DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2025

Nomor: 15
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: PENYELENGGARAAN Universal Health Coverage (UHC), KEPESERTAAN DALAM UHC, PERUBAHAN DATA PESERTA, REKONSILIASI, PELAYANAN KESEHATAN , PEMBAYARAN IURAN , KEPESERTMN JAMINAN KESEHATAN DENGAN KEGAWATDARURATAN, PERAN SERTA LINTAS SEKTOR, PERAN SERTA MASYARAKAT , PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DAN PEMBIAYAAN

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan penduduk Kabupaten Bangkalan, perlu diselenggarakan pelayanan kesehatan dalam satu sistem jaminan kesehatan secara terpadu;
b.bahwa salah satu bentuk dukungan Pemerintah Daerah dalam memenuhi tujuan peningkatan derajat kesehatan masyarakat adalah melalui pemenuhan Universal Health Coverage dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Universal Health Coverage dalam program Jaminan Kesehatan Nasional, perlu mengatur penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional dalam pemenuhan Universal Health Coverage di Kabupaten Bangkalan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka

Menetapkan

menetapkan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional dalam Pemenuhan Universal Health Coverage di Kabupaten Bangkalan, dengan Peraturan Bupati; BUPATIBANGKALAN, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PENYELENGGARAANJAMINANKESEHATANNASIONALDALAMPEMENUHAN UNIVERSAL HEALTH COVERAGE DI KABUPATENBANGKALAN PERATURAN BUPATI BANGKALAN NOMOR I 5 TAHUN 2025 TENTANG BUPATIBANGKALAN PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN

2.UndAng-UnciAng Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5584, Tambahan Lernbaran N gara Republik Indonesia Nomor 4769) s bagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
5.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jarninan Kesehatan Nasional (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
6.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/ PMK.02/ 2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bnatuan Iuran Jarninan Kesehatan, Juran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Juran Bagi Pesrta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 685) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51 Tahun 2024 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 476);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 1/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 1 Seri I . Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Bangkalan.
5.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bangkalan.
6.Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bangkalan.
7.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan.
8.Dinas Kesehatan dalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan.
9.Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan.
10.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan.
11.Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangkalan.

Pasal 1

BABI KETENTUAN UMUM PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DALAM PEMENUHAN UNWERSAL HEALTH COVERAGE DJ KABUPATEN BANGKALAN. MEMUTUSKAN: 0, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nornor 88);

8.Peraturan Dacrah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2017 ten tang Upaya Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2017 Nomor 1 /E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 38); Menetapkan
12.Dinas Pcmberdayaan Maayaraka] Desa adalah Dinas Pcmbcrdnynnn MnsyArnknt Dcsa Kabupaten Bangkalan. t 3. Unit Organtsasl 13 rsifAI Khusus Ru mah Sakit Umum Dacrah Synrifah Ambarni Rato cbu yang selanjutnya disingkat UOOJ< RSUD Syamrabu adalah institusi pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah Ka bu paten Bangkalan yang menyelengarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripuma yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jaJan, dan gawat darurat serta dikeloJa dengan Pola Sadan Layanan Umum.
14.Perangkat Daerah adaJah organisasi atau lembaga yang membantu kepaJa daerah dan DPRD dalam menjalankan pemerintahan daerah.
15.Sadan Penyelenggara Jaminan SosiaJ kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
16.Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
17.Universal Health Coverage yang selanjutnya disingkat UHC adalah sistem penjaminan kesehatan yang memastikan semua penduduk atau paling sedikit 98% (sembilan puluh delapan persen) dari seluruh penduduk yang telah terdaftar sebagai Peserta Program J aminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat.
18.Penerima Bantuan Juran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PBI-JK adalah orang yang tergolong fakir msikin dan orang tidak mampu yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah.
19.Penerima Bantuan Juran Daerah yang selanjutnya disingkat PBID adalah warga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bangkalan serta terdaftar dalam kepesertaan BPJS Kesehatan;
20.Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
21.Pekerja Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PPU adalah setiap orang yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan menerima gaji atau upah.
22.Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri. '..!:1. lh1l<1111 l'c·l<c·1:l11 y11n1~ Hdm,Jutnyfl cliHingkat BP arlalah 1ll'tl11p or·1111p, y,11111, hukun rermasuk kclompok PPU, I 'll PU , d 1111 I 'IH , II<. '..!11. l'C'l<e·1:l11 l luknn l'c11c1·irnn Upuh dan Bukan Pekcrja yang clld111'1lll'l<1111 l1c·111crlnt11h Ducrnh yang selanjutnya diH<'i>UI l'I WU dun 131' Pcrnda udalah pescrta PBPU dan HP .Y""B dldnfh,rlrnn don lurannya dibayarkan oleh P<·1nc•1'intuli Dncruh. '.l!J. l'c'Hcrh-1 IJulu.111 Pcnerima Bantuan Juran Jaminan l<<'H<'hf1tf111 yung s •Janjutnya disebut Bukan PBf-JK ndalah pcsorta PPU, PBPU, BP, dan PBPU Pemda. 2(>. Fatdliles Kesehatan adalah fasilitas pelayanan Kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan Upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pernerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
27.Faailitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjunya disingkat FKTP adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan Jainnya.
28.Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTLadalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau 4 sub spesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
29.Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP-el, adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi CHIP yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
30.Nomor Induk Kependudukan adalah yang selanjutnya disingkat NIK nomor identitas unik yang dirniliki oleh setiap warga negara Indonesia.
31.Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga.
32.Orang Dengan gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah individu yang yang mengalami gangguan kesehatan mental atau gangguan jiwa.
33.Rekonsiliasi adalah pertemuan untuk melakukan kegiatan menyandingkan dan mengkonfirmasikan data untuk mendapatkan kesepakatan jumlah peserta sebagai dasar penagihan iuran yang dibuktikan dengan Serita Acara yang di tanda tangani pemerintah daerah dengan Penyelenggara program Jaminan kesehatan. . s.

