DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 16 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Ringkasan

Perbup ini mengatur mengenai Pengelolaan Masjid Agung Sungailiat yang meliputi ketentuan umum, pembentukan dan pengelolaan kedudukan, pengelola masjid agung sungailiat, badan pengurus, tata kerja, pegawai kontrak dan honorarium, pengelolaan barang, pengelolaan keuangan, pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka penatakelolaan Masjid Agung Sungailiat sebagai Masjid Daerah milik Pemerintah Daerah yang berkedudukan di ibukota Kabupaten Bangka sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara terencana, terpadu dan berkesinambungan berdasarkan prinsip transparan, tertib, dan akuntabel;
c.bahwa Peraturan Bupati Bangka Nomor 1 Tahun 2016 tentang Badan Pengelola Masjid Agung Sungailiat dan Fasilitas Pendukung Lainnya, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Masjid Agung Sungailiat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
8.Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 14 seri C); 3
9.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 seri D);
10.Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Tipe A Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 38); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN MASJID AGUNG SUNGAILIAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bangka.
4.Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka.
5.Masjid Agung Sungailiat adalah masjid yang terletak di ibukota Daerah milik Pemerintah Daerah sebagai pusat kegiatan ibadah dan mu’amalah syiar Islam yang telah ditetapkan statusnya sebagai masjid agung yang pelaksanaan pengelolaannya dilakukan dengan melibatkan masyarakat.
6.Dewan Pembina Masjid Agung Sungailiat yang selanjutnya disebut Dewan Pembina adalah lembaga yang dibentuk untuk melakukan pengarahan, pembinaan dan penasehatan pelaksanaan pengelolaan Masjid Agung Sungailiat.
7.Dewan Pengawas Masjid Agung Sungailiat yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah lembaga yang dibentuk untuk pengawasan terhadap pelaksanaan program pengelolaan Masjid Agung Sungailiat.
8.Badan Pengurus Masjid Agung Sungailiat yang selanjutnya disebut Badan Pengurus adalah lembaga yang dibentuk untuk mengelola Masjid Agung Sungailiat dan fasilitas pendukungnya lainnya sebagai pelaksana program kegiatan sehari-hari di bidang pengelolaan Idarah, Imarah dan Ri'ayah yang dalam pengelolaannya bertanggung jawab kepada Dewan Pembina.
9.Ketua adalah Ketua Badan Pengurus Masjid Agung Sungailiat. 4
10.Bidang Idarah adalah bagian dari Badan Pengurus Masjid Agung Sungailiat yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, keamanan, personalia, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan, informasi, dokumentasi, dan perpustakaan.
11.Bidang Imarah adalah bagian dari Badan Pengurus Masjid Agung Sungailiat yang mempunyai tugas menyelenggarakan peribadatan, pembinaan jamaah, menyelenggarakan kegiatan dakwah islam, menyelenggarakan kegiatan pendidikan, menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial dan ekonomi, menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan sosial keagamaan, menyelenggarakan pelayanan kesehatan dan pemulasaraan Jenazah, melayani konsultasi jamaah, menyelenggarakan bimbingan/ pelatihan manasik haji dan umroh, menyelenggarakan pembinaan pemuda atau remaja masjid.
12.Bidang Ri’ayah adalah bagian dari Badan Pengurus Masjid Agung Sungailiat yang mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan fasilitas utama masjid dan fasilitas penunjangnya, serta penyediaan peralatan dan perlengkapan kegiatan masjid, kebersihan dan keindahan.
13.Taman Pendidikan Alquran yang selanjutnya disingkat TPA adalah pendidikan non formal di lingkungan Masjid Agung Sungailiat yang diselenggarakan untuk semua usia dan dikelompokkan menurut kategori usia peserta yaitu anak-anak, remaja, dewasa dan orangtua.
14.Taman Kanak-kanak/Raudhlatul Athfal yang selanjutnya disingkat TK/RA adalah taman kanakkanak mendidik anak usia 4-6 tahun dalam bentuk pendidikan formal berada dibawah naungan Kementerian Agama.
15.Madrasah Diniyah Takmiliyah yang selanjutnya disingkat MDT adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam diluar pendidikan formal yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang sebagai pelengkap pendidikan keagamaan bagi peserta didik yang belajar pada lembaga pendidikan umum atau sederajat.
16.Pemulasaraan Jenazah adalah proses perawatan jenazah yang meliputi kegiatan memandikan, mengkafani sesuai syariat Islam sebelum jenazah dibawa pulang ke rumah duka/pemakaman jenazah.
17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bangka.
18.Anggaran Pendapatan dan Belanja Masjid yang selanjutnya disingkat APBMas adalah anggaran pendapatan dan belanja Masjid Agung Sungailiat.

Pasal 2

(1)Pengelolaan Masjid Agung Sungailiat dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan masjid secara profesional, terpadu, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
(2)Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan Masjid Agung Sungailiat sebagai:
1. a.pusat kegiatan ibadah; dan
2. b.pusat kegiatan mu’amalah yang meliputi:
  1. 1.dakwah;
  2. 2.pembinaan remaja masjid dan wanita;
  3. 3.pendidikan keagamaan; 5
  4. 4.pemberdayaan ibadah sosial dan ekonomi;
  5. 5.kesehatan dan Pemulasaraan Jenazah; dan
  6. 6.konsultasi jamaah dan bimbingan manasik haji dan umroh.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk pengelola Masjid Agung Sungailiat.
(2)Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Dewan Pembina;
2. b.Dewan Pengawas; dan
3. c.Badan Pengurus.

