DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2025

Nomor: 16
Tahun: 2025
Ditetapkan: 16 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini memuat Tentang Standar Harga Satuan, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Penetapan Standar Harga Satuan; Standar Harga Satuan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetepan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negeri/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
12.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
15.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 157);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 350);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut prinsip otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Banjar.
5.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banjar.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
9.Standar Satuan Biaya adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja.
10.Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah standar nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
11.Standar Satuan Biaya Honorarium adalah biaya setinggi- tingginya dari honor yang diberikan kepada tim dan perorangan dalam suatu kegiatan.
12.Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas adalah biaya setinggi- tingginya dari biaya perjalanan dinas yang meliputi uang harian, biaya transport, biaya penginapan dan uang representasi.
13.Standar Satuan Biaya Rapat/Pertemuan adalah biaya setinggi- tingginya dari penyelenggaraan rapat atau pertemuan lingkup Pemerintah Daerah.
14.Standar Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas adalah biaya setinggi-tingginya dari pengadaan kendaraan dinas lingkup Pemerintah Daerah.
15.Standar Satuan Biaya Pemeliharaan adalah biaya setinggi- tingginya yang digunakan untuk pemeliharaan rutin guna mempertahankan agar tetap dalam kondisi normal.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17.Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud pengaturan tentang SHS adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang berdasarkan pada prinsip efisien, efektif, kepatutan, dan kewajaran serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Tujuan pengaturan SHS adalah terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan anggaran berdasarkan prinsip efisien, efektif, kepatutan, dan kewajaran dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang berdasarkan pada prinsip efisien, efektif, kepatutan, dan kewajaran serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan untuk terwujudnya perencanaan dan pelaksaan anggaran berdasarkan prinsip efisien, efektif, kepatutan, dan kewajaran dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan SHS
(2)Penetapan SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran.
(3)SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

BAB IV

STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 4

(1)SHS digunakan dalam perencanaan dan Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanjar daerah.
(2)SHS dalam perencanaan anggaran berfungsi sebagai:
1. a.batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD;
2. b.referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju;dan
3. c.bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
(3)Dalam pelaksanan anggaran, SHS berfungsi sebagai:
1. a.batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
2. b.estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
(4)SHS yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah meliputi:
1. a.satuan biaya honorarium;
2. b.satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
3. c.satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor dan biaya konsumsi rapat;
4. d.satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan
5. e.satuan biaya pemeliharaan.
(5)Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b menjadi pedoman dalam satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri yang pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai perjalanan dinas.
(6)Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah mempedomani ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
(7)Rincian dan uraian SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan SHS.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a.Peraturan Bupati Banjar Nomor 27 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 27); dan
b.Peraturan Bupati Banjar Nomor 50 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 27 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2023 Nomor 50). dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar. Ditetapkan di Martapura pada tanggal 16 Juni 2025 BUPATI BANJAR, Ttd SAIDI MANSYUR Diundangkan di Martapura pada tanggal 16 Juni 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, Ttd MOKHAMAD HILMAN BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025 NOMOR 16 LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN STANDAR HARGA SATUAN BIAYA HONORARIUM YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

1.SATUAN BIAYA HONORARIUM Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi: 1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan, Honorarium diberikan kepada: 1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); 1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); 1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD); 1.1.4. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan; dan 1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola Penanggung Jawab Pengelola Keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

a.Kepada Penanggung Jawab Pengelola Keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankankan pada masing- masing DPA.
b.PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit SKPD selaku kuasa pengguna anggaran (KPA), berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan/sub kegiatan dilakukan oleh SKPD untuk mengadakan ikatan pengadaan barang dan jasa, KPA bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.
c.Pelimpahan sebagian kewenangan KPA selaku pejabat pembuat komitmen ditetapkan oleh Bupati atas usul kepala SKPD.
d.Untuk membantu PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/ unit SKPD selaku PPTK.
e.Penunjukan pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural selaku PPTK merupakan pejabat satu tingkat dibawah Kepala SKPD selaku PA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.
f.Penunjukan pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural selaku PPTK merupakan pejabat satu tingkat dibawah KPA dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.
g.Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, atas usul PPKD, Bupati menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Penerimaan Pembantu.
h.Besaran honorarium sesuai dengan pagu atau target sebagai berikut:
1. 1.Bendahara Pengeluaran didasarkan total pagu belanja yang dikelola SKPD.
2. 2.Bendahara Penerimaan didasarkan target Penerimaan.
3. 3.Bendahara Pengeluaran Pembantu atau bendahara penerimaan pembantu didasarkan total pagu atau target penerimaan yang dilimpahkan oleh PA ke KPA.
i.Honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditunjuk sebagai PPTK adalah pejabat pada SKPD/Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
j.Perhitungan besaran honorarium ditetapkan sesuai dengan total pagu dari seluruh kegiatan yang dikelola (bukan perkegiatan), dibayarkan setiap bulan, ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran (PA).
k.Ketentuan jumlah Penanggung Jawab Pengelola Keuangan SKPD diatur sebagai berikut:
1. 1.Jumlah Penanggung Jawab Pengelola Keuangan SKPD yang membantu KPA:
a.KPA yang merangkap PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah Penanggung Jawab Pengelola Keuangan SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk Bendahara Pengeluaran Pembantu; dan
b.KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah Penanggung Jawab Pengelola Keuangan SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk Bendahara Pengeluaran Pembantu.
1. 2.Jumlah keseluruhan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
2. 3.Jumlah Penanggung Jawab Pengelola Keuangan SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
a.jumlah Penanggung Jawab Pengelola Keuangan SKPD tidak boleh melampaui jumlah Penanggung Jawab Pengelola Keuangan SKPD sebelum penggabungan; dan
b.besaran honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Penanggung Jawab Pengelola Keuangan SKPD.
1. 4.Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan
2. 5.Dalam hal Bendahara Pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud. 1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa. Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 1.2.3. Honorarium Pengguna Anggaran Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:
a.menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
b.menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa, kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud. 1.3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Honorarium diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas tambahan sebagai Perangkat pada UKPBJ berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, Perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud. 1.4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, dan Moderator, Pembawa Acara dan Panitia 1.4.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
b.narasumber atau pembahas berasal dari:
1. 1.luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
2. 2.dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.
c.dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas. 1.4.2. Honorarium Moderator Honorarium moderator diberikan kepada Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:
a.moderator berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara; atau
b.moderator berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat. 1.4.3. Honorarium Pembawa Acara Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, bupati/wakil bupati, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat. 1.4.4. Honorarium Panitia Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat. Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia. Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang. 1.5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV (pejabat fungsional tertentu yang setara) , pelaksana, pejabat fungsional, Tenaga kontrak dan Non PNS yang terlibat langsung pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
1. 1.Pembina dan Pengarah pada suatu Tim dapat menerima honorarium seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar.
2. 2.Pejabat eselon II hanya dapat menerima honorarium Tim maksimal 2 (dua) buah Tim dalam Perangkat Daerah yang bersangkutan.
3. 3.Pejabat eselon III hanya dapat menerima honorarium Tim maksimal 3 (tiga) buah Tim dalam Perangkat Daerah yang bersangkutan.
4. 4.Pejabat eselon IV (pejabat fungsional tertentu yang setara), pelaksana dan pejabat fungsional, hanya dapat menerima honorarium Tim maksimal 5 (lima) buah Tim dalam Perangkat Daerah yang bersangkutan.
5. 5.Tenaga kontrak dan Non PNS dapat diberikan Honorarium Tim selama yang bersangkutan terlibat langsung dalam penyelesaian output kegiatan dengan penugasan berdasarkan Keputusan Bupati atau Sekretaris Daerah paling banyak 2 (dua) buah Tim. 1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang dibentuk dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan keputusan Bupati atau Sekretaris Daerah. Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:
a.mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
b.bersifat koordinatif untuk tim Pemerintah Daerah:
1. 1.dengan mengikutsertakan instansi Pemerintah di luar Pemerintah Daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditetapkan oleh Bupati; dan
2. 2.antar Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk tim yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah;
c.bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
d.merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari- hari; dan
e.dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien. 1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Sekretaris Daerah. Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:
a.paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati; atau
b.paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah. Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah. 1.6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara 1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan. Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud. 1.6.2. Honorarium Beracara/Kuasa Hukum Honorarium beracara diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili Pemerintah Daerah dalam setiap tahapan persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan. Honorarium yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN yang diberi tugas oleh Pejabat yang berwenang sebagai kuasa hukum atau bagian dari Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah yang menangani Perkara Perdata, Tata Usaha Negara, Hubungan Industrial dan Sengketa Informasi Publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. Pemberian honorarium dilakukan berdasarkan waktu pelaksanaan sidang dan berdasarkan tahapan/ tingkatan penyelesaian perkara hukum (Perdata, Tata Usaha Negara dan Hubungan Industrial dan /atau Sengketa Informasi Publik). 1.7. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada Non Aparatur Sipil Negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan atau pendampingan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut:
a.Lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan upah sesuai dengan tabel lampiran;
b.Lulusan DI/ DII/ DIII/Sarjana Terapan diberikan upah sesuai dengan tabel lampiran;
c.Lulusan Sarjana (SI) diberikan upah sesuai dengan tabel lampiran;
d.Lulusan Master (S2) diberikan upah sesuai dengan tabel lampiran;dan
e.lulusan Doktor (S3) diberikan upah sesuai dengan tabel lampiran. 1.8. Honorarium Rohaniawan Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan. 1.9. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website 1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam Menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (peer review) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal. 1.9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu. 1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud. 1.10. Honorarium Penyelenggara Ujian Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah. 1.11. Honorarium Penulisan Butir Soal Honorarium Penulisan Butir Soal diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah. 1.12. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 1.12.1. Honorarium Penceramah Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
b.berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar Perangkat Daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
c.dalam hal penceramah tersebut berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah. 1.12.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara. 1.12.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 1.12.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada Aparatur Sipil Negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan Keputusan Bupati. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
a.Bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b.Satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempumaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen). 1.12.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan agar berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:
a.merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
b.dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
c.jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
d.jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4(empat) orang; dan
e.jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit. 1.13. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 1.13.1. Honorarium tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati sebagai bagian dari TAPD. Tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) meliputi:
a.membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
b.menyusun dan membahas rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA);
c.menyusun dan membahas rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan rancangan perubahan PPAS;
d.melakukan verifikasi Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
e.membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
f.membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban APBD;
g.melakukan verifikasi rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) dan rancangan perubahan DPA SKPD;
h.menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA SKPD; dan
i.melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1.13.2. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati dalam rangka membantu tugas-tugas dari TAPD. Jumlah anggota kesekretariatan TAPD paling banyak 7 (tujuh) anggota. Satuan Biaya Honorarium adalah sebagaimana terinci pada Tabel 1.1 TABEL 1.1 SATUAN BIAYA HONORARIUM NO URAIAN SATUAN BESARAN (Rp)

