Program 2 4.210.615.643 3.965.717.225 94,18 244.898.418 Program 1 + 2 15.199.355.456 14.373.885.174 94,57 825.470.282 Pada Tabel diatas dievaluasi dalam bentuk realisasi anggaran. Selanjutnya, pada Tabel T-C. 29 menjelaskan capaian akuntabilitas kinerja sebagai beriku 11 Kode Rekenin g Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan Target Renja PD Tahun (n- 2) Realisasi Renja PD Tahun (n-2) Tingka t Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) Tingka t Capaia n Realisa si Target Renstr a (%) 1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6 ) 9 10=(5+7+9) 11=(10 /4) 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH Nilai SAKIP Nilai IKM BMD Nilai Nilai Perse ntase 70 76 75 Nilai Nilai Perse ntase 75,45 80,04 99,9 Poin Poin Perse ntase - 70 - 75 - 80 Poin Poin Perse ntase - 77,6 5 - 80,0 4 - 48,6 4 - 107.79 - 105.31 - 60,80 Nilai Nilai Perse ntase 74 78 90 Nilai Nilai Perse ntase - 80.30 - 89.87 - 95.14 - 108.51 - 115.22 - 105.71 Tabel 2.1.3 Tabel T-C. 29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021-2026 Kabupaten Bandung Nama PD : BPBD 12 Kode Rekenin g Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan Target Renja PD Tahun (n- 2) Realisasi Renja PD Tahun (n-2) Tingka t Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) Tingka t Capaia n Realisa si Target Renstr a (%) 1.05.01. 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentas e Dokumen Perencana an, Pengangga ran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu Perse n 100 Perse n 100 Perse n 100 Perse n 100 100 Perse n 100 Perse n 300 300,00 1.05.01. 2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencana an Perangkat Daerah Doku men 10 Doku men 2 Doku men 2 Doku men 2 100 Doku men 2 Doku men 6 60,00 13 Kode Rekenin g Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan Target Renja PD Tahun (n- 2) Realisasi Renja PD Tahun (n-2) Tingka t Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) Tingka t Capaia n Realisa si Target Renstr a (%) 1.05.01. 2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Dokumen RKA-SKPD Doku men 10 Doku men 2 Doku men 2 Doku men 2 100 Doku men 2 Doku men 6 60,00 1.05.01. 2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Dokumen DPA-SKPD Doku men 10 Doku men 2 Doku men 2 Doku men 2 100 Doku men 2 Doku men 6 60,00 14 Kode Rekenin g Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan Target Renja PD Tahun (n- 2) Realisasi Renja PD Tahun (n-2) Tingka t Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) Tingka t Capaia n Realisa si Target Renstr a (%) 1.05.01. 2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Doku men 10 Doku men 6 Doku men 2 Doku men 2 100 Doku men 2 Doku men 10 100,00 1.05.01. 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentas e Dokumen pelaksana an Administr asi Keuangan Perse n 100 Perse n 100 Perse n 100 Perse n 100 100 Perse n 100 Perse n 300 300,00 15 Kode Rekenin g Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan Target Renja PD Tahun (n- 2) Realisasi Renja PD Tahun (n-2) Tingka t Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) Tingka t Capaia n Realisa si Target Renstr a (%) yang tepat waktu 1.05.01. 2.02.01 Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Orang / Bulan 108 Bulan 12 Bulan 14 Bulan 14 100 Orang / Bulan 27 Orang / Bulan 53 49,07 1.05.01. 2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusuna n Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Lapor an 12 Doku men 2 doku men 5 doku men 5 100 Lapor an 3 Lapor an 10 83,33 16 Kode Rekenin g Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan Target Renja PD Tahun (n- 2) Realisasi Renja PD Tahun (n-2) Tingka t Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) Tingka t Capaia n Realisa si Target Renstr a (%) 1.05.01. 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentas e Dokumen pelaksana an Administr asi Kepegawai an yang tepat waktu Perse n 100 Perse n 100 Perse n 100 Perse n 100 100 Perse n 100 Perse n 300 300,00 1.05.01. 2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanny a Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkap an Paket 100 Stell 80 Stell 80 Stell 80 100 Paket 100 Paket 260 260,00 1.05.01. 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentas e Dokumen pemenuha n Pelayanan Administr asi Umum Kantor Perse n 100 Perse n 70,16 Perse n 100 Perse n 80,4 80,4 Perse n 100 Perse n 180 180,40 17 Kode Rekenin g Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan Target Renja PD Tahun (n- 2) Realisasi Renja PD Tahun (n-2) Tingka t Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) Tingka t Capaia n Realisa si Target Renstr a (%) 1.05.01. 2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Paket 60 Jenis 14 Jenis 13 Jenis 11 84,615 38462 Paket 15 Paket 40 66,67 1.05.01. 2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan Paket 40 Unit 11 Unit 8 Unit 8 100 Paket 8 Paket 27 67,50 1.05.01. 2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan Paket 25 Jenis 15 jenis 5 jenis 5 100 Paket 5 Paket 25 100,00 1.05.01. 2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Paket 4 N/A N/A jenis 6 jenis 6 100 Paket 1 Paket 7 175,00 18 Kode Rekenin g Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan Target Renja PD Tahun (n- 2) Realisasi Renja PD Tahun (n-2) Tingka t Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) Tingka t Capaia n Realisa si Target Renstr a (%) Kantor yang Disediakan 1.05.01. 2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan Paket 30 Jenis 6 N/A N/A N/A N/A #VALU E! Paket 6 Paket 12 40,00 1.05.01. 2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan yang Disediakan Doku men 20 Jenis 4 jenis 4 jenis 2 50 Doku men 4 Doku men 10 50,00 1.05.01. 2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Lapor an 4 HOK 457 HOK 500 HOK 400 80 Lapor an 1 Lapor an 858 21.450,0 0 1.05.01. 2.06.09 Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Jumlah Laporan Penyelengg Lapor an 4 HOK 400 HOK 250 HOK 200 80 Lapor an 1 Lapor an 601 15.025,0 0 19 Kode Rekenin g Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan Target Renja PD Tahun (n- 2) Realisasi Renja PD Tahun (n-2) Tingka t Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) Tingka t Capaia n Realisa si Target Renstr a (%) Konsultasi SKPD araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.05.01. 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentas e Dokumen Pelayanan Pengadaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah Perse n 100 N/A N/A N/A N/A N/A N/A #VALU E! Perse n 100 Perse n 100 100,00 1.05.01. 2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasion al atau Lapangan yang Disediakan Unit 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A #VALU E! Unit 1 Unit 1 #DIV/0! 1.05.01. 2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Unit 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A #VALU E! Unit 1 Unit 1 #DIV/0! 20 Kode Rekenin g Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan Target Renja PD Tahun (n- 2) Realisasi Renja PD Tahun (n-2) Tingka t Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) Tingka t Capaia n Realisa si Target Renstr a (%) Mebel yang Disediakan 1.05.01. 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentas e laporan penyediaa n Jasa Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah Perse n 100 Perse n 39,96 Perse n 100 Perse n 85,6 8 85,68 Perse n 100 Perse n 226 225,64 1.05.01. 2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Surat Menyurat Lapor an 4 Buah 3525 Buah 4.50 0 Buah 4.88 9 108,64 44444 Lapor an 1 Lapor an 8.415 210.375, 00 1.05.01. 2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Lapor an 4 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 100 Lapor an 1 Lapor an 25 625,00 1.05.01. 2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Lapor an 4 OB 1471 OB 1416 OB 1416 100 Lapor an 1 Lapor an 2.888 72.200,0 0 21 Kode Rekenin g Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan Target Renja PD Tahun (n- 2) Realisasi Renja PD Tahun (n-2) Tingka t Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) Tingka t Capaia n Realisa si Target Renstr a (%) Pelayanan Umum Kantor Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 1.05.01. 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentas e BMD dalam Kondisi Baik Perse n 100 Perse n 47,13 Perse n 100 Perse n 55,5 5 55,55 Perse n 100 Perse n 203 202,68 1.05.01. 2.09 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Peroranga n Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarka n Pajaknya Unit 70 Kali 125 Unit 14 Unit 11 78,571 42857 Unit 14 Unit 150 214,29 22 Kode Rekenin g Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan Target Renja PD Tahun (n- 2) Realisasi Renja PD Tahun (n-2) Tingka t Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) Tingka t Capaia n Realisa si Target Renstr a (%) 1.05.01. 2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasion al atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarka n Pajak dan Perizinann ya Unit 115 kali 35 Unit 19 Unit 9 47,368 42105 Unit 23 Unit 67 58,26 1.05.01. 2.09.02 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit 4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A #VALU E! Unit 1 - 1 25,00 1.05.01. 2.09.05 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Unit 10 Kali 9 Jenis 2 Jenis 2 100 Unit 2 Unit 13 130,00 1.05.01. 2.09.06 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah jenis Aset Tetap Lainnya yang dipelihara Unit 25 Kali 19 N/A N/A N/A N/A #VALU E! - 0 Kali 19 76,00 23 Kode Rekenin g Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan Target Renja PD Tahun (n- 2) Realisasi Renja PD Tahun (n-2) Tingka t Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) Tingka t Capaia n Realisa si Target Renstr a (%) 1.05.01. 2.09.09 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilit asi Unit 5 Paket 1 Paket 1 Paket 1 100 Unit 1 Unit 3 60,00 1.05.03 Program Penanggulang an Bencana Persentas e Penangan an Penanggul angan Bencana Perse n 100 Perse n 100 Perse n 100 Perse n 100 100 Perse n 100 Perse n 300 300,00 1.05.03. 2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/K ota Jumlah Warga Negara yang memperol eh layanan informasi rawan bencana Orang ##### Orang 667,569 Orang 386. 272 Orang 386. 272 100 Orang 750.000 Orang 1.136 .940 37,28 24 Kode Rekenin g Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan Target Renja PD Tahun (n- 2) Realisasi Renja PD Tahun (n-2) Tingka t Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) Tingka t Capaia n Realisa si Target Renstr a (%) 1.05.03. 2.01.01 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Ko ta Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisas i Doku men 1 Perse n 100 Perse n 100 Perse n 0 0 Doku men 1 Doku men 101 10.100,0 0 1.05.03. 2.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Ko ta (Per Jenis Bencana) Jumlah Orang yang Mendapatk an Sosialisasi, Komunika si, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten /Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka Orang 3.050.000 Perse n 100 Perse n 100 Perse n 100 100 Orang 750.000 Orang 750.2 00 24,60 25 Kode Rekenin g Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan Target Renja PD Tahun (n- 2) Realisasi Renja PD Tahun (n-2) Tingka t Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) Tingka t Capaia n Realisa si Target Renstr a (%) kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya 1.05.03. 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Jumlah warga negara yang memperol eh layanan Pencegaha n dan Kesiapsiag aan terhadap Bencana Orang ##### Orang 269,522 Orang 356. 146 Orang 356. 146 100 Orang 700.000 Orang 1.056 .416 37,07 26 Kode Rekenin g Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan Target Renja PD Tahun (n- 2) Realisasi Renja PD Tahun (n-2) Tingka t Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) Tingka t Capaia n Realisa si Target Renstr a (%) 1.05.03. 2.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Ko ta Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegaha n dan Mitigasi Bencana Orang 480 N/A N/A N/A N/A N/A N/A #VALU E! Orang 120 Orang 120 25,00 1.05.03. 2.02.03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Ko ta Jumlah Dokumen Hasil Pengendali an Operasi dan Penyediaa n Sarana Prasarana Kesiapsiag aan Terhadap Bencana Kabupaten /Kota Doku men 4 Perse n 100 Perse n 100 Perse n 100 100 Doku men 1 Doku men 201 5.025,00 27 Kode Rekenin g Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan Target Renja PD Tahun (n- 2) Realisasi Renja PD Tahun (n-2) Tingka t Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) Tingka t Capaia n Realisa si Target Renstr a (%) 1.05.03. 2.02.04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Jumlah Peralatan Penyelama tan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas Unit 12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A #VALU E! Unit 3 Unit 3 25,00 1.05.03. 2.02.06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Jumlah Desa tangguh bencana Kawas an 4 Desa 3 Desa 2 Desa 2 100 N/A N/A Desa 5 125,00 1.05.03. 2.02.08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Ko ta Jumlah Personil TRC yang Dikemban gkan Kapasitas Teknis dan Manajerial nya Orang 600 Orang 100 Orang 150 Orang 150 100 Orang 150 Orang 400 66,67 28 Kode Rekenin g Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan Target Renja PD Tahun (n- 2) Realisasi Renja PD Tahun (n-2) Tingka t Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) Tingka t Capaia n Realisa si Target Renstr a (%) 1.05.03. 2.02.10 Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiag aan Orang 800 Orang 200 Perse n 100 Perse n 100 100 Orang 200 Orang 500 62,50 1.05.03. 2.02.11 Penyusunan Rencana Penanggulanga n Kedaruratan Bencana Jumlah Dokumen Rencana Penanggul angan Kedarurat an Bencana (RPKB) yang Dilegalisas i Doku men 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A #VALU E! Doku men 1 Doku men 0 #DIV/0! 