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan UHC di daerah.
(2)Penyelenggaraan UHC sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilaksanakan melalui program JKN.
(3)Program JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan pada fasilitas kesehatan, dengan ketentuan:
1. a.fasilitas pelayanan kesehatan pertama di pusat kesehatan masyarakat milik Pemerintah Daerah;
2. b.fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan milik Pemerintah Daerah pada ruang perawatan kelas III;
3. c.fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama milik swasta di daerah yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan; dan
4. d.fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan milik swasta di daerah yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan pada ruang perawatan kelas III.

Pasal 3

(2)Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan jaminan dan perlindungan kesehatan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar pelayanan kesehatan bagi masyarakat di daerah.

BAB III

PENYELENGGARAANUHC ( 1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam pemenuhan UHC melalui program JKN di daerah.

Pasal 2

BAB JI MAKSUD DAN TUJUAN

34.RAdAn UAAhn adalah kcsal uan organisasi yang IJC'rl ujunn mcncnrl kcuntungan a tau memberikan lnynnnn kcpndn mnsynrakat. Uaclan usaha dapat berupa hndnn hukurn ntnu tidnk bcrbadan hukum. JS. Corporate Social Nesponslbllity yang selanjutnya disingknt CSI~ adnlah konsep di mana perusahaan mcrniliki tanggung Jawab terhadap berbagai pihak yang terkait dengan aktlvltas bisnisnya, termasuk masyarakat, lingkungan, dan pemegang saham.

(1)Kepesertaan PBPU dan BP Pemda berdasarkan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, berlaku bagi penduduk daerah dengan mengajukan usulan yang dilampiri persyaratan:
1. a.fotokopi KTP-el; dan
2. b.fotokopi kartu keluarga.
(2)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dapat didaftarkan oleh Puskesmas dan dalam keadaan kegawatdaruratan dilakukan oleh UOBKRSUDSyamrabu dan Rumah Sakit Swasta.
(3)Dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Puskesmas/Rumah Sakit melakukan input data calon peserta PBPUdan BP Pemda melalui aplikasi Elektronik Sadan Usaha (e Dabu) yang selanjutnya akan disetujui oleh super admin pada Dinas Kesehatan yang selanjutnya menjadi peserta PBPUdan BP Pemda.
(4)Dalam hal NIK tidak aktif di data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka Puskesmas/ Rumah Sakit dapat membantu dengan melakukan konfirmasi ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
(5)Dalam hal terdapat pindah kependudukan ke dalam wilayah daerah, usulan sebagaimana dimaksud ayat (1), diajukan minimal 6 (enarn) bulan sejak kartu keluarga diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 6

Kepesertaan PBPU dan BP Pemda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan berdasarkan:

a.pendaftaran; dan/ atau
b.pendataan.

Pasal 5

Pcscrta UHC yang diselcnggarakan oleh Pemcrintah Daerah adalah masyarakat di daerah yang telah terdaftar sebagai PBPU dan BP Pemda.

