Pemerintah Kabupaten Banjar
Pemerintah Kabupaten Banjar mengemban tugas pokok menyelenggarakan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan signifikansi krusial dalam menjamin pelayanan publik yang efektif, pembangunan berkelanjutan, serta kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Mandat ini tercermin dalam laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) yang disusun secara berkala, menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas. Ruang lingkup operasional Pemerintah Kabupaten Banjar mencakup regulasi melalui penyusunan peraturan daerah, pelayanan publik di berbagai sektor seperti transportasi dan kesehatan, serta program pembangunan strategis untuk mewujudkan visi "Maju Mandiri Agamis". Berbagai inisiatif seperti transparansi keuangan daerah dan integrasi geoportal menunjukkan adaptasi terhadap teknologi dan kebutuhan masyarakat.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar
Pemerintah Kabupaten Banjar mengemban mandat fundamental untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan dalam memastikan pelayanan publik yang efektif, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Banjar. Hal ini tercermin dari berbagai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang disusun secara berkala.
Ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar mencakup aspek regulasi, pelayanan publik, dan program pembangunan. Dalam aspek regulasi, pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyusunan dan implementasi peraturan daerah, sedangkan aspek pelayanan meliputi berbagai sektor seperti transportasi, sosial, dan kesehatan. Program-program yang dijalankan juga mencakup berbagai bidang untuk mencapai visi "Maju Mandiri Agamis".
Beberapa program strategis yang diimplementasikan meliputi transparansi keuangan daerah melalui PPID, peningkatan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), dan penguatan sinergi untuk Sensus Ekonomi 2026. Selain itu, terdapat pula integrasi Geoportal dengan Ina-Geoportal, program Smart City, penguatan 10 Program Pokok PKK, serta pengembangan Sistem Informasi Keluarga Tahun 2026.
Pemerintah Kabupaten Banjar berperan aktif dalam isu-isu nasional melalui implementasi program-program yang sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. Contohnya adalah partisipasi dalam Sensus Ekonomi 2026, yang merupakan agenda nasional untuk pengumpulan data ekonomi. Upaya penguatan sistem informasi keluarga dan integrasi geoportal juga mendukung program-program nasional dalam bidang statistik dan informasi geospasial.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Banjar untuk berbagai layanan esensial, seperti perizinan dan administrasi kependudukan, pelayanan kesehatan, serta pelayanan pendidikan. Layanan transportasi dan sosial juga disediakan melalui dinas terkait, termasuk informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pembangunan infrastruktur seperti peresmian jembatan dan pasar juga menjadi bagian dari layanan yang diberikan.
Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Banjar adalah lembaga negara yang vital dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pembangunan, dan pelayanan publik. Dengan mandat yang jelas, ruang lingkup yang luas, serta berbagai program strategis yang berorientasi pada kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat, Pemkab Banjar menunjukkan komitmennya untuk mewujudkan visi "Maju Mandiri Agamis". Peran aktif dalam isu-isu nasional dan penyediaan berbagai layanan esensial menjadikan lembaga ini sebagai pilar utama dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Banjar.
DokumenLihat semua
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banjar Nomor 26 Tahun 2025
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2023
KETENTUAN UMUM; ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024; PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024; KETENTUAN PENUTUP
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2024
KETENTUAN UMUM; PEMBINAAN; PENYELENGGARAAN PERUMAHAN; RUMAH SUSUN; HUNIAN BERIMBANG; PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN; KETERPADUAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN; PENYEDIAAN TANAH; PERAN MASYARAKAT; PENDANAAN; LARANGAN; SANKSI ADMINISTRATIF; KETENTUAN PENYIDIKAN; KETENTUAN PIDANA; KETENTUAN PERALIHAN; KETENTUAN PENUTUP
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar Nomor 02 Tahun 2020
Ruang lingkuo penyelenggaraan kearsipan meliputi seluruh penetapan kebijakan, pembianaan Kearsipan, dan pengelolaan Arsip dalam suatu sistem kearsipan daerah yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana serta sumber day alain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2022
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan sistematika; Ketentuan Umum; Sumber Daya; Peternakan; Kesehatan Hewan; Pembinaan dan Pengawasan; Penelitian dan Pengembangan; Peran Serta Masyarakat; Pendanaan; Sanksi Administratif; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan;dan Ketentuan Penutup.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar No. 3 Tahun 2016
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dengan perubahan sebagai berikut: a. Ketentuan Pasal 1 diubah yaitu mengubah angka 4 dan angka 18 serta menambah angka 4a, angka 4b, angka 52, angka 53, angka 54, angka 55, angka 56; b. Ketentuan Pasal 4 diubah; c. Ketentuan Pasal 5 diubah; d. Ketentuan Paragraf 3 Pasal 13 diubah; e. Ketentuan Bagian Ketiga, Paragraf 1 dan Pasal 15 diubah; f. Ketentuan Paragraf 2 Pasal 16 diubah; g. Ketentuan Pasal 17 diubah; h. Ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf a diubah; i. Ketentuan diantara Pasal 20 dan Pasal 21 ditambah 2 (dua) Pasal yakni Pasal 20 A, dan Pasal 20 B; j. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan menambah ayat (3); k. Ketentuan Pasal 25 diubah; l. Ketentuan Pasal 26 ayat (3) diubah; m. Ketentuan Pasal 27 diubah; n. Ketentuan Pasal 28 diubah; o. Ketentuan Pasal 29 ayat 2 (dua) huruf b dihapus dan ayat 3 (tiga) diubah; p. Ketentuan Pasal 31 diubah; q. Ketentuan Pasal 38 ditambahkan ayat (3); r. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (3) diubah; s. Ketentuan Pasal 47 diubah; t. Ketentuan Pasal 48 diubah; u. Ketentuan Pasal 60 ayat (2) diubah dan menambah ayat (4), dan ayat (5); v. Ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf c, ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah; w. Ketentuan Pasal 63 ayat (5) diubahp; x. Ketentuan Pasal 65 diubah; y. Ketentuan Pasal 66 diubah; z. Ketentuan Pasal 67 dihapus; aa. Ketentuan diantara Pasal 67 dan Pasal 68 diubah; bb. Ketentuan Pasal 73 diubah; cc. Ketentuan Pasal 84 diubah; dd. Ketentuan Pasal 85 diubah; ee. Ketentuan Pasal 86 diubah; ff. Ketentuan Pasal 90 ayat (3) diubah; gg. Ketentuan Pasal 93 diubah; hh. Ketentuan Pasal 95 diubah
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2025
Peraturan Bupati ini memuat Tentang Standar Harga Satuan, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Penetapan Standar Harga Satuan; Standar Harga Satuan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2025
Peraturan Bupati ini memuat tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Kedudukan dan Susunan Organisasi; Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas; Tata Kerja; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;