1.05.03. 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Jumlah Warga Negara yang memperol eh layanan Penyelam Orang 1.050.000 Orang 217,192 Orang 49.8 19 Orang 49.8 19 100 Orang 250.000 Orang 300.0 36 28,57 29 Kode Rekenin g Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan Target Renja PD Tahun (n- 2) Realisasi Renja PD Tahun (n-2) Tingka t Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) Tingka t Capaia n Realisa si Target Renstr a (%) atan dan Evakuasi Korban Bencana 1.05.03. 2.03.01 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Prioritas Lapor an 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A #VALU E! Lapor an 0 Lapor an 0 #DIV/0! 1.05.03. 2.03.02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Ko ta - SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam Doku men 4 N/A N/A N/A N/A N/A N/A #VALU E! Doku men 1 Doku men 0 0,00 30 Kode Rekenin g Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan Target Renja PD Tahun (n- 2) Realisasi Renja PD Tahun (n-2) Tingka t Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) Tingka t Capaia n Realisa si Target Renstr a (%) berdasarka n Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat - Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana (%) Perse n 100 Perse n 100 Perse n 100 Perse n 100 100 Perse n 100 Perse n 300 300,00 1.05.03. 2.03.03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Ko ta Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan , Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana Orang 400.000 Perse n 100 Perse n 100 Perse n 100 100 Orang 100.000 Orang 100.2 00 25,05 31 Kode Rekenin g Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan Target Renja PD Tahun (n- 2) Realisasi Renja PD Tahun (n-2) Tingka t Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) Tingka t Capaia n Realisa si Target Renstr a (%) 1.05.03. 2.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Ko ta Jumlah Korban Bencana yang Mendapatk an Distribusi Logistik Penyelama tan dan Evakuasi Korban Bencana Orang 400.000 Jenis 5 Jenis 6 Jenis 6 100 Orang 100.000 Orang 100.0 11 25,00 1.05.03. 2.03.05 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Jumlah Laporan Pelaksana an Aktivasi Sistem Komando Penangana n Darurat Bencana Lapor an 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A #VALU E! Lapor an 0 - 0 #DIV/0! 32 Kode Rekenin g Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan Target Renja PD Tahun (n- 2) Realisasi Renja PD Tahun (n-2) Tingka t Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) Tingka t Capaia n Realisa si Target Renstr a (%) 1.05.03. 2.03.06 Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Waba h Penyakit - SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarka n Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiolo gi Terpadu Doku men 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A #VALU E! Doku men 0 - 0 #DIV/0! - Persentase penangana n bencana non alam epidemi/w abah penyakit Perse n 0 N/A N/A N/A N/A N/A N/A #VALU E! Perse n 0 - 0 #DIV/0! 33 Kode Rekenin g Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan Target Renja PD Tahun (n- 2) Realisasi Renja PD Tahun (n-2) Tingka t Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) Tingka t Capaia n Realisa si Target Renstr a (%) 1.05.03. 2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulang an Bencana Persentas e lembaga kebencana an/PD yang melaksana kan penyeleng garaan penanggul angan kebencana an Perse n 100 Perse n 100 Perse n 100 Perse n 100 100 Perse n 100 0 300 300,00 1.05.03. 2.04.06 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Ko ta Jumlah Dokumen Penangana n Pasca Bencana Kabupaten /Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitas Doku men 16 Orang 25000 Orang 304. 817 Orang 304. 817 100 Doku men 4 Orang 329.8 21 2.061.38 1,25 34 Kode Rekenin g Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Target program dan kegiatan (Renja PD Tahun (n-1) Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan Target Renja PD Tahun (n- 2) Realisasi Renja PD Tahun (n-2) Tingka t Realisa si (%) Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1) Tingka t Capaia n Realisa si Target Renstr a (%) i dan Rekonstru ksi Pasca Bencana (R3P) 35 Berdasarkan hasil evaluasi secara umum permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:
a.Belum optimalnya kemampuan dan jumlah sumber daya aparatur dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
b.Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana baik di tingkat kewilayahan, daerah perbatasan, kabupaten, provinsi maupun tingkat pusat;
c.Belum optimalnya penyusunan dokumen peta rawan bencana di wilayah Kabupaten Bandung;
d.Kurang terpenuhinya data dukung berkenaan dengan data potensi bencana perwilayah, rekapitulasi kejadian bencana yang disertai kerugian material dan non material;
e.Ada beberapa kegiatan yang anggarannya kurang sehingga harus ada pergeseran di perubahan anggaran hal ini dikarenakan adanya refocusing Crosscutting; Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. 2.2 Analisis kinerja Pelayanan BPBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung, Bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dipimpin oleh seorang Ex Officio adalah Sekretaris Daerah yang memiliki tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanggulangan bencana. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyelenggarakan fungsi: 36
a.Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b.Pemberian dukungan atas penyelenggara tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
c.Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
d.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tabel 2.2.1 T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Bandung NO INDIKATOR SPM TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE - REALISASI CAPAIAN Proyeksi Catatan Analisis TAHUN KE- 2024 2025 2026 2023 2024 2025 2026 1 Indeks Kapasitas Daerah (IKD) 0.58 0.59 0.7 0.56 0.68 0.69 0.7 Persentase peningkatan pelayanan kepada warga masyarakat yang terkena dampak bencana 1. Pelayanan informasi rawan bencana 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 3. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 2 Nilai IKM 78 79 80 83,43 89,87 0 0 Nilai SAKIP 74 75 76 77,60 80,30 80.4 80.5 Persentase BMD Kondisi Baik 90% 95% 100% 48,64 94,93 80% 80% 37 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD Tugas, Pokok dan Fungsi BPBD Sejak dibentuk pada tahun 2010 dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 133 Tahun 2023 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung. Gambar 2.3.1 PROFIL DEMOGRAFI PEGAWAI BPBD TAHUN 2024 Dilihat dari Gambar 2.3.1 Profil Demografi Pegawai diatas berdasarkan tingkat pendidikan tersebut di atas, Pegawai BPBD Kabupaten Bandung sangat menunjang di dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya di dalam menentukan tugas-tugas kebencanaan dan mensinergikan program/kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan tingkat pendidikan sebagaimana di atas. Pegawai BPBD Kabupaten Bandung berdasarkan golongan terdiri atas, Golongan II sebanyak 22 %, Golongan III sebanyak 52% dan Golongan IV sebanyak 26%, melihat komposisi tersebut, pegawai BPBD banyak ditempati oleh golongan II Dan III, dilain sisi BPBD memerlukan SD = 0 SLTP = 0 SLTA = 5 D-3 = 1 S-1 = 16 S-2 = 4 PNS/CPNS PHL JABATAN STRUKTURAL Eselon II Eselon III 1 orang SD = 0 SLTP = 1 SLTA = 31 D-3 = 1 S-1/D-4 = 19 S-3 = 0 87 orang Jumlah Pegawai 3 orang 5 orang Jumlah Eselon IV 1 orang 38 tambahan pegawai Golongan II dan III untuk tenaga administrasi dan tenaga konseptor dalam hal ini Jabatan Fungsional Umum (JFU) ataupun Jabatan Fungsional Teknis (JFT) dari PNS atau PPPK. Di samping pendidikan formal, pegawai BPBD juga telah mengikuti pendidikan dan latihan struktural, data selengkapnya sebagai berikut: Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung terdiri dari :
a.Kepala Pelaksana
b.Sekretariat, membawahkan
a.Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
b.Sub. Analis Kebijakan Keuangan Pusat dan Daerah
c.Sub. Perencana Ahli Muda
c.Bidang Kedaruratan dan Logistik Penata Penanggulangan Bencana
d.Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penata Penanggulangan Bencana
e.Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penata Penanggulangan Bencana Permasalahan dan Hambatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung adalah: TABEL 2.3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI BPBD Aspek Kajian Capaian/kon disi saat ini Standar yang digunaka n Faktor yang mempengaruhi Permasalahan pelayanan BPBD Internal (kewenanga n BPBD) Eksternal (diluar kewenanga n BPBD)
1. 1.Sumber Daya Manusia Implementasi rencana kerja BPBD belum optimal Rasio Jumlah Personil dengan Pelayanan Publik di Bidang Kebencan aan Masih dalam proses adaptasi dengan tupoksi baru Kuota perekrutan Aparatur terbatas kualitas dan kuantitas SDM pelayanan dibidang Penanggulanga n Bencana
2. 2.Sumber Daya Anggaran Baru terpenuhinya kebutuhan Pendanaan/A nggaran Sektoral Perda. APBD tentang Rasio Pagu Anggaran Rancangan Kebutuhan Pagu Anggaran yang proporsiona Regulasi/Ke bijakan Pagu Anggaran APBD Belum optimalnya Pagu Anggaran Sektoral BPBD 39 Aspek Kajian Capaian/kon disi saat ini Standar yang digunaka n Faktor yang mempengaruhi Permasalahan pelayanan BPBD Internal (kewenanga n BPBD) Eksternal (diluar kewenanga n BPBD) BPBD Kebencan aan sebesar 30 % dari Total APBD l
3. 3.Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana untuk memenuhi tugas kurang memadai Permenda gri No 7 Tahun (standaris asi sarana prasarana pemerinta h) Belum lengkapnya Rescue KIT Kebijakan penentu anggaran APBD Belum optimalnya Sarana dan Prasarana Penanggulanga n Bencana
4. 4.Pengurangan resiko bencana (mitigasi) Belum adanya Rencana Aksi Daerah (RAD), Pengurangan Resiko Bencana (PRB) dan Rencana Kontijensi Dokumen Perencan aan Untuk jangka waktu tertentu Pembuatan RAD, PRB dan Rencana Kontijensi masih dalam proses Perda/Perb up tentang RAD, PRB dan Rencana Kontijensi belum terbit Belum optimalnya kualitas Sistem Manajemen PRB yg didukung oleh RAD, PRB dan Rencana Kontijensi
5. 5.Pemetaan daerah rawan bencana Peta daerah rawan bencana belum tersosialisasi kan ke seluruh swilayah kecamatan Dana/An ggaran Keterbatasa n anggaran sosialisasi wilayah rawan bencana Kebijakan penentu anggaran APBD Belum optimalnya pemetaan potensi kawasan rawan bencana berdasarkan cakupan wilayah dan jenis bencana
6. 6.Pengembangan partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Penanggulangan Bencana Belum optimalnya pembentukan Unit Cegah Siaga, Tim Reaksi Cepat dan Forum yang menampung aspirasi masyarakat dalam PB Pencegah an/ Siaga dan Adaptasi Terbatasnya ketersediaa n Anggaran dan Rendahnya Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha dalam PB Belum terbitnya Perda Penanggula ngan Bencana Belum optimalnya peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha yang dikoordinir oleh BPBD dalam Penanggulanga n Bencana
7. 7.Peningkatan/Pe ngoptimalan Koordinasi lintas SKPD terkait Penanggulangan Bencana dari Aspek Kewenangan/Tu Belum Optimatnya Pelaksanaan kualitas Koordinasi Lintas SKPD terkait Penanggulan Kegiatan Sosialisas i dan Rapat Kerja Fungsi Komando /memimpin , mengkoordi nasikan dan mengendali kan tugas- Persepsi dan Intepretasi SKPD terhadap Penanggual angan Bencana Belum Optimalnya Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan Penanggulanga n Bencana 40 Aspek Kajian Capaian/kon disi saat ini Standar yang digunaka n Faktor yang mempengaruhi Permasalahan pelayanan BPBD Internal (kewenanga n BPBD) Eksternal (diluar kewenanga n BPBD) poksi, Penganggaran, Program dan Kegiatan gan Kebencanaan . tugas di bidang penanggula ngan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana belum sama dan sejalan. baik lintas lembaga/intan si/SKPD, lintas program/kegia tan maupun Anggaran
8. 8.Penanganan Siklus Manajemen Penanggulangan Bencana Belum Optimalnya Pelayanan Penanggulan gan Bencana pada saat Pra, Saat dan Pasca Bencana. SPM (Standar Pelayanan Minimal) Penanggu langan Kebencan aan SPM/SOP dalam Proses Regulasi/Ke bijakan SPM/SOP dari Pemerintah Pusat belum terbit Belum adanya Pedoman/Acu an yang dilandasi dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku
9. 9.Kajian Resiko Becana (KRB) Belum Optimalnya Kegiatan KRB Dokumen Kajian Kewenanga n dan Tupoksi Anggaran dan SDM Belum adanya Kajian yang Komprehensif terhadap gambaran secara menyeluruhter hadap resiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian dan kapasitas daerah/Kabup aten Bandung dalam bentuk tertulis dan Peta
