DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 23 Tahun 2025

Nomor: 23
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan MAL pelayanan publik; ketentuan umum; ruang lingkup; lokasi; penyelenggaran MPP; organisasi penyelenggaraan; pengintergrasian dan lingkup pelayanan; sumber daya manusia; pendanaan;monitoring dan evaluasi; ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang baik, perlu meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat berupa pelayanan secara sepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman;
b.bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas Pelayanan Publik secara berkelanjutan, diperlukan pengelolaan Pelayanan Publik secara terpadu dan terintegrasi antara Pemerintah Daerah dengan kementerian, lembaga, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan swasta pada (satu) tempat berupa Mal Pelayanan Publik;
c.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat ( 1 ) Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Mal Pclayanan Publik, Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;

l.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dipindai dengan CamScanner
1. 2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2 1 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. 3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. 4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 1 2 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 6856);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2 0 1 2 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Peiayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2 1 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. 7.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peiayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. 8.Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Peiayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
8. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 ten tang Penyelenggaraan Peiayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956); Dipindai dengan CamScanner 1 0 . Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 2 1 Nomor 1 5 7 3 ) ; MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : I . Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan. 2 . Bupati adalah Bupati Bangka Sclatan.

3.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah. 4 . Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
5.Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
6.Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Dipindai dengan CamScanner
7.Pelaksana Pelayanan yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam Organisasi Penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan Pelayanan Publik.
8.Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pola pelayanan terpadu satu pintu diselenggarakan pada satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu.
9.Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah pengintegrasian Pelayanan Publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta swasta secara terpadu pada 1 (satu) tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan.
10.Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata mata untuk kegiatan pelayanan publik. 1 1 . Gerai Pelayanan adalah tempat pemberian pelayanan dari Organisasi Penyelenggara di MPP.

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Penyelenggara dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik kepada masyarakat.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
1. a.mengintegrasikan berbagai layanan baik instansi Pusat dan Daerah dalam satu lokasi atau gedung yang sama;
2. b.meningkatkan komitmen, kerja sama dan sinergi antara para penyelenggara layanan dalam rangka penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan layanan publik; Dipindai dengan CamScanner
3. c.mengintegrasikan pelayanan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan kepada masyarakat; dan
4. d.meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.lokasi;
b.penyelenggaraan MPP;
c.organisasi penyelenggara;
d.pengintegrasian dan lingkup pelayanan; dan
e.sumber daya manusia.

BAB ILL

LOKASI

Pasal 4

Lokasi penyelenggaraan MPP Kabupaten Bangka Selatan bertempat di Wisma Samudra Simpang 5 (Lima) Jalan Jendera1 Sudinnan Kelurahan Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB IV

PENYELENGGARAAN MPP

Pasal 5

(1)Penyelenggara MPP adalah DPMPTSP.
(2)Penyelenggara MPP mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pelayanan dan penyediaan fasilitas pada Gerai Pelayanan.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara MPP menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyediaan sarana, tempat, dan/atau ruang pelayanan; G Dipindai dengan Cam Scanner
2. b.penataan dan pengaturan pola pelayanan dalam penyelenggaraan MPP;
3. c.pengoordinasian ketersediaan standar pelayanan bagi keseluruhan pelayanan dalam MPP;
4. d.penjaminan kualitas pelayanan dalam MPP sesua.i dengan standar pelayanan;
5. e.penyediaan tata tertib;
6. f.penyediaan mekanisme, pengelolaan, dan penyelesaian pengaduan masyarakat yang terintegrasi atau terhubung dengan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional dalam penyelenggaraan MPP; dan
7. g.pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan MPP. Pasa16 ( I ) Penyediaan fasilitas pada gera.i pelayanan sebaga.imana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan sesuai kemampuaan keuangan Daerah.
(2)Organisasi Penyelenggara melakukan pemeliharaan terhadap fasilitas pelayanan yang mendukung dan menunjang kinerja pelayanan secara mandiri di MPP.
(3)Perbantuan fasilitas pelayanan untuk suatu pelayanan MPP dapat dilakukan sepanjang disepakati oleh masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan secara tertulis dalam nota kesepahaman dan/ atau perjanjian kerja sama sesua.i ketentuan peraturan perundang-undangan. menjadi kewenangan daerah provinsi, danpemerintah, pemerintah

Pasal 7

Pelayanan Publik yang diselenggarakan Organisasi Penyelenggara di MPP meliputi :

a.pelayanan Pu blik yang Pemerintah Daerah; dan
b.pelayanan Publik yang dikelola oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta. Dipindai dengan Cam9canner

(2)Penyelenggaraan Pelayanan di MPP yang dilaksanakan oleh Organisasi Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan secara :
1. a.pelayanan langsung;
2. b.pelayanan secara elektronik;
3. c.pelayanan mandiri; dan/atau
4. d.pelayanan bergerak.
(3)Pelayanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a, merupakan pelayanan yang diberikan dalam bentuk interaktif antara pelaksana dengan penerima pelayanan secara tatap muka.
(4)Pelayanan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan pelayanan yang diberikan dalam bentuk interaktif antara Pelaksana dengan penerima pelayanan yang memanfaatkan teknologi inforrnasi dan komunikasi.
(5)Pelayanan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf c, merupakan pelayanan yang dilakukan sendiri oleh penerima pelayanan dengan menggunakan fasilitas perangkat yang tersedia.
(6)Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf d, merupakan pelayanan yang disediakan oleh Penyelenggara MPP dan atau Gerai Pelayanan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sarana transportasi.

