Pemerintah Kabupaten Bangkalan
Pemerintah Kabupaten Bangkalan memiliki mandat utama untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah, memastikan pelayanan publik, pembangunan, dan tata kelola pemerintahan yang bersih demi kesejahteraan masyarakat Bangkalan. Ruang lingkup operasionalnya mencakup aspek regulasi melalui penetapan peraturan daerah, pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta program pembangunan strategis di berbagai sektor.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bangkalan
Pemerintah Kabupaten Bangkalan mengemban mandat untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah, memastikan pelayanan publik, pembangunan daerah, serta tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bangkalan, meliputi aspek infrastruktur, ekonomi, sosial, hingga lingkungan.
Ruang lingkup tugas Pemerintah Kabupaten Bangkalan mencakup regulasi, pelayanan, dan program. Pemerintah daerah berwenang menetapkan peraturan daerah dan kebijakan lokal, serta menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perizinan, dan administrasi kependudukan. Selain itu, lembaga ini merencanakan dan melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan di sektor-sektor strategis seperti pertanian, pariwisata, industri, dan infrastruktur.
Beberapa program strategis Pemerintah Kabupaten Bangkalan meliputi normalisasi DAS Tanjung untuk irigasi dan mitigasi bencana, serta penguatan sinergi dengan KPK dalam pencegahan korupsi. Komitmen terhadap akuntabilitas keuangan ditunjukkan melalui predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Program bantuan modal usaha dan rekrutmen PPPK/CPNS juga menjadi bagian dari intervensi strategis untuk mendukung ekonomi dan memperkuat aparatur sipil negara.
Pemerintah Kabupaten Bangkalan berkontribusi pada isu nasional melalui komitmennya terhadap tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam pencegahan korupsi dan pengelolaan keuangan yang transparan. Dengan mempertahankan predikat WTP dan bekerja sama dengan KPK, Bangkalan mendukung upaya nasional dalam menciptakan pemerintahan yang bersih. Program pembangunan daerah seperti normalisasi DAS juga berkontribusi pada ketahanan pangan dan mitigasi bencana yang merupakan isu penting di tingkat nasional.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk berbagai keperluan esensial, seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, dan akses layanan dasar pendidikan serta kesehatan. Selain itu, warga juga dapat mencari informasi publik, menyampaikan pengaduan, mengikuti seleksi PPPK/CPNS, atau mengajukan permohonan bantuan sosial/ekonomi. Interaksi ini menegaskan peran sentral pemerintah daerah dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
Sebagai lembaga negara yang vital, Pemerintah Kabupaten Bangkalan berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya. Dengan mandat luas, ruang lingkup yang komprehensif, serta komitmen terhadap tata kelola yang baik, Pemkab Bangkalan berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kontribusinya terhadap isu nasional, terutama dalam pencegahan korupsi dan pengelolaan keuangan transparan, semakin memperkuat posisinya sebagai pilar pembangunan daerah dan nasional.
DokumenLihat semua
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangkalan Nomor 14 Tahun 2025
Materi Pokok: NOMENKLATUR UPT, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UPT , URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA, TATA KERJA, JABATAN
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di Kabupaten Bangkalan yang meliputi aspek kelembagaan, sarana prasarana, serta peran serta masyarakat tani (P3A/GP3A/IP3A). Tujuannya adalah untuk mewujudkan kemanfaatan air di bidang pertanian secara optimal, berkelanjutan, dan berkeadilan melalui pengelolaan sistem irigasi primer, sekunder, hingga tersier guna mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan No. 2 Tahun 2016
Pembentukan produk hukum daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam prosedur pembentukan produk hukum daerah; Pembentukan produk hukum daerah bertujuan untuk menghasilkan produk hukum daerah yang terencana, terpadu, efektif, dan berkualitas; Produk hukum daerah berbentuk: a. peraturan; dan b. penetapan Produk hukum daerah yang berbentuk peraturan terdiri atas: a. Perda; b. Peraturan Bupati; c. PB Kepala Daerah; dan d. Peraturan DPRD Produk hukum daerah yang berbentuk penetapan terdiri atas: a. Keputusan Bupati; b. Keputusan DPRD; c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan d. Keputusan BK DPRD.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2025
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro sebagai berikut: Ketentuan Pasal 1 angka 4 diubah, dan ditambah 5 angka yaitu angka 30, 31, 32, 33, dan 34, Ketentuan BAB II diubah, Ketentuan Bagian Pertama BAB II diubah, Ketentuan Pasal 2 diubah, Ketentuan Bagian Kedua BAB II diubah, Ketentuan Pasal 3 diubah, Setelah Bagian Kedua BAB II, ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Ketiga, Ketentuan Pasal 4 diubah, Ketentuan Pasal 5 diubah , Ketentuan Pasal 6 diubah, Ketentuan Pasal 7 diubah, Ketentuan huruf h, dan huruf o Pasal 9 diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf, yaitu huruf p, 13. Ketentuan Pasal 12 ditambahkan 1 (satu) ayat, Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 16 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (la), Ketentuan ayat (3) Pasal 17 diubah, Ketentuan Pasal 18 diubah , Ketentuan Pasal 19 diubah, Ketentuan dalam Pasal 22 diubah , Di antara Pasal 32 dan Pasal 33, disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 32A dan 32B
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2025
Peraturan ini menetapkan pedoman pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Bangkalan melalui integrasi perspektif gender dalam pembangunan daerah yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, serta evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan, guna memastikan terciptanya kesetaraan dan keadilan gender bagi laki-laki dan perempuan dalam akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan No. 5 Tahun 2015
APBD TA 2016
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan No. 8 Tahun 2015
Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi : a. forum lalu lintas; b. jaringan lalu lintas; c. penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi; d. sistem pemeriksaan kendaraan bermotor; e. penanggulangan kecelakaan; f. pembinaan pemakai jalan; g. teknik lalu lintas; h. pembinaan angkutan; dan i. teknis operasional.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2026
Materi pokok: Tata Cara Pemberian dan Pertangungjawaban Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman bagi Pengelola Keuangan dan Penerima Subsidi dalam mengelola Belanja Subsidi.