10. 10.Sistem Penanganan Darurat Bencana Terbentukny a Pusdalops dan Gis SDM dan IPTEK Tupoksi dan SDM Peningkata n Anggaran untuk pengembng an SDM berupa Diklat/Bint ek Belum Optimalnya Sistem Manajemen Penanganan Tanggap Darurat Bencana Pemasalahan dalam penanggulangan bencana berdampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Bandung terutama misi ketiga. Perubahan paradigma penanggulangan bencana yang sebelumnya 41 responsif (tanggap darurat) menjadi preventif (siaga bencana) berdampak langsung terhadap pembangunan infrastruktur yang terpadu tata ruang wilayah dengan memperhatikan aspek kebencanaan. Siaga bencana merupakan tujuan dari peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam menghadapi bencana dan tindakan untuk selalu menjaga lingkungan terutama di daerah rawan bencana. Pembangunan infrastruktur tidak bisa dilaksanakan oleh BPBD tetapi merupakan kegiatan multisektor sehingga perlu dibangun sebuah komitmen bersama penanggulangan bencana antar PD dengan seluruh pemangku kepentingan kebencanaan di Kabupaten Bandung. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana kemudian terbitnya Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2008 tentang Peran serta lembaga internasional dan lembaga asing dalam penanggulangan bencana memberikan tantangan dan peluang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tantangan dan peluang tersebut yaitu: 1) Penanggulangan bencana yang sudah terstruktur dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah memudahkan komando dan koordinasi antar dan lintas instansi pemerintah sekaligus tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Bandung untuk meningkatkan pelayanan kebencanaan. 2) Perubahan paradigma penanggulangan bencana berdampak luas terhadap peraturan perundang-undangan terkait penanggaran dan pengelolaan keuangan daerah, karena pemerintah daerah dituntut untuk mengalokasikan anggaran kebencanaan yang harus selalu siap digunakan ketika terjadi darurat bencana. 3) Keterlibatan pihak swasta baik lokal maupun asing dalam penanggulangan bencana menuntut pemerintah daerah untuk selalu mengawasi dan mengendalikan proses bantuan baik dalam penerimaan maupun penyalurannya. Rekomendasi Strategis Penanggulangan Bencana di Kabupaten Bandung: 1) Perlu adanya kejelasan payung hukum dari pemerintah pusat yang mengatur tentang alokasi dana kontinjensi dan dana siap pakai 42 dalam APBD karena keberadaannya telah diamanatkan dalam PP Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. 2) Perlunya penguatan kerjasama antar pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana. 3) Perlu adanya sinkronisasi dalam membuat peraturan perundangan- undangan yang harus dilaksanakan di daerah dengan peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, sehingga peraturan tersebut dapat dilaksanakan atau diimplementasikan kepada masyarakat. 4) Kelembagaan penanggulangan bencana harus dapat bertindak lintas sektor dan lintas wilayah serta memiliki rantai komando yang jelas dan efektif. 2.4 Review Terhadap rancangan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2024 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2024 disusun dengan berpedoman kepada RPJMP dan RPJMD Kabupaten Bandung. Dalam kedua dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka penjang tersebut, penanggulangan bencana belum menjadi kebijakan utuh pemerintah Kabupaten Bandung karena masih menjadi bagian dalam kebijakan pengelolaan lingkungan. Atas dasar tersebut, perlu adanya komitmen pemerintah Kabupaten Bandung terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Bandung untuk tahun-tahun mendatang. Berdasarkan kebutuhan pendanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung, BPBD yang baru terbentuk lima tahun membutuhkan anggaran untuk perbaikan dan pembenahan secara internal maupun ekternal. Secara internal, masih banyak kebutuhan peralatan kebencanaan terutama alat-alat evakuasi yang memiliki kualitas bagus dan sebuah manajemen gudang logistik yang representatif untuk menyimpan dan mengelola peralatan tersebut. Selain itu, diperlukan juga peningkatan kapasitas aparatur BPBD yang siap siaga bencana melalui pendidikan dan pelatihan baik dilakukan oleh BPBD sendiri maupun oleh instansi kebencanaan lain yang kompeten. Secara ekternal, penguatan kelembagaan BPBD harus menjadi prioritas untuk menunjang tiga fungsi BPBD yaitu fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana. Penguatan kelembagaan BPBD harus melibatkan seluruh 43 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat penanggulangan bencana seperti Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pengendalian Penduduk,Keluarga Berencana, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), Badan Keuangan Daerah (BKD) , Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DISPERKIMTAN) , Dinas Sosial (DINSOS), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Kesehatan (DINKES), Dinas Pendidikan (DISDIK), Dinas Kebakaran (DISKAR), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), SATPOL PP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL), Dinas Pertanian (DISTAN), Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik (BADAN KESBANGPOL) seluruh kecamatan dan kelurahan di Wilayah Kabupaten Bandung. Pada Tahun Perencanaan 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung merumuskan Program dan Kegiatan sebagaimana dapat dilihat dari tabel T-C.31 berikut. 44 Tabel 2.4.1 TABEL T-C.31 Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2024 Kabupaten Bandung Nama PD : BPBD Kode Rekening Perancangan Awal RKPD Kode Rekening Hasil Analisis Kebutuhan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Targe t Capai an Pagu (Rp) Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Targe t Capai an Pagu (Rp) X X X 0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kabup aten Bandu ng Nilai IKM Nilai SAKIP 78 74 Rp 10,037,103, 000.00 X X X 0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Kabup aten Bandu ng Nilai IKM Nilai SAKIP 78 74 Rp 10,798,918, 413.00 X X X 0 1 2. 01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kabup aten Bandu ng - Persentase pemenuhan proses perencanaan 100 Perse n Rp 70,000,000. 00 X X X 0 1 2. 01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kabup aten Bandu ng - Persentase pemenuhan proses perencanaan 100 Perse n Rp 70,000,000. 00 X X X 0 1 2.0 1 0 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kabupa ten Bandu ng Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6 Doku men Rp 20,000,000.0 0 X X X 0 1 2.0 1 0 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kabupa ten Bandu ng Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Doku men Rp 20,000,000.0 0 45 Kode Rekening Perancangan Awal RKPD Kode Rekening Hasil Analisis Kebutuhan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Targe t Capai an Pagu (Rp) Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Targe t Capai an Pagu (Rp) X X X 0 1 2.0 2 0 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Kabupa ten Bandu ng Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 2 Doku men Rp 20,000,000.0 0 X X X 0 1 2.0 2 0 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Kabupa ten Bandu ng Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 2 Doku men Rp 20,000,000.0 0 X X X 0 1 2.0 3 0 4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD Kabupa ten Bandu ng Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 2 Doku men Rp 5,000,000.00 X X X 0 1 2.0 3 0 4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD Kabupa ten Bandu ng Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 2 Doku men Rp 5,000,000.00 X X X 0 1 2.0 1 0 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kabupa ten Bandu ng Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Lapor an Rp 25,000,000.0 0 X X X 0 1 2.0 1 0 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kabupa ten Bandu ng Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5 Lapor an Rp 25,000,000.0 0 46 Kode Rekening Perancangan Awal RKPD Kode Rekening Hasil Analisis Kebutuhan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Targe t Capai an Pagu (Rp) Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Targe t Capai an Pagu (Rp) X X X 0 1 2. 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kabup aten Bandu ng - Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keua ngan yang diselesaikan tepat waktu - Persentase laporan pertanggungjaw aban keuangan sesuai ketentuan 100 Perse n Rp 9,293,357,6 61.00 X X X 0 1 2. 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kabup aten Bandu ng - Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keua ngan yang diselesaikan tepat waktu - Persentase laporan pertanggungjaw aban keuangan sesuai ketentuan 100 Perse n Rp 7,149,673,5 51.00 X X X 0 1 2.0 2 0 1 Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN Kabupa ten Bandu ng Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 27 Orang / Bulan Rp 9,273,357,66 1.00 X X X 0 1 2.0 2 0 1 Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN Kabupa ten Bandu ng Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 27 Orang / Bulan Rp 7,129,673,55 1.00 X X X 0 1 2.0 2 0 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kabupa ten Bandu ng Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3 Lapor an Rp 20,000,000.0 0 X X X 0 1 2.0 2 0 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Kabupa ten Bandu ng Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3 Lapor an Rp 20,000,000.0 0 X X X 0 1 2. 03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kabup aten Bandu ng Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah yang tepat waktu 100 Perse n Rp 5,000,000.0 0 X X X 0 1 2. 03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kabup aten Bandu ng Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah yang tepat waktu Rp 5,000,000.0 0 X X X 0 1 2.0 3 0 3 Koordinasi dan Penilaian Milik Daerah SKPD Kabupa ten Bandu ng Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 5 Lapor an Rp 5,000,000.00 X X X 0 1 2.0 3 0 3 Koordinasi dan Penilaian Milik Daerah SKPD Kabupa ten Bandu ng Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 5 Lapor an Rp 5,000,000.00 47 Kode Rekening Perancangan Awal RKPD Kode Rekening Hasil Analisis Kebutuhan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Targe t Capai an Pagu (Rp) Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Targe t Capai an Pagu (Rp) X X X 0 1 2. 05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kabup aten Bandu ng - Persentase Administrasi Kepegawaian 100 Perse n Rp 49,800,000. 00 X X X 0 1 2. 05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kabup aten Bandu ng - Persentase Administrasi Kepegawaian 100 Perse n Rp 49,800,000. 00 X X X 0 1 2.0 5 0 7 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Kabupa ten Bandu ng Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 100 Paket Rp 49,800,000.0 0 X X X 0 1 2.0 5 0 7 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Kabupa ten Bandu ng Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan 100 Paket Rp 48,800,000.0 0 X X X 0 1 2. 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kabup aten Bandu ng - Persentase ketersediaan operasional perkantoran - Persentase pemenuhan gedung kantor yang layak pakai 100 Perse n Rp 672,873,862 .00 X X X 0 1 2. 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kabup aten Bandu ng - Persentase ketersediaan operasional perkantoran - Persentase pemenuhan gedung kantor yang layak pakai 100 Perse n Rp 630,408,862 .00 X X X 0 1 2.0 6 0 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Kabupa ten Bandu ng Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan 15 Paket Rp 19,800,000.0 0 X X X 0 1 2.0 6 0 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor Kabupa ten Bandu ng Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan 15 Paket Rp 19,800,000.0 0 X X X 0 1 2.0 6 0 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kabupa ten Bandu ng Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 8 Paket Rp 248,805,362. 00 X X X 0 1 2.0 6 0 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kabupa ten Bandu ng Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 8 Unit Rp 248,805,362. 00 X X X 0 1 2.0 6 0 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kabupa ten Bandu ng Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket Rp 0.00 X X X 0 1 2.0 6 0 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kabupa ten Bandu ng Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 0 Paket Rp 0.00 48 Kode Rekening Perancangan Awal RKPD Kode Rekening Hasil Analisis Kebutuhan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Targe t Capai an Pagu (Rp) Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Targe t Capai an Pagu (Rp) X X X 0 1 2.0 6 0 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kabupa ten Bandu ng Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket Rp 45,000,000.0 0 X X X 0 1 2.0 6 0 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kabupa ten Bandu ng Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket Rp 45,000,000.0 0 X X X 0 1 2.0 6 0 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kabupa ten Bandu ng Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 Paket Rp 20,160,000.0 0 X X X 0 1 2.0 6 0 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kabupa ten Bandu ng Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 6 Paket Rp 20,160,000.0 0 X X X 0 1 2.0 6 0 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Kabupa ten Bandu ng Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 4 Doku men Rp 5,000,000.00 X X X 0 1 2.0 6 0 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Kabupa ten Bandu ng Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 4 Doku men Rp 5,000,000.00 X X X 0 1 2.0 6 0 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kabupa ten Bandu ng Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 Lapor an Rp 0.00 X X X 0 1 2.0 6 0 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Kabupa ten Bandu ng Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 0 Lapor an Rp 0.00 X X X 0 1 2.0 6 0 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kabupa ten Bandu ng Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20 Lapor an Rp 344,108,500. 00 X X X 0 1 2.0 6 0 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Kabupa ten Bandu ng Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 20 Lapor an Rp 294,943,500. 00 49 Kode Rekening Perancangan Awal RKPD Kode Rekening Hasil Analisis Kebutuhan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Targe t Capai an Pagu (Rp) Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Targe t Capai an Pagu (Rp) X X X 0 1 2. 07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabup aten Bandu ng - Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah 100 Perse n Rp 29,668,800. 00 X X X 0 1 2. 