(1)(2) (3) (4) 1.1. HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN 1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
1. a.Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta OB Rp1.040.000,00
2. b.Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta OB Rp1.250.000,00
3. c.Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta OB Rp1.450.000,00
4. d.Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar OB Rp1.660.000,00
5. e.Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar OB Rp1.970.000,00
6. f.Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar OB Rp2.280.000,00
7. g.Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar OB Rp2.590.000,00
8. h.Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar OB Rp3.010.000,00
9. i.Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar OB Rp3.420.000,00
10. j.Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar OB Rp3.840.000,00
11. k.Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar OB Rp4.250.000,00
12. l.Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar OB Rp4.770.000,00
13. m.Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar OB Rp5.290.000,00
14. n.Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar OB Rp5.810.000,00
15. o.Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun OB Rp6.330.000,00
16. p.Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun OB Rp7.370.000,00 1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
17. a.Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta OB Rp1.010.000,00
18. b.Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta OB Rp1.210.000,00
19. c.Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta OB Rp1.410.000,00 NO URAIAN SATUAN BESARAN (Rp)
(1)(2) (3) (4)
1. d.Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar OB Rp1.610.000,00
2. e.Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar OB Rp1.910.000,00
3. f.Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar OB Rp2.210.000,00
4. g.Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar OB Rp2.520.000,00
5. h.Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar OB Rp2.920.000,00
6. i.Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar OB Rp3.320.000,00
7. j.Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar OB Rp3.720.000,00
8. k.Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar OB Rp4.130.000,00
9. l.Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar OB Rp4.630.000,00
10. m.Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar OB Rp5.130.000,00
11. n.Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar OB Rp5.640.000,00
12. o.Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun OB Rp6.140.000,00
13. p.Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun OB Rp7.140.000,00 1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)
14. a.Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta OB Rp400.000,00
15. b.Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta OB Rp480.000,00
16. c.Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta OB Rp570.000,00
17. d.Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar OB Rp660.000,00
18. e.Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar OB Rp770.000,00
19. f.Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar OB Rp880.000,00
20. g.Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar OB Rp990.000,00
21. h.Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar OB Rp1.250.000,00
22. i.Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar OB Rp1.520.000,00
23. j.Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar OB Rp1.780.000,00 NO URAIAN SATUAN BESARAN (Rp)
(1)(2) (3) (4)
1. k.Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar OB Rp2.040.000,00
2. l.Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar OB Rp2.440.000,00
3. m.Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar OB Rp2.830.000,00
4. n.Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar OB Rp3.230.000,00
5. o.Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun OB Rp3.620.000,00
6. p.Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun OB Rp4.420.000,00 1.1.4. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan 1.1.4.1. Bendahara Pengeluaran
7. a.Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta OB Rp340.000,00
8. b.Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta OB Rp420.000,00
9. c.Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta OB Rp500.000,00
10. d.Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar OB Rp570.000,00
11. e.Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar OB Rp670.000,00
12. f.Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar OB Rp770.000,00
13. g.Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar OB Rp860.000,00
14. h.Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar OB Rp1.090.000,00
15. i.Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar OB Rp1.320.000,00
16. j.Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar OB Rp1.550.000,00
17. k.Nilai pagu dana diatas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar OB Rp1.780.000,00
18. l.Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar OB Rp2.120.000,00
19. m.Nilai pagu dana diatas Rp250 miliar s.d Rp 500 miliar OB Rp2.470.000,00 NO URAIAN SATUAN BESARAN (Rp)
(1)(2) (3) (4)
1. n.Nilai pagu dana diatas Rp500 miliar s.d. 750 miliar OB Rp2.810.000,00
2. o.Nilai pagu dana diatas Rp750 miliar s.d. 1 triliun OB Rp3.160.000,00
3. p.Nilai pagu dana diatas Rp1 triliun OB Rp3.840.000,00 1.1.4.2. Bendahara Penerimaaan
4. a.Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta OB Rp340.000,00
5. b.Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta OB Rp420.000,00
6. c.Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta OB Rp500.000,00
7. d.Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar OB Rp570.000,00
8. e.Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar OB Rp670.000,00
9. f.Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar OB Rp770.000,00
10. g.Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar OB Rp860.000,00
11. h.Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar OB Rp1.090.000,00
12. i.Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar OB Rp1.320.000,00
13. j.Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar OB Rp1.550.000,00
14. k.Nilai pagu dana diatas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar OB Rp1.780.000,00
15. l.Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar OB Rp2.120.000,00
16. m.Nilai pagu dana diatas Rp250 miliar s.d Rp 500 miliar OB Rp2.470.000,00
17. n.Nilai pagu dana diatas Rp500 miliar s.d. 750 miliar OB Rp2.810.000,00
18. o.Nilai pagu dana diatas Rp750 miliar s.d. 1 triliun OB Rp3.160.000,00
19. p.Nilai pagu dana diatas Rp1 triliun OB Rp3.840.000,00 1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu NO URAIAN SATUAN BESARAN (Rp)
(1)(2) (3) (4) 1.1.5.1. Bendahara Pengeluaran Pembantu
1. a.Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta OB Rp260.000,00
2. b.Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta OB Rp310.000,00
3. c.Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta OB Rp370.000,00
4. d.Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar OB Rp430.000,00
5. e.Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar OB Rp500.000,00
6. f.Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar OB Rp570.000,00
7. g.Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar OB Rp640.000,00
8. h.Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar OB Rp810.000,00
9. i.Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar OB Rp980.000,00
10. j.Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar OB Rp1.150.000,00
11. k.Nilai pagu dana diatas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar OB Rp1.330.000,00
12. l.Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar OB Rp1.580.000,00
13. m.Nilai pagu dana diatas Rp250 miliar s.d Rp 500 miliar OB Rp1.840.000,00
14. n.Nilai pagu dana diatas Rp500 miliar s.d. 750 miliar OB Rp2.090.000,00
15. o.Nilai pagu dana diatas Rp750 miliar s.d. 1 triliun OB Rp2.350.000,00
16. p.Nilai pagu dana diatas Rp1 triliun OB Rp2.860.000,00 1.1.5.2. Bendahara Penerimaan Pembantu
17. a.Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta OB Rp260.000,00
18. b.Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta OB Rp310.000,00
19. c.Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta OB Rp370.000,00 NO URAIAN SATUAN BESARAN (Rp)
(1)(2) (3) (4)
1. d.Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar OB Rp430.000,00
2. e.Nilai pagu dana diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar OB Rp500.000,00
3. f.Nilai pagu dana diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar OB Rp570.000,00
4. g.Nilai pagu dana diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar OB Rp640.000,00
5. h.Nilai pagu dana diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar OB Rp810.000,00
6. i.Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar OB Rp980.000,00
7. j.Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar OB Rp1.150.000,00
8. k.Nilai pagu dana diatas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar OB Rp1.330.000,00
9. l.Nilai pagu dana diatas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar OB Rp1.580.000,00
10. m.Nilai pagu dana diatas Rp250 miliar s.d Rp 500 miliar OB Rp1.840.000,00
11. n.Nilai pagu dana diatas Rp500 miliar s.d. 750 miliar OB Rp2.090.000,00
12. o.Nilai pagu dana diatas Rp750 miliar s.d. 1 triliun OB Rp2.350.000,00
13. p.Nilai pagu dana diatas Rp1 triliun OB Rp2.860.000,00 1.2. HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA 1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa OB Rp680.000,00 1.2.2..Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa 1.2.2.1..Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)
14. a.Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta OP Rp680.000,00
15. b.Nilai pagu pengadaan diatas Rp200 juta s.d. 500 juta OP Rp850.000,00
16. c.Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar OP Rp1.020.000,00 NO URAIAN SATUAN BESARAN (Rp)
(1)(2) (3) (4)
1. d.Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar OP Rp1.270.000,00
2. e.Nilai pagu pengadaan diatas Rp 2,5 miliar s.d. Rp5 miliar OP Rp1.520.000,00
3. f.Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar OP Rp1.780.000,00
4. g.Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar OP Rp2.120.000,00
5. h.Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar OP Rp2.450.000,00
6. i.Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar OP Rp2.790.000,00
7. j.Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar OP Rp3.130.000,00
8. k.Nilai pagu pengadaan diatas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar OP Rp3.580.000,00
9. l.Nilai pagu pengadaan diatas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar OP Rp4.030.000,00
10. m.Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar OP Rp4.490.000,00
11. n.Nilai pagu pengadaan diatas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun OP Rp4.940.000,00
12. o.Nilai pagu dana diatas Rp1 triliun OP Rp5.560.000,00 1.2.2.2..Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Nonkonstruksi)
13. a.Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta OP Rp760.000,00
14. b.Nilai pagu pengadaan diatas Rp200 juta s.d. 500 juta OP Rp760.000,00
15. c.Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar OP Rp920.000,00
16. d.Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar OP Rp1.140.000,00
17. e.Nilai pagu pengadaan diatas Rp 2,5 miliar s.d. Rp5 miliar OP Rp1.370.000,00 NO URAIAN SATUAN BESARAN (Rp)
(1)(2) (3) (4)
1. f.Nilai pagu pengadaan diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar OP Rp1.600.000,00
2. g.Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar OP Rp1.910.000,00
3. h.Nilai pagu pengadaan diatas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar OP Rp2.210.000,00
4. i.Nilai pagu pengadaan diatas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar OP Rp2.520.000,00
5. j.Nilai pagu pengadaan diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar OP Rp2.820.000,00
6. k.Nilai pagu pengadaan diatas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar OP Rp3.230.000,00
7. l.Nilai pagu pengadaan diatas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar OP Rp3.640.000,00
8. m.Nilai pagu pengadaan diatas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar OP Rp4.040.000,00
9. n.Nilai pagu pengadaan diatas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun OP Rp4.450.000,00
10. o.Nilai pagu dana diatas Rp1 triliun OP Rp5.010.000,00 1.2.2.3..Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Nonkontruksi)
11. a.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d. Rp50 juta OP Rp450.000,00
12. b.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp50 juta s.d. Rp100 juta OP Rp450.000,00
13. c.Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas s.d. Rp100 juta OP Rp450.000,00
14. d.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp100 juta s.d. Rp250 juta OP Rp480.000,00
15. e.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp250 juta s.d. Rp500 juta OP Rp600.000,00
16. f.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar OP Rp720.000,00 NO URAIAN SATUAN BESARAN (Rp)
(1)(2) (3) (4)
1. g.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya diatas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar OP Rp910.000,00
2. h.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya diatas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar OP Rp1.090.000,00
3. i.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya diatas Rp5 miliar s.d. 10 miliar OP Rp1.270.000,00
4. j.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya diatas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar OP Rp1.510.000,00
5. k.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar OP Rp1.750.000,00
6. l.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar OP Rp1.990.000,00
7. m.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya diatas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar OP Rp2.230.000,00
8. n.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya diatas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar OP Rp2.560.000,00
9. o.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya diatas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar OP Rp2.880.000,00
10. p.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya diatas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar OP Rp3.200.000,00
11. q.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya diatas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun OP Rp3.520.000,00
12. r.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp1 triliun OP Rp3.960.000,00 1.2.3..Honorarium Pengguna Anggaran 1.2.3.1..Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)
13. a.Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d.Rp250 miliar OP Rp3.580.000,00
14. b.Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar OP Rp4.030.000,00 NO URAIAN SATUAN BESARAN (Rp)
(1)(2) (3) (4)
1. c.Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar OP Rp4.490.000,00
2. d.Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun OP Rp4.940.000,00
3. e.Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun OP Rp5.560.000,00 1.2.3.2..Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi)
4. a.Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d.Rp250 miliar OP Rp3.230.000,00
5. b.Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar OP Rp3.640.000,00
6. c.Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar OP Rp4.040.000,00
7. d.Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun OP Rp4.450.000,00
8. e.Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun OP Rp5.010.000,00 1.2.3.3..Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)
9. a.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar OP Rp1.510.000,00
10. b.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar OP Rp1.750.000,00
11. c.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar OP Rp1.990.000,00
12. d.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar OP Rp2.230.000,00
13. e.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar OP Rp2.560.000,00
14. f.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar OP Rp2.880.000,00
15. g.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar OP Rp3.200.000,00 NO URAIAN SATUAN BESARAN (Rp)
(1)(2) (3) (4)
1. h.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun OP Rp3.520.000,00
2. i.Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp1 triliun OP Rp3.960.000,00 1.3. HONORARIUM PERANGKAT UNİT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ) 1.3.1. Kepala OB Rp1.000.000,00 1.3.2. Sekretaris/Staf Pendukung OB Rp750.000,00 1.4. HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS/ MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/PANITIA 1.4.1..Honorarium Narasumber/ Pembahas
3. a.Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya. OJ Rp1.700.000,00
4. b.Kepala Daerah/ Pejabat Setingkat Kepala Daerah/ Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan. OJ Rp.1.400.000,00
