BABI KETENTUAN UMUM PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DALAM PEMENUHAN UNWERSAL HEALTH COVERAGE DJ KABUPATEN BANGKALAN. MEMUTUSKAN: 0, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nornor 88);
8.Peraturan Dacrah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2017 ten tang Upaya Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2017 Nomor 1 /E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 38);
Menetapkan
12.Dinas Pcmberdayaan Maayaraka] Desa adalah Dinas Pcmbcrdnynnn MnsyArnknt Dcsa Kabupaten Bangkalan.
t 3. Unit Organtsasl 13 rsifAI Khusus Ru mah Sakit Umum Dacrah Synrifah Ambarni Rato cbu yang selanjutnya disingkat UOOJ UI l'I WU dun 131' Pcrnda udalah pescrta PBPU dan HP .Y""B dldnfh,rlrnn don lurannya dibayarkan oleh P . Fatdliles Kesehatan adalah fasilitas pelayanan Kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan Upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pernerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
27.Faailitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjunya disingkat FKTP adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan Jainnya.
28.Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTLadalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau 4 sub spesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
29.Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP-el, adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi CHIP yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
30.Nomor Induk Kependudukan adalah yang selanjutnya disingkat NIK nomor identitas unik yang dirniliki oleh setiap warga negara Indonesia.
31.Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga.
32.Orang Dengan gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah individu yang yang mengalami gangguan kesehatan mental atau gangguan jiwa.
33.Rekonsiliasi adalah pertemuan untuk melakukan kegiatan menyandingkan dan mengkonfirmasikan data untuk mendapatkan kesepakatan jumlah peserta sebagai dasar penagihan iuran yang dibuktikan dengan Serita Acara yang di tanda tangani pemerintah daerah dengan Penyelenggara program Jaminan kesehatan.
. s.
(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan UHC di daerah.
(2)Penyelenggaraan UHC sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilaksanakan melalui program JKN.
(3)Program JKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan pada fasilitas kesehatan, dengan ketentuan:
a.fasilitas pelayanan kesehatan pertama di pusat kesehatan masyarakat milik Pemerintah Daerah;
b.fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan milik Pemerintah Daerah pada ruang perawatan kelas III;
c.fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama milik swasta di daerah yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan; dan
d.fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan milik swasta di daerah yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan pada ruang perawatan kelas III.