DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banjar Nomor 15 Tahun 2025

Nomor: 15
Tahun: 2025
Ditetapkan: 16 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini memuat Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Jenis, Pelaksana dan Biaya Perjalanan Dinas; Pelaksanaan Perjalanan Dinas; Perjalanan Dinas Dalam Negeri; Perjalanan Dinas Luar Negeri; Tata Cara Pemberian Biaya Perjalanan Dinas; Pengendalian dan Pengawasan; Pendanaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas dengan memperhatikan prinsip efisien, efektif, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel;
c.bahwa Peraturan Bupati Banjar Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan terhadap pengaturan mengenai perjalanan dinas, sehingga perlu diganti; dan
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
10.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2.Ibu Kota Kabupaten adalah Martapura.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Pemerintah Daerah lainnya adalah Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota selain Pemerintah Kabupaten Banjar.
6.Bupati adalah Bupati Banjar.
7.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banjar.
8.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar.
9.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
10.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
11.Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
12.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
13.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.
14.Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Non ASN adalah pegawai selain pegawai ASN yang dipekerjakan untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Banjar.
15.Non Pegawai ASN adalah seseorang /masyarakat/Tim/ kelompok kerja binaan dan sejenisnya yang menunjang tugas Perangkat Daerah.
16.Pegawai Kontrak adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain yang berwenang dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu pada Perangkat Daerah yang penghasilannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
17.Masyarakat adalah orang dan/atau sekelompok orang yang terkait/mendukung pelaksanaan kegiatan dari unsur masyarakat.
18.Perjalanan Dinas adalah perjalanan dalam rangka pelaksanaan kegiatan/acara kedinasan yang dilakukan oleh Pelaksana Perjalanan Dinas dari Tempat Kedudukannya ke Tempat Tujuan dan kembali ke Tempat Kedudukannya semula.
19.Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pelaksana Perjalanan Dinas dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan Daerah.
20.Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah Perjalanan Dinas dari Tempat Kedudukan dalam wilayah Kabupaten Banjar atau Perjalanan Dinas dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta bagi pelaksana Perjalanan Dinas pada Perwakilan Penghubung Kabupaten Banjar di Jakarta.
21.Perjalanan Dinas Biasa yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas Luar Kota adalah Perjalanan Dinas ke luar Wilayah Kabupaten Banjar atau Perjalanan Dinas ke luar Wilayah Provinsi DKI Jakarta bagi pelaksana Perjalanan Dinas pada Perwakilan Penghubung Kabupaten Banjar di Jakarta.
22.Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi adalah Perjalanan Dinas keluar Wilayah Kabupaten Banjar dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.
23.Perjalanan Dinas Luar Kota Luar Provinsi adalah Perjalanan Dinas keluar Wilayah Kabupaten Banjar luar Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24.Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan Perjalanan Dinas atau kunjungan kerja ke Negara- Negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Bupati Banjar dan Wakil Bupati Banjar/Pimpinan dan Anggota DPRD/pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
25.Perjalanan Dinas Lanjutan adalah Perjalanan Dinas yang harus dilakukan lebih dari satu Tempat Tujuan sebagai lanjutan dari Tempat Tujuan asal ke tempat tugas lain karena kepentingan dinas dan harus dilakukan oleh Pelaksana Perjalanan Dinas.
26.Surat Permohonan Izin Perjalanan Dinas ke Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Surat Permohonan adalah surat permohonan izin Perjalanan Dinas ke luar negeri bagi Bupati Banjar dan Wakil Bupati Banjar/Pimpinan dan Anggota DPRD/pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
27.Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus dan merupakan batas tertinggi.
28.Biaya Riil yang selanjutnya disebut Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
29.Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Bupati Banjar dan Wakil Bupati Banjar, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon II yang melaksanakan Perjalanan Dinas untuk mencukupi biaya-biaya sesuai dengan jabatannya.
30.Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah naskah dinas sebagai alat pemberitahuan yang ditujukan kepada Pejabat tertentu untuk melaksanakan Perjalanan Dinas serta pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan.
31.Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah naskah dinas sebagai alat pemberitahuan yang ditujukan kepada pelaksana Perjalanan Dinas untuk melaksanakan Perjalanan Dinas serta pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan.
32.Uang Harian Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut Uang Harian adalah penggantian biaya meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal dan keperluan uang makan.
33.Uang Transportasi Lokal adalah uang yang diberikan sebagai kompensasi Uang Transportasi Lokal dari komponen Uang Harian dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri dengan waktu kurang dari 8 (delapan) jam yang diberikan secara Lumpsum.
34.Biaya Taksi adalah Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi.
35.Biaya Transport adalah Biaya Transportasi dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas dari Tempat Kedudukan ke Tempat Tujuan dan/atau dari Tempat Tujuan ke Tempat Kedudukan berupa Biaya Transportasi darat/udara/laut termasuk biaya tol, parkir dan retribusi untuk kepentingan kedinasan berdasarkan bukti pengeluaran Riil (pembiayaan secara at cost).
36.Tempat Kedudukan adalah Kabupaten Banjar atau Jakarta bagi pelaksana Perjalanan Dinas yang bertugas di Perwakilan Penghubung Kabupaten Banjar di Jakarta untuk keberangkatan ke Tempat Tujuan.
37.Tempat Tujuan adalah tempat/kota/negara yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
38.Keadaan Memaksa/Force Majeure adalah suatu keadaan di mana pelaksana Perjalanan Dinas tidak dapat melakukan Perjalanan Dinas sebagaimana penugasan yang disebabkan adanya kejadian yang berada di luar kekuasaan/kemampuannya.
39.Biaya Bagasi adalah biaya untuk barang bawaan pelaksana Perjalanan Dinas selama dalam perjalanan untuk kepentingan kedinasan.
40.Biaya Pengiriman adalah biaya untuk pengiriman barang atau paket barang untuk kepentingan kedinasan.
41.Pelaksanaan Perjalanan Dinas lebih dari 8 (Delapan) Jam adalah pelaksanaan Perjalanan Dinas yang dihitung mulai berangkat dari Tempat Kedudukan, kemudian mengikuti/melaksanakan acara/kegiatan sampai kembali ke Tempat Kedudukan semula dengan waktu pelaksanaan lebih dari 8 (delapan) jam.
42.Pelaksanaan Perjalanan Dinas kurang dari 8 (Delapan) Jam adalah pelaksanaan Perjalanan Dinas yang dihitung mulai berangkat dari Tempat Kedudukan, kemudian mengikuti/melaksanakan acara/kegiatan sampai kembali ke Tempat Kedudukan semula dengan waktu pelaksanaan kurang dari 8 (delapan) jam dan/atau sampai dengan 8 (delapan) jam.
43.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Kabupaten Banjar yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB III