07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabup aten Bandu ng - Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah 100 Perse n Rp 29,668,800. 00 X X X 0 1 2.0 7 0 1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kabupa ten Bandu ng Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 Unit Rp 0.00 X X X 0 1 2.0 7 0 1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kabupa ten Bandu ng Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 0 Unit Rp 0.00 X X X 0 2 2.0 8 0 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kabupa ten Bandu ng Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit Rp 0.00 X X X 0 2 2.0 8 0 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kabupa ten Bandu ng Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 0 Unit Rp 0.00 X X X 0 1 2.0 7 0 5 Pengadaan Mebel Kabupa ten Bandu ng Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit Rp 29,668,800.0 0 X X X 0 1 2.0 7 0 5 Pengadaan Mebel Kabupa ten Bandu ng Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 0 Unit Rp 29,668,800.0 0 50 Kode Rekening Perancangan Awal RKPD Kode Rekening Hasil Analisis Kebutuhan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Targe t Capai an Pagu (Rp) Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Targe t Capai an Pagu (Rp) X X X 0 1 2.0 7 1 0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kabupa ten Bandu ng Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit Rp 0.00 X X X 0 1 2.0 7 1 0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kabupa ten Bandu ng Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 Unit Rp 0.00 X X X 0 1 2. 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabup aten Bandu ng - Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Perkantoran 100 Perse n Rp 2,629,999,6 00.00 X X X 0 1 2. 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabup aten Bandu ng - Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Perkantoran 100 Perse n Rp 2,822,285,0 30.00 X X X 0 1 2.0 8 0 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kabupa ten Bandu ng Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Lapor an Rp 10,000,000.0 0 X X X 0 1 2.0 8 0 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kabupa ten Bandu ng Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Lapor an Rp 10,000,000.0 0 X X X 0 1 2.0 8 0 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kabupa ten Bandu ng Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Lapor an Rp 112,500,000. 00 X X X 0 1 2.0 8 0 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kabupa ten Bandu ng Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 Lapor an Rp 78,885,430.0 0 X X X 0 1 2.0 8 0 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kabupa ten Bandu ng Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lapor an Rp 2,507,499,60 0.00 X X X 0 1 2.0 8 0 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kabupa ten Bandu ng Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 12 Lapor an Rp 2,733,399,60 0.00 51 Kode Rekening Perancangan Awal RKPD Kode Rekening Hasil Analisis Kebutuhan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Targe t Capai an Pagu (Rp) Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Targe t Capai an Pagu (Rp) X X X 0 1 2. 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabup aten Bandu ng - Persentase Kpemenuhan Barang Milik Daerah Layak Pakai 100 Perse n Rp 949,844,000 .00 X X X 0 1 2. 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabup aten Bandu ng - Persentase Kpemenuhan Barang Milik Daerah Layak Pakai 100 Perse n Rp 231,903,570 .00 X X X 0 1 2.0 9 0 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kabupa ten Bandu ng Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 1 Unit Rp 0.00 X X X 0 1 2.0 9 0 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kabupa ten Bandu ng Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya 0 Unit Rp 0.00 X X X 0 1 2.0 9 0 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kabupa ten Bandu ng Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 37 Unit Rp 275,694,000. 00 X X X 0 1 2.0 9 0 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Kabupa ten Bandu ng Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya 37 Unit Rp 168,321,970. 00 X X X 0 0 2.0 8 0 5 Pemeliharaan Mebel Kabupa ten Bandu ng Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 Unit Rp 0.00 X X X 0 0 2.0 8 0 5 Pemeliharaan Mebel Kabupa ten Bandu ng Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 Unit Rp 0.00 X X X 0 1 2.0 9 0 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kabupa ten Bandu ng Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit Rp 49,590,000.0 0 X X X 0 1 2.0 9 0 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kabupa ten Bandu ng Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara 2 Unit Rp 63,581,600.0 0 X X X 0 1 2.0 9 0 7 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Kabupa ten Bandu ng Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 0 Unit Rp 0.00 X X X 0 1 2.0 9 0 7 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Kabupa ten Bandu ng Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 0 Unit Rp 0.00 52 Kode Rekening Perancangan Awal RKPD Kode Rekening Hasil Analisis Kebutuhan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Targe t Capai an Pagu (Rp) Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Targe t Capai an Pagu (Rp) X X X 0 1 2.0 9 0 9 Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kabupa ten Bandu ng Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi 1 Unit Rp 624,560,000. 00 X X X 0 1 2.0 9 0 9 Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kabupa ten Bandu ng Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi 0 Unit Rp 0.00 Jumlah Program 1 Rp 13,700,543, 923.00 Jumlah Program 1 Rp 10,998,739, 813.00 1 0 5 0 3 PROGRAM PENANGGULANG AN BENCANA Kabup aten Bandu ng Persentase Penanganan Penanggulangan Bencana 100% Rp 7,959,915,9 23.00 1 0 5 0 3 PROGRAM PENANGGULANG AN BENCANA Kabup aten Bandu ng Persentase Penanganan Penanggulangan Bencana 100% Rp 4,210,615,6 43.00 1 0 5 0 3 2. 01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Kabup aten Bandu ng Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 5000 00 Orang Rp 549,665,600 .00 1 0 5 0 3 2. 01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Kabup aten Bandu ng Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 5000 00 Orang Rp 904,816,232 .00 1 0 5 0 3 2.0 1 0 3 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota Kabupa ten Bandu ng Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi 1 Doku men Rp 10,000,000.0 0 1 0 5 0 3 2.0 1 0 3 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota Kabupa ten Bandu ng Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi 0 Doku men Rp 0.00 1 0 5 0 3 2.0 1 0 4 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Kabupa ten Bandu ng Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana 50000 0 Orang Rp 539,665,600. 00 1 0 5 0 3 2.0 1 0 4 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Kabupa ten Bandu ng Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana 50000 0 Orang Rp 904,816,232. 00 53 Kode Rekening Perancangan Awal RKPD Kode Rekening Hasil Analisis Kebutuhan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Targe t Capai an Pagu (Rp) Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Targe t Capai an Pagu (Rp) Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya 1 0 5 0 3 2. 02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabup aten Bandu ng Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana 2500 00 Orang Rp 4,785,249,4 65.00 1 0 5 0 3 2. 02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabup aten Bandu ng Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana 2500 00 Orang Rp 2,142,702,7 68.00 1 0 5 0 3 2.0 2 1 4 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Kabupa ten Bandu ng Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi 0 Doku men Rp 8,600,000.00 1 0 5 0 3 2.0 2 1 4 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Kabupa ten Bandu ng Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi 0 Doku men Rp 8,600,000.00 1 0 5 0 3 2.0 2 1 2 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Kabupa ten Bandu ng Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana 3 Kawas an Rp 300,000,000. 00 1 0 5 0 3 2.0 2 1 2 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Kabupa ten Bandu ng Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana 0 Kawas an Rp 0.00 54 Kode Rekening Perancangan Awal RKPD Kode Rekening Hasil Analisis Kebutuhan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Targe t Capai an Pagu (Rp) Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Targe t Capai an Pagu (Rp) 1 0 5 0 3 2.0 2 1 7 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Kabupa ten Bandu ng Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 1 Doku men Rp 2,190,189,65 0.00 1 0 5 0 3 2.0 2 1 7 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Kabupa ten Bandu ng Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 1 Lapor an Rp 1,152,438,16 8.00 1 0 5 0 3 2.0 2 1 5 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupa ten Bandu ng Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas 3 Unit Rp 269,760,950. 00 1 0 5 0 3 2.0 2 1 5 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupa ten Bandu ng Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas 0 Unit Rp 0.00 1 0 5 0 3 2.0 2 1 3 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota Kabupa ten Bandu ng Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana 0 Doku men Rp 7,600,000.00 1 0 5 0 3 2.0 2 0 5 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota Kabupa ten Bandu ng Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana 0 Doku men Rp 0.00 1 0 5 0 3 2.0 2 0 6 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kabupa ten Bandu ng - Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalamPencegaha n dan Kesiapsiagaan Bencana - Jumlah Kegiatan Stabilisasi Lereng/penahan tanah - 4 Kawas an Rp 919,865,865. 00 1 0 5 0 3 2.0 2 0 6 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kabupa ten Bandu ng - Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalamPencegaha n dan Kesiapsiagaan Bencana - Jumlah Kegiatan Stabilisasi Lereng/penahan tanah - 4 Kawas an Rp 595,799,000. 00 55 Kode Rekening Perancangan Awal RKPD Kode Rekening Hasil Analisis Kebutuhan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Targe t Capai an Pagu (Rp) Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Targe t Capai an Pagu (Rp) 1 0 5 0 3 2.0 2 0 8 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Kabupa ten Bandu ng Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya 150 Orang Rp 444,400,000. 00 1 0 5 0 3 2.0 2 0 8 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Kabupa ten Bandu ng Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya 0 Orang Rp 0.00 1 0 5 0 3 2.0 2 0 9 Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupa ten Bandu ng Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi 2 Doku men Rp 194,378,000. 00 1 0 5 0 3 2.0 2 0 9 Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupa ten Bandu ng Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi 2 Doku men Rp 145,174,000. 00 1 0 5 0 3 2.0 2 1 0 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupa ten Bandu ng Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan 200 Orang Rp 245,754,000. 00 1 0 5 0 3 2.0 2 1 0 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupa ten Bandu ng Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan 200 Orang Rp 85,194,600.0 0 1 0 5 0 3 2.0 2 1 1 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Kabupa ten Bandu ng Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi 0 Doku men Rp 204,701,000. 00 1 0 5 0 3 2.0 2 1 1 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Kabupa ten Bandu ng Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi 1 Doku men Rp 155,497,000. 00 1 0 5 0 3 2.0 2 1 2 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 0 Keluar ga Rp 0.00 1 0 5 0 3 2.0 2 1 2 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 0 Keluar ga Rp 0.00 1 0 5 0 3 2. 03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabup aten Bandu ng Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 1700 00 Orang Rp 1,625,122,4 50.00 1 0 5 0 3 2. 03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabup aten Bandu ng Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 1700 00 Orang Rp 824,560,000 .00 56 Kode Rekening Perancangan Awal RKPD Kode Rekening Hasil Analisis Kebutuhan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Targe t Capai an Pagu (Rp) Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Targe t Capai an Pagu (Rp) 1 0 5 0 3 2.0 3 0 1 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas Kabupa ten Bandu ng Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas 1 Lapor an Rp 5,243,000.00 1 0 5 0 3 2.0 3 0 1 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas Kabupa ten Bandu ng Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas 0 Lapor an Rp 0.00 1 0 5 0 3 2.0 3 0 2 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Kabupa ten Bandu ng SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat - 1 Doku men - 100% Rp 350,000,000. 00 1 0 5 0 3 2.0 3 0 2 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Kabupa ten Bandu ng SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat - 1 Doku men - 100% Rp 319,565,600. 00 1 0 5 0 3 2.0 3 0 3 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Kabupa ten Bandu ng Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana 10000 0 Orang Rp 182,360,000. 