5. c.Pejabat Eselon I/yang disetarakan OJ Rp1.200.000,00
6. d.Pejabat Eselon II/yang disetarakan/Pakar/Praktisi OJ Rp900.000,00
7. e.Pejabat Eselon III kebawah/ yang disetarakan OJ Rp800.000,00 1.4.2. Honorarium Moderator OK Rp700.000,00 1.4.3. Honorarium Pembawa Acara OK Rp400.000,00 1.4.4. Honorarium Panitia
8. a.Penanggung Jawab OK Rp450.000,00
9. b.Ketua/Wakil Ketua OK Rp400.000,00
10. c.Sekretaris OK Rp300.000,00
11. d.Anggota OK Rp250.000,00 1.5. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN 1.5.1..Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 1.5.1.1.Yang ditetapkan oleh Bupati
12. a.Pengarah OB Rp1.500.000,00
13. b.Penanggung Jawab OB Rp1.250.000,00
14. c.Ketua OB Rp1.000.000,00
15. d.Wakil Ketua OB Rp850.000,00
16. e.Sekretaris OB Rp750.000,00
17. f.Anggota OB Rp750.000,00 1.5.1.2.Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah
18. a.Pengarah OB Rp750.000,00
19. b.Penanggung Jawab OB Rp700.000,00 NO URAIAN SATUAN BESARAN (Rp)
(1)(2) (3) (4)
1. c.Ketua OB Rp650.000,00
2. d.Wakil ketua OB Rp600.000,00
3. e.Sekretaris OB Rp500.000,00
4. f.Anggota OB Rp500.000,00 1.5.2..Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
5. a.Ketua/Wakil Ketua OB Rp250.000,00
6. b.Anggota OB Rp220.000,00 1.6. HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA 1.6.1..Honorarium Pemberi Keterangan Ahli Saksi Ahli OK Rp1.800.000,00 1.6.2..Honorarium Beracara (Kuasa Hukum) OK Rp1.800.000,00 1.7. HONORARIUM PENYULUH DAN PENDAMPINGAN NON PEGAWAI NEGERI ŞIPIL 1.7.1. SLTA OB Rp2.100.000,00 1.7.2..D-I/ D-II/ D-III/ Sarjana Terapan OB Rp2.400.000,00 1.7.3. Sarjana (S1) OB Rp2.600.000,00 1.7.4. Master (S2) OB Rp2.800.000,00 1.7.5. Doktor (S3) OB Rp3.000.000,00 1.8. HONORARIUM ROHANIAWAN OK Rp400.000,00 1.9. HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/ BULETIN / MAJALAH / PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI / PENGELOLA WEB SITE (tambahan penjelasan uraian datas) 1.9.1..Honorarium Tim Penyusunan Jurnal
7. a.PenanggungJawab OTER Rp500.000,00
8. b.Redaktur OTER Rp400.000,00
9. c.Penyunting/Editor OTER Rp300.000,00
10. d.Desain Grafis OTER Rp180.000,00
11. e.Fotografer OTER Rp180.000,00
12. f.Sekretariat OTER Rp150.000,00
13. g.Pembuat Artikel Per Halaman Rp200.000,00 1.9.2..Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah
14. a.PenanggungJawab OTER Rp400.000,00
15. b.Redaktur OTER Rp300.000,00
16. c.Penyunting/Editor OTER Rp250.000,00
17. d.Desain Grafis OTER Rp180.000,00
18. e.Fotografer OTER Rp180.000,00
19. f.Sekretariat OTER Rp150.000,00
20. g.Pembuat Artikel Per Halaman Rp100.000,00 1.9.3..Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Web site
21. a.PenanggungJawab OB Rp500.000,00
22. b.Redaktur OB Rp450.000,00 NO URAIAN SATUAN BESARAN (Rp)
(1)(2) (3) (4)
1. c.Editor OB Rp400.000,00
2. d.Web Admin OB Rp350.000,00
3. e.Web Developer OB Rp300.000,00
4. f.Pembuat Artikel Per Halaman Rp100.000,00 1.10. HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN 1.10.1..Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar
5. a.Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian Naskah/ Pelajaran Rp150.000,00
6. b.Pengawas Ujian OH Rp240.000,00
7. c.Pemeriksa Hasil Ujian Siswa/ Mata Ujian Rp5.000,00 1.10.2..Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah
8. a.Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian Naskah/ Pelajaran Rp190.000,00
9. b.Pengawas Ujian OH Rp270.000,00
10. c.Pemeriksa Hasil Ujian Siswa/ Mata Ujian Rp7.500,00 1.11. HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL 1.10.1..Honorarium Penyusunan Butir Soal Per Butir Soal Rp80.000,00 1.10.2. Honorarium Telaah Butir Soal
11. a.Telaah Materi Soal Per Butir Soal Rp25.000,00
12. b.Telaah Bahasa Soal Per Butir Soal Rp15.000,00 1.12. HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) 1.12.1. Honorarium Penceramah OJP Rp1.000.000,00 1.12.2..Honorarium Pengajar yang berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelengara OJP Rp300.000,00 1.12.3..Honorarium Pengajar yang berasal dari dałam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelengara OJP Rp200.000,00 1.12.4..Honorarium Penyusunan Moduł Diklat Per Modul Rp5.000.000,00 1.12.5..Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat
13. a.Lama Diklat s.d. 5 hari: 1) Penanggung Jawab OK Rp450.000,00 2) Ketua/Wakil ketua OK Rp400.000,00 3) Sekretaris OK Rp300.000,00 4) Anggota OK Rp300.000,00 NO URAIAN SATUAN BESARAN (Rp)
(1)(2) (3) (4)
1. b.Lama Diklat 6 s.d. 30 hari: 1) Penanggung Jawab OK Rp675.000,00 2) Ketua/Wakil ketua OK Rp600.000,00 3) Sekretaris OK Rp450.000,00 4) Anggota OK Rp450.000,00
2. c.Lama Diklat lebih dari 30 hari: 1) Penanggung Jawab OK Rp900.000,00 2) Ketua/Wakil ketua OK Rp800.000,00 3) Sekretaris OK Rp600.000,00 4) Anggota OK Rp600.000,00 1.13. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah 1.13.1..Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah
3. a.Pembina OB Rp3.500.000,00
4. b.Pengarah OB Rp3.000.000,00
5. c.Ketua OB Rp2.500.000,00
6. d.Wakil Ketua OB Rp2.000.000,00
7. e.Sekretaris OB Rp1.500.000,00
8. f.Anggota OB Rp1.300.000,00 1.13.2..Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah
9. a.Ketua OB Rp1.000.000,00
10. b.Sekretaris OB Rp900.000,00
11. c.Anggota OB Rp600.000,00 Keterangan: OJ : Orang/Jam OH : Orang/Hari OB : Orang/Bulan OP : Orang/Paket OK : Orang/Kegiatan OJP : Orang/Jam Pelajaran OTER : Orang/Terbitan BUPATI BANJAR, Ttd SAIDI MANSYUR LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
  1. 1.SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI Perjalanan Dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintahan Daerah. Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Non ASN, Non Pegawai ASN dan/atau Pegawai Kontrak serta pihak lain yang ditugaskan oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Perjalanan Dinas. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dalam rangka pelaksanaan kegiatan/acara kedinasan yang dilakukan oleh Pelaksana Perjalanan Dinas dari tempat kedudukannya ke tempat tujuan dan kembali ketempat kedudukannya semula. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:
12. a.Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
13. b.Mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pelatihan/ kursus singkat paling lama 4 (empat hari);
14. c.Mengikuti kegiatan rapat, seminar, lokakarya, workshop, semiloka, sosialisasi, dan kegiatan sejenisnya;
15. d.Pengumandahan (datasering)/ pengumpulan data dan informasi;
16. e.Menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
17. f.Menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
18. g.Mendapatkan pengobatan berdasarkan Surat Keterangan Dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas;
19. h.Mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan Keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai ASN;
20. i.Penugasan untuk mengikuti kegiatan dalam rangkaian pendidikan setara S1/S2/S3; dan
21. j.Menjemput dan/atau mengantar ke tempat pemakaman jenazah Pegawai ASN atau Pejabat Negara yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas. Perjalanan Dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:
22. a.selektif dan efisiensi, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta efisiensi dalam penggunaan belanja daerah;
23. b.ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
24. c.Kesesuaian dengan pencapaian kinerja; dan
25. d.akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas. Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:
26. a.uang harian:
  1. 1.Uang Saku;
  2. 2.Uang Transportasi Lokal; dan
  3. 3.Uang Makan.
27. b.biaya representasi perjalanan dinas;
28. c.biaya transport perjalanan dinas;
29. d.biaya akomodasi atau penginapan;
30. e.Biaya Bagasi;
31. f.Biaya pengiriman barang atau paket barang untuk kepentingan kedinasan; dan
32. g.biaya pemeriksaan kesehatan berupa rapid test, PCR test, Swab test dan lain-lain selama masa pandemi.
  1. 2.SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
  2. 1.UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI Satuan biaya uang harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Non ASN, Non Pegawai ASN dan/atau Pegawai Kontrak serta pihak lain dalam menjalankan perintah Perjalanan Dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas didalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam diberikan uang transportasi lokal sebagai kompensasi dari komponen uang harian sebesar 50% dan diberikan biaya transport apabila terdapat pengeluaran Rill sesuai bukti pengeluaran yang sah dengan berdasarkan asas kewajaran, kepatutan, efisiensi dan efektivitas. Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota dan Perjalanan Dinas Dalam Kota dan Pendidikan dan Pelatihan terinci sebagaimana tercantum pada Tabel 2.1 dan 2.2 TABEL 2.1 UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR KOTA NO PROVINSI SATUAN LUAR KOTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1 2 3 4 5 1 ACEH OH Rp360.000,00 Rp110.000,00 2 SUMATERA UTARA OH Rp370.000,00 Rp110.000,00 3 RIAU OH Rp370.000,00 Rp110.000,00 4 KEPULAUAN RIAU OH Rp370.000,00 Rp110.000,00 5 JAMBI OH Rp370.000,00 Rp110.000,00 6 SUMATERA BARAT OH Rp380.000,00 Rp110.000,00 7 SUMATERA SELATAN OH Rp380.000,00 Rp110.000,00 8 LAMPUNG OH Rp380.000,00 Rp110.000,00 9 BENGKULU OH Rp380.000,00 Rp110.000,00 10 BANGKA BELITUNG OH Rp410.000,00 Rp120.000,00 11 BANTEN OH Rp370.000,00 Rp110.000,00 12 JAWA BARAT OH Rp430.000,00 Rp130.000,00 13 D.K.I. JAKARTA OH Rp530.000,00 Rp160.000,00 14 JAWA TENGAH OH Rp370.000,00 Rp110.000,00 15 DI. YOGYAKARTA OH Rp420.000,00 Rp130.000,00 16 JAWA TIMUR OH Rp410.000,00 Rp120.000,00 17 BALI OH Rp480.000,00 Rp140.000,00 18 NUSA TENGGARA BARAT OH Rp440.000,00 Rp130.000,00 19 NUSA TENGGARA TIMUR OH Rp430.000,00 Rp130.000,00 20 KALIMANTAN BARAT OH Rp380.000,00 Rp110.000,00 21 KALIMANTAN TENGAH OH Rp360.000,00 Rp110.000,00 22 KALIMANTAN SELATAN OH Rp380.000,00 Rp110.000,00 23 KALIMANTAN TIMUR OH Rp430.000,00 Rp130.000,00 24 KALIMANTAN UTARA OH Rp430.000,00 Rp130.000,00 25 SULAWESI UTARA OH Rp370.000,00 Rp110.000,00 26 GORONTALO OH Rp370.000,00 Rp110.000,00 27 SULAWESI BARAT OH Rp410.000,00 Rp120.000,00 28 SULAWESI SELATAN OH Rp430.000,00 Rp130.000,00 29 SULAWESI TENGAH OH Rp370.000,00 RP110.000,00 30 SULAWESI TENGGARA OH Rp380.000,00 Rp110.000,00 31 MALUKU OH Rp380.000,00 Rp110.000,00 32 MALUKU UTARA OH Rp430.000,00 Rp130.000,00 33 PAPUA OH Rp580.000,00 Rp170.000,00 34 PAPUA BARAT OH Rp480.000,00 Rp140.000,00 TABEL 2.2 UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA NO KAB. BANJAR/D.K.I JAKARTA SATUAN DALAM KOTA 1 2 3 4 1 Martapura OH Rp150.000,00 2 Martapura Timur OH Rp150.000,00 3 Martapura Barat OH Rp150.000,00 4 Karang Intan OH Rp150.000,00 5 Aranio OH Rp150.000,00 6 Gambut OH Rp150.000,00 7 Kertak Hanyar OH Rp150.000,00 8 Beruntung Baru OH Rp150.000,00 9 Aluh-Aluh OH Rp150.000,00 10 Sungai Tabuk OH Rp150.000,00 11 Simpang Empat OH Rp150.000,00 12 Tatah Makmur OH Rp150.000,00 13 Astambul OH Rp150.000,00 14 Mataraman OH Rp150.000,00 15 Cintapuri Darussalam OH Rp150.000,00 16 Pengaron OH Rp150.000,00 17 Sungai Pinang OH Rp150.000,00 18 Sambung Makmur OH Rp150.000,00 19 Telaga Bauntung OH Rp150.000,00 20 Paramasan OH Rp150.000,00 21 D.K.I. Jakarta OH Rp210.000,00 Uang harian diberikan kepada pelaksanaan perjalanan dinas untuk pelaksanaan perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam. Uang Transpotasi Lokal diberikan kepada pelaksanan perjalanan dinas sebagai kompensasi dari komponen uang harian sebesar 50% (lima puluh persen) untuk pelaksanaan perjalanan dinas kurang dari 8 (delapan) jam. Uang harian pejalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.
  3. 3.SATUAN BIAYA UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, dan Pejabat Eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan. Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Bupati Banjar dan Wakil Bupati Banjar, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon II yang melaksanakan Perjalanan Dinas untuk mencukupi biaya-biaya sesuai dengan jabatannya. Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai Pejabat Negara, Pejabat Daerah, dan Pejabat Eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara Lumpsum apabila pelaksanaan perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam. Adapun Satuan Biaya Uang Representasi Perjalanan Dinas terinci pada Tabel 2.3 TABEL 2.3 UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS NO URAIAN SATUAN LUAR KOTA DALAM KOTA 1 2 3 4 5 1 PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH OH Rp250.000,00 Rp125.000,00 2 PEJABAT ESELON I OH Rp200.000,00 Rp100.000,00 3 PEJABAT ESELON II OH Rp150.000,00 Rp75.000,00
  4. 4.SATUAN BIAYA AKOMODASI ATAU PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI Satuan biaya akomodasi atau penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya akomodasi atau penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Adapun, Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Kota terinci pada Tabel 2.4. TABEL 2.4 SATUAN BIAYA AKOMODASI ATAU PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI NO PROVINSI SATUAN TARIF HOTEL KEPALA DAERAH /KETUA DPRD/ PEJABAT ESELON I ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV PEJABAT ESELON IV/YANG DISETARAKAN/ GOLONGAN III GOLONGAN I/II/NON ASN/NON PEGAWAI ASN/ PEGAWAI KONTRAK 1 2 3 4 5 6 7 8 1 ACEH OH Rp4.420.000,00 Rp3.526.000,00 Rp1.294.000,00 Rp556.000,00 Rp556.000,00 2 SUMUT OH Rp4.960.000,00 Rp1.518.000,00 Rp1.100.000,00 Rp530.000,00 Rp530.000,00 3 RIAU OH Rp3.820.000,00 Rp3.119.000,00 Rp1.650.000,00 Rp852.000,00 Rp852.000,00 4 KEP. RIAU OH Rp4.275.000,00 Rp1.854.000,00 Rp1.037.000,00 Rp792.000,00 Rp792.000,00 5 JAMBI OH Rp4.000.000,00 Rp3.337.000,00 Rp1.212.000,00 Rp580.000,00 Rp580.000,00 6 SUMBAR OH Rp5.236.000,00 Rp3.332.000,00 Rp1.353.000,00 Rp650.000,00 Rp650.000,00 7 SUMSEL OH Rp5.850.000,00 Rp3.083.000,00 Rp1.571.000,00 Rp861.000,00 Rp861.000,00 8 LAMPUNG OH Rp4.491.000,00 Rp2.067.000,00 Rp1.140.000,00 Rp580.000,00 Rp580.000,00 9 BENGKULU OH Rp2.071.000,00 Rp1.628.000,00 Rp1.546.000,00 Rp630.000,00 Rp630.000,00 10 BANGKA BELITUNG OH Rp3.827.000,00 Rp2.838.000,00 Rp1.957.000,00 Rp622.000,00 Rp622.000,00 11 BANTEN OH Rp5.725.000,00 Rp2.373.000,00 Rp1.000.000,00 Rp718.000,00 Rp718.000,00 12 JAWA BARAT OH Rp5.381.000,00 Rp2.755.000,00 Rp1.006.000,00 Rp570.000,00 Rp570.000,00 13 D.K.I JAKARTA OH Rp5.850.000,00 Rp1.490.000,00 Rp992.000,00 Rp730.000,00 Rp730.000,00 14 JAWA TENGAH OH Rp4.242.000,00 Rp1.480.000,00 Rp954.000,00 Rp600.000,00 Rp600.000,00 15 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA OH Rp5.017.000,00 Rp2.695.000,00 Rp1.384.000,00 Rp845.000,00 Rp845.000,00 16 JAWA TİMUR OH Rp4.400.000,00 Rp1.605.000,00 Rp1.076.000,00 Rp664.000,00 Rp664.000,00 17 BALI OH Rp4.890.000,00 Rp1.946.000,00 Rp990.000,00 Rp910.000,00 Rp910.000,00 18 NUSA TENGGARA BARAT OH Rp3.500.000,00 Rp2.648.000,00 Rp1.418.000,00 Rp580.000,00 Rp580.000,00 19 NUSA TENGGARA TIMUR OH Rp3.000.000,00 Rp1.493.000,00 Rp1.355.000,00 Rp550.000,00 Rp550.000,00 20 KALIMANTAN BARAT OH Rp2.654.000,00 Rp1.538.000,00 Rp1.125.000,00 Rp538.000,00 Rp538.000,00 21 KALIMANTAN TENGAH OH Rp4.901.000,00 Rp3.391.000,00 Rp1.160.000,00 Rp659.000,00 Rp659.000,00 22 KALIMANTAN SELATAN OH Rp4.797.000,00 Rp3.316.000,00 Rp1.500.000,00 Rp540.000,00 Rp540.000,00 23 KALIMANTAN TIMUR OH Rp4.000.000,00 Rp2.188.000,00 Rp1.507.000,00 Rp804.000,00 Rp804.000,00 24 KALIMANTAN UTARA OH Rp4.000.000,00 Rp2.188.000,00 Rp1.507.000,00 Rp804.000,00 Rp804.000,00 25 SULAWESI UTARA OH Rp4.919.000,00 Rp2.290.000,00 Rp924.000,00 Rp782.000,00 Rp782.000,00 NO PROVINSI SATUAN TARIF HOTEL KEPALA DAERAH /KETUA DPRD/ PEJABAT ESELON I ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV PEJABAT ESELON IV/YANG DISETARAKAN/ GOLONGAN III GOLONGAN I/II/NON ASN/NON PEGAWAI ASN/ PEGAWAI KONTRAK 26 GORONTALO OH Rp4.168.000,00 Rp2.549.000,00 Rp1.431.000,00 Rp764.000,00 Rp764.000,00 27 SULAWESI BARAT OH Rp4.076.000,00 Rp2.581.000,00 Rp1.075.000,00 Rp704.000,00 Rp704.000,00 28 SULAWESI SELATAN OH Rp4.820.000,00 Rp1.550.000,00 Rp1.020.000,00 Rp732.000,00 Rp732.000,00 29 SULAWESI TENGAH OH Rp2.309.000,00 Rp2.027.000,00 Rp1.567.000,00 Rp951.000,00 Rp951.000,00 30 SULAWESI UTARA OH Rp2.475.000,00 Rp2.059.000,00 Rp1.297.000,00 Rp786.000,00 Rp786.000,00 31 MALUKU OH Rp3.467.000,00 Rp3.240.000,00 Rp1.048.000,00 Rp667.000,00 Rp667.000,00 32 MALUKU UTARA OH Rp3.440.000,00 Rp3.175.000,00 Rp1.073.000,00 Rp600.000,00 Rp600.000,00 33 PAPUA OH Rp3.859.000,00 Rp3.318.000,00 Rp2.521.000,00 Rp829.000,00 Rp829.000,00 34 PAPUA BARAT OH Rp3.872.000,00 Rp3.212.000,00 Rp2.056.000,00 Rp718.000,00 Rp718.000,00 Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya akomodasi atau penginapan, diberikan biaya secara Lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan. Satuan biaya akomodasi atau penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri untuk Pimpinan/Anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara at cost atau berdasarkan bukti pengeluaran Rill yang sah.
  5. 5.SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP) Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
  6. 1.Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pembiayaan secara at cost (bukti pengeluaran Rill).
