DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: Maksud dan Tujuan, Jumlah Desa, Tata Cara Penghitungan, Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Mekanisme dan Tahap Penyaluran, Pencairan Dana, Institusi Fasilitasi dan Pengelola, Penggunaan Dana, Penyusunan Penyampaian Realisasi Penggunaan Dana dan Pertanggungjawaban, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi Administratif.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, perlu adanya penyediaan dana;
b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), dan ayat (5), serta Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu

Menetapkan

menetapkan tata cara pembagian dan penetapan rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2025;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pembagian, Penetapan dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025, dengan Peraturan Bupati; BUPATI BANGKALAN, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA Mengingat Menimbang PERATURANBUPATI BANGKALAN NOMOR 1.. TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBAGIAN, PENETAPANDAN PELAKSANAAN ALOKASIDANADESA TAHUN ANGGARAN2025 BUPATIBANGKALAN PROVINS! JAWA TIMUR SALINAN sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
1. 3.UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. 4.UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 5.UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
4. 6.UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
5. 7.UndangUndang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
6. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. 10.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
9. 11.Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 ten tang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 398);
10. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. 13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 201 7 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
12. 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
13. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
14. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, Dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
16. 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
17. 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); PEMBAGIAN, PENETAPANDAN PELAKSANAANALOKASI DANA DESA TAHUNANGGARAN2025. TEKNISPETUNJUKTENTANGBUPATIPERATURAN MEMUTUSKAN:
18. 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
19. 21.Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nomor 5/E);
20. 22.Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2011 Nomor 8/E);
21. 23.Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 3 Seri A);
22. 24.Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bangkalan (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 2/E);
23. 25.Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 14 Tahun 2019 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019 Nomor 13/ E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bangkalan Nomor 39 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 Nomor 36/E);
24. 26.Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Perlind ungan J aminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Bangkalan (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 28 Seri E).
25. 27.Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 6 Seri A); Menetapkan Dalam Peraturan Bupati Bangkalan ini yang dimaksud dengan:
26. 1.Kabupaten adalah Kabupaten Bangkalan.
27. 2.Bupati adalah Bupati Bangkalan.
28. 3.Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bangkalan
29. 4.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan.
30. 5.Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masy.arakat dan Desa Kabupaten Bangkalan
31. 6.Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan.
32. 7.Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Bangkalan.
33. 8.Tahun Anggaran adalah Tahun Anggaran 2025.
34. 9.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
35. 10.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
36. 11.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
37. 12.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
38. 13.Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
39. 14.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKDa adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau disingkat SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

Pasal 1

15.Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.
16.Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi. 1 7. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
18.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
19.Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untukjangka waktu 1 (satu) tahun.
20.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerin tahan Desa.
21.Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
22.Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.
23.Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
24.Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
25.Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
26.Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau wali kota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan. 6
27.Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKDes adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 ( satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
28.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
29.Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
30.Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
31.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPALadalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
32.Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/ a tau penyedia barang/ jasa.
33.Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.
34.Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah Kabupaten/Kota.
35.Peraturan Desa adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
36.Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.

(1)Maksud diberikannya ADD adalah untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.
(2)Tujuan diberikannya ADD adalah:
1. a.membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggungjawab;
2. b.memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional;

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 2

37.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
38.Surat Permintaan Pembayaran Panjar yang selanjutnya disingkat SPP Panjar adalah permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan sebagai uang panjar pelaksanaan kegiatan.
39.Surat Permintaan Pembayaran Definitif yang selanjutnya disingkat SPP Definitif adalah permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan setelah barang/jasa diterima.
40.Penyaluran ADD adalah Penyaluran ADD yang dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari dari RKUDke RKD.
41.Pencairan ADD adalah kegiatan pelaksanaan pengeluaran atas beban ADD berdasarkan SPP.
42.Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.
43.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
44.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
45.Laporan Kepala Desa adalah proses kegiatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Alokasi Pemerintah Desa setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dihitung berdasarkan kebutuhan Penghasilan Tetap (SILTAP)Kepala Desa, Sekretaris Desa, juga Perangkat Desa lainnya dengan mempertimbangkan jumlah perangkat desa, jumlah perangkat kewilayahan, jumlah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ditambah dengan kebutuhan Tunjangan Kepala Desa, iuran jaminan sosial kesehatan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa lainnya, iuran jaminan sosial ketenagakerjaan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa lainnya dan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Ketua Bidang, dan Anggota BPD selama 12 (dua belas) bulan.