00 1 0 5 0 3 2.0 3 0 3 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Kabupa ten Bandu ng Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana 10000 0 Orang Rp 83,440,000.0 0 1 0 5 0 3 2.0 3 0 9 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Kabupa ten Bandu ng Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 70000 Orang Rp 1,069,959,45 0.00 1 0 5 0 3 2.0 3 0 9 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Kabupa ten Bandu ng Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 70000 Orang Rp 417,654,400. 00 57 Kode Rekening Perancangan Awal RKPD Kode Rekening Hasil Analisis Kebutuhan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Targe t Capai an Pagu (Rp) Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Targe t Capai an Pagu (Rp) 1 0 5 0 3 2.0 3 1 1 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupa ten Bandu ng Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 0 Lapor an Rp 7,560,000.00 1 0 5 0 3 2.0 3 1 1 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupa ten Bandu ng Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 0 Lapor an Rp 3,300,000.00 1 0 5 0 3 2.0 3 1 0 Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit Kabupa ten Bandu ng SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu - 1 Doku men - 100% Rp 10,000,000.0 0 1 0 5 0 3 2.0 3 0 6 Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit Kabupa ten Bandu ng SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu - 0 Doku men - 0% Rp 600,000.00 1 0 5 0 3 2. 04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Kabup aten Bandu ng persentase lembaga kebencanaan/P D yang melaksanakan penyelenggaraa n penanggulangan kebencanaan 100% Rp 999,878,408 .00 1 0 5 0 3 2. 04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Kabup aten Bandu ng persentase lembaga kebencanaan/P D yang melaksanakan penyelenggaraa n penanggulangan kebencanaan 100% Rp 338,536,643 .00 1 0 5 0 3 2.0 4 0 1 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Kabupa ten Bandu ng Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah 0 Doku men Rp 0.00 1 0 5 0 3 2.0 4 0 1 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Kabupa ten Bandu ng Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah 0 Doku men Rp 0.00 58 Kode Rekening Perancangan Awal RKPD Kode Rekening Hasil Analisis Kebutuhan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Targe t Capai an Pagu (Rp) Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Targe t Capai an Pagu (Rp) 1 0 5 0 3 2.0 4 0 2 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota Kabupa ten Bandu ng Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah 0 Doku men Rp 0.00 1 0 5 0 3 2.0 4 0 2 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota Kabupa ten Bandu ng Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah 0 Doku men Rp 0.00 1 0 5 0 3 2.0 4 0 3 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Kabupa ten Bandu ng Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana 0 Doku men Rp 0.00 1 0 5 0 3 2.0 4 0 3 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Kabupa ten Bandu ng Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana 0 Doku men Rp 0.00 1 0 5 0 3 2.0 4 0 4 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan Kabupa ten Bandu ng Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan 0 Doku men Rp 130,695,000. 00 1 0 5 0 3 2.0 4 0 4 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan Kabupa ten Bandu ng Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan 0 Doku men Rp 0.00 1 0 5 0 3 2.0 4 0 5 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupa ten Bandu ng Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 0 Lapor an Rp 0.00 1 0 5 0 3 2.0 4 0 5 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupa ten Bandu ng Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 0 Lapor an Rp 0.00 1 0 5 0 3 2.0 4 0 7 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Kabupa ten Bandu ng Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi 0 Orang Rp 0.00 1 0 5 0 3 2.0 4 0 7 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Kabupa ten Bandu ng Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi 0 Orang Rp 0.00 1 0 5 0 3 2.0 4 0 8 Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota Kabupa ten Bandu ng Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam 100 Orang Rp 107,663,200. 00 1 0 5 0 3 2.0 4 0 8 Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota Kabupa ten Bandu ng Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam 0 Orang Rp 0.00 59 Kode Rekening Perancangan Awal RKPD Kode Rekening Hasil Analisis Kebutuhan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Targe t Capai an Pagu (Rp) Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Targe t Capai an Pagu (Rp) menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) 1 5 3 2.0 4 0 9 Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota Kabupa ten Bandu ng Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal 5 Kegiat an Rp 107,663,200. 00 1 5 3 2.0 4 0 9 Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota Kabupa ten Bandu ng Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal 0 Kegiat an Rp 0.00 1 5 3 2.0 4 1 0 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Kabupa ten Bandu ng Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan 5 Kegiat an Rp 107,663,200. 00 1 5 3 2.0 4 1 0 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Kabupa ten Bandu ng Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan 5 Kegiat an Rp 130,856,643. 00 60 Kode Rekening Perancangan Awal RKPD Kode Rekening Hasil Analisis Kebutuhan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Targe t Capai an Pagu (Rp) Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Targe t Capai an Pagu (Rp) 1 5 3 2.0 4 1 1 Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Kabupa ten Bandu ng Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal 0 Lemba ga Rp 0.00 1 5 3 2.0 4 1 1 Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Kabupa ten Bandu ng Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal 0 Lemba ga Rp 0.00 1 5 3 2.0 4 1 2 Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota Kabupa ten Bandu ng Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana 1 Lapor an Rp 128,161,708. 00 1 5 3 2.0 4 1 2 Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota Kabupa ten Bandu ng Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana 1 Lapor an Rp 6,830,000.00 1 5 3 2.0 4 1 3 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Kabupa ten Bandu ng Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan 2 Doku men Rp 338,166,500. 00 1 5 3 2.0 4 1 3 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Kabupa ten Bandu ng Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan 2 Doku men Rp 200,000,000. 00 61 Kode Rekening Perancangan Awal RKPD Kode Rekening Hasil Analisis Kebutuhan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Targe t Capai an Pagu (Rp) Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Targe t Capai an Pagu (Rp) Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun Jumlah Program 2 Rp 7,959,915,9 23.00 Jumlah Program 2 Rp 4,210,615,6 43.00 Jumlah Program 1+2 Rp 21,660,459, 846.00 Jumlah Program 1+2 Rp 15,199,355, 456.00 62 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bandung berasaskan lima prinsip yaitu perencanaan politik, perencanaan teknokratik, perencanaan partisipatif, perencanaan top down, dan perencanaan bottom up. Musrenbang Kabupaten Bandung tahun 2024 merupakan bagian dari perencanaan partisipatif, perencanaan top down dan perencanaan bottomup yang dimulai dari tingkat desa, tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten. Namun demikian sejak tahun anggaran 2017 pada kegiatan musrenbang kewilayahan (usulan bottom up), BPBD Kabupaten Bandung tidak termasuk OPD yang mengusung dan mengakomodir usulan musrenbang kewilayahan. 2.6 Capaian SPM tahun 2024 Selain melaksanakan evaluasi dan analisis capaian kinerja berdasarkan kinerja per sasaran, evaluasi juga dilakukan terhadap capaian pelayanan Standar Pelayanan Minimal urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat urusan bencana. Berdasarkan hasil evaluasi capaian pelayanan SPM tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung beserta target kinerja, anggaran dan capaian realisasinya, dapat Kami sampaikan sebagai berikut: Tabel 2.6.1 Laporan Evaluasi Kinerja Penerapan SPM Tahun 2025 Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Satuan Target Kinerja Tahun 2024 Realisasi Kinerja Tahun 2024 Capaian Kinerja % PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Persentase Penanganan Penanggulangan Bencana Persen 100 100 100 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Orang 500 500 100 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi Dokumen 0 0 0 63 Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Satuan Target Kinerja Tahun 2024 Realisasi Kinerja Tahun 2024 Capaian Kinerja % Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi komunikasi informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun Orang 500 500 100 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Orang 250 250 100 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi Dokumen 0 0 0 Pelatihan Pencegahan an Mitigasi Bencana abupaten/Kota Jumlah Warga Negara Dan Aparatur Yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan Dan Kesiapsiagan Orang 0 0 0 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Dokumen 0 0 0 Penyusunan Rencana Kontijensi Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi Dokumen 1 1 100 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan Orang 200 200 100 Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Kawasan 3 3 100 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara Keluarga maupun Petugas Unit 0 0 0 64 Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Satuan Target Kinerja Tahun 2024 Realisasi Kinerja Tahun 2024 Capaian Kinerja % Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Orang 0 0 0 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Orang 170 170 100 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas Laporan 0 0 0 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat Dokumen 11 11 100 Pencarian Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan Ditolong dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana Orang 46 46 100 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Orang 28 28 100 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota Laporan 1 1 100 Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu Dokumen 0 0 0 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Persentase lembaga kebencanaan/PD yang melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan kebencanaan Persen 100 100 100 65 Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) Satuan Target Kinerja Tahun 2024 Realisasi Kinerja Tahun 2024 Capaian Kinerja % Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Orang 0 0 0 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan Kegiatan 10 10 100 Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana Laporan 0 0 0 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun Dokumen 2 2 100 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) Dokumen 0 0 0 2.7 Penyajian Hasil Evaluasi Capaian Sustainable Development Goals (SDGs)/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) BPBD Tahun 2024 Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan suatu rencana aksi global yang telah disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia. SDGs/TPB terdiri dari 17 tujuan dengan 169 target capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk keselamatan manusia dan planet bumi. Tujuan dan target tersebut 66 menggambarkan visi dan ruang lingkup agenda pembangunan global yang inklusif dan multidimensi, yang akan menjadi panduan bagi komunitas global untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat global di tahun 2030. Pada tahun 2020, pemerintah pusat melalui Bappenas menerbitkan pedoman Penyusunan Teknis Penyusunan Rencana Aksi SDGs/TPB yang merespons perubahan yang terjadi dalam RPJMN 2020-2024 dan tantangan pandemi COVID-19. Pedoman ini juga dilengkapi dengan 4 (empat) buku metadata indikator SDGs/TPB Indonesia edisi II yang terdiri atas metadata pilar pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola. Metadata ini juga menjadi acuan untuk mengukur pencapaian TPB/SDGs Indonesia agar dapat dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia serta keterbandingan antarprovinsi dan antarkabupaten/kota di Indonesia.
11. 1.Kerangka Evaluasi Capaian SDGs BPBD Kabupaten Bandung Dalam melakukan evaluasi capaian SDGs Kabupaten Bandung, BPBD Kabupaten Bandung tidak melakukan evaluasi terhadap seluruh sasaran/indikator, melainkan merumuskan indikator prioritas yang disesuaikan dengan wewenang dan kapasitas Pemerintah Kabupaten Bandung. Indikator prioritas yang disesuaikan pada Penanggulangan Bencana terdapat pada Pilar Lingkungan dan Pilar Tanpa Kemiskinan.
12. 2.Hasil Evaluasi Capaian SDGs BPBD Kabupaten Bandung Penjelasan mengenai hasil evaluasi capaian SDGs BPBD Kabupaten Bandung diuraikan ke dalam 2 (dua) bagian yaitu tinjauan umum capaian SDGs BPBD Kabupaten Bandung, serta capaian SDGs BPBD Kabupaten Bandung berdasarkan Pilar Lingkungan.
13. 3.Tinjauan Umum Capaian SDGs BPBD Kabupaten Bandung Penilaian dilakukan dengan membandingkan capaian Kabupaten Bandung dengan target nasional dan targer provinsi Jawa Barat. Evaluasi pada tahun 2020 memiliki kondisi yang sedikit berbeda dengan sebelumnya, karena adanya pandemi COVID-19, yang berdampak terutama pada kinerja di sektor sosial dan ekonomi. Akibatnya beberapa indikator yang pada tahun 2019 telah tercapai, memiliki capaian yang berada di bawah target pada tahun 2020. Dengan demikian, penting untuk memerhatikan upaya 67 penanggulangan COVID-19 untuk memenuhi target capaian di masa depan. Dari total indikator yang telah dan diprediksi akan tercapai, untuk indikator yang berkaitan dengan pembangunan lingkungan, sebagian besar masih memerlukan pendataan lebih lanjut.