  7. 2.Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran Rill (pembiayaan secara at cost).
  8. 3.Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri Pergi Pulang (PP) bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara at cost atau berdasarkan bukti pengeluaran Rill yang sah.
  9. 4.Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Standar Harga Satuan Regional. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 2.5. TABEL 2.5 SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP) NO KOTA SATUAN BIAYA TIKET ASAL TUJUAN BISNIS EKONOMI
(1)(2) (3) (4) (5) 1 JAKARTA AMBON Rp13.285.000,00 Rp7.081.000,00 2 JAKARTA BALIKPAPAN Rp7.412.000,00 Rp3.797.000,00 3 JAKARTA BANDA ACEH Rp7.519.000,00 Rp4.492.000,00 4 JAKARTA BANDAR LAMPUNG Rp2.407.000,00 Rp1.583.000,00 5 JAKARTA BANJARMASIN Rp5.252.000,00 Rp2.995.000,00 6 JAKARTA BATAM Rp4.867.000,00 Rp2.888.000,00 7 JAKARTA BENGKULU Rp4.364.000,00 Rp2.621.000,00 8 JAKARTA BIAK Rp14.065.000,00 Rp7.519.000,00 9 JAKARTA DENPASAR Rp5.305.000,00 Rp3.262.000,00 10 JAKARTA GORONTALO Rp7.231.000,00 Rp4.824.000,00 11 JAKARTA JAMBI Rp4.065.000,00 Rp2.460.000,00 12 JAKARTA JAYAPURA Rp14.568.000,00 Rp8.193.000,00 13 JAKARTA YOGYAKARTA Rp4.107.000,00 Rp2.268.000,00 14 JAKARTA KENDARI Rp7.658.000,00 Rp4.182.000,00 15 JAKARTA KUPANG Rp9.413.000,00 Rp5.081.000,00 16 JAKARTA MAKASSAR Rp7.444.000,00 Rp3.829.000,00 17 JAKARTA MALANG Rp4.599.000,00 Rp2.695.000,00 18 JAKARTA MAMUJU Rp7.295.000,00 Rp4.867.000,00 19 JAKARTA MANADO Rp10.824.000,00 Rp5.102.000,00 20 JAKARTA MANOKWARI Rp16.226.000,00 Rp10.824.000,00 21 JAKARTA MATARAM Rp5.316.000,00 Rp3.230.000,00 22 JAKARTA MEDAN Rp7.252.000,00 Rp3.808.000,00 23 JAKARTA PADANG Rp5.530.000,00 Rp2.952.000,00 24 JAKARTA PALANGKARAYA Rp4.984.000,00 Rp2.984.000,00 25 JAKARTA PALEMBANG Rp3.861.000,00 Rp2.268.000,00 26 JAKARTA PALU Rp9.348.000,00 Rp5.113.000,00 27 JAKARTA PANGKAL PINANG Rp3.412.000,00 Rp2.139.000,00 28 JAKARTA PEKANBARU Rp5.583.000,00 Rp3.016.000,00 29 JAKARTA PONTIANAK Rp4.353.000,00 Rp2.781.000,00 30 JAKARTA SEMARANG Rp3.861.000,00 Rp2.182.000,00 31 JAKARTA SOLO Rp3.861.000,00 Rp2.342.000,00 32 JAKARTA SURABAYA Rp5.466.000,00 Rp2.674.000,00 33 JAKARTA TERNATE Rp10.001.000,00 Rp6.664.000,00 34 JAKARTA TIMIKA Rp13.830.000,00 Rp7.487.000,00 35 AMBON DENPASAR Rp8.054.000,00 Rp4.471.000,00 36 AMBON JAYAPURA Rp7.434.000,00 Rp4.161.000,00 37 AMBON KENDARI Rp4.824.000,00 Rp2.856.000,00 38 AMBON MAKASSAR Rp6.022.000,00 Rp3.455.000,00 39 AMBON MANOKWARI Rp5.177.000,00 Rp3.027.000,00 40 AMBON PALU Rp6.140.000,00 Rp3.508.000,00 41 AMBON SORONG Rp3.637.000,00 Rp2.257.000,00 42 AMBON SURABAYA Rp8.803.000,00 Rp4.845.000,00 43 AMBON TERNATE Rp4.022.000,00 Rp2.449.000,00 44 BALIKPAPAN BANDA ACEH Rp12.739.000,00 Rp6.749.000,00 45 BALIKPAPAN BATAM Rp10.354.000,00 Rp5.305.000,00 46 BALIKPAPAN DENPASAR Rp10.739.000,00 Rp5.648.000,00 47 BALIKPAPAN JAYAPURA Rp19.071.000,00 Rp10.086.000,00 48 BALIKPAPAN YOGYAKARTA Rp9.669.000,00 Rp4.749.000,00 49 BALIKPAPAN MAKASSAR Rp12.664.000,00 Rp6.150.000,00 NO KOTA SATUAN BIAYA TIKET ASAL TUJUAN BISNIS EKONOMI
(1)(2) (3) (4) (5) 50 BALIKPAPAN MANADO Rp15.702.000,00 Rp7.295.000,00 51 BALIKPAPAN MEDAN Rp12.493.000,00 Rp6.140.000,00 52 BALIKPAPAN PADANG Rp10.942.000,00 Rp5.369.000,00 53 BALIKPAPAN PALEMBANG Rp9.445.000,00 Rp4.749.000,00 54 BALIKPAPAN PEKANBARU Rp10.996.000,00 Rp5.423.000,00 55 BALIKPAPAN SEMARANG Rp9.445.000,00 Rp4.674.000,00 56 BALIKPAPAN SOLO Rp9.445.000,00 Rp4.813.000,00 57 BALIKPAPAN SURABAYA Rp10.889.000,00 Rp5.113.000,00 58 BALIKPAPAN TIMIKA Rp18.408.000,00 Rp9.445.000,00 59 BANDA ACEH DENPASAR Rp10.835.000,00 Rp6.279.000,00 60 BANDA ACEH JAYAPURA Rp19.167.000,00 Rp10.717.000,00 61 BANDA ACEH YOGYAKARTA Rp9.765.000,00 Rp5.380.000,00 62 BANDA ACEH MAKASSAR Rp12.760.000,00 Rp6.781.000,00 63 BANDA ACEH MANADO Rp15.798.000,00 Rp7.926.000,00 64 BANDA ACEH PONTIANAK Rp9.990.000,00 Rp5.840.000,00 65 BANDA ACEH SEMARANG Rp9.530.000,00 Rp5.305.000,00 66 BANDA ACEH SOLO Rp9.530.000,00 Rp5.444.000,00 67 BANDA ACEH SURABAYA Rp10.985.000,00 Rp5.744.000,00 68 BANDA ACEH TIMIKA Rp18.504.000,00 Rp10.076.000,00 69 BANDAR LAMPUNG BALIKPAPAN Rp8.129.000,00 Rp4.129.000,00 70 BANDAR LAMPUNG BANDA ACEH Rp8.225.000,00 Rp4.760.000,00 71 BANDAR LAMPUNG BANJARMASIN Rp6.193.000,00 Rp3.412.000,00 72 BANDAR LAMPUNG BATAM Rp5.840.000,00 Rp3.316.000,00 73 BANDAR LAMPUNG BIAK Rp14.119.000,00 Rp7.487.000,00 74 BANDAR LAMPUNG DENPASAR Rp6.236.000,00 Rp3.647.000,00 75 BANDAR LAMPUNG JAYAPURA Rp14.568.000,00 Rp8.097.000,00 76 BANDAR LAMPUNG YOGYAKARTA Rp5.155.000,00 Rp2.760.000,00 77 BANDAR LAMPUNG KENDARI Rp8.354.000,00 Rp4.482.000,00 78 BANDAR LAMPUNG MAKASSAR Rp8.161.000,00 Rp4.161.000,00 79 BANDAR LAMPUNG MALANG Rp5.594.000,00 Rp3.134.000,00 80 BANDAR LAMPUNG MANADO Rp11.199.000,00 Rp5.305.000,00 81 BANDAR LAMPUNG MATARAM Rp6.246.000,00 Rp3.626.000,00 82 BANDAR LAMPUNG MEDAN Rp7.979.000,00 Rp4.150.000,00 83 BANDAR LAMPUNG PADANG Rp6.439.000,00 Rp3.380.000,00 84 BANDAR LAMPUNG PALANGKARAYA Rp5.947.000,00 Rp3.401.000,00 85 BANDAR LAMPUNG PALEMBANG Rp4.931.000,00 Rp2.760.000,00 86 BANDAR LAMPUNG PEKANBARU Rp6.482.000,00 Rp3.433.000,00 87 BANDAR LAMPUNG PONTIANAK Rp5.380.000,00 Rp3.220.000,00 88 BANDAR LAMPUNG SEMARANG Rp4.931.000,00 Rp2.685.000,00 89 BANDAR LAMPUNG SOLO Rp4.931.000,00 Rp2.824.000,00 90 BANDAR LAMPUNG SURABAYA Rp6.386.000,00 Rp3.123.000,00 91 BANDAR LAMPUNG TIMIKA Rp13.905.000,00 Rp7.455.000,00 92 BANDUNG BATAM Rp6.289.000,00 Rp3.583.000,00 93 BANDUNG DENPASAR Rp5.626.000,00 Rp3.252.000,00 94 BANDUNG JAKARTA Rp2.064.000,00 Rp1.476.000,00 95 BANDUNG JAMBI Rp5.006.000,00 Rp2.941.000,00 96 BANDUNG YOGYAKARTA Rp3.369.000,00 Rp2.129.000,00 97 BANDUNG PADANG Rp6.129.000,00 Rp3.508.000,00 98 BANDUNG PALEMBANG Rp4.385.000,00 Rp2.631.000,00 99 BANDUNG PANGKAL PINANG Rp4.599.000,00 Rp2.738.000,00 100 BANDUNG PEKANBARU Rp6.525.000,00 Rp3.701.000,00 101 BANDUNG SEMARANG Rp3.027.000,00 Rp1.957.000,00 102 BANDUNG SOLO Rp3.647.000,00 Rp2.268.000,00 103 BANDUNG SURABAYA Rp4.824.000,00 Rp2.856.000,00 NO KOTA SATUAN BIAYA TIKET ASAL TUJUAN BISNIS EKONOMI
(1)(2) (3) (4) (5) 104 BANDUNG TANJUNG PANDAN Rp4.439.000,00 Rp2.663.000,00 105 BANJARMASIN BANDA ACEH Rp10.792.000,00 Rp6.022.000,00 106 BANJARMASIN BATAM Rp8.407.000,00 Rp4.578.000,00 107 BANJARMASIN BIAK Rp16.686.000,00 Rp8.749.000,00 108 BANJARMASIN DENPASAR Rp8.792.000,00 Rp4.920.000,00 109 BANJARMASIN JAYAPURA Rp17.135.000,00 Rp9.359.000,00 110 BANJARMASIN YOGYAKARTA Rp7.723.000,00 Rp4.022.000,00 111 BANJARMASIN MEDAN Rp10.546.000,00 Rp5.412.000,00 112 BANJARMASIN PADANG Rp9.006.000,00 Rp4.642.000,00 113 BANJARMASIN PALEMBANG Rp7.498.000,00 Rp4.022.000,00 114 BANJARMASIN PEKANBARU Rp9.049.000,00 Rp4.696.000,00 115 BANJARMASIN SEMARANG Rp7.498.000,00 Rp3.958.000,00 116 BANJARMASIN SOLO Rp7.498.000,00 Rp4.097.000,00 117 BANJARMASIN SURABAYA Rp8.942.000,00 Rp4.385.000,00 118 BANJARMASIN TIMIKA Rp16.472.000,00 Rp8.717.000,00 119 BATAM BANDA ACEH Rp10.439.000,00 Rp5.936.000,00 120 BATAM DENPASAR Rp8.450.000,00 Rp4.824.000,00 121 BATAM JAYAPURA Rp16.782.000,00 Rp9.263.000,00 122 BATAM YOGYAKARTA Rp7.370.000,00 Rp3.936.000,00 123 BATAM MAKASSAR Rp10.375.000,00 Rp5.337.000,00 124 BATAM MANADO Rp13.413.000,00 Rp6.482.000,00 125 BATAM MEDAN Rp10.193.000,00 Rp5.316.000,00 126 BATAM PADANG Rp8.653.000,00 Rp4.546.000,00 127 BATAM PALEMBANG Rp7.145.000,00 Rp3.936.000,00 128 BATAM PEKANBARU Rp8.707.000,00 Rp4.599.000,00 129 BATAM PONTIANAK Rp7.594.000,00 Rp4.396.000,00 130 BATAM SEMARANG Rp7.145.000,00 Rp3.861.000,00 131 BATAM SOLO Rp7.145.000,00 Rp4.000.000,00 132 BATAM SURABAYA Rp8.600.000,00 Rp4.300.000,00 133 BATAM TIMIKA Rp16.119.000,00 Rp8.621.000,00 134 BENGKULU PALEMBANG Rp2.899.000,00 Rp1.893.000,00 135 BIAK BALIKPAPAN Rp18.622.000,00 Rp9.477.000,00 136 BIAK BANDA ACEH Rp18.718.000,00 Rp10.108.000,00 137 BIAK BATAM Rp16.333.000,00 Rp8.664.000,00 138 BIAK DENPASAR Rp16.729.000,00 Rp8.995.000,00 139 BIAK JAYAPURA Rp3.615.000,00 Rp2.321.000,00 140 BIAK YOGYAKARTA Rp15.648.000,00 Rp8.108.000,00 141 BIAK MANADO Rp11.734.000,00 Rp6.353.000,00 142 BIAK MEDAN Rp18.472.000,00 Rp9.498.000,00 143 BIAK PADANG Rp16.932.000,00 Rp8.728.000,00 144 BIAK PALEMBANG Rp15.424.000,00 Rp8.108.000,00 145 BIAK PEKANBARU Rp16.985.000,00 Rp8.781.000,00 146 BIAK PONTIANAK Rp15.873.000,00 Rp8.568.000,00 147 BIAK SURABAYA Rp12.782.000,00 Rp7.081.000,00 148 BIAK TIMIKA Rp5.808.000,00 Rp3.444.000,00 149 DENPASAR JAYAPURA Rp11.680.000,00 Rp6.845.000,00 150 DENPASAR KUPANG Rp5.091.000,00 Rp2.952.000,00 151 DENPASAR MAKASSAR Rp4.182.000,00 Rp2.631.000,00 152 DENPASAR MANADO Rp7.851.000,00 Rp4.278.000,00 153 DENPASAR MATARAM Rp1.840.000,00 Rp1.390.000,00 154 DENPASAR MEDAN Rp10.589.000,00 Rp5.658.000,00 155 DENPASAR PADANG Rp9.049.000,00 Rp4.888.000,00 156 DENPASAR PALANGKARAYA Rp8.557.000,00 Rp4.909.000,00 157 DENPASAR PALEMBANG Rp7.541.000,00 Rp4.278.000,00 NO KOTA SATUAN BIAYA TIKET ASAL TUJUAN BISNIS EKONOMI
(1)(2) (3) (4) (5) 158 DENPASAR PEKANBARU Rp9.092.000,00 Rp4.942.000,00 159 DENPASAR PONTIANAK Rp7.990.000,00 Rp4.738.000,00 160 DENPASAR TIMIKA Rp10.140.000,00 Rp6.129.000,00 161 JAMBI BALIKPAPAN Rp7.733.000,00 Rp4.407.000,00 162 JAMBI BANJARMASIN Rp7.690.000,00 Rp4.193.000,00 163 JAMBI DENPASAR Rp7.733.000,00 Rp4.439.000,00 164 JAMBI YOGYAKARTA Rp6.653.000,00 Rp3.551.000,00 165 JAMBI KUPANG Rp11.434.000,00 Rp6.075.000,00 166 JAMBI MAKASSAR Rp9.659.000,00 Rp4.952.000,00 167 JAMBI MALANG Rp7.091.000,00 Rp3.925.000,00 168 JAMBI MANADO Rp12.707.000,00 Rp6.097.000,00 169 JAMBI PALANGKARAYA Rp7.444.000,00 Rp4.193.000,00 170 JAMBI PONTIANAK Rp6.878.000,00 Rp4.011.000,00 171 JAMBI SEMARANG Rp6.428.000,00 Rp3.476.000,00 172 JAMBI SOLO Rp6.428.000,00 Rp3.615.000,00 173 JAMBI SURABAYA Rp7.883.000,00 Rp3.915.000,00 174 JAYAPURA YOGYAKARTA Rp13.274.000,00 Rp7.690.000,00 175 JAYAPURA MANADO Rp22.109.000,00 Rp11.263.000,00 176 JAYAPURA MEDAN Rp18.932.000,00 Rp10.097.000,00 177 JAYAPURA PADANG Rp17.381.000,00 Rp9.327.000,00 178 JAYAPURA PALEMBANG Rp15.873.000,00 Rp8.717.000,00 179 JAYAPURA PEKANBARU Rp17.435.000,00 Rp9.380.000,00 180 JAYAPURA PONTIANAK Rp16.322.000,00 Rp9.177.000,00 181 JAYAPURA TIMIKA Rp3.615.000,00 Rp2.289.000,00 182 YOGYAKARTA DENPASAR Rp3.861.000,00 Rp2.481.000,00 183 YOGYAKARTA MAKASSAR Rp6.525.000,00 Rp3.893.000,00 184 YOGYAKARTA MANADO Rp10.536.000,00 Rp5.722.000,00 185 YOGYAKARTA MEDAN Rp9.519.000,00 Rp4.770.000,00 186 YOGYAKARTA PADANG Rp7.969.000,00 Rp4.000.000,00 187 YOGYAKARTA PALEMBANG Rp6.460.000,00 Rp3.380.000,00 188 YOGYAKARTA PEKANBARU Rp8.022.000,00 Rp4.054.000,00 189 YOGYAKARTA PONTIANAK Rp6.910.000,00 Rp3.840.000,00 190 YOGYAKARTA TIMIKA Rp11.894.000,00 Rp7.038.000,00 191 KENDARI BANDA ACEH Rp12.953.000,00 Rp7.102.000,00 192 KENDARI BATAM Rp10.568.000,00 Rp5.658.000,00 193 KENDARI DENPASAR Rp5.455.000,00 Rp3.273.000,00 194 KENDARI YOGYAKARTA Rp8.129.000,00 Rp4.706.000,00 195 KENDARI PADANG Rp11.167.000,00 Rp5.722.000,00 196 KENDARI PALEMBANG Rp9.659.000,00 Rp5.102.000,00 197 KENDARI PEKANBARU Rp11.220.000,00 Rp5.776.000,00 198 KENDARI SEMARANG Rp9.659.000,00 Rp5.027.000,00 199 KENDARI SOLO Rp9.659.000,00 Rp5.166.000,00 200 KENDARI SURABAYA Rp11.103.000,00 Rp5.466.000,00 201 KENDARI TIMIKA Rp18.633.000,00 Rp9.798.000,00 202 KUPANG JAYAPURA Rp14.386.000,00 Rp8.108.000,00 203 KUPANG YOGYAKARTA Rp7.348.000,00 Rp4.182.000,00 204 KUPANG MAKASSAR Rp7.637.000,00 Rp4.311.000,00 205 KUPANG MANADO Rp11.648.000,00 Rp6.140.000,00 206 KUPANG SURABAYA Rp6.749.000,00 Rp3.722.000,00 207 MAKASSAR BIAK Rp8.493.000,00 Rp4.931.000,00 208 MAKASSAR JAYAPURA Rp10.193.000,00 Rp5.787.000,00 209 MAKASSAR KENDARI Rp2.663.000,00 Rp1.786.000,00 210 MAKASSAR MANADO Rp5.327.000,00 Rp2.909.000,00 211 MAKASSAR TIMIKA Rp11.723.000,00 Rp6.567.000,00 NO KOTA SATUAN BIAYA TIKET ASAL TUJUAN BISNIS EKONOMI
(1)(2) (3) (4) (5) 212 MALANG BALIKPAPAN Rp10.108.000,00 Rp5.134.000,00 213 MALANG BANDA ACEH Rp10.204.000,00 Rp5.765.000,00 214 MALANG BANJARMASIN Rp8.161.000,00 Rp4.407.000,00 215 MALANG BATAM Rp7.819.000,00 Rp4.311.000,00 216 MALANG BIAK Rp16.087.000,00 Rp8.482.000,00 217 MALANG JAYAPURA Rp16.536.000,00 Rp9.092.000,00 218 MALANG KENDARI Rp10.322.000,00 Rp5.487.000,00 219 MALANG MAKASSAR Rp10.129.000,00 Rp5.166.000,00 220 MALANG MANADO Rp13.167.000,00 Rp6.311.000,00 221 MALANG MEDAN Rp9.958.000,00 Rp5.145.000,00 222 MALANG PADANG Rp8.418.000,00 Rp4.385.000,00 223 MALANG PALANGKARAYA Rp7.915.000,00 Rp4.407.000,00 224 MALANG PALEMBANG Rp6.899.000,00 Rp3.765.000,00 225 MALANG PEKANBARU Rp8.461.000,00 Rp4.439.000,00 226 MALANG TIMIKA Rp15.873.000,00 Rp8.461.000,00 227 MANADO MEDAN Rp15.552.000,00 Rp7.316.000,00 228 MANADO PADANG Rp14.012.000,00 Rp6.546.000,00 229 MANADO PALEMBANG Rp12.504.000,00 Rp5.926.000,00 230 MANADO PEKANBARU Rp14.055.000,00 Rp6.599.000,00 231 MANADO PONTIANAK Rp12.953.000,00 Rp6.396.000,00 232 MANADO SEMARANG Rp12.504.000,00 Rp5.851.000,00 233 MANADO SOLO Rp12.504.000,00 Rp5.990.000,00 234 MANADO SURABAYA Rp9.937.000,00 Rp5.262.000,00 235 MANADO TIMIKA Rp16.183.000,00 Rp8.995.000,00 236 MATARAM BALIKPAPAN Rp10.750.000,00 Rp5.615.000,00 237 MATARAM BANDA ACEH Rp10.846.000,00 Rp6.246.000,00 238 MATARAM BANJARMASIN Rp8.803.000,00 Rp4.888.000,00 239 MATARAM BATAM Rp8.461.000,00 Rp4.803.000,00 240 MATARAM BIAK Rp11.552.000,00 Rp6.546.000,00 241 MATARAM JAYAPURA Rp13.092.000,00 Rp7.327.000,00 242 MATARAM YOGYAKARTA Rp4.417.000,00 Rp2.781.000,00 243 MATARAM MAKASSAR Rp4.717.000,00 Rp2.909.000,00 244 MATARAM MANADO Rp8.717.000,00 Rp4.738.000,00 245 MATARAM MEDAN Rp10.600.000,00 Rp5.637.000,00 246 MATARAM PADANG Rp9.060.000,00 Rp4.867.000,00 247 MATARAM PALEMBANG Rp7.551.000,00 Rp4.246.000,00 248 MATARAM PEKANBARU Rp9.102.000,00 Rp4.909.000,00 249 MATARAM PONTIANAK Rp8.001.000,00 Rp4.706.000,00 250 MATARAM SURABAYA Rp3.829.000,00 Rp2.321.000,00 251 MEDAN BANDA ACEH Rp3.466.000,00 Rp2.193.000,00 252 MEDAN MAKASSAR Rp12.514.000,00 Rp6.172.000,00 253 MEDAN PONTIANAK Rp9.733.000,00 Rp5.230.000,00 254 MEDAN SEMARANG Rp9.284.000,00 Rp4.696.000,00 255 MEDAN SOLO Rp9.284.000,00 Rp4.835.000,00 256 MEDAN SURABAYA Rp10.739.000,00 Rp5.134.000,00 257 MEDAN TIMIKA Rp18.258.000,00 Rp9.455.000,00 258 PADANG MAKASSAR Rp10.974.000,00 Rp5.402.000,00 259 PADANG PONTIANAK Rp8.193.000,00 Rp4.460.000,00 260 PADANG SEMARANG Rp7.744.000,00 Rp3.925.000,00 261 PADANG SOLO Rp7.744.000,00 Rp4.065.000,00 262 PADANG SURABAYA Rp9.199.000,00 Rp4.364.000,00 263 PADANG TIMIKA Rp16.718.000,00 Rp8.685.000,00 264 PALANGKARAYA BANDA ACEH Rp10.546.000,00 Rp6.022.000,00 265 PALANGKARAYA BATAM Rp8.161.000,00 Rp4.578.000,00 NO KOTA SATUAN BIAYA TIKET ASAL TUJUAN BISNIS EKONOMI
(1)(2) (3) (4) (5) 266 PALANGKARAYA YOGYAKARTA Rp7.477.000,00 Rp4.022.000,00 267 PALANGKARAYA MATARAM Rp8.557.000,00 Rp4.888.000,00 268 PALANGKARAYA MEDAN Rp10.300.000,00 Rp5.412.000,00 269 PALANGKARAYA PADANG Rp8.760.000,00 Rp4.642.000,00 270 PALANGKARAYA PALEMBANG Rp7.252.000,00 Rp4.022.000,00 271 PALANGKARAYA PEKANBARU Rp8.803.000,00 Rp4.696.000,00 272 PALANGKARAYA SEMARANG Rp7.252.000,00 Rp3.947.000,00 273 PALANGKARAYA SOLO Rp7.252.000,00 Rp4.086.000,00 274 PALANGKARAYA SURABAYA Rp8.696.000,00 Rp4.385.000,00 275 PALEMBANG BALIKPAPAN Rp9.894.000,00 Rp5.220.000,00 276 PALEMBANG MAKASSAR Rp9.466.000,00 Rp4.781.000,00 277 PALEMBANG PONTIANAK Rp6.685.000,00 Rp3.840.000,00 278 PALEMBANG SEMARANG Rp6.236.000,00 Rp3.305.000,00 279 PALEMBANG SOLO Rp6.236.000,00 Rp3.444.000,00 280 PALEMBANG SURABAYA Rp7.690.000,00 Rp3.744.000,00 281 PALEMBANG TIMIKA Rp15.210.000,00 Rp8.076.000,00 282 PALU MAKASSAR Rp4.268.000,00 Rp2.578.000,00 283 PALU POSO Rp1.957.000,00 Rp1.423.000,00 284 PALU SORONG Rp6.878.000,00 Rp3.883.000,00 285 PALU SURABAYA Rp6.878.000,00 Rp3.883.000,00 286 PALU TOLI-TOLI Rp2.941.000,00 Rp1.915.000,00 287 PANGKAL PINANG BALIKPAPAN Rp9.038.000,00 Rp4.631.000,00 288 PANGKAL PINANG BANJARMASIN Rp7.091.000,00 Rp3.915.000,00 289 PANGKAL PINANG BATAM Rp6.739.000,00 Rp3.818.000,00 290 PANGKAL PINANG YOGYAKARTA Rp6.065.000,00 Rp3.262.000,00 291 PANGKAL PINANG MAKASSAR Rp9.060.000,00 Rp4.663.000,00 292 PANGKAL PINANG MANADO Rp12.097.000,00 Rp5.808.000,00 293 PANGKAL PINANG MEDAN Rp8.888.000,00 Rp4.653.000,00 294 PANGKAL PINANG PADANG Rp7.337.000,00 Rp3.883.000,00 295 PANGKAL PINANG PALEMBANG Rp5.829.000,00 Rp3.262.000,00 296 PANGKAL PINANG PEKANBARU Rp7.391.000,00 Rp3.936.000,00 297 PANGKAL PINANG PONTIANAK Rp6.279.000,00 Rp3.733.000,00 298 PANGKAL PINANG SEMARANG Rp5.829.000,00 Rp3.187.000,00 299 PANGKAL PINANG SOLO Rp5.829.000,00 Rp3.326.000,00 300 PANGKAL PINANG SURABAYA Rp7.284.000,00 Rp3.626.000,00 301 PEKANBARU PONTIANAK Rp8.247.000,00 Rp4.514.000,00 302 PEKANBARU SEMARANG Rp7.797.000,00 Rp3.979.000,00 303 PEKANBARU SOLO Rp7.797.000,00 Rp4.118.000,00 304 PEKANBARU SURABAYA Rp9.241.000,00 Rp4.407.000,00 305 PEKANBARU TIMIKA Rp16.771.000,00 Rp8.739.000,00 306 PONTIANAK MAKASSAR Rp9.915.000,00 Rp5.241.000,00 307 PONTIANAK SEMARANG Rp6.685.000,00 Rp3.765.000,00 308 PONTIANAK SOLO Rp6.685.000,00 Rp3.904.000,00 309 PONTIANAK SURABAYA Rp8.140.000,00 Rp4.204.000,00 310 PONTIANAK TIMIKA Rp15.659.000,00 Rp8.535.000,00 311 SEMARANG MAKASSAR Rp9.466.000,00 Rp4.706.000,00 312 SOLO MAKASSAR Rp9.466.000,00 Rp4.845.000,00 313 SURABAYA DENPASAR Rp3.198.000,00 Rp1.979.000,00 314 SURABAYA JAYAPURA Rp12.675.000,00 Rp7.231.000,00 315 SURABAYA MAKASSAR Rp5.936.000,00 Rp3.433.000,00 316 SURABAYA TIMIKA Rp11.295.000,00 Rp6.589.000,00