Pasal 9

Dalam melaksanakan koordinasi, penyelenggaraan MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:

a.melakukan koordinasi dengan organisasi penyelenggara paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali; Dipindai dengan CamScanner
b.melakukan koordinasi dengan organisas penyelenggara terkait penyediaan pelayanan pubhik sesuai dengan standar pelayanan, dan
c.melakukan koordinasi dengan Perangkat Darrah terkait penvediaan sarana prasarana MP
a.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bangka Selatan;
b.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Selatan;
c.Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Selatan;
d.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kantor Cabang Toboali,
e.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pangkalpinang.
f.Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kcpulauan Bangka Behtung;
g.Bank Sumsel Babel Cabang Toboal, dan h . Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten, Kementerian/Lembaga, Badan Usaha M i h i k Negara, Badan Usaha Mihik Daerah, dan Pihak Swasta yang menyelenggarakan pelayanan Pubhik

(2)Organisasi Penyelenggara di luar Pemenntah Daerah yang akan melakukan pelayanan di Mpp maka pengaturannya akan dituangkan lebih lanjut dalam nota kesepahaman dan/atau perjanjian kerjasama dengan Bupati dan/atau Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang undangan yang berlaku
(3)Organisasi Penyelenggara di MPP bertanggung jawab atas pelayanan yang dibenkan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi dan Instansr terebut Dipindai dengan CamScanner 'as.al 1 1 ( I ) e n v e d a n s w a n a , tempat, d a n / a t a u ruan prlayanar w b a m a n a d a k u d d a l a m asal 5 ayat (3) h u r u f a , b e r u p a pedunp d a n s a r a n a p r a s a r a n a / fa s i h i t na s () e n a t a a n d a n p r n p a t u r a n pola pelayanan d a l a m p e n v e l e n p a t a n n M b a a i m a n a d i m a k s u d d a l a m asal ' a v a t (3) h u r u f b, penataannya disesuaikan denpan kondii r u n n y a n , swdankan p e n a t u r a n pola l a v a n a n ·wsuai denpan masing-masing O r p a n i sa s i P e n v e l e n p a r a
(3)S t a n d a t p c l a v a n a n swbapaimana d i m a k s u d d a l a m asal b n v a t () h u r u f c d a n h u r u f d , serta standar o p e r a s i o n a l p r o w d u r d i t e t a p k a n oleh m a s i n g - m a s i n g O 1 y a m 1 a s i Penyclenppara ( 4 ) P e n e d i a a n t a t n t e r t i b sebapaimana d i m a k s u d dalam P a sa l 5 ayat (33) h u r u f e, d i t r t a p k a n oleh Kcpala DPMP'TSP yang h a r u s d i p a t u h i oleh Organisasi Penyclenpgara
(5)Penyediaan m c k a n i s m e , pengelolaan, dan penyelesaian pengaduan masyarakat yang terintegrasi dalam penyelenpparann MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) h u r u f f, m e l a l u i Sistem Pengelolaan Penaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4NJ.
(2)Penempatan penyelenpgaraan Pelayanan Publik dalam MPP sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dapat dilakukan secara elektronik u n t u k keseluruhan pelayanan.
(3)Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui 1 (satu) Gerai Pelayanan.
(4)Dalam hal terdapat pelayanan pada MPP yang memerlukan pembayaran, metode pembayaran dapat dilakukan melalui:
1. a.penempatan atau pembukaan loket pembayaran lembaga perbankan; atau ( Dipindai dengan CamScanner
2. b.penyedinnn sistem e l e k t r o n i k , yang Penyelenggnrn M P P p e m b a y n r n n d i t e t a p k n n oleh lain secarn Organisasi BAI V I L S U M E R DAYA M A N U S I A Pasnl 1 3 ( I ) Pembinaan sumber daya manusia pada MPP d i l a k u k a n oleh masing-masing Organisasi memberiknn pelayanan sesuai Penyelenggara yang dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
(2)Penambahan pegawai dalam pelayanan yang diselenggarakan di MP dapat dilakukan sepanjang disepakati oleh masing-masing Organisasi Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Selatan;
2. b.Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. B A B I X MONITORING DAN EVALUASJ Pasal 1 5 ( 1 ) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan MPP dilaksanakan secara berkala paling sedikit 6 (enam) buian sekali.
(2)Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dipindai dengan Cam Scanner 1 3 A 1 X K E T T M A N PE'NUTUJP e e l 1 6 e r a t u r a n upati ini rulai berlau pada tanggal d i u n d a n a n Ant wtiap orang menetahuinya, memerintahkan p r u n d a n n eraturan Bupati ini dengan prnwmnpatannya dalarn erita Daerah Kabupaten Bangka 'clatan Ditetapkan di Toboali pada tanggal 2l Mei 2025 BUPATI BANGKA SELATAN, z «% RIZA HERDAVID ' 4 Diundangkan di Toboali pada tanyal 28% Mei 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KAUA'TEN BANGKA SELATAN, + + .6'' ' · 9' , % f t ·7 ' «. ' ? HEFI NURANDA ' . e + BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 23 Dipindai dengan Cam Scanner

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…