DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 26 Tahun 2025

Nomor: 26
Tahun: 2025
Ditetapkan: 23 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini mengatur tentang perubahan atas peraturan bupati bangka selatan nomor 58 tahun 2024 tentang pembebasanretribusi persetujuan bangun gedung bagi masyarakat berpenghasulan rendah.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Peraturan Menteri Pekeriaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolchan Rumah telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah Serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolchan Rumah, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomnor 58 Tahun 2024 tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menctapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 58 Tahun 2024 tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 3 4 5 6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033): Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peinbentuisan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubiilk Indonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana tclah beberaa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 680 1); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 7 Peraturan Permerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
9.Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah Serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 273)
10.Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekeriaan Umum, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/ Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024. Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah;
11.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahuin 2024 Nonmor 1).
12.Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2024 tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 Nomor 58);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATASs PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN NOMOR 58 TAHUN 2024 TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGIMASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH. Pasal I Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dalam Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 58 Tahun 2024 tentang Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 Nomor 58) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: () Besaran penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah Wilayah Kepulauan Bangka Belitung, penghasilan per bulan paling banyak untuk kategori Tidak Kawin sebesar Rp. 9.000.000, (sembilan juta rupiah), kategori Kawin sebesar Rp. 11.000.000, (sebelas juta rupiah) dan kategori satu orang untuk peserta Tapera scbesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

(2)Luas lantai paling luas 36 m² untuk pemilikan rumah umum dan luas lantai paling uas 48 m² untuk pembangunan rumah swadaya. Diundangkan di Toboali pada tanggal 3 Juni 2025

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan. Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN, HDFI NURANDA Pasal II Ditetapkan di Toboali pada tagan 43 Juni 2025 BUPATYBANGKA ^ELATAN, RIdA HERDAVID BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 26

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 26 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 8

Dasar hukum (3)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025

Peraturan Daerah (Perda) Kota Sibolga Nomor 58 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 8

Dasar hukum (3)

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025

Peraturan Daerah (Perda) Kota Sibolga Nomor 58 Tahun 2024