6.SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

a.Keberangkatan 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan; dan/atau 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
b.Kepulangan 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal. Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.6 TABEL 2.6 SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI NO PROVINSI SATUAN BESARAN

(1)(2) (3) (4) 1 ACEH Orang/Kali Rp123.000,00 2 SUMATERA UTARA Orang/Kali Rp232.000,00 3 RIAU Orang/Kali Rp94.000,00 4 KEPULAUAN RIAU Orang/Kali Rp137.000,00 5 JAMBI Orang/Kali Rp147.000,00 6 SUMATERA BARAT Orang/Kali Rp190.000,00 7 SUMATERA SELATAN Orang/Kali Rp128.000,00 8 LAMPUNG Orang/Kali Rp167.000,00 9 BENGKULU Orang/Kali Rp109.000,00 10 BANGKA BELITUNG Orang/Kali Rp90.000,00 11 BANTEN Orang/Kali Rp446.000,00 12 JAWA BARAT Orang/Kali Rp166.000,00 13 D.K.I. JAKARTA Orang/Kali Rp256.000,00 14 JAWA TENGAH Orang/Kali Rp75.000,00 15 D.I. YOGYAKARTA Orang/Kali Rp118.000,00 16 JAWA TIMUR Orang/Kali Rp194.000,00 17 BALI Orang/Kali Rp159.000,00 18 NUSA TENGGARA BARAT Orang/Kali Rp231.000,00 19 NUSA TENGGARA TIMUR Orang/Kali Rp108.000,00 20 KALIMANTAN BARAT Orang/Kali Rp135.000,00 21 KALIMANTAN TENGAH Orang/Kali Rp111.000,00 22 KALIMANTAN SELATAN Orang/Kali Rp150.000,00 23 KALIMANTAN TIMUR Orang/Kali Rp450.000,00 24 KALIMANTAN UTARA Orang/Kali Rp102.000,00 25 SULAWESI UTARA Orang/Kali Rp138.000,00 26 GORONTALO Orang/Kali Rp240.000,00 27 SULAWESI BARAT Orang/Kali Rp313.000,00 28 SULAWESI SELATAN Orang/Kali Rp145.000,00 NO PROVINSI SATUAN BESARAN
(1)(2) (3) (4) 29 SULAWESI TENGAH Orang/Kali Rp165.000,00 30 SULAWESI TENGGARA Orang/Kali Rp171.000,00 31 MALUKU Orang/Kali Rp240.000,00 32 MALUKU UTARA Orang/Kali Rp215.000,00 33 PAPUA Orang/Kali Rp431.000,00 34 PAPUA BARAT Orang/Kali Rp182.000,00

1.Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku pembiayaan secara at cost (bukti pengeluaran Rill).
2.Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.6, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran Rill (pembiayaan secara at cost).
3.Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara at cost atau berdasarkan bukti pengeluaran Rill yang sah.
7.SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

a.Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (one way atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, Non ASN, Non Pegawai ASN dan/atau Pegawai Kontrak serta pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
b.Biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (oneway) bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara at cost atau berdasarkan bukti pengeluaran Rill yang sah.
c.Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibu Kota Provinsi ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Yang Sama (one Way) terinci pada Tabel 2.7. TABEL 2.7 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY) NO IBU KOTA PROVINSI KABUPATEN/ KOTA TUJUAN SATUAN BESARAN

