DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: Maksud, Tujuan dan sasaran, perangkat e-absensi, administrator dan operator e-absensi, tata cara penggunaan e-absensi, presensi manual dan laporan kinerja manual, larangan, pelaporan dan pengawasan, pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pemanfaatan teknologi informasi komunikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik dan tata kelola pemerintahan ( e-Gouernmenis, dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
b.bahwa pemanfaatan teknologi informasi komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah, salah satunya diwujudkan melalui presensi elektronik guna menjamin ketaatan Aparatur Sipil Negara untuk memenuhi ketentuan jam kerja, sehingga penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dapat dioptimalkan;
c.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Pedoman Pelaksanaan Presensi Elektronik di 1 1 Lingkungan Pemerintah Kabupaten 'Bangkalan, dengan Peraturan Bupati; BUPATI BANGKALAN,. DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Menimbang PERATURAN BUPATI BANGKALAN NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAANPRESENSI ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATENBANGKALAN BUPATIBANGKALAN PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN

1.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264); Mengingat Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
3.Bupati adalah Bupati Bangkalan.
4.Badan Kepegawaian clan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bangkalan.

Pasal 1

BABI KETENTUANUMUM LINGKUNGANPEMERINTAHKABUPATENBANGKALAN. DIELEKTRONIKPRESENSI PE DOMANTENTANGBUPATIPERATURAN PELAKSANAAN Menetapkan MEMUTUSKAN:

6.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 1/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 88);
8.Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 44 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan di Lingkungan Pemerintah Kabu paten Bangkalan (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Nomor 2 Seri D);
5.Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangkalan.
6.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan.
7.Pegawai adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS)dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
8.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai PegawaiASNsecara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9.Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat dengan PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10.Presensi manual adalah suatu daftar yang diisi dan ditandatangani untuk mengetahui kehadiran seseorang dilihat dari adanya tanda tangan yang bersangku tan.
11.Presensi elektronik yang selanjutnya disebut e- absensi adalah aplikasi perekaman kehadiran dan kinerja pegawai ASNsecara elektronik.
12.Administrator adalah PegawaiASNdi lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik yang diberikan kewenangan akses untuk mengelola e-absensi.
13.Operator adalah Pegawai ASN yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah mengelola e-absensi disetiap perangkat daerah.
14.Pengguna/User adalah seluruh Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan. ( 1) Administrator terdiri dari administrator pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 6

BABIV ADMINISTRATORDANOPERATORE-ABSENSI Perangkat e-absensi menggunakan aplikasi mobile e- absensi yang dipasang pada telepon genggam berbasis android setiap Pegawai ASN.

Pasal 5

BABIII PERANGKATe-ABSENSI Sasaran penggunaan e-absensi terdiri atas:

a.Calon PNS;
b.PNS; dan
c.PPPK.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a.mengoptimalkan kinerja pegawai;
b.meningkatkan disiplin pegawai; dan
c.menjamin akuntabilitas tingkat kehadiran pegawai secara cepat dan akurat.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Presensi Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

c.menginventarisasi dan permasalahan penggunaan administrator; dan

(1)Kepala Perangkat Daerah menugaskan PegawaiASN pada Perangkat Daerah masing-masing sebagai operator e-absensi.
(2)Jumlah operator e-absensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat lebih dari 1 (satu) orang sesuai kebutuhan Perangkat Daerah.
(3)Operator e-absensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)bertugas untuk:
1. a.melakukan rekapitulasi data laporan presensi dan kinerja Pegawai ASN di Perangkat Daerah setiap bulan;
2. b.melakukan pembaharuan/update data Pegawai ASNdi Perangkat Daerah;