Pasal 4

BABIV KEPESERTAAN DALAM UHC

(1)Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan data peserta PBPUdan BP Pemda dengan melakukan:
1. a.pengurangan; dan/atau
2. b.penambahan.
(2)Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dalam hal peserta:
1. a.meninggal dunia, dengan melampirkan surat keterangan meninggal dari pejabat yang berwenang;
2. b.mengalami peru bahan status kepesertaan berdasarkan basil rekomendasi pemadanan data dari Perangkat Daerah terkait;
3. c.pindah kependudukan keluar wilayah daerah dengan melampirkan surat keterangan pindah dari pejabat yang berwenang;
4. d.peserta tinggal diluar wilayah daerah sekurang- kurangnya 6 (enam) bulan berturut-turut; atau
5. e.meningkatkan hak fasilitas ruang perawatan kelas III ke fasilitasi ruang perawatan yang lebih tinggi.
(3)Selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengurangan data peserta PBPU dan BP Pemda juga dapat dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan keberlangsungan UHC.
(4)Penambahan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)hurufb, terdiri atas:
1. a.bayi baru lahir dari peserta; dan/atau
2. b.pendaftaran peserta PBPU dan BP Pemda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(5)Bayi baru lahir dari peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, secara otomatis ditetapkan sebagai peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

BABV PERUBAHANDATAPESERTA Kepesertaan PBPU dan BP Pemda berdasarkan pendataan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 5 huruf b berasal dari hasil pendataan yang dilakukan Dinas Sosial, Dinas l<ependudukan dan Pencatalan Sipil, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Dinas J<esehatan.

Pasal 7

( t) Rckonsiliasi data kcpcscrtaan dilakukan tiap bu Ian oJeh Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan yang hasilnya dituangkan di dalam Serita Acara.

(2)Data kepesertaan hasil rekonsiliasi diserahkan setiap bulan kepada Perangkat Daerah terkait untuk dilakukan pendataan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 7 sebagai berikut:
1. a.peserta PBPU dan BP Pemda yang pindah keluar wilayah daerah yang dilaporkan oleh Desa/ Kelurahan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk diusulkan pengurangan kepesertaannya ke Dinas Kesehatan;
2. b.peserta PBPU dan BP Pemda yang meninggal dunia paling lama 1 (satu) bulan harus dilaporkan oleh Desa/Kelurahan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk diusulkan pengurangan kepesertaannya ke Dinas Kesehatan;
3. c.peserta PBPU dan BP Pemda yang tergolong rnasyarakat tidak rnarnpu diserahkan ke Dinas Sosial untuk dilakukan pernadanan data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan diusulkan ke Dinas Kesehatan untuk tetap rnenjadi peserta PBPUdan BP Pemda sarnpai rnasuk data PBI JK;
4. d.peserta PBPU dan BP Pernda yang pindah FKTPke luar wilayah daerah diusulkan pengurangan kepesertaannya oleh Dinas Kesehatan;
5. e.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil rnelakukan pernadanan data kepesertaan hasil huruf a dan huruf b serta NIKtidak aktif;
6. f.peserta PBPU dan BP Pernda yang dinyatakan karyawan Badan Usaha oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja diusulkan pengurangan kepesertaannya ke Dinas Kesehatan; dan
7. g.Peserta PBPU dan BP Pernda yang tergolong rnasyarakat marnpu diserahkan ke Dinas Sosial untuk dilakukan verifikasi dan diusulkan pengurangan kepesertaannya ke Dinas Kesehatan.
(3)RekonsiJiasi tagihan pernbayaran iuran peserta PBPUdan BP Pemda dilakukan tiap bulan oleh Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan yang hasilnya dituangkan didalarn Berita Acara.
(4)Pernbayaran iuran peserta PBPUdan BP Pernda ke BPJS Kesehatan berdasarkan hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 9

BAB VI REl<ONSILIASI ( l) Selain kepada peserta PBPU dan BP Pemda, Pemerintah Daerah dapat memberikan jaminan kesehatan kepada anakjalanan, gelandangan, ODGJ dan orang terlantar.

BAB VI

REl<ONSILIASI ( l) Selain kepada peserta PBPU dan BP Pemda, Pemerintah Daerah dapat memberikan jaminan kesehatan kepada anakjalanan, gelandangan, ODGJ dan orang terlantar.

Pasal 14

BABIX KEPESERTMN JAMINAN KESEHATAN DENGAN KEGAWATDARURATAN Pemerintah Daerah membayarkan iuran peserta PBPU dan BP Pemda ke BPJS Kesehatan, dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…