JENIS, PELAKSANA DAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas yang tertib administrasi dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip efisien, efektif, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

a.agar pelaksanaan Perjalanan Dinas lingkup Pemerintahan Daerah diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b.terlaksananya tertib pertanggungjawaban Perjalanan Dinas berdasarkan prinsip efisien, efektif, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

a.jenis, pelaksana dan biaya Perjalanan Dinas;
b.pelaksanaan Perjalanan Dinas;
c.Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
d.Perjalanan Dinas Luar Negeri;
e.tata cara pemberian biaya Perjalanan Dinas;
f.pengendalian dan pengawasan; dan
g.pendanaan.

Pasal 5

Perjalanan Dinas dilakukan dalam rangka:

a.pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
b.mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pelatihan/kursus singkat paling lama 4 (empat) hari;
c.mengikuti kegiatan rapat, seminar, lokakarya, workshop, semiloka, sosialisasi, dan kegiatan sejenisnya;
d.pengumandahan (datasering)/pengumpulan data dan informasi;
e.menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
f.menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar Tempat Kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
g.mendapatkan pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
h.mendapatkan pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai ASN;
i.penugasan untuk mengikuti kegiatan dalam rangkaian pendidikan setara S1/S2/S3;
j.menjemput pegawai ASN atau pejabat negara (Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) yang sakit dalam melakukan Perjalanan Dinas; dan
k.menjemput dan/atau mengantar ke tempat pemakaman jenazah pegawai ASN atau Pejabat Negara (Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas.

Pasal 6

Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

a.selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
b.efisiensi penggunaan belanja daerah;
c.ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Perangkat Daerah; dan
d.akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan Perjalanan Dinas.