(1)(2) (3) (4) (5) ACEH 1 Banda Aceh Kab. Aceh Barat Orang/Kali Rp275.000,00 2 Banda Aceh Kab. Aceh Barat Daya Orang/Kali Rp298.000,00 3 Banda Aceh Kab. Aceh Besar Orang/Kali Rp183.000,00 4 Banda Aceh Kab. Aceh Jaya Orang/Kali Rp238.000,00 5 Banda Aceh Kab. Aceh Selatan Orang/Kali Rp325.000,00 6 Banda Aceh Kab. Aceh Singkil Orang/Kali Rp420.000,00 7 Banda Aceh Kab. Aceh Tamiang Orang/Kali Rp315.000,00 8 Banda Aceh Kab. Aceh Tengah Orang/Kali Rp293.000,00 9 Banda Aceh Kab. Aceh Tenggara Orang/Kali Rp460.000,00 10 Banda Aceh Kab. Aceh Timur Orang/Kali Rp289.000,00 11 Banda Aceh Kab. Aceh Utara Orang/Kali Rp270.000,00 12 Banda Aceh Kab. Bener Meriah Orang/Kali Rp278.000,00 13 Banda Aceh Kab. Bireuen Orang/Kali Rp220.000,00 NO IBU KOTA PROVINSI KABUPATEN/ KOTA TUJUAN SATUAN BESARAN
(1)(2) (3) (4) (5) 14 Banda Aceh Kab. Gayo Lues Orang/Kali Rp370.000,00 15 Banda Aceh Kab. Nagan Raya Orang/Kali Rp275.000,00 16 Banda Aceh Kab. Pidie Orang/Kali Rp190.000,00 17 Banda Aceh Kab. Pidie Jaya Orang/Kali Rp205.000,00 18 Banda Aceh Kota Langsa Orang/Kali Rp301.000,00 19 Banda Aceh Kota Lhokseumawe Orang/Kali Rp240.000,00 20 Banda Aceh Kota Subulussalam Orang/Kali Rp400.000,00 SUMATERA UTARA 21 Medan Kab.Asahan Orang/Kali Rp259.000,00 22 Medan Kab. Batubara Orang/Kali Rp225.000,00 23 Medan Kab. Dairi Orang/Kali Rp270.000,00 24 Medan Kab. Deli Serdang Orang/Kali Rp186.000,00 25 Medan Kab. Humbang Hasundutan Orang/Kali Rp300.000,00 26 Medan Kab. Karo Orang/Kali Rp200.000,00 27 Medan Kab. Labuhan Batu Orang/Kali Rp287.000,00 28 Medan Kab. Labuhan Batu Selatan Orang/Kali Rp360.000,00 29 Medan Kab. Labuhan Batu Utara Orang/Kali Rp300.000,00 30 Medan Kab. Langkat Orang/Kali Rp186.000,00 31 Medan Kab. Mandailing Natal Orang/Kali Rp420.000,00 32 Medan Kab. Padang Lawas Orang/Kali Rp420.000,00 33 Medan Kab. Padang Lawas Utara Orang/Kali Rp420.000,00 34 Medan Kab. Pakpak Bharat Orang/Kali Rp300.000,00 35 Medan Kab. Samosir Orang/Kali Rp330.000,00 36 Medan Kab. Serdang Bedagai Orang/Kali Rp200.000,00 37 Medan Kab. Simalungun Orang/Kali Rp264.000,00 38 Medan Kab. Tapanuli Selatan Orang/Kali Rp328.000,00 39 Medan Kab. Tapanuli Tengah Orang/Kali Rp345.000,00 40 Medan Kab. Tapanuli Utara Orang/Kali Rp330.000,00 41 Medan Kab. Toba Orang/Kali Rp300.000,00 42 Medan Kota Binjai Orang/Kali Rp180.000,00 43 Medan Kota Pematang Siantar Orang/Kali Rp225.000,00 44 Medan Kota Sibolga Orang/Kali Rp345.000,00 45 Medan Kota Tanjung Balai Orang/Kali Rp285.000,00 46 Medan Kota Tebing Tinggi Orang/Kali Rp203.000,00 RIAU 47 Pekanbaru Kab. Indragiri Hilir Orang/Kali Rp380.000,00 48 Pekanbaru Kab. Indragiri Hulu Orang/Kali Rp315.000,00 49 Pekanbaru Kab. Kampar Orang/Kali Rp200.000,00 50 Pekanbaru Kab. Kuantan Singingi Orang/Kali Rp300.000,00 51 Pekanbaru Kab. Pelalawan Orang/Kali Rp225.000,00 52 Pekanbaru Kab. Rokan Hilir Orang/Kali Rp350.000,00 53 Pekanbaru Kab. Rokan Hulu Orang/Kali Rp322.000,00 54 Pekanbaru Kab. Siak Orang/Kali Rp350.000,00 55 Pekanbaru Kota Dumai Orang/Kali Rp400.000,00 KEPULAUAN RIAU 56 Tanjung Pinang Kab. Bintan Orang/Kali Rp185.000,00 JAMBI 57 Jambi Kab. Batanghari Orang/Kali Rp175.000,00 58 Jambi Kab. Bungo Orang/Kali Rp270.000,00 59 Jambi Kab. Kerinci Orang/Kali Rp325.000,00 60 Jambi Kab. Merangin Orang/Kali Rp260.000,00 61 Jambi Kab. Muaro Jambi Orang/Kali Rp170.000,00 62 Jambi Kab. Sarolangun Orang/Kali Rp241.000,00 63 Jambi Kab. Tanjung Jabung Barat Orang/Kali Rp225.000,00 64 Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur Orang/Kali Rp190.000,00 65 Jambi Kab. Tebo Orang/Kali Rp250.000,00 NO IBU KOTA PROVINSI KABUPATEN/ KOTA TUJUAN SATUAN BESARAN
(1)(2) (3) (4) (5) 66 Jambi Kota Sungai Penuh Orang/Kali Rp308.000,00 SUMATERA BARAT 67 Padang Kab. Agam Orang/Kali Rp225.000,00 68 Padang Kab. Dharmasraya Orang/Kali Rp250.000,00 69 Padang Kab. Lima Puluh Kata Orang/Kali Rp225.000,00 70 Padang Kab. Padang Pariaman Orang/Kali Rp205.000,00 71 Padang Kab. Pasaman Orang/Kali Rp250.000,00 72 Padang Kab. Pasaman Barat Orang/Kali Rp250.000,00 73 Padang Kab. Pesisir Selatan Orang/Kali Rp205.000,00 74 Padang Kab. Sijunjung Orang/Kali Rp225.000,00 75 Padang Kab. Solok Orang/Kali Rp210.000,00 76 Padang Kab. Solok Selatan Orang/Kali Rp250.000,00 77 Padang Kab. Tanah Datar Orang/Kali Rp220.000,00 78 Padang Kota Bukit Tinggi Orang/Kali Rp215.000,00 79 Padang Kota Padang Panjang Orang/Kali Rp210.000,00 80 Padang Kota Pariaman Orang/Kali Rp200.000,00 81 Padang Kota Payakumbuh Orang/Kali Rp225.000,00 82 Padang Kota Sawahlunto Orang/Kali Rp215.000,00 83 Padang Kota Solok Orang/Kali Rp210.000,00 SUMATERA SELATAN 84 Palembang Kab. Banyuasin Orang/Kali Rp203.000,00 85 Palembang Kab. Empat Lawang Orang/Kali Rp315.000,00 86 Palembang Kab. Lahat Orang/Kali Rp250.000,00 87 Palembang Kab. Muara Enim Orang/Kali Rp235.000,00 88 Palembang Kab. Musi Banyuasin Orang/Kali Rp235.000,00 89 Palembang Kab. Musi Rawas Orang/Kali Rp320.000,00 90 Palembang Kab. Musi Rawas Utara Orang/Kali Rp325.000,00 91 Palembang Kab. Ogan Ilir Orang/Kali Rp205.000,00 92 Palembang Kab. Ogan Komering Ilir Orang/Kali Rp205.000,00 93 Palembang Kab. Ogan Komering Ulu Orang/Kali Rp248.000,00 94 Palembang Kab. Ogan Komering Ulu Selatan Orang/Kali Rp250.000,00 95 Palembang Kab. Ogan Komering Ulu Timur Orang/Kali Rp245.000,00 96 Palembang Kab. Pali Orang/Kali Rp265.000,00 97 Palembang Kota Lubuk Linggau Orang/Kali Rp290.000,00 98 Palembang Kota Pagar Alam Orang/Kali Rp280.000,00 99 Palembang Kota Prabumulih Orang/Kali Rp205.000,00 LAMPUNG 100 Bandar Lampung Kab. Lampung Barat Orang/Kali Rp270.000,00 101 Bandar Lampung Kab. Lampung Selatan Orang/Kali Rp234.000,00 102 Bandar Lampung Kab. Lampung Tengah Orang/Kali Rp246.000,00 103 Bandar Lampung Kab. Lampung Timur Orang/Kali Rp246.000,00 104 Bandar Lampung Kab. Lampung Utara Orang/Kali Rp252.000,00 105 Bandar Lampung Kab. Mesuji Orang/Kali Rp276.000,00 106 Bandar Lampung Kab. Pesawaran Orang/Kali Rp216.000,00 107 Bandar Lampung Kab. Pesisir Barat Orang/Kali Rp200.000,00 108 Bandar Lampung Kab. Pringsewu Orang/Kali Rp222.000,00 109 Bandar Lampung Kab. Tanggamus Orang/Kali Rp240.000,00 110 Bandar Lampung Kab. Tulang Bawang Orang/Kali Rp252.000,00 111 Bandar Lampung Kab. Tulang Bawang Barat Orang/Kali Rp267.000,00 112 Bandar Lampung Kab. Way Kanan Orang/Kali Rp270.000,00 113 Bandar Lampung Kota Metro Orang/Kali Rp234.000,00 BENGKULU 114 Bengkulu Kab. Bengkulu Selatan Orang/Kali Rp344.000,00 115 Bengkulu Kab. Bengkulu Tengah Orang/Kali Rp232.000,00 116 Bengkulu Kab. Bengkulu Utara Orang/Kali Rp313.000,00 117 Bengkulu Kab. Kaur Orang/Kali Rp385.000,00 NO IBU KOTA PROVINSI KABUPATEN/ KOTA TUJUAN SATUAN BESARAN
(1)(2) (3) (4) (5) 118 Bengkulu Kab. Kepahiang Orang/Kali Rp298.000,00 119 Bengkulu Kab. Lebong Orang/Kali Rp375.000,00 120 Bengkulu Kab. Mukomuko Orang/Kali Rp423.000,00 121 Bengkulu Kab. Rejang Lebong Orang/Kali Rp313.000,00 122 Bengkulu Kab. Seluma Orang/Kali Rp282.000,00 BANGKA BELITUNG 123 Pangkalpinang Kab. Bangka Orang/Kali Rp250.000,00 124 Pangkalpinang Kab. Bangka Barat Orang/Kali Rp275.000,00 125 Pangkalpinang Kab. Bangka Selatan Orang/Kali Rp275.000,00 126 Pangkalpinang Kab. Bangka Tengah Orang/Kali Rp250.000,00 BANTEN 127 Serang Kab. Lebak Orang/Kali Rp208.000,00 128 Serang Kab. Pandeglang Orang/Kali Rp138.000,00 129 Serang Kab. Serang Orang/Kali Rp160.000,00 130 Serang Kab. Tangerang Orang/Kali Rp254.000,00 131 Serang Kota Cilegan Orang/Kali Rp160.000,00 132 Serang Kota Tangerang Orang/Kali Rp313.000,00 133 Serang Kota Tangerang Selatan Orang/Kali Rp347.000,00 JAWA BARAT 134 Bandung Kab.Bandung Orang/Kali Rp183.000,00 135 Bandung Kab. Bandung Barat Orang/Kali Rp275.000,00 136 Bandung Kab. Bekasi Orang/Kali Rp265.000,00 137 Bandung Kab. Bogor Orang/Kali Rp185.000,00 138 Bandung Kab. Ciamis Orang/Kali Rp245.000,00 139 Bandung Kab. Cianjur Orang/Kali Rp215.000,00 140 Bandung Kab. Cirebon Orang/Kali Rp280.000,00 141 Bandung Kab. Garut Orang/Kali Rp243.000,00 142 Bandung Kab. Indramayu Orang/Kali Rp275.000,00 143 Bandung Kab. Karawang Orang/Kali Rp248.000,00 144 Bandung Kab. Kuningan Orang/Kali Rp275.000,00 145 Bandung Kab. Majalengka Orang/Kali Rp235.000,00 146 Bandung Kab. Pangandaran Orang/Kali Rp283.000,00 147 Bandung Kab. Purwakarta Orang/Kali Rp218.000,00 148 Bandung Kab. Subang Orang/Kali Rp208.000,00 149 Bandung Kab. Sukabumi Orang/Kali Rp245.000,00 150 Bandung Kab. Sumedang Orang/Kali Rp230.000,00 151 Bandung Kab. Tasikmalaya Orang/Kali Rp245.000,00 152 Bandung Kota Banjar Orang/Kali Rp283.000,00 153 Bandung Kota Bekasi Orang/Kali Rp265.000,00 154 Bandung Kota Bogor Orang/Kali Rp285.000,00 155 Bandung Kota Cimahi Orang/Kali Rp168.000,00 156 Bandung Kota Cirebon Orang/Kali Rp270.000,00 157 Bandung Kota Depok Orang/Kali Rp275.000,00 158 Bandung Kota Sukabumi Orang/Kali Rp226.000,00 159 Bandung Kota Tasikmalaya Orang/Kali Rp245.000,00 JAWA TENGAH 160 Semarang Kab. Banjarnegara Orang/Kali Rp260.000,00 161 Semarang Kab. Banyumas Orang/Kali Rp257.000,00 162 Semarang Kab. Batang Orang/Kali Rp240.000,00 163 Semarang Kab. Blora Orang/Kali Rp270.000,00 164 Semarang Kab. Boyolali Orang/Kali Rp240.000,00 165 Semarang Kab. Brebes Orang/Kali Rp263.000,00 166 Semarang Kab. Cilacap Orang/Kali Rp280.000,00 167 Semarang Kab. Demak Orang/Kali Rp230.000,00 168 Semarang Kab. Grobogan Orang/Kali Rp235.000,00 169 Semarang Kab. Jepara Orang/Kali Rp240.000,00 NO IBU KOTA PROVINSI KABUPATEN/ KOTA TUJUAN SATUAN BESARAN
