Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan
Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan adalah lembaga pemerintahan daerah yang memiliki mandat utama untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan nasional dan daerah. Ruang lingkup operasionalnya meliputi aspek regulasi melalui penetapan peraturan daerah, pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta berbagai program pembangunan di sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan
Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan merupakan lembaga negara di tingkat daerah yang memiliki mandat krusial untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Kehadirannya sangat signifikan sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan nasional dan daerah, bertanggung jawab langsung terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Mandat ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan daerah, sekaligus menjaga stabilitas sosial dan keamanan.
Ruang lingkup tugas Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan meliputi aspek regulasi, pelayanan, dan program. Dalam regulasi, pemerintah daerah berwenang menetapkan peraturan daerah dan bupati untuk mengatur berbagai sektor kehidupan masyarakat. Aspek pelayanan mencakup penyediaan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perizinan, dan administrasi kependudukan, dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai salah satu unit penting.
Salah satu program strategis yang menonjol adalah peningkatan kualitas pendidikan dan pelestarian kebudayaan lokal melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Intervensi lainnya meliputi pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan peningkatan kualitas layanan publik. Program-program ini dirancang untuk mendukung sektor-sektor kunci pembangunan daerah.
Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan berperan aktif dalam isu nasional melalui kontribusinya terhadap pencapaian target pembangunan. Misalnya, dalam pendidikan, pemerintah daerah berupaya meningkatkan angka partisipasi sekolah dan kualitas lulusan, serta mengelola sumber daya alam dan mitigasi bencana. Sebagai bagian dari sistem pemerintahan nasional, pemerintah daerah juga mengimplementasikan kebijakan strategis dari pusat.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan untuk berbagai keperluan esensial. Ini termasuk pengurusan dokumen kependudukan, perizinan usaha, layanan kesehatan di fasilitas daerah, pendaftaran sekolah, dan pengaduan masyarakat melalui platform seperti LAPOR! (lapor.go.id). Berbagai layanan publik lainnya juga disediakan oleh dinas-dinas terkait.
Sebagai kesimpulan, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan adalah entitas pemerintahan daerah yang vital dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi negara di tingkat lokal. Dengan mandat yang luas, ruang lingkup yang mencakup regulasi, pelayanan, dan program, serta peran strategis dalam isu-isu nasional, pemerintah daerah ini menjadi pilar penting bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Bangka Selatan. Keberadaan platform pengaduan seperti LAPOR! menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Selatan No. 4 Tahun 2016
Dalam Peraturan ini diatur tentang: perubahan atas Pasal 1 yang ditambahkan 2 angka setelah angka 27; ketentuan Bab V Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 8; dan Ketentuan Bab XIII Ketentuan Peralihan Pasal 23.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Selatan No. 4 Tahun 2014
Dalam Peraturan Daerah ini melakukan metode pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, atas-bawah dan bawah-atas, kompetitif dan sosio-kultural, yang dirumuskan secra transparan transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan, perencanaan pembangunan daerah mencakup penyelenggaraan perencanaan makro seluruh fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu. Perencanaan pembangunan daerah ini terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh pemerintah daerah dan perencanaan pembangunan desa/kelurahan yang berada dalam pembinaan pemerintah daerah, yang disusun secara terpadu oleh pemda yang dituangkan dalam bentuk RPJPD,RPJMD,Renstra SKPD,RKPD dan Renja SKPD. Kemudian mengatur mengenai perencanaan pembangunan desa/kelurahan yang berada dalam cakupan daerah harus bersinergi dengan perencanaan pembangunan daerah yang diwujudkan dalam RPJM-Desa dan RKP-Desa/kelurahan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Selatan No. 14 Tahun 2014
Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko swalayan, meliputi perizinan dan kemitraan pusat perbelanjaan dan toko swalayan dengan UMKM, Koperasi dan pasar rakyat. Jenis pusat perbelanjaan dan toko swalayan terdiri dari minimarket, supermarket, hypermarket, department store, perkulakan, nama lainnya yang dikelola secara modern. Penyelenggaraan pusat pembelanjaan dan toko swalayan. Perizinan. Retribusi perizinan pusat perbelanjaan dan toko swalayan. Pembinaan dan pengawasan. Diatur juga mengenai kewajiban, larangan dan sanksi. Penyidikan. Ketentuan pidana.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 6 Tahun 2021
Dalam Peraturan ini diatur tentang ketentuan umum; tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten; serta peran, tanggung jawab, dan hak pemuda. Selain itu, diatur pula mengenai perencanaan pembangunan kepemudaan; pembangunan kepemudaan; prasarana dan sarana; serta organisasi dan satuan tugas kepemudaan. Peraturan ini juga memuat ketentuan mengenai pencatatan dan pelaporan; pemuda penyandang disabilitas; penghargaan; kerjasama dan kemitraan; pendanaan; pembinaan dan pengawasan; dan ketentuan penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Selatan No. 10 Tahun 2015
Dalam Peraturan ini diatur tentang pengendalian menara telekomunikasi, yang mencakup penataan menara, pembangunan menara telekomunikasi, penggunaan menara bersama, perizinan dan rekomendasi menara, zona bebas menara, pemeliharaan dan perawaran menara, pengawasan dan pengendalian menara, serta keadaan khusus. Penataan dan Pembangunan Menara wajib diarahkan kepada pembangunan dan penggunaan Menara Bersama. Pembangunan Menara wajib memperhatikan RTRW, RDTRKP, TRBL, Cell Planning, keamanan, ketertiban, lingkungan, estetika, dan kebutuan Telekomunikasi. Penggunaan Menara Bersama wajib dilakukan dalam perjanjian tertulis dan dilaporkan kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika. Penggunaan Menara Bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan. Penyedia Menara pada saat membangun Menara wajib memiliki rekomendasi Dinas, IMB Menara, dan izin Gangguan untuk menara yang menggunakan genset sebagai catu daya. Zona Bebas Menara untuk lokasi pembangunan Menara Tunggal dan Menara Mandiri, meliputi komplek Peribadatan, komplek Kantor Pemerintah, komplek Pendidikan, komplek Militer, komplek Rumah Sakit dan Puskesmas, dan komplek Pemakaman Umum. Zona Bebas Menara untuk lokasi pembangunan semua jenis Menara, meliputi sempadan sungai, sempadan situ/danau/waduk/bendungan; dan cagar budaya. Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara wajib melakukan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan Menara secara berkala setiap tahun. Pengawasan dan pengendalian terhadap Menara dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika secara berkala paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi di Kabupaten Bangka Selatan. Dalam hal terdapat pelanggaran, Bupati setelah mendapat Rekomendasi Tim Teknis Pengawasan dan Pengendalian Menara dapat memberikan sanksi administratif. Perda ini juga memuat ketentuan pidana terhadap pelanggaran ketentuan dalam beberapa pasal Perda tersebut.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 2 Tahun 2019
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Bangka Selatan TA 2018 berupa laporan keuangan memuat ketentuan: laporan realisasi anggaran; laporan perubahan saldo anggaran lebih; neraca; laporan operasional (LO); laporan arus kas (LAK); laporan perubahan ekuitas (LPE); dan catatan atas laporan keuangan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 1 Tahun 2017
Dalam Peraturan ini diatur antara lain tentang asas, maksud, tujuan, dan ruang lingkup pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Selain itu, diatur pula mengenai macam-macam pejabat pengelolaan BMD, serta tahap-tahap pengelolaan BMD, yang terdiri dari perencanaan kebutuhan BMD, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Perda ini juga mengatur mengenai pengelolaan BMD pada perangkat daerah yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, BMD berupa Rumah Negara, serta ganti rugi dan sanksi
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 6 Tahun 2019
Dalam Peraturan ini diatur tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp. 976.498.578.828,- berkurang sejumlah Rp. 29.024.542.685,- sehingga menjadi Rp. 947.474.036.143,-. Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Basel TA 2019, tercantum dalam 9 (sembilan) Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.