Pemerintah Kabupaten Bangka
Pemerintah Kabupaten Bangka mengemban mandat fundamental untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan otonom, memastikan pembangunan yang terencana, sistematis, dan responsif terhadap dinamika daerah. Lembaga ini memiliki peran krusial dalam mengintegrasikan rencana tata ruang dan pembangunan, serta menyusun kerangka ekonomi dan prioritas pembangunan daerah sesuai regulasi yang berlaku. Ruang lingkup operasionalnya mencakup aspek regulasi melalui penetapan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), pelayanan publik yang berpedoman pada RKPD, serta pelaksanaan program pembangunan yang dievaluasi secara berkala. Seluruh aktivitas ini bertujuan untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yang selaras dengan kebijakan nasional dan global.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bangka
Pemerintah Kabupaten Bangka memiliki mandat esensial untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan otonom, memastikan pembangunan yang terencana, sistematis, dan responsif terhadap dinamika perubahan. Kehadirannya sangat signifikan dalam mengintegrasikan rencana tata ruang dan pembangunan daerah, serta menyusun kerangka ekonomi dan prioritas pembangunan lokal. Mandat ini selaras dengan regulasi nasional dan provinsi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan berbagai undang-undang terkait.
Ruang lingkup tugas Pemerintah Kabupaten Bangka mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program pembangunan daerah. Secara regulasi, pemerintah daerah menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai pedoman penting. Dalam aspek pelayanan, pemerintah menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), sementara program melibatkan pelaksanaan rencana kerja yang dilaporkan secara triwulanan oleh Perangkat Daerah.
Program strategis Pemerintah Kabupaten Bangka diintervensi melalui penyusunan RKPD yang mengadopsi pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial. Prioritas pembangunan daerah ditentukan berdasarkan isu strategis lokal, berpedoman pada pencapaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) serta Standar Pelayanan Minimal (SPM). Intervensi ini juga mengacu pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan, selaras dengan prioritas nasional.
Pemerintah Kabupaten Bangka berperan aktif dalam isu nasional dengan menyelaraskan RKPD-nya dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional dan Program Strategis Nasional. Kabupaten ini juga mengadopsi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) sebagai bagian dari komitmen global. Penganggaran berbasis program yang diterapkan fokus pada kegiatan yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat, mendukung prioritas daerah, provinsi, dan nasional.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Bangka dalam berbagai tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Ini mencakup partisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan serta pemanfaatan layanan dasar yang dijamin oleh Standar Pelayanan Minimal (SPM). Selain itu, warga dapat mengakses informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah.
Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Bangka menunjukkan komitmen kuat terhadap perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan melalui berbagai regulasi dan program. Mandatnya mencakup penyelarasan dengan kebijakan nasional dan provinsi, serta fokus pada kebutuhan lokal melalui pendekatan holistik dan penganggaran berbasis program. Dokumen ini menggarisbawahi pentingnya evaluasi kinerja dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pembangunan daerah, memastikan transparansi dan efektivitas.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2024
Perda ini mengatur tentang: Mekanisme pengaduan; mekanisme penyelesaian sengketa; tim pelaksana penyelesaian sengketa tanah garapan; informasi perkembangan dan penyelesaian sengketa; monitoring dan evaluasi; pelaporan; dan pembiayaan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Nomor 8 Tahun 2021
PERDA ini mengatur mengenai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 13 Tahun 2016
Dalam Peraturan ini diatur tentang: Maksud dan Tujuan, Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas, Tata Cara Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas, Penilaian Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas, Tindak Lanjut Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas, Sanksi Administrasi, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Nomor 8 Tahun 2022
Perda ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak yaitu meliputi Ketentuan Umum, Prinsip, Asas, Dan Tujuan, Kebijakan Penyelenggaraan KLA, Perencanaan KLA, Pembentukan Gugus Tugas KLA, Pra-KLA, Layak Anak Dan Ramah Anak, Pelaksanaan KLA, Forum Anak, Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Kewajiban Orang Tua dan Keluarga, Tanggung jawab Masyarakat, Tanggung Jawab Dunia Usaha, Peran Serta Media Massa dan Masyarakat, Evaluasi, Pendanaan, Sanksi Administratif, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutu.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 4 Tahun 2016
Dalam Peraturan ini diatur tentang: Maksud dan Tujuan, Tanda Daftar Usaha Pariwisata, Usaha Pariwisata mengenai Daya Tarik Wisata, Kawasan Pariwisata, Jasa Transportasi Wisata, Jasa Perjalanan Wisata, Jasa Makanan dan Minuman, Penyediaan Akomodasi, Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi, Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran, Jasa Informasi Pariwisata, Jasa Informasi Pariwisata, Jasa Konsultasn Pariwisata, Jasa Pramuwisata, wisata Tirta, Spa, Masa Berlaku, Sistem dan Prosedur terdiri dari Tahapan, Pendaftaran Usaha Pariwisata, Pemeriksaan, Pencantuman ke dalam Daftara Usaha Pariwisata, Penerbitan TDUP, Pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata, Hak Kewajiban dan Sanksi, Sanksi Administrasi, Pembinaan dan Pengawasan, Pelaporan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2024
Perda ini mengatur tentang pencabutan Perda Kab. Bangka No. 11 Tahun 2011.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 9 Tahun 2015
Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perizinan lingkungan, dimana setiap usaha atapun kegiatan yang wajib memiliki Amdal, UKL-UPL, SPPL. Diatur pula mengenai penyusunan Amdal, UKL-UPL dan SPPL. Penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL dan SPPL. Permohonan dan Penerbitan Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh bupati. Lalu Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh bupati. Pembinaan, evaluasi kinerja dan pengawasan. Pendanaan. Sanksi Administrasi, lalu pemberian kewenangan untuk melakukan penyidikan oleh PPNS yang melaksanakan penyidikan selain dari kepolisian. Serta Ketentuan pidana bagi yang melanggar aturan ini
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019
Dalam Peraturan ini diatur : Ketentuan dalam Pasal 3 huruf d diubah, Ketentuan Pasal 13 dihapus.