(1)(2) (3) (4) (5) 170 Semarang Kab. Karanganyar Orang/Kali Rp250.000,00 171 Semarang Kab. Kebumen Orang/Kali Rp260.000,00 172 Semarang Kab. Kendal Orang/Kali Rp230.000,00 173 Semarang Kab. Klaten Orang/Kali Rp250.000,00 174 Semarang Kab. Kudus Orang/Kali Rp235.000,00 175 Semarang Kab. Magelang Orang/Kali Rp240.000,00 176 Semarang Kab. Pati Orang/Kali Rp240.000,00 177 Semarang Kab. Pekalongan Orang/Kali Rp245.000,00 178 Semarang Kab. Pemalang Orang/Kali Rp250.000,00 179 Semarang Kab. Purbalingga Orang/Kali Rp270.000,00 180 Semarang Kab. Purworejo Orang/Kali Rp250.000,00 181 Semarang Kab. Rembang Orang/Kali Rp250.000,00 182 Semarang Kab. Semarang Orang/Kali Rp230.000,00 183 Semarang Kab. Sragen Orang/Kali Rp250.000,00 184 Semarang Kab. Sukoharjo Orang/Kali Rp250.000,00 185 Semarang Kab. Tegal Orang/Kali Rp260.000,00 186 Semarang Kab. Temanggung Orang/Kali Rp240.000,00 187 Semarang Kab. Wonogiri Orang/Kali Rp250.000,00 188 Semarang Kab. Wonosobo Orang/Kali Rp250.000,00 189 Semarang Kota Magelang Orang/Kali Rp240.000,00 190 Semarang Kota Pekalongan Orang/Kali Rp245.000,00 191 Semarang Kota Salatiga Orang/Kali Rp235.000,00 192 Semarang Kota Surakarta Orang/Kali Rp245.000,00 193 Semarang Kota Tegal Orang/Kali Rp260.000,00 D.I. YOGYAKARTA 194 Yogyakarta Kab. Bantul Orang/Kali Rp250.000,00 195 Yogyakarta Kab. Gunung Kidul Orang/Kali Rp350.000,00 196 Yogyakarta Kab. Kulon Progo Orang/Kali Rp350.000,00 197 Yogyakarta Kab. Sleman Orang/Kali Rp200.000,00 JAWA TIMUR 198 Surabaya Kab. Bangkalan Orang/Kali Rp225.000,00 199 Surabaya Kab. Banyuwangi Orang/Kali Rp285.000,00 200 Surabaya Kab. Blitar Orang/Kali Rp255.000,00 201 Surabaya Kab. Bojonegoro Orang/Kali Rp225.000,00 202 Surabaya Kab. Bondowoso Orang/Kali Rp255.000,00 203 Surabaya Kab. Gresik Orang/Kali Rp225.000,00 204 Surabaya Kab. Jember Orang/Kali Rp261.000,00 205 Surabaya Kab. Jombang Orang/Kali Rp235.000,00 206 Surabaya Kab. Kediri Orang/Kali Rp235.000,00 207 Surabaya Kab. Lamongan Orang/Kali Rp225.000,00 208 Surabaya Kab. Lumajang Orang/Kali Rp261.000,00 209 Surabaya Kab. Madiun Orang/Kali Rp245.000,00 210 Surabaya Kab. Magetan Orang/Kali Rp253.000,00 211 Surabaya Kab. Malang Orang/Kali Rp228.000,00 212 Surabaya Kab. Mojokerto Orang/Kali Rp225.000,00 213 Surabaya Kab. Nganjuk Orang/Kali Rp245.000,00 214 Surabaya Kab. Ngawi Orang/Kali Rp253.000,00 215 Surabaya Kab. Pacitan Orang/Kali Rp285.000,00 216 Surabaya Kab. Pamekasan Orang/Kali Rp243.000,00 217 Surabaya Kab. Pasuruan Orang/Kali Rp228.000,00 218 Surabaya Kab. Ponorogo Orang/Kali Rp255.000,00 219 Surabaya Kab. Probolinggo Orang/Kali Rp228.000,00 220 Surabaya Kab. Sampang Orang/Kali Rp235.000,00 221 Surabaya Kab. Sidoarjo Orang/Kali Rp240.000,00 222 Surabaya Kab. Situbondo Orang/Kali Rp255.000,00 223 Surabaya Kab. Sumenep Orang/Kali Rp255.000,00 NO IBU KOTA PROVINSI KABUPATEN/ KOTA TUJUAN SATUAN BESARAN
(1)(2) (3) (4) (5) 224 Surabaya Kab. Trenggalek Orang/Kali Rp245.000,00 225 Surabaya Kab. Tuban Orang/Kali Rp245.000,00 226 Surabaya Kab. Tulungagung Orang/Kali Rp245.000,00 227 Surabaya Kota Batu Orang/Kali Rp242.000,00 228 Surabaya Kota Blitar Orang/Kali Rp255.000,00 229 Surabaya Kota Bojonegoro Orang/Kali Rp225.000,00 230 Surabaya Kota Kediri Orang/Kali Rp235.000,00 231 Surabaya Kota Madiun Orang/Kali Rp245.000,00 232 Surabaya Kota Malang Orang/Kali Rp228.000,00 233 Surabaya Kota Mojokerto Orang/Kali Rp225.000,00 234 Surabaya Kota Probolinggo Orang/Kali Rp228.000,00 BALI 235 Denpasar Kab. Badung Orang/Kali Rp188.000,00 236 Denpasar Kab. Bangli Orang/Kali Rp225.000,00 237 Denpasar Kab. Buleleng Orang/Kali Rp265.000,00 238 Denpasar Kab. Gianyar Orang/Kali Rp225.000,00 239 Denpasar Kab. Jembrana Orang/Kali Rp270.000,00 240 Denpasar Kab. Karangasem Orang/Kali Rp263.000,00 241 Denpasar Kab. Tabanan Orang/Kali Rp225.000,00 NUSA TENGGARA BARAT 242 Mataram Kab. Lombok Barat Orang/Kali Rp325.000,00 243 Mataram Kab. Lombok Tengah Orang/Kali Rp450.000,00 244 Mataram Kab. Lombok Timur Orang/Kali Rp350.000,00 NUSA TENGGARA TIMUR 245 Kupang Kab. Belu Orang/Kali Rp325.000,00 246 Kupang Kab. Kupang Orang/Kali Rp175.000,00 247 Kupang Kab. Timor Tengah Selatan Orang/Kali Rp218.000,00 248 Kupang Kab. Timor Tengah Utara Orang/Kali Rp275.000,00 KALIMANTAN BARAT 249 Pontianak Kab. Bengkayang Orang/Kali Rp270.000,00 250 Pontianak Kab. Kapuas Hulu Orang/Kali Rp550.000,00 251 Pontianak Kab. Kayong Utara Orang/Kali Rp550.000,00 252 Pontianak Kab. Ketapang Orang/Kali Rp550.000,00 253 Pontianak Kab. Kubu Raya Orang/Kali Rp185.000,00 254 Pontianak Kab. Landak Orang/Kali Rp270.000,00 255 Pontianak Kab. Melawi Orang/Kali Rp430.000,00 256 Pontianak Kab. Mempawah Orang/Kali Rp230.000,00 257 Pontianak Kab. Sambas Orang/Kali Rp300.000,00 258 Pontianak Kab. Sanggau Orang/Kali Rp303.000,00 259 Pontianak Kab. Sekadau Orang/Kali Rp343.000,00 260 Pontianak Kab. Sintang Orang/Kali Rp392.000,00 261 Pontianak Kota Singkawang Orang/Kali Rp257.000,00 KALIMANTAN TENGAH 262 Palangkaraya Kab. Barito Selatan Orang/Kali Rp290.000,00 263 Palangkaraya Kab. Barito Timur Orang/Kali Rp333.000,00 264 Palangkaraya Kab. Barito Utara Orang/Kali Rp425.000,00 265 Palangkaraya Kab. Gunung Mas Orang/Kali Rp300.000,00 266 Palangkaraya Kab. Kapuas Orang/Kali Rp275.000,00 267 Palangkaraya Kab. Katingan Orang/Kali Rp250.000,00 268 Palangkaraya Kab. Kotawaringin Barat Orang/Kali Rp425.000,00 269 Palangkaraya Kab. Kotawaringin Timur Orang/Kali Rp300.000,00 270 Palangkaraya Kab. Lamandau Orang/Kali Rp525.000,00 271 Palangkaraya Kab. Murung Raya Orang/Kali Rp448.000,00 272 Palangkaraya Kab. Pulau Pisau Orang/Kali Rp250.000,00 273 Palangkaraya Kab. Seruyan Orang/Kali Rp328.000,00 274 Palangkaraya Kab. Sukamara Orang/Kali Rp525.000,00 NO IBU KOTA PROVINSI KABUPATEN/ KOTA TUJUAN SATUAN BESARAN
(1)(2) (3) (4) (5) KALIMANTAN SELATAN 275 Banjarmasin Kab. Balangan Orang/Kali Rp230.000,00 276 Banjarmasin Kab. Banjar Orang/Kali Rp170.000,00 277 Banjarmasin Kab. Barito Kuala Orang/Kali Rp200.000,00 278 Banjarmasin Kab. Hulu Sungai Selatan Orang/Kali Rp200.000,00 279 Banjarmasin Kab. Hulu Sungai Tengah Orang/Kali Rp212.000,00 280 Banjarmasin Kab. Hulu Sungai Utara Orang/Kali Rp218.000,00 281 Banjarmasin Kab. Kotabaru Orang/Kali Rp290.000,00 282 Banjarmasin Kab. Tabalong Orang/Kali Rp234.000,00 283 Banjarmasin Kab. Tanah Bumbu Orang/Kali Rp300.000,00 284 Banjarmasin Kab. Tanah Laut Orang/Kali Rp200.000,00 285 Banjarmasin Kab. Tapin Orang/Kali Rp189.000,00 286 Banjarmasin Kota Banjarbaru Orang/Kali Rp225.000,00 KALIMANTAN TIMUR 287 Samarinda Kab. Kutai Barat Orang/Kali Rp1.500.000,00 288 Samarinda Kab. Kutai Kartanegara Orang/Kali Rp500.000,00 289 Samarinda Kab. Kutai Timur Orang/Kali Rp1.350.000,00 290 Samarinda Kab. Paser Orang/Kali Rpl.650.000,00 291 Samarinda Kab. Penajam Paser Utara Orang/Kali Rp650.000,00 292 Samarinda Kota Balikpapan Orang/Kali Rp550.000,00 293 Samarinda Kota Bantang Orang/Kali Rp600.000,00 SULAWESI UTARA 294 Manado Kab. Bolaang Mongondow Orang/Kali Rp250.000,00 295 Manado Kab. Bolaang Mongondow Selatan Orang/Kali Rp275.000,00 296 Manado Kab. Bolaang Mongondow Timur Orang/Kali Rp250.000,00 297 Manado Kab. Bolaang Mongondow Utara Orang/Kali Rp300.000,00 298 Manado Kab. Minahasa Orang/Kali Rp180.000,00 299 Manado Kab. Minahasa Selatan Orang/Kali Rp180.000,00 300 Manado Kab. Minahasa Tenggara Orang/Kali Rp200.000,00 301 Manado Kab. Minahasa Utara Orang/Kali Rp175.000,00 302 Manado Kota Bitung Orang/Kali Rp175.000,00 303 Manado Kota Kotamobagu Orang/Kali Rp250.000,00 304 Manado Kota Tomohon Orang/Kali Rp170.000,00 GORONTALO 305 Gorontalo Kab. Boalemo Orang/Kali Rp400.000,00 306 Gorontalo Kab. Gorontalo Orang/Kali Rp300.000,00 307 Gorontalo Kab. Gorontalo Utara Orang/Kali Rp350.000,00 308 Gorontalo Kab. Pahuwato Orang/Kali Rp650.000,00 SULAWESI BARAT 309 Mamuju Kab. Majene Orang/Kali Rp240.000,00 310 Mamuju Kab. Mamasa Orang/Kali Rp359.000,00 311 Mamuju Kab. Mamuju Tengah Orang/Kali Rp200.000,00 312 Mamuju Kab. Pasangkayu Orang/Kali Rp270.000,00 313 Mamuju Kab. Polewali Mandar Orang/Kali Rp260.000,00 SULAWESI SELATAN 314 Makassar Kab. Bantaeng Orang/Kali Rp235.000,00 315 Makassar Kab. Barru Orang/Kali Rp210.000,00 316 Makassar Kab. Bone Orang/Kali Rp240.000,00 317 Makassar Kab. Bulukumba Orang/Kali Rp240.000,00 318 Makassar Kab. Enrekang Orang/Kali Rp250.000,00 319 Makassar Kab. Gowa Orang/Kali Rp175.000,00 320 Makassar Kab. Jeneponto Orang/Kali Rp230.000,00 321 Makassar Kab. Luwu Orang/Kali Rp350.000,00 322 Makassar Kab. Luwu Timur Orang/Kali Rp375.000,00 NO IBU KOTA PROVINSI KABUPATEN/ KOTA TUJUAN SATUAN BESARAN
(1)(2) (3) (4) (5) 323 Makassar Kab. Luwu Utara Orang/Kali Rp365.000,00 324 Makassar Kab. Maros Orang/Kali Rp170.000,00 325 Makassar Kab. Pinrang Orang/Kali Rp230.000,00 326 Makassar Kab. Sidenreng Rappang Orang/Kali Rp230.000,00 327 Makassar Kab. Sinjai Orang/Kali Rp235.000,00 328 Makassar Kab. Soppeng Orang/Kali Rp235.000,00 329 Makassar Kab. Takalar Orang/Kali Rp190.000,00 330 Makassar Kab. Tanatoraja Orang/Kali Rp350.000,00 331 Makassar Kab. Toraja Utara Orang/Kali Rp350.000,00 332 Makassar Kab. Wajo Orang/Kali Rp230.000,00 333 Makassar Kota Palopo Orang/Kali Rp350.000,00 334 Makassar Kota Pare-Pare Orang/Kali Rp225.000,00 SULAWESI TENGAH 335 Palu Kab. Luwuk Orang/Kali Rp400.000,00 336 Palu Kab. Buol Orang/Kali Rp472.000,00 337 Palu Kab. Donggala Orang/Kali Rp130.000,00 338 Palu Kab. Morowali Orang/Kali Rp400.000,00 339 Palu Kab. Morowali Utara Orang/Kali Rp400.000,00 340 Palu Kab. Parigi Moutong Orang/Kali Rp250.000,00 341 Palu Kab. Poso Orang/Kali Rp280.000,00 342 Palu Kab. Sigi Orang/Kali Rp219.000,00 343 Palu Kab. Tojouna-Una Orang/Kali Rp350.000,00 344 Palu Kab. Toli-Toli Orang/Kali Rp412.000,00 SULAWESI TENGGARA 345 Kendari Kab. Bombana Orang/Kali Rp355.000,00 346 Kendari Kab. Kolaka Orang/Kali Rp370.000,00 347 Kendari Kab. Kolaka Timur Orang/Kali Rp300.000,00 348 Kendari Kab. Kolaka Utara Orang/Kali Rp425.000,00 349 Kendari Kab. Konawe Orang/Kali Rp300.000,00 350 Kendari Kab. Konawe Selatan Orang/Kali Rp305.000,00 351 Kendari Kab. Konawe Utara Orang/Kali Rp300.000,00 MALUKU UTARA 352 Sofifi Kab. Halmahera Barat Orang/Kali Rp850.000,00 353 Sofifi Kab. Halmahera Tengah Orang/Kali Rp1.000.000,00 354 Sofifi Kab. Halmahera Timur Orang/Kali Rp1.250.000,00 355 Sofifi Kab. Halmahera Utara Orang/Kali Rp900.000,00 PAPUA 356 Jayapura Kab. Jayapura Orang/Kali Rp600.000,00 357 Jayapura Kab. Keerom Orang/Kali Rp900.000,00 358 Jayapura Kab. Sarmi Orang/Kali Rp2.700.000,00 359 Jayapura Kab. Merauke Orang/Kali Rp1.134.000,00 PAPUA BARAT 360 Manokwari Kab. Teluk Bintuni Orang/Kali Rp900.000,00 361 Manokwari Kab. Manokwari Selatan Orang/Kali Rp750.000,00 362 Manokwari Kab. Pegunungan Arfak Orang/Kali Rp2.650.000,00 363 Manokwari Kota Sorong Orang/Kali Rp1.000.000,00