BAB II

MAKSUDDANTUJUAN

Pasal 5

Rincian ADD setiap Desa dialokasikan dengan memperhatikan komponen pembagian:

a.Alokasi Pemerintah Desa; dan
b.Alokasi Formula/Proporsional.

Pasal 4

BAB IV TATACARAPENGHITUNGANPEMBAGIANDAN PENETAPAN RINCIANADD Jumlah Desa di wilayah Kabupaten Bangkalan sebanyak 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) Desa dengan namanama Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TATACARAPENGHITUNGANPEMBAGIANDAN PENETAPAN RINCIANADD Jumlah Desa di wilayah Kabupaten Bangkalan sebanyak 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) Desa dengan namanama Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

d.mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama;
e.meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional.
c.meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan

(1)Penghitungan besaran Alokasi Formula/Proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, mempertimbangkan beberapa variabel dengan pembobotan masingmasing sebagai berikut:
1. a.Jumlah Penduduk (JP), memiliki bobot 25o/o (dua puluh lima persen);
2. b.Jumlah Penduduk Miskin (JPM), memiliki bobot 30°/o (tiga puluh lima persen);
3. c.Luas Wilayah (LW),memiliki bobot 25°/o (dua puluh lima persen); dan

BAB III

JUMLAH DESA um um;

Pasal 7

I Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa Lainnya Kebutuhan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa Lainnya = Kebutuhan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Ketua Bidang, dan Anggota BPD H Keterangan: ADDPD = Alokasi Dana Desa Pemerintah Desa 12 = Jumlah Bulan Dalam 1 tahun A = Kebutuhan Siltap Kepala Desa B = Kebutuhan Siltap Sekretaris Desa c = Kebutuhan Siltap Kepala Seksi D = Kebutuhan Siltap Kepala Urusan E = Kebutuhan Siltap Kepala Dusun K = Kebutuhan Tunjangan Ketua BPD WK = Kebutuhan Tunjangan Wakil Ketua BPD SK = Kebutuhan Tunjangan Sekretaris BPD KB = Kebutuhan Tunjangan Ketua Bidang BPD AG = Kebutuhan Tunjangan Anggota BPD F = Kebutuhan Tunjangan Kepala Desa G = Kebutuhan luran Jaminan Sosial Kesehatan Penghitungan Alokasi Pemerintah Desa setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, menggunakan rumus sebagai berikut: ADDPD = [12 x (A+B+(C x Jumlah Kepala Seksi)+(D x Jumlah Kepala Urusan) + (E x Jumlah Kepala Dusun)] + (12 x (K+WK+SK+(KBx Jumlah Ketua Bidang)+(AG x Jumlah Anggota) BPD) + F + G + H + I] Pasal 6 = IKG Total IKG desa di Kabupaten yang bersangku tan Rasio IKG g) Rasio Indeks kesulitan geografis desa (Rasio IKG) dengan rumus : = 25°/o x Rasio LWBobot LW f) Bobot luas wilayah desa (Bobot LW)dengan rumus : = luas wilayah desa Total luas wilayah desa di Kabupaten yang bersangkutan Rasio LW e) Rasio Luas wilayah Desa (Rasio LW) dengan rumus: = 30°/o x Rasio JPMBobotJPM d) Bobot Jumlah Penduduk miskin desa (Bobot JPM) dengan rumus: = Jumlah Penduduk Miskin Desa Total penduduk miskin desa Kabupaten yang bersangkutan Rasio JPM c) Rasio Jumlah Penduduk miskin desa (Rasio JPM) dengan rumus : = 2 5o/o x Rasio JPBobot JP b) Bobot jumlah penduduk desa (Bobot JP) dengan rum us: = Jumlah penduduk desa Total penduduk desa kabupaten yang_bersangku tan Rasio JP a) Rasio jumlah penduduk desa (Rasio JP) dengan rum us:

d.Tingkat/Indeks Kesulitan Geografis (IKG), memiliki bobot 20°/o (dua puluh persen).