14. 4.Capaian SDGs BPBD Kabupaten Bandung Dari tujuan yang menjadi bagian dari pilar lingkungan, hasil capaian tahun 2024 ialah Untuk pencapaian tujuan kota dan permukiman dan layak, indikator yang berkaitan masih perlu pendataan mendalam yang membagi korban bencana menjadi korban jiwa, korban hilang, korban terluka dan korban mengungsi. Adapun untuk BPBD berada di pilar sosial TPB/SDGs Tanpa Kemiskinan (Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun) dan pilar Lingkungan TPB/SDGs Tanpa Kemiskinan Kota Berkelanjutan (Menjadikan Kota Dan Permukiman Inklusif. Aman. Tangguh dan Berkelanjutan). Capaian, Target Realisasi beserta anggaran dapat disampaikan pada tabel berikut ini: Tabel 2.7.1 Capaian dan Target SDG’s TPB 1 : Tanpa Kemiskinan (Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun) Tahun 2024 No Indikator Metadata 1 Indikator Proxy Satuan Data Target Data 2021 2024 (Baseline) Target Capaian Status 5 1.5.1.(a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah. _ Desa 0 1.5.1.(d) Jumlah daerah bencana alam/ bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. _ 1.5.3* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. _ Dokumen 1 3 3 Tercapai 68 Tabel 2.7.2 Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SDG’s TPB 1 : Tanpa Kemiskinan (Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun) No Indikator Metadata 1 Program (RKPD 2024) Kegiatan (RKPD 2024) Sub Kegiatan (RKPD 2024) Anggaran (RKPD 2024) Sumber Pembiayaan Perangkat Daerah 5 1.5.1.(a) Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah. Program Penanggulangan Bencana Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan 595,799,000 APBD BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1.5.1.(d) Jumlah daerah bencana alam/ bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH/DINAS PENDIDIKAN 1.5.3* Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. Program Penanggulangan Bencana Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota 0 APBD BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Penyusunan Rencana Kontijensi 145.174.000 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 8.600.000 69 Tabel 2.7.3 Capaian dan Target SDG’s TPB 11 : Kota Dan Komunitas Berkelanjutan ("Menjadikan Kota Dan Permukiman Inklusif. Aman. Tangguh dan Berkelanjutan) Tahun 2025 No Indikator Metadata 1 Indikator Proxy Satuan Data Target Data 2021 2024 (Baseline) Target Capaian Status 5 11.5.1* Jumlah korban meninggal. hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. Orang/ Korban Meninggal Korban Meninggal Korban Meninggal 100 -1 0 -19 Korban Hilang Korban Hilang Korban Hilang 0 0 0 Korban Terluka Korban Terluka Korban Terluka 0 0 -165 Korban Mengungsi Korban Mengungsi Korban Mengungsi -657 0 -12,103 11.5.1.(a) Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). 117,13 11.5.1.(b) Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk. 70 No Indikator Metadata 1 Indikator Proxy Satuan Data Target Data 2021 2024 (Baseline) Target Capaian Status 11.5.1.(c) Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan. Unit 6 6 Tercapai Tabel 2.7.4 Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SDG’s TPB 11 : Kota Dan Komunitas Berkelanjutan ("Menjadikan Kota Dan Permukiman Inklusif. Aman. Tangguh dan Berkelanjutan) No Indikator Metadata 1 Indikator Proxy Satuan Data Target Program (RKPD 2024) Kegiatan (RKPD 2024) Sub Kegiatan (RKPD 2024) Anggaran (RKPD 2024) Sumber Pembiayaan 5 11.5.1* Jumlah korban meninggal. hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. Orang/ 100.000 Program Penanggulangan Bencana Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas 0 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota 319,565,600 Pencarian. Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 83,440,000 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 417,654,400 APBD Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 3,300,000 Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Penyakit 600,000 71 No Indikator Metadata 1 Indikator Proxy Satuan Data Target Program (RKPD 2024) Kegiatan (RKPD 2024) Sub Kegiatan (RKPD 2024) Anggaran (RKPD 2024) Sumber Pembiayaan 11.5.1.(a) Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). Program Penanggulangan Bencana Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota 0.00 APBD 11.5.1.(b) Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk. Program Penanggulangan Bencana Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 0 APBD 11.5.1.(c) Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan. Unit Program Penanggulangan Bencana Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 1,152,438,168 APBD 72 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Prioritas nasional pada dokumen RPJMN salah satunya Prioritas Ke- 6 yaitu tentang “Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim” diintegrasikan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2025 yang memuat 9 prioritas dimana prioritas nomor lima berbunyi “Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan dan Mengantisipasi Risiko Perubahan Iklim”, ini sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada Prioritas ke-6 yaitu “Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana”. Sedangkan penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung masuk dalam misi keempat yaitu “Meningkatnya kualitas insfrastruktur yang integrasi dan berwawasan lingkungan”. Untuk mendukung pencapaian misi keempat Kabupaten Bandung serta tujuan dan sasaran BPBD, disusunlah empat strategi penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung yaitu:
15. 1.Penataan wilayah berbasis mitigasi bencana dan kebakaran;
16. 2.Penilaian Indeks Kapasitas Daerah (IKD) Kabupaten/Kota;
17. 3.Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dan aparatur negara dalam upaya pengurangan risiko bencana;
18. 4.Penyediaan logistik, dan kebutuhan dasar untuk penyintas
19. 5.Pengadaan sistem peringatan dini;
20. 6.Penguatan cadangan pangan, simpul pangan desa dan regional untuk antisipasi bencana. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPBD Tahun 2026 Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor- faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal- 73 hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung. Untuk itu, disusun visi dan misi BPBD yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Tahun 2025 – 2029 mengacu kepada Visi-Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, yaitu : “Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih BEDAS, Maju dan Berkelanjutan menuju Indonesia Emas.” Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung adalah melaksanakan misi ke-4 (Keempat) yaitu: “4. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan”. Untuk mendukung misi ini, aspek kebencanaan merupakan salah satu komponen yang perlu diakomodir dalam perencanaan pembangunan. Hal tersebut didasari oleh kondisi Kabupaten Bandung yang memiliki beberapa potensi bencana. Meninjau historis kebelakang, beberapa bencana cenderung tidak dapat dihindarkan dan mengganggu stabilitas pembangunan. Mitigasi berupa pencegahan terjadinya bencana tidak akan menghilangkan seluruh resiko bencana. Berdasarkan hal tersebut, maka upaya terkait penanganan aspek kebencanaan selain mengakomodir upaya mitigasi perlu pula untuk diarahkan pada upaya adaptasi berupa rekayasa infrastruktur dan fasilitas public agar memiliki kepentingan terhadap bencana. Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran, kewenangan, tugas pokok dan TUJUAN PROGRAM & KEGIATAN SASARAN 74 fungsi (Core business) Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut:
21. 1.Mempercepat jangkauan pelaksanaan penanggulangan bencana.
22. 2.Mengembangkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
23. 3.Meningkatkan profesionalitas aparatur dan masyarakat terlatih dalam penanggulangan bencana.
24. 4.Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam mengantisipasi bencana.
25. 5.Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam pelaksanaan saat tidak terjadi bencana maupun saat bencana, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD serta berpedoman kepada RPJM Daerah. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja BPBD Kabupaten Bandung Tahun 2026 dalam rangka mendukung misi yang tertuang dalam RPJMD (Misi Keempat), dalam program dan kegiatan di tahun anggaran 2025 adalah sebagai berikut: TUJUAN Terwujudnya Wilayah Kabupaten Bandung yang Tangguh Terhadap Bencana Melalui Peningkatan Kapasitas Masyarakat yang Berkelanjutan dan Kolaborasi Multipihak Secara Terpadu Untuk Penanggulangan Bencana SASARAN
26. 1.Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana;
27. 2.Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Tujuan BPBD Kabupaten Bandung merupakan sesuatu yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Perumusan tujuan akan mengarahkan kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam merealisasikan misi dari BPBD kabupaten Bandung. Untuk mewujudkan misi Bupati Kabupaten Bandung, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional. Berikut turunan Tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dijelaskan melalui indikator (output) pada Tabel dibawah ini: 75 Tabel 3.1 Tabel Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan BPBD N o Tujuan Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Indikator Ke t.Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output 1 Meningkat nya akuntabili tas pemerinta h daerah Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Nilai Maturitas Perangkat Daerah 2 Meningkat nya akuntabili tas pemerinta h daerah Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Nilai SAKIP Persentase Dokumen Perencanaan , Penganggara n dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu 3 Meningkat nya akuntabilit as pemerintah daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4 Meningkat nya akuntabilit as pemerintah daerah Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD 5 Meningkat nya akuntabilit as pemerintah daerah Tersedianya Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA- SKPD Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD 6 Meningkat nya akuntabilit as pemerintah daerah Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7 Meningkat nya akuntabili tas pemerinta h daerah Tersedianya Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu 8 Meningkat nya akuntabilit as pemerintah daerah Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 9 Meningkat nya akuntabilit as pemerintah daerah Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 0 Meningkat nya akuntabili tas pemerinta h daerah Tersedianya Dokumen pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah yang tepat waktu Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah yang tepat waktu 76 N o Tujuan Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Indikator Ke t.Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output 1 1 Meningkat nya akuntabilit as pemerintah daerah Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD 1 2 Meningkat nya akuntabili tas pemerinta h daerah Tersedianya Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaia n yang tepat waktu 1 3 Meningkat nya akuntabilit as pemerintah daerah Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan 1 4 Meningkat nya akuntabilit as pemerintah daerah Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 1 5 Meningkat nya akuntabilit as pemerintah daerah Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan 1 6 Meningkat nya akuntabili tas pemerinta h daerah Tesedianya Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor 1 7 Meningkat nya akuntabilit as pemerintah daerah Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan 1 8 Meningkat nya akuntabilit as pemerintah daerah Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan 1 9 Meningkat nya akuntabilit as pemerintah daerah Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan 2 0 Meningkat nya akuntabilit as pemerintah daerah Tersedianya Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 2 1 Meningkat nya akuntabilit as pemerintah daerah Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 2 2 Meningkat nya akuntabilit as pemerintah daerah Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan 2 3 Meningkat nya akuntabilit as pemerintah daerah Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 4 Meningkat nya akuntabilit as pemerintah daerah Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 5 Meningkat nya akuntabili tas Tersedianya Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Persentase BMD Kondisi Baik Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan 77 N o Tujuan Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Indikator Ke t.Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output pemerinta h daerah Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Daerah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 2 6 Meningkat nya akuntabilit as pemerintah daerah Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan 2 7 Meningkat nya akuntabilit as pemerintah daerah Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan 2 8 Meningkat nya akuntabilit as pemerintah daerah Tersedianya Mebel Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 9 Meningkat nya akuntabilit as pemerintah daerah Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan 3 0 Meningkat nya akuntabili tas pemerinta h daerah Tersedianya laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah 3 1 Meningkat nya akuntabilit as pemerintah daerah Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3 2 Meningkat nya akuntabilit as pemerintah daerah Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 3 3 Meningkat nya akuntabilit as pemerintah daerah Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan 3 4 Meningkat nya akuntabili tas pemerinta h daerah Tersedianya laporan BMD dalam Kondisi Baik Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik 3 5 Meningkat nya akuntabilit as pemerintah daerah Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya 3 6 Meningkat nya akuntabilit as pemerintah daerah Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 3 7 Meningkat nya akuntabilit as pemerintah daerah Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya 3 8 Meningkat nya akuntabilit as pemerintah daerah Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 3 9 Meningkat nya Terlaksananya Pemeliharaan Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 78 N o Tujuan Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Indikator Ke t.Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output akuntabilit as pemerintah daerah Peralatan dan Mesin Lainnya Mesin Lainnya yang Dipelihara 4 0 Meningkat nya akuntabilit as pemerintah daerah Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 4 1 Meningkat nya akuntabilit as pemerintah daerah Terlaksananya Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi 4 2 Meningkat nya kapasitas daerah dan kesiapsiag aan masyaraka t terhadap bencana Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana PROGRAM PENANGGULANGA N BENCANA Persentase Penanganan Penanggulangan Bencana 4 3 Meningkat nya kapasitas daerah dan kesiapsiag aan masyaraka t terhadap bencana Meningkatnya Informasi rawan bencana yang diberikan kepada Warga Negara Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 4 4 Meningkat nya kapasitas daerah dan kesiapsiag aan masyaraka t terhadap bencana Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal 4 5 Meningkat nya kapasitas daerah dan kesiapsiag aan masyaraka t terhadap bencana Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun 4 6 Meningkat nya kapasitas daerah dan kesiapsiag aan masyaraka t terhadap bencana Meningkatnya Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan dalam upaya mengurangi dampak bencana Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaa n terhadap Bencana 4 7 Meningkat nya kapasitas daerah dan kesiapsiag aan masyaraka t terhadap bencana Terlaksananya Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Kawasan- Kawasan Strategis Kabupaten/Kota Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana 4 8 Meningkat nya kapasitas daerah dan kesiapsiag aan masyaraka t terhadap bencana Meningkatnya Kemampuan Teknis dan Manajerial TRC Tingkat Kabupaten/Kota dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya 79 N o Tujuan Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Indikator Ke t.Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output 4 9 Meningkat nya kapasitas daerah dan kesiapsiag aan masyaraka t terhadap bencana Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi untuk Setiap Bencana Prioritas di Daerah Penyusunan Rencana Kontijensi Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi 5 0 Meningkat nya kapasitas daerah dan kesiapsiag aan masyaraka t terhadap bencana Terlaksananya Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana untuk Bencana prioritas di Daerah Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan 5 1 Meningkat nya kapasitas daerah dan kesiapsiag aan masyaraka t terhadap bencana Tersedianya Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi 5 2 Meningkat nya kapasitas daerah dan kesiapsiag aan masyaraka t terhadap bencana Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam 5 3 Meningkat nya kapasitas daerah dan kesiapsiag aan masyaraka t terhadap bencana Terselenggaranya kegiatan untuk mengatasi akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) berdasarkan hasil kajian risiko bencana di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani 5 4 Meningkat nya kapasitas daerah dan kesiapsiag aan masyaraka t terhadap bencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal 5 5 Meningkat nya kapasitas daerah dan kesiapsiag aan masyaraka t terhadap bencana Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya 5 6 Meningkat nya kapasitas daerah dan kesiapsiag aan masyaraka t terhadap bencana Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana 5 7 Meningkat nya kapasitas daerah dan kesiapsiag aan masyaraka t terhadap bencana Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya 80 N o Tujuan Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Indikator Ke t.Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output 5 8 Meningkat nya kapasitas daerah dan kesiapsiag aan masyaraka t terhadap bencana Meningkatnya penyelamatan dan evakuasi korban bencana secara optimal Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamata n dan Evakuasi Korban Bencana 5 9 Meningkat nya kapasitas daerah dan kesiapsiag aan masyaraka t terhadap bencana Terlaksananya Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas 6 0 Meningkat nya kapasitas daerah dan kesiapsiag aan masyaraka t terhadap bencana Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat 6 1 Meningkat nya kapasitas daerah dan kesiapsiag aan masyaraka t terhadap bencana Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana 6 2 Meningkat nya kapasitas daerah dan kesiapsiag aan masyaraka t terhadap bencana Tersusunnya dokumen rencana operasi kedaruratan bencana Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal 6 3 Meningkat nya kapasitas daerah dan kesiapsiag aan masyaraka t terhadap bencana Tersedianya SDM Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang kompeten dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis 6 4 Meningkat nya kapasitas daerah dan kesiapsiag aan masyaraka t terhadap bencana Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 6 5 Meningkat nya kapasitas daerah dan kesiapsiag aan masyaraka t terhadap bencana Terlaksananya Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah dalam Penanganan Awal untuk KLB yang Ditingkatkan Statusnya Menjadi Darurat Bencana Non Alam Paling Lama 1x24 Jam Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu 6 6 Meningkat nya kapasitas daerah dan kesiapsiag aan masyaraka t terhadap bencana Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota 6 7 Meningkat nya kapasitas daerah dan Terlaksananya lembaga kebencanaan/PD yang melaksanakan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Persentase lembaga kebencanaa n/PD yang melaksanak 81 N o Tujuan Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Indikator Ke t.Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output kesiapsiag aan masyaraka t terhadap bencana penyelenggaraan penanggulangan kebencanaan an penyelengga raan penanggulan gan kebencanaa n 6 8 Meningkat nya kapasitas daerah dan kesiapsiag aan masyaraka t terhadap bencana Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah 6 9 Meningkat nya kapasitas daerah dan kesiapsiag aan masyaraka t terhadap bencana Tersedianya Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah 7 0 Meningkat nya kapasitas daerah dan kesiapsiag aan masyaraka t terhadap bencana Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana 7 1 Meningkat nya kapasitas daerah dan kesiapsiag aan masyaraka t terhadap bencana Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia 7 2 Meningkat nya kapasitas daerah dan kesiapsiag aan masyaraka t terhadap bencana Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 7 3 Meningkat nya kapasitas daerah dan kesiapsiag aan masyaraka t terhadap bencana Meningkatnya kompetensi teknis dan manajerial SDM aparatur penanggulangan bencana pada setiap tahapan (Pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana) Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi 7 4 Meningkat nya kapasitas daerah dan kesiapsiag aan masyaraka t terhadap bencana Tersedianya Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknnis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) 7 5 Meningkat nya kapasitas daerah dan kesiapsiag aan masyaraka t terhadap bencana Tersedianya dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal 82 N o Tujuan Sasaran Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Indikator Ke t.Outcome Ultimate Outcome Intermedite Output 7 6 Meningkat nya kapasitas daerah dan kesiapsiag aan masyaraka t terhadap bencana Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan 7 7 Meningkat nya kapasitas daerah dan kesiapsiag aan masyaraka t terhadap bencana Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha alam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal 7 8 Meningkat nya kapasitas daerah dan kesiapsiag aan masyaraka t terhadap bencana Tersedianya data penduduk terpilah di daerah rawan bencana Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana 7 9 Meningkat nya kapasitas daerah dan kesiapsiag aan masyaraka t terhadap bencana Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1(satu) tahun 83 Hal tersebut antara lain:
28. 1.Peningkatan Kualitas dan kuantitas SDM pelayanan publik dibidang Penanggulangan Bencana
29. 2.Optimalisasi Pagu Anggaran Sektoral BPBD yang rasional dan proporsional
30. 3.Peningkatan kualitas/kuantitas Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana
31. 4.Peningkatan kualitas Sistem Manajemen PRB yg didukung oleh RAD, PRB dan Rencana Kontijensi
32. 5.Pemetaan potensi kawasan rawan bencana berdasarkan cakupan wilayah, jenis bencana dan dampak bencana
33. 6.Kemandiirian dan peran serta aktif masyarakat dan dunia usaha didalam upaya pencegahan/ kesiapsiagaan (Pra bencana) serta adaptasi terhadap bencana
34. 7.Peningkatan kualitas koordinasi dan pelaksanaan program/kegiatan baik lintas lembaga/intansi/PD, lintas program/kegiatan maupun Anggaran
35. 8.Terbitnya regulasi/kebijakan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang SPM/SOP siklus penanggulangan kebencanaan (pra, saat dan pasca bencana).