Pasal 7

(1)Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
1. a.Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
2. b.Perjalanan Dinas Luar Negeri.
(2)Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.Perjalanan Dinas Dalam Kota meliputi dalam wilayah Kabupaten Banjar, atau di dalam wilayah DKI Jakarta bagi perwakilan penghubung Kabupaten Banjar di Jakarta; dan
2. b.Perjalanan Dinas Luar Kota meliputi Perjalanan Dinas Luar Kota Dalam Provinsi dan Perjalanan Dinas Luar Kota Luar Provinsi atau Perjalanan Dinas ke luar Wilayah Provinsi DKI Jakarta bagi pelaksana Perjalanan Dinas pada perwakilan penghubung Kabupaten Banjar di DKI Jakarta.
(3)Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Perjalanan Dinas dapat dilaksanakan oleh:
1. a.Pelaksana SPD; dan/atau
2. b.Pihak lainnya.
(2)Pelaksana SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.Bupati;
2. b.Wakil Bupati;
3. c.Pimpinan DPRD;
4. d.Anggota DPRD;
5. e.PNS/Calon PNS;
6. f.PPPK;
7. g.Non ASN;
8. h.Non Pegawai ASN; dan/atau
9. i.Pegawai Kontrak.
(3)Pihak Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.Pegawai ASN di luar lingkungan Pemerintah Daerah;
2. b.Pimpinan/Staf dari perguruan tinggi/Lembaga/ komisi lain/Instansi vertikal di dalam dan/atau di luar lingkungan Pemerintah Daerah;
3. c.Istri/suami Bupati/Wakil Bupati, istri/suami Pimpinan DPRD, istri/suami Sekretaris Daerah;
4. d.Tenaga Ahli; dan/atau
5. e.Masyarakat.

Pasal 9

(1)Biaya Perjalanan Dinas terdiri dari:
1. a.Uang Harian;
2. b.Uang Representasi;
3. c.Biaya Transport;
4. d.biaya akomodasi/penginapan;
5. e.Biaya Bagasi;
6. f.Biaya Pengiriman; dan
7. g.Biaya pemeriksaan kesehatan berupa rapid test/PCR test/Swab test, dan lain-lain selama masa pandemi.
(2)Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
1. a.uang saku;
2. b.uang Transportasi Lokal; dan
3. c.uang makan.
(3)Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada pejabat negara (Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), pejabat daerah, pejabat eselon I dan pejabat eselon II yang melaksanakan Perjalanan Dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan yang diberikan secara Lumpsum.
(4)Biaya Transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.Biaya Transport Perjalanan Dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
2. b.retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
3. c.biaya tiket pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri yaitu satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran;
4. d.biaya tiket pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri pergi pulang (PP) berlaku pembiayaan secara at cost (bukti pengeluaran Riil); dan
5. e.Pembiayaan tiket pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran Riil (pembiayaan secara at cost).
(5)Biaya akomodasi/penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan:
1. a.satuan biaya penginapan yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
2. b.biaya penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri berlaku pembiayaan secara at cost (bukti pengeluaran Riil); dan
3. c.dalam hal Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara Lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota Tempat Tujuan.
(6)Biaya Bagasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan ketentuan:
1. a.mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pelatihan/kursus singkat yang waktu pelaksanaannya lebih dari 3 (tiga) hari; dan/atau
2. b.untuk keperluan membawa dokumen dan/atau barang sesuai dengan maksud Perjalanan Dinas.
(7)Biaya Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa biaya untuk pengiriman barang/paket barang untuk kepentingan kedinasan.

Pasal 10

(1)Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf b dibayarkan secara Lumpsum sebanyak 1 (satu) kali perhari.
(2)Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat diberikan apabila waktu pelaksanaan Perjalanan Dinas lebih dari 8 (delapan) jam.
(3)Dalam hal waktu Perjalanan Dinas kurang dari 8 (delapan) jam diberikan Uang Transportasi Lokal sebagai kompensasi dari komponen Uang Harian berdasarkan Peraturan Bupati yang mengatur standar harga satuan dan merupakan batas tertinggi serta dibayarkan secara Lumpsum sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif Uang Harian.
(4)Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan Biaya Transport apabila terdapat pengeluaran Riil sesuai bukti pengeluaran yang sah dengan memperhatikan prinsip efisien, efektif, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel.
(5)Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dibayar secara Riil sesuai bukti pengeluaran yang sah.

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banjar Nomor 15 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

JENIS, PELAKSANA DAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Bupati Banjar Nomor 12 Tahun 2023

Peraturan Bupati Banjar Nomor 44 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

JENIS, PELAKSANA DAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Bupati Banjar Nomor 12 Tahun 2023

Peraturan Bupati Banjar Nomor 44 Tahun 2023