(2)Penghitungan Alokasi Formula/Proporsional setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan rumus sebagai berikut: Keterangan: ADDPD = Alokasi Dana Desa Pemerintah Desa 12 = Jumlah Bulan Dalam 1 tahun A = Kebutuhan Siltap Kepala Desa B = Kebutuhan Siltap Sekretaris Desa c Kebutuhan Siltap Kepala Seksi D = Kebutuhan Siltap Kepala Urusan E = Kebutuhan Siltap Kepala Dusun K = Kebutuhan Tunjangan Ketua BPD WK = Kebutuhan Tunjangan Wakil Ketua BPD SK = Kebutuhan Tunjangan Sekretaris BPD KB = Kebutuhan Tunjangan Ketua Bidang BPD AG = Kebutuhan Tunjangan Anggota BPD F = Kebutuhan Tunjangan Kepala Desa setiap = [12 x (A+B+(C x Jumlah Kepala Seksi)+(D x Jumlah Kepala Urusan) + (E x Jumlah Kepala Dusun) ] + (12 x (K+WK+SK+(KB x Jumlah Ketua Bidang)+(AG x Jumlah Anggota) BPD)+F+G+H+I]+ [ (25% x rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa kabupaten yang bersangkutan) + (30°/o x rasio jumlah Penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa Kabupaten yang bersangkutan) + (25% x rasio luas wilayah setiap desa terhadap luas wilayah desa kabupaten yang bersangkutan) + (20% x rasio IKG setiap desa terhadap total IKG desa Kabupaten yang bersangkutan) ] ADD Desa Penghitungan ADD setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menggunakan rumus dasar sebagai berikut:

Pasal 8

= Jumlah Penduduk Desa = Jumlah Penduduk Miskin Desa = Luas Wilayah Desa = Indeks Kesulitan Geografis Desa Keterangan: JP JPM LW IKG = 20°/o x Rasio IKGBobot IKG h) Bobot Indeks kesulitan Geografis desa (Rasio IKG) dengan rumus : 12 Penetapan rmcran ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Hasil penghitungan ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Bangkalan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1)Alokasi Formula/ Proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari lembaga/instansi dan/ a tau Perangkat Daerah terkait.
(2)Sumber data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dari:
1. a.data jumlah penduduk bersumber dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
2. b.data angka kemiskinan Desa menggunakan data jumlah penduduk miskin Desa berdasarkan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang bersumber dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional melalui Dinas Sosial;
3. c.data tingkat kesulitan geografis Desa menggunakan Indeks Kesulitan Geografis Desa dan data luas wilayah Desa yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten.

Pasal 9

I G = Kebutuhan Iuran Jaminan Sosial Kesehatan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa Lainnya = Kebutuhan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa Lainnya = Kebutuhan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Ketua Bidang, dan Anggota BPD H Anggaran Peraturan Perubahan 8.

6.lkhtisar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)Tahun Anggaran 2024;
7.Peraturan Desa ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, beserta lampirannya keluaran Aplikasi Siskeudes; Peraturan Desa ten tang Peru bahan Pendapatan dan Belanja Desa serta Kepala Desa Tentang Penjabaran
5.Pera tu ran Desa ten tang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, lengkap beserta lampirannya keluaran Aplikasi Siskeudes;

(1)Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat ( 1), dilakukan setelah Kepala Desa (pemohon) mengajukan permohonan penyaluran kepada Bupati melalui Camat dengan disertai kelengkapan persyaratan, sebagai berikut:
1. a.ADD Tahap I (satu):
  1. 1.Surat Pengantar Permohonan Penyaluran dari Kepala Desa atau sebutan lain;
  2. 2.Salinan dokumen RPJMDesa dan / a tau perubahannya [jika dilakukan perubahan), bagi dokumen RPJMDesa yang masih berlaku sesuai keten tuan perundangundangan;
  3. 3.Salinan dokumen RKPDesa Tahun 2025 dan/ atau perubahannya [jika dilakukan perubahan);
  4. 4.Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)akhir Tahun Anggaran 2024;

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…