36. 9.Terdapatnya Kajian yang Komprehensif terhadap gambaran secara menyeluruhterhadap resiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian dan kapasitas daerah/Kabupaten Bandung dalam bentuk tertulis dan Peta 84
37. 10.Peningkatan Kualitas Sistem Manajemen Penanganan Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Bandung. Prioritas Sebagaimana diatas dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran sebagai berikut :
38. 1.Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana;
39. 2.Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Serta dalam rangka peningkatan Standar pelayanan minimal kepada masyarakat yang terdiri dari :
40. 1.Pelayanan informasi rawan bencana;
41. 2.Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
42. 3.Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Dalam rangka menunjang program/kegiatan prioritas pembangunan Kabupaten Bandung tersebut, maka BPBD Kabupaten Bandung dalam pelaksanaanya harus ditunjang oleh anggaran program operasional dengan melakukan pemetaan ke Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi Klasifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, sebagai berikut:
43. 1.Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan ini dimplementasikan kedalam Sub Kegiatan Sebagai berikut : 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD; 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD; 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
44. 2.Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Kegiatan ini dimplementasikan kedalam Sub Kegiatan Sebagai berikut : 1) Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN; 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD. 85
45. 3.Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kegiatan ini dimplementasikan kedalam Sub Kegiatan Sebagai berikut : 1) Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD.
46. 4.Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kegiatan ini dimplementasikan kedalam Sub Kegiatan Sebagai berikut :
47. 1.Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
48. 2.Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
49. 3.Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
50. 5.Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Kegiatan ini dimplementasikan kedalam Sub Kegiatan Sebagai berikut : 1) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor; 2) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor; 3) Penyediaan peralatan rumah tangga; 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor; 5) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;; 6) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 7) Fasilitasi Kunjungan Tamu; 8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
51. 6.Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kegiatan ini dimplementasikan kedalam Sub Kegiatan Sebagai berikut : 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; 2) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; 3) Pengadaan Mebel; 4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
52. 7.Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan ini dimplementasikan kedalam Sub Kegiatan Sebagai berikut :
53. 1.Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
54. 2.Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
55. 3.Penyediaan Jasa Pelayanan.
56. 8.Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan ini dimplementasikan kedalam Sub Kegiatan Sebagai berikut : 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan; 86 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan; 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 4) Pemeliharaan Mebel; 5) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya; 6) Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya; 7) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
57. 9.Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Kegiatan ini dimplementasikan kedalam Sub Kegiatan Sebagai berikut : 1) Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota; 2) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana).
58. 10.Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kegiatan ini dimplementasikan kedalam Sub Kegiatan Sebagai berikut : 1) Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan; 2) Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota; 3) Penyusunan Rencana Kontijensi; 4) Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana; 5) Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana; 6) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam; 7) Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota; 8) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota; 9) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi BencanaKabupaten/Kota; 10) Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota; 11) Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana.
59. 11.Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kegiatan ini dimplementasikan kedalam Sub Kegiatan Sebagai berikut : 1) Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas; 2) Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota; 3) Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota; 87 4) Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota; 5) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana; 6) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota; 7) Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit; 8) Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.
60. 12.Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Kegiatan ini dimplementasikan kedalam Sub Kegiatan Sebagai berikut : 1) Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota; 2) Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota; 3) Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota; 4) Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan; 5) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 6) Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota; 7) Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota; 8) Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota; 9) Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota; 10) Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota; 11) Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota; 12) Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota. Tahun Perencanaan 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung merumuskan 2 Program dengan Pagu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp 12,592,326,372.00 dan Program Penanggulangan Bencana sebesar Rp 4,549,827,252.00 dengan total sebesar Rp 17,142,153,624.00 serta melaksanakan 11 Kegiatan dan 65 Sub Kegiatan Penjelasan rencana kerja dan pendanaan BPBD Tahun Anggaran 2024 disampaikan pada Tabel 4.1: 88 Tabel 4.1 Rumusan Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan BPBD Tahun 2025 Kabupaten Bandung No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catata n Penting Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumbe r Dana A. Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan penyelenggaraa n urusan pemerintahan bidang kentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat x x x 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Nilai IKM Nilai SAKIP Persentase BMD Kondisi Baik BPBD Kabupate n Bandung
61. 1.83,5;
62. 2.77,70;
63. 3.90 Rp 12,592,326,372.00 APBD A.1 x x x 1 2.0 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu BPBD Kabupate n Bandung 100 Persen Rp 50,999,949.00 APBD A.1.1 x x x 1 2.01 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah BPBD Kabupate n Bandung 6 Dokumen Rp 8,469,949.00 APBD A.1.2 x x x 1 2.01 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD BPBD Kabupate n Bandung 2 Dokumen Rp 20,830,000.00 APBD A.1.3 x x x 1 2.01 4 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD BPBD Kabupate n Bandung 2 Dokumen Rp 3,000,000.00 APBD 89 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catata n Penting Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumbe r Dana A.1.4 x x x 1 2.01 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD BPBD Kabupate n Bandung 5 Laporan Rp 18,700,000.00 APBD A.2 x x x 1 2.01 8 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah BPBD Kabupate n Bandung 0 Dokumen Rp - APBD A.2.1 x x x 1 2.01 9 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah BPBD Kabupate n Bandung 0 Data Rp - APBD A.2.2 x x x 1 2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu BPBD Kabupate n Bandung 100 Persen Rp 8,942,827,367.00 APBD A.3 x x x 1 2.02 1 Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN BPBD Kabupate n Bandung 27 Orang/ Bulan Rp 8,906,690,220.00 APBD A.3.1 x x x 1 2.02 5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD BPBD Kabupate n Bandung 3 Laporan Rp 36,137,147.00 APBD A.4 x x x 1 2.0 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah yang tepat waktu BPBD Kabupate n Bandung 100 Persen Rp 4,960,000.00 APBD 90 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catata n Penting Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumbe r Dana A.4.1 x xx 1 2.03 3 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD BPBD Kabupate n Bandung 5 Laporan Rp 4,960,000.00 APBD A.4.2 x x x 1 2.0 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu BPBD Kabupate n Bandung 100 Persen Rp 50,000,000.00 APBD A.4.3 x xx 1 2.05 7 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan BPBD Kabupate n Bandung 100 Paket Rp 50,000,000.00 APBD A.5 x xx 1 2.05 9 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan BPBD Kabupate n Bandung 0 Orang Rp - APBD A.5.1 x xx 1 2.05 1 0 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan BPBD Kabupate n Bandung 0 Orang Rp - APBD A.5.2 x x x 1 2.0 6 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor BPBD Kabupate n Bandung 100 Persen Rp 290,878,500.00 APBD A.5.3 x xx 1 2.06 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan BPBD Kabupate n Bandung 15 Paket Rp 10,000,000.00 APBD A.5.4 x xx 1 2.06 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan BPBD Kabupate n Bandung 8 Paket Rp 105,366,500.00 APBD 91 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catata n Penting Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumbe r Dana A.5.5 x xx 1 2.06 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan BPBD Kabupate n Bandung 0 Paket Rp - APBD A.5.6 x xx 1 2.06 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan BPBD Kabupate n Bandung 1 Paket Rp 25,000,000.00 APBD A.5.7 x xx 1 2.06 5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan BPBD Kabupate n Bandung 6 Paket Rp 20,000,000.00 APBD A.5.8 x xx 1 2.06 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan BPBD Kabupate n Bandung 4 Dokumen Rp 4,998,500.00 APBD A.6 x xx 1 2.06 8 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu BPBD Kabupate n Bandung 0 Laporan Rp - APBD A.6.1 x xx 1 2.06 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD BPBD Kabupate n Bandung 1 Laporan Rp 125,513,500.00 APBD A.6.2 x x x 1 2.0 7 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah BPBD Kabupate n Bandung 100 Persen Rp - APBD A.6.3 x xx 1 2.07 1 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan BPBD Kabupate n Bandung 0 Unit Rp - APBD A.6.4 x xx 2 2.08 2 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan BPBD Kabupate n Bandung 0 Unit Rp - APBD 92 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catata n Penting Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumbe r Dana A.7 x xx 1 2.07 5 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan BPBD Kabupate n Bandung 0 Unit Rp - APBD A.7.1 x xx 1 2.07 1 0 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan BPBD Kabupate n Bandung 0 Unit Rp - APBD A.7.2 x x x 1 2.0 8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah BPBD Kabupate n Bandung 100 Persen Rp 2,870,570,656.00 APBD A.7.3 x xx 1 2.08 0 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat BPBD Kabupate n Bandung 1 Laporan Rp 3,500,000.00 APBD A.8 x xx 1 2.08 0 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan BPBD Kabupate n Bandung 12 Laporan Rp 144,000,000.00 APBD A.8.1 x xx 1 2.08 4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan BPBD Kabupate n Bandung 12 Laporan Rp 2,723,070,656.00 APBD A.8.2 x x x 1 2.0 9 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Persentase BMD dalam Kondisi Baik BPBD Kabupate n Bandung 100 Persen Rp 382,089,900.00 APBD 93 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catata n Penting Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumbe r Dana A.8.3 x xx 1 2.09 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya BPBD Kabupate n Bandung 0 Unit Rp - APBD A.8.4 x xx 1 2.09 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya BPBD Kabupate n Bandung 37 Unit Rp 129,189,800.00 APBD A.8.5 x xx 2 2.09 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya BPBD Kabupate n Bandung 0 Unit Rp - APBD A.8.6 x xx 1 2.09 5 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara BPBD Kabupate n Bandung 0 Unit Rp - APBD A.8.7 x xx 1 2.09 6 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara BPBD Kabupate n Bandung 2 Unit Rp 53,030,000.00 APBD x xx 1 2.09 7 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara BPBD Kabupate n Bandung 0 Unit Rp - APBD B. x xx 1 2.09 9 Pemeliharaan/Rehabilitas i Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i BPBD Kabupate n Bandung 1 Unit Rp 199,870,100.00 APBD 94 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catata n Penting Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumbe r Dana B.1 Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana 1 5 3 Program Penanggulangan Bencana Persentase Penanganan Penanggulangan Bencana Kabupate n