Pasal 4

Pengelolaan Masjid Agung Sungailiat diselenggarakan berdasarkan prinsip:

a.koordinasi, konsultasi, integrasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan hubungan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain (pemangku kepentingan);
b.ahlus sunnah wal jamaah dalam penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan manajemen pengelolaan masjid; dan
c.transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 5

Masjid Agung Sungailiat merupakan masjid milik Pemerintah Daerah yang berkedudukan di Sungailiat ibu kota Daerah sebagai pusat kegiatan ibadah dan kegiatan mu’amalah.

BAB IV

PENGELOLA MASJID AGUNG SUNGAILIAT

Pasal 6

(1)Susunan pengelola Masjid Agung Sungailiat dijabat secara ex-offocio yang terdiri atas:
1. a.Dewan Pembina:
  1. 1.Ketua : Bupati
  2. 2.Wakil Ketua : Wakil Bupati
  3. 3.Anggota : a) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka; b) Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bangka; dan c) Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Bangka. 6
2. b.Dewan Pengawas:
  1. 1.Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka.
  2. 2.Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka.
  3. 3.Anggota : a) Kepala Kantor Kementerian Agama; b) Inspektur Daerah Kabupaten Bangka; c) Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka; d) Kepala Bagian yang membidangi kesejahteraan rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka; dan e) Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka.
(2)Dewan Pembina dan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dijabat oleh pejabat negara/pejabat struktural/ketua aktif yang melekat dengan jabatannya.

Pasal 7

(1)Dewan Pembina mempunyai tugas memberikan bimbingan, pembinaan, arahan, nasehat atas kebijakan yang bersifat umum dalam pengelolaan Masjid Agung Sungailiat sebagai pusat kegiatan ibadah dan mu'amalah untuk kepentingan dan kemajuan syiar Islam.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pembina mempunyai fungsi:
1. a.pemberian bimbingan, pembinaan, arahan dan nasehat terhadap strategi pelaksanaan program kegiatan Pengurus Masjid Agung Sungailiat;
2. b.pemberian arahan dalam rangka pengoordinasian dan sinkronisasi program pengelolaan Masjid Agung Sungailiat dengan program Pemerintah Daerah;
3. c.pemberian persetujuan pengangkatan dan pemberhentian Pengurus Masjid Agung Sungailiat;
4. d.pemberian arahan terhadap pengelolaan Masjid Agung Sungailiat; dan
5. e.pemberian persetujuan atas kebijakan umum dan program kerja pengelolaan Masjid yang disusun oleh Pengurus Masjid Agung Sungailiat.

Pasal 8

(1)Dewan Pengawas mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan Masjid Agung Sungailiat.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas mempunyai fungsi:
1. a.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap program kegiatan Badan Pengurus; 7
2. b.pengawasan dalam rangka tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau peraturan internal Badan Pengurus;
3. c.pelaksanaan audit terhadap pelaksanaan tugas penggunaan anggaran Badan Pengurus; dan
4. d.pelaksanaan pelaporan hasil pengawasan kepada Dewan Pembina.

BAB V

BADAN PENGURUS

Pasal 9

(1)Badan Pengurus merupakan perwakilan dari unsur Pemerintah Daerah, organisasi kemasyarakatan Islam, dan perwakilan masyarakat yang mempunyai komitmen untuk memakmurkan masjid dan memajukan syiar Islam.
(2)Susunan Badan Pengurus ditetapkan dan dikukuhkan oleh Bupati selaku Ketua Dewan Pembina berdasarkan hasil musyawarah.
(3)Pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh Ketua Dewan Pembina dengan melibatkan:
1. a.Dewan Pengawas;
2. b.Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bangka;
3. c.Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Bangka;
4. d.Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bangka;
5. e.perwakilan dari organisasi kemasyarakatan Pengurus Cabang Nahdatul Ulama Kabupaten Bangka; dan
6. f.perwakilan dari organisasi kemasyarakatan Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bangka.
(4)Hasil Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara pelaksanaan musyawarah.
(5)Berita Acara pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)dijadikan rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangka sebagai dasar Bupati dalam penetapan Badan Pengurus.

Pasal 10

(1)Susunan organisasi Badan Pengurus terdiri atas:
1. a.Ketua;
2. b.Wakil Ketua I;
3. c.Wakil Ketua II;
4. d.Sekretaris;
5. e.Bendahara;
6. f.Bidang terdiri atas:
  1. 1.Bidang Idarah membawahkan: a) subbidang keuangan; dan b) subbidang informasi, dokumentasi dan perpustakaan. 8
  2. 2.Bidang Imarah membawahkan: a) subbidang Peribadatan; b) subbidang Dakwah Islam; c) subbidang pembinaan remaja masjid dan wanita; d) subbidang Pendidikan Keagamaan; e) subbidang Pemberdayaan Ibadah Sosial dan Ekonomi; f) subbidang Kesehatan dan Pemulasaraan Jenazah; dan g) subbidang Konsultasi Jamaah dan Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh.
  3. 3.Bidang Ri’ayah membawahkan: a) subbidang pemeliharaan; b) subbidang peralatan dan perlengkapan; dan c) subbidang keamanan dan ketertiban.
7. g.Imam Besar;
8. h.Unit Pelaksana Teknis (UPT), meliputi:
  1. 1.tempat penitipan anak;
  2. 2.TPA;
  3. 3.TK/RA;
  4. 4.MDT; dan
  5. 5.UPT lainnya.
(2)Bagan pengelola masjid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…