DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangka Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 21 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang tata cara pemungutan retribusi tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; maksud, tujuan dan kewenangan; ruang lingkup peraturan; subjek retribusi, wajib retribusi, pengukuran penggunaan jasa, besaran dan tarif retribusi; pemungutan retribusi oleh pihak ketiga; tata cara pembayaran retribusi; instrumen dan pihak pelaksana sistem transaksi non tunai pendapatan dan belanja daerah; pemeriksaan; kedaluwarsa retribusi; penghapusan piutang dan keberatan retribusi; pengembalian kelebihan pembayaran; pembinaan dan pengawasan; sosialisasi.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950); 2
6.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka.
4.Bupati adalah Bupati Bangka.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka.
6.Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disingkat Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Bangka.
7.Kepala Perangkat Daerah Teknis yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Bangka.
8.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9.Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah
10.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 3
11.Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
12.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang "menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
13.Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
14.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
15.Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
16.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
17.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
18.Petugas Pemungut Retribusi adalah petugas yang ditunjuk untuk melakukan pemungutan retribusi.
19.Pihak Ketiga adalah adalah orang dan/atau Badan usaha yang melaksanakan kegiatan di kawasan wisata yang dibatasi waktu dan bersifat komersil.
20.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
22.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran dan/ atau Badan Usaha.
23.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka nelaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN KEWENANGAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga. 4

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah mempunyai kewenangan melakukan Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga.
(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi inventarisasi objek Retribusi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

a.Subjek Retribusi, Wajib Retribusi, Pengukuran Penggunaan Jasa, Besaran dan Tarif Retribusi;
b.Pemungutan Retribusi, Pemungutan Retribusi Oleh Pihak Ketiga, Tata Cara Pembayaran Retribusi Instrumen dan Pihak Pelaksana Sistem Transaksi Non Tunai;
c.Pemeriksaan;
d.Kedaluwarsa Retribusi;
e.Penghapusan Piutang Retribusi;
f.Keberatan Retribusi;
g.Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
h.Pembinaan dan Pengawasan; dan
i.Sosialisasi.

BAB IV

SUBJEK RETRIBUSI, WAJIB RETRIBUSI, PENGUKURAN PENGGUNAAN JASA, BESARAN DAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

(1)Setiap orang wajib membayar atas perolehan jasa layanan Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2)Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Pihak Swasta. 5
(3)Dalam hal setiap orang tidak membayar atas perolehan jasa layanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 7

Subjek Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga yakni orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Wajib Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga yakni orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga.

Pasal 10

Besaran Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga yang terutang dihitung berdasarkan perkalian tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 11

(1)Tarif Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi terutang.
(2)Struktur tarif Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga ditetapkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi jangka waktu pemakaian, dan frekuensi pemanfaatan pelayanan tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga.
(3)Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik. 6
(4)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…