Bandung 100% Rp 4,549,827,252.00 APBD B.1.1 1 5 3 2.0 1 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Kabupate n Bandung 500000 Orang Rp 535,353,200.00 APBD B.1.2 1 5 3 2.01 3 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal Kabupate n Bandung 1 Dokumen Rp 306,190,000.00 APBD B.2 1 5 3 2.01 4 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun Kabupate n Bandung 500000 Orang Rp 229,163,200.00 APBD B.2.1 1 5 3 2.0 2 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupate n Bandung 250000 Orang Rp 2,141,333,902.00 APBD B.2.2 1 5 3 2.02 6 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan - Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalamPencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana - Jumlah Kegiatan Stabilisasi Lereng/penahan tanah Kabupate n Bandung 4 Kawasan Rp 453,359,200.00 APBD 95 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catata n Penting Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumbe r Dana B.2.3 1 5 3 2.02 8 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Kabupate n Bandung 0 Orang Rp - APBD B.2.4 1 5 3 2.02 9 Penyusunan Rencana Kontijensi Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi Kabupate n Bandung 2 Dokumen Rp 295,710,600.00 APBD B.2.5 1 5 3 2.02 1 0 Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan Kabupate n Bandung 200 Orang Rp 250,136,452.00 APBD B.2.6 1 5 3 2.02 1 1 Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi Kabupate n Bandung 1 Dokumen Rp 3,310,000.00 APBD B.2.8 1 5 4 2.02 1 2 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Kabupate n Bandung 0 Keluarga Rp - APBD B.2.9 1 5 4 2.02 1 3 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani Kabupate n Bandung 1 Kegiatan Rp 52,715,300.00 APBD B.2.1 0 1 5 4 2.02 1 4 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal Kabupate n Bandung 0 Dokumen Rp - APBD 96 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catata n Penting Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumbe r Dana B.2.1 1 1 5 4 2.02 1 5 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya Kabupate n Bandung 0 Unit Rp - APBD B.2.1 2 1 5 4 2.02 1 6 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupate n Bandung 2 Kawasan Rp 399,050,100.00 APBD B.3 1 5 4 2.02 1 7 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya Kabupate n Bandung 1 Laporan Rp 687,052,250.00 APBD B.3.1 1 5 3 2.0 3 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupate n Bandung 170000 Orang Rp 1,364,154,350.00 APBD B.3.2 1 5 3 2.03 1 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas Kabupate n Bandung 1 Laporan Rp 10,000,000.00 APBD 97 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catata n Penting Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumbe r Dana B.3.3 1 5 3 2.03 2 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota - SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat- Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana (%) Kabupate n Bandung - 1 Dokumen - 100% Rp 338,910,600.00 APBD B.3.4 1 5 3 2.03 3 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana Kabupate n Bandung 100000 Orang Rp 72,736,000.00 APBD B.3.5 1 5 3 2.03 7 Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal Kabupate n Bandung 0 Dokumen Rp - APBD B.3.6 1 5 3 2.03 8 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis Kabupate n Bandung 50 Orang Rp 96,198,700.00 APBD 98 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catata n Penting Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumbe r Dana B.3.7 1 5 3 2.03 9 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupate n Bandung 70000 Orang Rp 839,459,050.00 APBD B.3.8 1 5 3 2.03 1 0 Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu Kabupate n Bandung 0 Dokumen Rp - APBD B.4 1 5 3 2.03 1 1 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota Kabupate n Bandung 1 Laporan Rp 6,850,000.00 APBD B.4.1 1 5 3 2.0 4 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Persentase lembaga kebencanaan/PD yang melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan kebencanaan Kabupate n Bandung 100% Rp 508,985,800.00 APBD B.4.2 1 5 3 2.04 1 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah Kabupate n Bandung 1 Dokumen Rp 1,186,800.00 APBD 99 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catata n Penting Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumbe r Dana B.4.3 1 5 3 2.04 2 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah Kabupate n Bandung 0 Dokumen Rp - APBD B.4.4 1 5 3 2.04 3 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupate n Bandung 0 Dokumen Rp - APBD B.4.5 1 5 3 2.04 4 Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan Kabupate n Bandung 0 Dokumen Rp - APBD B.4.6 1 5 3 2.04 5 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupate n Bandung 0 Laporan Rp - APBD B.4.7 1 5 3 2.04 7 Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi Kabupate n Bandung 0 Orang Rp - APBD 100 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catata n Penting Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumbe r Dana B.4.8 1 5 3 2.04 8 Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupate n Bandung 0 Orang Rp - APBD B.4.9 1 5 3 2.04 9 Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal Kabupate n Bandung 0 Dokumen Rp - APBD B.4.1 0 1 5 3 2.04 1 0 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan Kabupate n Bandung 5 Kegiatan Rp 507,799,000.00 APBD 101 No Sasaran Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan Rencana Tahun 2025 Catata n Penting Indikator Kinerja Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Sumbe r Dana B.4.1 1 1 5 3 2.04 1 1 Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal Kabupate n Bandung 0 Lembaga Rp - APBD B.4.1 2 1 5 3 2.04 1 2 Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana Kabupate n Bandung 0 Laporan Rp - APBD B.4.1 3 1 5 3 2.04 1 3 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun Kabupate n Bandung 0 Dokumen Rp - APBD Jumlah Program 1+2 Rp 17,142,153,624.00 102 4.1. Target Kinerja Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Salah satu ketentuan perundang-undangan yang mengikat BPBD sebagai badan pemerintahan yang memberikan pelayanan berkaitan dengan pelayanan dasar ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat adalah Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dalam pelayanan dasar ini BPBD menjadi bagian dari sub urusan bencana. Adapun untuk target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung, dapat Kami sampaikan targetnya sebagai berikut : Tabel 4.1.1 Target Kinerja Pelaksanaan SPM Tahun 2025-2030 No. Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian (Jumlah Warga) Indikator Pencapaian (Jumlah Warga) Jumlah Total Yang Harus Dilayani Tahun 2026 2027 2028 2029 2030 1 Pelayanan informasi rawan bencana Jumlah Warga Negara yang terdampak bencana Jumlah Warga Negara terdampak bencana yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 140.373 Orang 140.373 Orang 140.373 Orang 140.373 Orang 140.373 Orang 1.a. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1.b. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1.c. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana 140.373 Orang 140.373 Orang 140.373 Orang 140.373 Orang 140.373 Orang 1.d. Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana 6 Unit 6 Unit 6 Unit 6 Unit 6 Unit 2 Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana Jumlah Warga Negara terdampak bencana Jumlah Warga Negara terdampak bencana yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 18.679 Orang 18.679 Orang 18.679 Orang 18.679 Orang 18.679 Orang 2.a. Sarana prasarana penanggulangan bencana 17 Unit 17 Unit 17 Unit 17 Unit 17 Unit 103 No. Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian (Jumlah Warga) Indikator Pencapaian (Jumlah Warga) Jumlah Total Yang Harus Dilayani Tahun 2026 2027 2028 2029 2030 2.b. Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) 3.736 Orang 3.736 Orang 3.736 Orang 3.736 Orang 3.736 Orang 3 Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Jumlah Warga Negara terdampak bencana Jumlah Warga Negara terdampak bencana yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana 5.598 Orang 5.598 Orang 5.598 Orang 5.598 Orang 5.598 Orang 3.a. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana 1 1 1 1 1 3.b. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana 5.598 Orang 5.598 Orang 5.598 Orang 5.598 Orang 5.598 Orang 3.c. Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana 100% 100% 100% 100% 100% 3.d. Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas 100% 100% 100% 100% 100% 3.e. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana 5.598 Orang 5.598 Orang 5.598 Orang 5.598 Orang 5.598 Orang 4.2. Target Kinerja Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) Dalam Pelaksakan program dan kegiatan BPBD Kabupaten Bandung pun turut serta dan memiliki keterlibatan dalam pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) di Kabupaten Bandung, adapun indikator SDGs yang dilaksakan oleh BPBD Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut: 104 Tabel 4.2.1 Indikator SDGs Pada BPBD Kab. Bandung NO. Tujuan Target INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 1 Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana . Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang Jiwa 0 0 0 0 0 0 Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah. Kawasan/ Destana/ Kelana 2 2 2 2 2 2 Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi. Poin 116 115 114 113 112 111 Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana. Nilai Rp Rp Rp Rp Rp Rp Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. Dokumen 1 1 1 1 1 1 2 Menjadikan Kota dan Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). Poin 116 115 114 113 112 111 105 NO. Tujuan Target INDIKATOR SATUAN TARGET TAHUN KET 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1)(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang- orang dalam situasi rentan. Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan. Unit 2 2 2 2 2 2 Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana. Nilai Rp Rp Rp Rp Rp Rp Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah. Dokumen 1 1 1 1 1 1 3 Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara. Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. Dokumen 1 1 1 1 1 1 106 Tabel 4.2.2 Target SDG’s TPB 1 : Tanpa Kemiskinan (Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun) Tahun 2024 N o Indikator Metadata 1 Indikato r Proxy Satuan Data Target Data 2024 (Baseline ) 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Targe t Capaia n Statu s Targe t Capaia n Statu s Targe t Capaia n Statu s Targe t Capaia n Statu s Targe t Capaia n Statu s Targe t Capaia n Statu s 5 1.5.1.(a) Jumlah lokasi penguatan penguranga n risiko bencana daerah. _ Desa 2 2 2 2 2 2 1.5.1.(d ) Jumlah daerah bencana alam/ bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. _ 1.5.3* Dokumen strategi penguranga n risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. _ Dokume n 1 4 5 6 7 8 9 107 Tabel 4.2.3 Target TPB 11 : Kota Dan Komunitas Berkelanjutan (Menjadikan Kota Dan Permukiman Inklusif. Aman. Tangguh dan Berkelanjutan) Tahun 2025-2030 N o Indikator Metadata 1 Indikato r Proxy Satuan Data Target 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Target Capaia n Statu s Target Capaia n Statu s Target Capaia n Statu s Target Capaia n Statu s Target Capaia n Statu s Target Capaia n Statu s 5 11.5.1* Jumlah korban meninggal. hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. Orang/ 100.00 0 Korban Meningga l (0.00) Korban Hilang (0.00) Korban Terluka (0.00) Korban Mengung si (0.00) Korban Meningga l (0.00) Korban Hilang (0.00) Korban Terluka (0.00) Korban Mengung si (0.00) Korban Meningga l (0.00) Korban Hilang (0.00) Korban Terluka (0.00) Korban Mengung si (0.00) Korban Meningga l (0.00) Korban Hilang (0.00) Korban Terluka (0.00) Korban Mengung si (0.00) Korban Meningga l (0.00) Korban Hilang (0.00) Korban Terluka (0.00) Korban Mengung si (0.00) Korban Meningga l (0.00) Korban Hilang (0.00) Korban Terluka (0.00) Korban Mengung si (0.00) 11.5.1.(a ) Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). 11.5.1.(b ) Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk. 11.5.1.(c ) Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaa n. Unit 106 Rencana Kerja Perubahan menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan penanggulangan bencana daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru penanggulangan bencana. Rencana Kerja Perubahan BPBD Kabupaten Bandung selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja BPBD Kabupaten Bandung. RENJA Perubahan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran BPBD Kabupaten Bandung. Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi BPBD Kabupaten Bandung selama kurun waktu Satu tahun. Rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Disamping sebagai bahan untuk penyusunan rencana pembangunan jangka pendek Kabupaten Bandung juga sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BPBD Tahun 2025. Adapun fungsi dari Renja tahun anggaran 2025 ini sebagai 107 tolak ukur dalam mengevaluasi laporan kinerja pada tahun anggaran 2024 bagi BPBD, sehingga dapat mengukur kemampuan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Demikian Dokumen Rencana Kerja Perubahan BPBD tahun 2025 kami susun sebagai bahan acuan lebih lanjut dalam pelaksanaannya. KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANDUNG UKA SUSKA PUJI UTAMA BUPATI BANDUNG, MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA ttd ttd

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…