DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangkalan Nomor 14 Tahun 2025

Nomor: 14
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: NOMENKLATUR UPT, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UPT , URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA, TATA KERJA, JABATAN

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangkalan; BUPATI BANGKALAN, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERATURANBUPATI BANGKALAN NOMOR l ~ TAHUN 2025 TENT ANG NOMENKLATUR,SUSUNAN ORGANISASI, URAIANTUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANATEKNIS PADA DINAS KELUARGABERENCANA, PEMBERDAYAANPEREMPUAN DAN PERLINDUNGANANAK KABUPATEN BANGKALAN BUPATIBANGKALAN PROVINS! JAWA TIMUR SALINAN Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6801);

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang- undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6858);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6897);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan SeksuaI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6792);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6402);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6041);
8.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1236);
9.Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor451);
10.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (Berita Negara PERATURAN BUPATI TENT ANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BANGKALAN. Menetapkan MEMUTUSKAN : Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
13.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237);
14.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 7 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
15.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
16.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 88);
17.Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 1 Seri D); ( 1) UPT Perlindungan Perempuan dan Anak berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

Pasal 3

BAB III KEDUDUKANDAN SUSUNAN ORGANISASIUPT Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Nomenklatur UPT pada Dinas adalah UPT Perlindungan Perempuan dan Anak.

BAB III

KEDUDUKANDAN SUSUNAN ORGANISASIUPT Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Nomenklatur UPT pada Dinas adalah UPT Perlindungan Perempuan dan Anak.

Pasal 2

1.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
2.Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
3.Bupati adalah Bupati Bangkalan.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan.
5.Dinas adalah Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangkalan.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangkalan.
7.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangkalan.
8.Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Keluarga Berencana Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bangkalan.
9.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang diduduki oleh Aparatur Sipil Negara untuk menjalankan fungsi tertentu dalam Pemerintahan Indonesia.
10.Pelaksana adalah klasifikasi Aparatur Sipil Negara dan atau Non Aparatur Sipil Negara yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.

BAB II

NOMENKLATURUPT Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Pasal 1

(1)Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan pelayanan UPT sesuai keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 6

BABV KELOMPOKJABATANFUNGSIONALDANPELAKSANA

(1)UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas memimpin, mengkordinasikan dan mengendalikan UPT dalam menyelenggarakan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
(2)UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
1. a.pengaduan masyarakat;
2. b.penjangkauan korban;
3. c.pengelolaan kasus;
4. d.penampungan sementara;
5. e.mediasi; dan
6. f.pendampingan korban.

Pasal 5

(1)Susunan Organisasi UPT Perlindungan perempuan dan anak terdiri dari kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.
(2)UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(3)Bagan struktur Organisasi UPT sebagimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bu pati ini

BAB IV

URAIANTUGAS DANFUNGSI

Pasal 4

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

(2)UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana sebagai kegiatan teknis operasional dan/atau urusan teknis penyelenggaraan pelayanan.
(1)Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) adalah J abatan Pengawas yang disetarakan dengan eselon IV a
(2)Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usul pejabat yang berwenang dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

(2)Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal dilingkungan masing-masing.
(3)Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. ( 4) Kepala UPT dalam melaksanakan tu gas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

BAB VII

JABATAN ( 1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.

Pasal 7

(2)Jabatan Pelaksana melaksanakan fungsi dan tugas pelaksanaan kegiataan pelayanan pu blik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
(3)Jenis dan jabatan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati 1n1 dengan dalam Berita Daerah Kabupaten Agar setiap pengundangan penempatannya Bangkalan. Peraturan Bupati 1n1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BAB VI

TATAKERJA

Pasal 9

BABVIII KETENTUAN PENUTUP KELOMPOK JF DAN PELAKSANA UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK BAGIAN STUKTUR ORGANISASI UPT PERLINDUNGANPEREMPUANDAN ANAK TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGANANAK KABUPATENBANGKALAN. TAHUN 2025LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NOMOR \4

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…