BAB II

MAKSUD,TUJUANDANSASARAN menyampaikan e-absensi kepada

Pasal 7

(2)Administrator pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) bertugas untuk:
1. a.memberikan layanan pembaharuan !MEI/reset IMEI dan kata sandi/ password;
2. b.melakukan pengaturan jam kerja;
3. c.melakukan pengaturan lokasi/titik koordinat Perangkat Daerah/UPTD /Unit Kerja;
4. d.melakukan pemantauan ketidakhadiran Pegawai ASN;
5. e.melakukan perbaikan dan pembaharuan data e- absensi;
6. f.melakukan pemblokiran dalam hal terdapat indikator Pegawai ASN yang melakukan cara curang dalam menggunakan e-absensi; dan
7. g.melaksanakan tugas lain terkait pelaksanaan e- absensi.
(3)Administrator pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
1. a.melakukan pemeliharaan dan perbaikan perangkat e-absensi yang terinstal pada server;
2. b.melakukan pengamanan data e-absensi: dan
3. c.melakukan pemantauan pada jumlah trafik akses internet yang digunakan pengguna/ user.
(1)Setiap Pegawai ASN wajib melakukan 2 (dua) kali perekaman kehadiran/presensi dalam e-absensi yaitu ketika masuk kerja dan pulang kerja.
(2)Perekaman kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
1. a.hari Senin sampai dengan hari Kamis perekaman kehadiran/presensi pada saat masuk kerja paling cepat dilakukan mulai pukul 06.30 WIBdan paling lam bat pukul 07.15 WIB serta pada saat pulang kerja dilakukan paling cepat pukul 15.30 WIBdan paling lambat pukul 23.5-9WIB;
2. b.hari Jumat perekaman kehadiran/presensi pada saat masuk kerja paling cepat dilakukan mulai pukul 06.00 WIB dan paling lambat pukul 07.15 WIBserta pada saat pulang kerja dilakukan paling cepat pukul 14.30 WIB dan paling lambat pukul 23.59 WIB;
3. c.untuk kegiatan upacara/ apel perekaman kehadiran/presensi dilakukan dilakukan paling lambat pukul 09.00 WIB di titk lokasi upacara/ apel.
4. d.dalam hal terdapat keadaan server tidak bisa diakses pada saat kegiatan upacara/ apel maka perekaman kehadiran/presensi dilakukan secara manual di lokasi upacara/apel.
(3)Pegawai ASN yang hadir melakukan perekaman kehadiran/ presensi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dalam jangkauan radius yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah/UPTD /Unit Kerja.
(4)Dalam hal terdapat ASNyang berpindah tugas, maka ASN tersebut diberi waktu paling lama 14 (empat belas) hari untuk menyelesaikan pekerjaan di tempat yang lama selanjutnya harus melaksanakan perekaman kehadiran/presensi di tempat kerja yang baru.

Pasal 8

BABV TATACARAPENGGUNAANE-ABSENSI

d.melaksanakan tugas lainnya terkait dengan e- absensi dari Kepala Perangkat Daerah. Tata cara penggunaan e-absensi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

kehadiran/presensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi PegawaiASNsebagai berikut:

a.PNSyang diberhentikan sementara sebagai PNS;
b.PNSyang mengikuti tugas belajar; dan
c.ASNyang berstatus tersangka dan ditahan pihak penegak hukum selama menjalani tahanan. perekamanmelakukandari

(5)Pegawai ASN yang tidak melakukan perekaman kehadiran/presensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena melaksanakan pekerjaan/tugas kedinasan di luar kantor dan/ atau di luar ketentuan jam kerja harus menyerahkan bukti pendukung.
(6)Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)berupa:
1. a.surattugas;atau
2. b.surat pernyataan yang ditandatangani oleh atasan langsung.
(7)Format surat pemyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hurufb tercantum dalam Lampiran yang meru pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(8)Pegawai yang tidak bekerja karena sakit, cuti, dan alasan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan harus melampirkan bukti pendukung berupa:
1. a.surat keterangan dokter apabila sakit lebih dari 2 (dua) hari;
2. b.surat persetujuan cuti; atau
3. c.surat keterangan tidak masuk kerja.
(9)Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat
(8)diunggah dalam aplikasi e-absensi secara mandiri oleh pegawai ASN. ( 10)Bukti pendukung yang telah diunggah dalam aplikasi e-absensi secara mandiri oleh pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diteliti dan diverifikasi oleh operator pada setiap perangkat daerah. ( 11)Dikecualikan ( 1) Administrator, operator e-absensi dan Pegawai ASN dilarang merekayasa, memanipulasi dan melakukan kecurangan terhadap database e-absensi.

Pasal 11

(1)Dalam hal terdapat keadaan:
1. a.pada Perangkat Daerah/UPTD/Unit Kerja yang sinyal intemetnya belum ada atau lemah;
2. b.telepon genggam Pegawai ASN hilang dan/ atau rusak yang dapat dipertanggungjawabkan; atau
3. c.server tidak bisa diakses, maka Pegawai ASN melakukan pengisian presensi manual dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2)Dalam hal Pegawai ASN tidak dapat melakukan e- absensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, Pegawai ASN berkewajiban membuat surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/UPTD /Unit Kerja dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3)Dalam hal Pegawai ASN yang tidak melakukan e- absensi baik pada saat masuk kerja dan pulang kerja dikarenakan lalai, sakit atau izin karena ada keperluan yang dapat dipertanggungjawabkan sebelum jam kerja berakhir maka berkewajiban membuat surat pernyataan yang ditandatangani dengan mengetahui atasan langsung Pegawai ASN paling banyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…