8.SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/ KOTA SEKITAR (ONE WAY)

a.Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.
b.Biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara at cost atau berdasarkan bukti pengeluaran Rill yang sah.
c.Satuan Biaya Transportasi Darat dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (one way) terinci pada Tabel 2.8. TABEL 2.8 SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY) NO IBU KOTA PROVINSI KABUPATEN/KOTA TUJUAN SATUAN BESARAN

(1)(2) (3) (4) (5) 1 Jakarta Kota Bekasi Orang/Kali Rp284.000,00 2 Jakarta Kab. Bekasi Orang/Kali Rp284.000,00 3 Jakarta Kab. Bogor Orang/Kali Rp300.000,00 4 Jakarta Kota Bogor Orang/Kali Rp300.000,00 5 Jakarta Kota Depok Orang/Kali Rp275.000,00 6 Jakarta Kota Tangerang Orang/Kali Rp286.000,00 7 Jakarta Kota Tangerang Selatan Orang/Kali Rp286.000,00 8 Jakarta Kab. Tangerang Orang/Kali Rp310.000,00 9 Jakarta Kepulauan Seribu Orang/Kali Rp428.000,00

9.SATUAN BIAYA PEMETIAN DAN PENGANGKUTAN JENAZAH TABEL 2.9 BIAYA PEMETIAN DAN PENGANGKUTAN JENAZAH NO URAIAN BIAYA PEMETIAN BIAYA PENGANGKUTAN 1 BUPATI/WAKIL BUPATI Rp5.100.000,00 Sesuai tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan 2 SEKRETARIS DAERAH/PIMPINAN DPRD Rp5.000.000,00 3 ESELON II/ANGGOTA DPRD Rp4.000.000,00 4 ESELON III Rp3.500.000,00 5 ESELON IV/JABATAN YANGDISETARAKAN/ Gol IV Rp3.500.000,00 Keterangan: OH : Orang/Hari BUPATI BANJAR, Ttd SAIDI MANSYUR LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN STANDAR HARGA SATUAN BIAYA RAPAT/PERTEMUAN DI DALAM DAN DILUAR KANTOR YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
1.SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR 1.1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah atau masyarakat. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a.paket Halfday Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
b.paket Fullday Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
c.paket Fullboard Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
d.paket Residence Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
a.akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut: 1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1(satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan 2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
b.dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (halfday, fullday, fullboard dan residence) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. TABEL 3.1 SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I NO PROVINSI SATUAN HALFDAY FULLDAY FULLBOARD RESIDENCE 1 2 3 4 5 6 7 1 ACEH OP Rp346.000,00 Rp403.000,00 Rp1.075.000,00 Rp749.000,00 2 SUMATERA UTARA OP Rp276.000,00 Rp365.000,00 Rp800.000,00 Rp641.000,00 3 RIAU OP Rp225.000,00 Rp335.000,00 Rp690.000,00 Rp560.000,00 4 KEPULAUAN RIAU OP Rp230.000,00 Rp360.000,00 Rp790.000,00 Rp590.000,00 5 JAMBI OP Rp271.000,00 Rp364.000,00 Rp1.008.000,00 Rp635.000,00 6 SUMATERA BARAT OP Rp245.000,00 Rp310.000,00 Rp987.000,00 Rp555.000,00 7 SUMATERA SELATAN OP Rp268.000,00 Rp384.000,00 Rp860.000,00 Rp652.000,00 8 LAMPUNG OP Rp261.000,00 Rp373.000,00 Rp836.000,00 Rp634.000,00 9 BENGKULU OP Rp250.000,00 Rp373.000,00 Rp973.000,00 Rp623.000,00 10 BANGKA BELITUNG OP Rp305.000,00 Rp400.000,00 Rp925.000,00 Rp705.000,00 11 BANTEN OP Rp395.000,00 Rp468.000,00 Rp919.000,00 Rp863.000,00 12 JAWA BARAT OP Rp426.000,00 Rp530.000,00 Rp1.110.000,00 Rp956.000,00 13 D.K.I. JAKARTA OP Rp433.000,00 Rp510.000,00 Rp1.216.000,00 Rp943.000,00 14 JAWA TENGAH OP Rp232.000,00 Rp309.000,00 Rp749.000,00 Rp541.000,00 15 D.I. YOGYAKARTA OP Rp250.000,00 Rp405.000,00 Rp963.000,00 Rp655.000,00 16 JAWA TIMUR OP Rp357.000,00 Rp406.000,00 Rp1.784.000,00 Rp763.000,00 17 BALI OP Rp375.000,00 Rp490.000,00 Rp1.500.000,00 Rp865.000,00 18 NUSA TENGGARA BARAT OP Rp368.000,00 Rp530.000,00 Rp1.001.000,00 Rp898.000,00 19 NUSA TENGGARA TIMUR OP Rp308.000,00 Rp388.000,00 Rp1.088.000,00 Rp696.000,00 20 KALIMANTAN BARAT OP Rp337.000,00 Rp400.000,00 Rp810.000,00 Rp737.000,00 21 KALIMANTAN TENGAH OP Rp317.000,00 Rp487.000,00 Rp1.267.000,00 Rp804.000,00 22 KALIMANTAN SELATAN OP Rp264.000,00 Rp360.000,00 Rp930.000,00 Rp624.000,00 23 KALIMANTAN TIMUR OP Rp274.000,00 Rp365.000,00 Rp863.000,00 Rp639.000,00 NO PROVINSI SATUAN HALFDAY FULLDAY FULLBOARD RESIDENCE 1 2 3 4 5 6 7 24 KALIMANTAN UTARA OP Rp274.000,00 Rp350.000,00 Rp848.000,00 Rp624.000,00 25 SULAWESI UTARA OP Rp273.000,00 Rp350.000,00 Rp870.000,00 Rp623.000,00 26 GORONTALO OP Rp215.000,00 Rp393.000,00 Rp1.338.000,00 Rp608.000,00 27 SULAWESI BARAT OP Rp264.000,00 Rp382.000,00 Rp856.000,00 Rp646.000,00 28 SULAWESI SELATAN OP Rp290.000,00 Rp410.000,00 Rp1.574.000,00 Rp700.000,00 29 SULAWESI TENGAH OP Rp283.000,00 Rp389.000,00 Rp1.013.000,00 Rp672.000,00 30 SULAWESI TENGGARA OP Rp237.000,00 Rp350.000,00 Rp800.000,00 Rp587.000,00 31 MALUKU OP Rp306.000,00 Rp454.000,00 Rp1.300.000,00 Rp760.000,00 32 MALUKU UTARA OP Rp316.000,00 Rp498.000,00 Rp850.000,00 Rp814.000,00 33 PAPUA OP Rp318.000,00 Rp536.000,00 Rp1.863.000,00 Rp854.000,00 34 PAPUA BARAT OP Rp292.000,00 Rp526.000,00 Rp1.752.000,00 Rp818.000,00 TABEL 3.2 SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT ESELON II NO PROVINSI SATUAN HALFDAY FULLDAY FULLBOARD RESIDENCE 1 2 3 4 5 6 7 1 ACEH OP Rp300.000,00 Rp330.000,00 Rp772.000,00 Rp630.000,00 2 SUMATERA UTARA OP Rp178.000,00 Rp275.000,00 Rp746.000,00 Rp453.000,00 3 RIAU OP Rp185.000,00 Rp245.000,00 Rp591.000,00 Rp430.000,00 4 KEPULAUAN RIAU OP Rp227.000,00 Rp273.000,00 Rp625.000,00 Rp500.000,00 5 JAMBI OP Rp215.000,00 Rp301.000,00 Rp840.000,00 Rp516.000,00 6 SUMATERA BARAT OP Rp173.000,00 Rp240.000,00 Rp663.000,00 Rp413.000,00 7 SUMATERA SELATAN OP Rp218.000,00 Rp293.000,00 Rp745.000,00 Rp511.000,00 8 LAMPUNG OP Rp216.000,00 Rp270.000,00 Rp640.000,00 Rp486.000,00 9 BENGKULU OP Rp214.000,00 Rp284.000,00 Rp912.000,00 Rp498.000,00 10 BANGKA BELITUNG OP Rp299.000,00 Rp385.000,00 Rp804.000,00 Rp684.000,00 11 BANTEN OP Rp275.000,00 Rp354.000,00 Rp837.000,00 Rp629.000,00 12 JAWA BARAT OP Rp331.000,00 Rp398.000,00 Rp822.000,00 Rp729.000,00 13 D.K.I. JAKARTA OP Rp354.000,00 Rp433.000,00 Rp1.197.000,00 Rp787.000,00 14 JAWA TENGAH OP Rp191.000,00 Rp263.000,00 Rp675.000,00 Rp454.000,00 15 D.I. YOGYAKARTA OP Rp210.000,00 Rp310.000,00 Rp750.000,00 Rp520.000,00 16 JAWA TIMUR OP Rp338.000,00 Rp395.000,00 Rp1.352.000,00 Rp733.000,00 17 BALI OP Rp330.000,00 Rp441.000,00 Rp1.182.000,00 Rp771.000,00 18 NUSA TENGGARA BARAT OP Rp280.000,00 Rp420.000,00 Rp764.000,00 Rp700.000,00 19 NUSA TENGGARA TIMUR OP Rp271.000,00 Rp377.000,00 Rp825.000,00 Rp648.000,00 20 KALIMANTAN BARAT OP Rp250.000,00 Rp331.000,00 Rp664.000,00 Rp581.000,00 NO PROVINSI SATUAN HALFDAY FULLDAY FULLBOARD RESIDENCE 1 2 3 4 5 6 7 21 KALIMANTAN TENGAH OP Rp242.000,00 Rp340.000,00 Rp1.031.000,00 Rp582.000,00 22 KALIMANTAN SELATAN OP Rp194.000,00 Rp295.000,00 Rp734.000,00 Rp489.000,00 23 KALIMANTAN TIMUR OP Rp207.000,00 Rp302.000,00 Rp750.000,00 Rp509.000,00 24 KALIMANTAN UTARA OP Rp207.000,00 Rp302.000,00 Rp750.000,00 Rp509.000,00 25 SULAWESI UTARA OP Rp185.000,00 Rp270.000,00 Rp737.000,00 Rp455.000,00 26 GORONTALO OP Rp175.000,00 Rp250.000,00 Rp1.299.000,00 Rp425.000,00 27 SULAWESI BARAT OP Rp235.000,00 Rp323.000,00 Rp792.000,00 Rp558.000,00 28 SULAWESI SELATAN OP Rp206.000,00 Rp320.000,00 Rp1.127.000,00 Rp526.000,00 29 SULAWESI TENGAH OP Rp234.000,00 Rp385.000,00 Rp738.000,00 Rp619.000,00 30 SULAWESI TENGGARA OP Rp195.000,00 Rp295.000,00 Rp688.000,00 Rp490.000,00 31 MALUKU OP Rp253.000,00 Rp346.000,00 Rp724.000,00 Rp599.000,00 32 MALUKU UTARA OP Rp169.000,00 Rp354.000,00 Rp669.000,00 Rp523.000,00 33 PAPUA OP Rp293.000,00 Rp478.000,00 Rp990.000,00 Rp771.000,00 34 PAPUA BARAT OP Rp284.000,00 Rp421.000,00 Rp1.120.000,00 Rp705.000,00 TABEL 3.3 SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT ESELON III KE BAWAH NO PROVINSI SATUAN HALFDAY FULLDAY FULLBOARD RESIDENCE 1 2 3 4 5 6 7 1 ACEH OP Rp240.000,00 Rp264.000,00 Rp617.600,00 Rp504.000,00 2 SUMATERA UTARA OP Rp142.400,00 Rp220.000,00 Rp596.800,00 Rp362.400,00 3 RIAU OP Rp148.000,00 Rp196.000,00 Rp472.800,00 Rp344.000,00 4 KEPULAUAN RIAU OP Rp181.600,00 Rp218.400,00 Rp500.000,00 Rp400.000,00 5 JAMBI OP Rp172.000,00 Rp240.800,00 Rp672.000,00 Rp412.800,00 6 SUMATERA BARAT OP Rp138.400,00 Rp192.000,00 Rp530.400,00 Rp330.400,00 7 SUMATERA SELATAN OP Rp174.400,00 Rp234.400,00 Rp596.000,00 Rp408.800,00 8 LAMPUNG OP Rp172.800,00 Rp216.000,00 Rp512.000,00 Rp388.800,00 9 BENGKULU OP Rp171.200,00 Rp227.200,00 Rp729.600,00 Rp398.400,00 10 BANGKA BELITUNG OP Rp239.200,00 Rp308.000,00 Rp643.200,00 Rp547.200,00 11 BANTEN OP Rp220.000,00 Rp283.200,00 Rp669.600,00 Rp503.200,00 12 JAWA BARAT OP Rp264.800,00 Rp318.400,00 Rp657.600,00 Rp583.200,00 13 D.K.I. JAKARTA OP Rp354.000,00 Rp433.000,00 Rp1.197.000,00 Rp787.000,00 14 JAWA TENGAH OP Rp152.800,00 Rp210.400,00 Rp540.000,00 Rp363.200,00 15 D.I. YOGYAKARTA OP Rp168.000,00 Rp248.000,00 Rp600.000,00 Rp416.000,00 16 JAWA TIMUR OP Rp270.400,00 Rp316.000,00 Rp1.081.600,00 Rp586.400,00 17 BALI OP Rp264.000,00 Rp352.800,00 Rp945.600,00 Rp616.800,00 18 NUSA TENGGARA BARAT OP Rp224.000,00 Rp336.000,00 Rp611.200,00 Rp560.000,00 NO PROVINSI SATUAN HALFDAY FULLDAY FULLBOARD RESIDENCE 1 2 3 4 5 6 7 19 NUSA TENGGARA TIMUR OP Rp216.800,00 Rp301.600,00 Rp660.000,00 Rp518.400,00 20 KALIMANTAN BARAT OP Rp200.000,00 Rp264.800,00 Rp531.200,00 Rp464.800,00 21 KALIMANTAN TENGAH OP Rp193.600,00 Rp272.000,00 Rp824.800,00 Rp465.600,00 22 KALIMANTAN SELATAN OP Rp175.000,00 Rp250.000,00 Rp700.000,00 Rp450.000,00 23 KALIMANTAN TIMUR OP Rp165.600,00 Rp241.600,00 Rp600.000,00 Rp407.200,00 24 KALIMANTAN UTARA OP Rp165.600,00 Rp241.600,00 Rp600.000,00 Rp407.200,00 25 SULAWESI UTARA OP Rp148.000,00 Rp216.000,00 Rp589.600,00 Rp364.000,00 26 GORONTALO OP Rp140.000,00 Rp200.000,00 Rp1.039.200,00 Rp340.000,00 27 SULAWESI BARAT OP Rp188.000,00 Rp258.400,00 Rp633.600,00 Rp446.400,00 28 SULAWESI SELATAN OP Rp164.800,00 Rp256.000,00 Rp901.600,00 Rp420.800,00 29 SULAWESI TENGAH OP Rp187.200,00 Rp308.000,00 Rp590.400,00 Rp495.200,00 30 SULAWESI TENGGARA OP Rp156.000,00 Rp236.000,00 Rp550.400,00 Rp392.000,00 31 MALUKU OP Rp202.400,00 Rp276.800,00 Rp579.200,00 Rp479.200,00 32 MALUKU UTARA OP Rp135.200,00 Rp283.200,00 Rp535.200,00 Rp418.400,00 33 PAPUA OP Rp234.400,00 Rp382.400,00 Rp792.000,00 Rp616.800,00 34 PAPUA BARAT OP Rp227.200,00 Rp336.800,00 Rp896.000,00 Rp564.000,00 1.2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Satuan biaya dałam pengalokasian uang harian kegiatan fullboard, kegiatan fullday, kegiatan halfday, atau kegiatan residence terinci pada Tabel 3.4, dapat digunakan untuk Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan. TABEL 3.4 UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR NO PROVINSI SATUAN FULLBOARD DI DALAM KOTA/ DI LUAR KOTA FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA/DI LUAR KOTA RESIDENCE DI DALAM KOTA/ DI LUAR KOTA 1 2 3 4 5 6 1 ACEH OH Rp120.000,00 Rp85.000,00 Rp120.000,00 2 SUMATERA UTARA OH Rp130.000,00 Rp95.000,00 Rp130.000,00 3 RIAU OH Rp130.000,00 Rp85.000,00 Rp130.000,00 4 KEPULAUAN RIAU OH Rp130.000,00 Rp95.000,00 Rp130.000,00 5 JAMBI OH Rp130.000,00 Rp95.000,00 Rp130.000,00 6 SUMATERA BARAT OH Rp120.000,00 Rp85.000,00 Rp120.000,00 7 SUMATERA SELATAN OH Rp120.000,00 Rp85.000,00 Rp120.000,00 NO PROVINSI SATUAN FULLBOARD DI DALAM KOTA/ DI LUAR KOTA FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA/DI LUAR KOTA RESIDENCE DI DALAM KOTA/ DI LUAR KOTA 1 2 3 4 5 6 8 LAMPUNG OH Rp130.000,00 Rp95.000,00 Rp130.000,00 9 BENGKULU OH Rp130.000,00 Rp95.000,00 Rp130.000,00 10 BANGKA BELITUNG OH Rp130.000,00 Rp95.000,00 Rp130.000,00 11 BANTEN OH Rp120.000,00 Rp85.000,00 Rp120.000,00 12 JAWA BARAT OH Rp150.000,00 Rp105.000,00 Rp150.000,00 13 D.K.I. JAKARTA OH Rp180.000,00 Rp130.000,00 Rp180.000,00 14 JAWA TENGAH OH Rp130.000,00 Rp95.000,00 Rp130.000,00 15 D.I. YOGYAKARTA OH Rp140.000,00 Rp100.000,00 Rp140.000,00 16 JAWA TIMUR OH Rp140.000,00 Rp100.000,00 Rp140.000,00 17 BALI OH Rp160.000,00 Rp115.000,00 Rp160.000,00 18 NUSA TENGGARA BARAT OH Rp150.000,00 Rp105.000,00 Rp150.000,00 19 NUSA TENGGARA TIMUR OH Rp140.000,00 Rp100.000,00 Rp140.000,00 20 KALIMANTAN BARAT OH Rp130.000,00 Rp95.000,00 Rp130.000,00 21 KALIMANTAN TENGAH OH Rp120.000,00 Rp85.000,00 Rp120.000,00 22 KALIMANTAN SELATAN OH Rp130.000,00 Rp95.000,00 Rp130.000,00 23 KALIMANTAN TIMUR OH Rp150.000,00 Rp105.000,00 Rp150.000,00 24 KALIMANTAN UTARA OH Rp150.000,00 Rp105.000,00 Rp150.000,00 25 SULAWESI UTARA OH Rp130.000,00 Rp95.000,00 Rp130.000,00 26 GORONTALO OH Rp130.000,00 Rp95.000,00 Rp130.000,00 27 SULAWESI BARAT OH Rp120.000,00 Rp85.000,00 Rp120.000,00 28 SULAWESI SELATAN OH Rp150.000,00 Rp105.000,00 Rp150.000,00 29 SULAWESI TENGAH OH Rp130.000,00 Rp95.000,00 Rp130.000,00 30 SULAWESI TENGGARA OH Rp130.000,00 Rp95.000,00 Rp130.000,00 31 MALUKU OH Rp120.000,00 Rp85.000,00 Rp120.000,00 32 MALUKU UTARA OH Rp130.000,00 Rp95.000,00 Rp130.000,00 33 PAPUA OH Rp200.000,00 Rp140.000,00 Rp200.000,00 34 PAPUA BARAT OH Rp160.000,00 Rp115.000,00 Rp160.000,00
1. 2.SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, temasuk minuman rapat atau pertemuan:
a.Rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat setara; atau
b.Rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara lembaga lainnya, instansi pemerintahan, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam. Satuan biaya makan dan minum untuk kegiatan rapat dan kegiatan lainnya dihitung berdasarkan jumlah peserta yang datang dan diberikan dengan memperhatikan durasi waktu pelaksana kegiatan rapat. TABEL 3.5 SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT NO URAIAN SATUAN BIAYA KUDAPAN (SNACK) 1 2 3 4 5 1 Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah/Eselon I/Setara OK Rp110.000,00 Rp49.000,00 2 Rapat Biasa OK Rp40.000,00 Rp16.000,00 Keterangan: OP : Orang/Paket OH : Orang/Hari OK : Orang/Kali BUPATI BANJAR, Ttd SAIDI MANSYUR LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui proses pengadaan barang jasa guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah. Untuk pengadaan kendaraan dinas yang bersifat khusus yang tidak tercantum dalam Peraturan Bupati ini dapat dilaksanakan pengadaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. TABEL 4.1 KENDARAAN DINAS PEJABAT NO PROVINSI SATUAN BESARAN 1 2 3 4 PEJABAT ESELON II : 1 KALIMANTAN SELATAN Unit Rp486.306.000,00 TABEL 4.2 KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT) NO PROVINSI SATUAN PICK UP MINIBUS DOUBLE GARDAN 1 2 3 4 5 6 1 KALIMANTAN SELATAN Unit Rp220.020.000,00 Rp342.000.000,00 Rp492.610.000,00 TABEL 4.3 KENDARAAN OPERASIONAL BUS NO URAIAN SATUAN BESARAN 1 2 3 4 1 Roda 4 dan/atau Bus Kecil Unit Rp360.942.000,00 2 Roda 6 dan/atau Bus Sedang Unit Rp718.252.000,00 3 Roda 6 dan/ atau Bus Besar Unit Rp1.184.787.000,00 TABEL 4.4 KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA) NO PROVINSI SATUAN OPERASIONAL LAPANGAN 1 2 3 4 5 1 D.K.I. JAKARTA Unit Rp29.788.000,00 Rp48.875.000,00 2 KALIMANTAN SELATAN Unit Rp31.080.000,00 Rp38.901.000,00 BUPATI BANJAR, Ttd SAIDI MANSYUR LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN STANDAR HARGA SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
1. 1.SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifkasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:
a.gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
b.gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri terinci pada Tabel 5.1 TABEL.5.1 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI NO PROVINSI SATUAN GEDUNG BERTINGKAT GEDUNG TIDAK BERTINGKAT HALAMAN GEDUNG/ BANGUNAN KANTOR 1 2 3 4 5 6 1 D.K.I. JAKARTA m2/tahun Rp206.000,00 Rp153.000,00 Rp11.000,00 2 DI. YOGYAKARTA m2/tahun Rp168.000,00 Rp97.000,00 Rp10.000,00 3 KALIMANTAN SELATAN m2/tahun Rp196.000,00 Rp148.000,00 Rp11.000,00
1. 2.SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut: Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi: 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau Overhaul. TABEL 5.2 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT NO PROVINSI SATUAN BESARAN 1 2 3 4 1 Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Ketua DPRD Unit/Tahun Rp41.900.000,00 2 Wakil Ketua/Anggota DPRD Unit/Tahun Rp41.000.000,00 3 Pejabat Eselon II Unit/Tahun Rp38.990.000,00 TABEL 5.3 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL NO PROVINSI SATUAN RODA EMPAT DOUBLE GARDAN RODA DUA/ RODA TIGA 1 2 3 4 5 6 1 D.K.I. JAKARTA Unit/Tahun Rp33.650.000,00 Rp36.450.000,00 Rp3.640.000,00 2 KALIMANTAN SELATAN Unit/Tahun Rp34.380.000,00 Rp36.620.000,00 Rp3.800.000,00 TABEL 5.4 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN KANTOR, RODA 6, DAN SPEED BOAT NO URAIAN SATUAN BESARAN 1 2 3 4 1 Operasional dalam Lingkungan Kantor Unit/ Tahun Rp9.750.000,00 2 Roda 6 Unit/ Tahun Rp37.110.000,00 3 Speed Boat Unit/ Tahun Rp20.240.000,00
2. 3.SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/note book, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Untuk biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak, dan untuk biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner. TABEL 5.5 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR NO URAIAN SATUAN BESARAN 1 2 3 4 1 Inventaris Kantor Pegawai/ Tahun Rp80.000,00 2 Personal Computer/ Notebook Unit/ Tahun Rp730.000,00 3 Printer Unit/ Tahun Rp690.000,00 4 AC split Unit/ Tahun Rp610.000,00 5 Genset lebih kecil dari 50 KVA Unit/ Tahun Rp7.190.000,00 6 Genset 75 KVA Unit/ Tahun Rp8.640.000,00 7 Genset 100 KVA Unit/ Tahun Rp10.150.000,00 8 Genset 125 KVA Unit/ Tahun Rp10.780.000,00 9 Genset 150 KVA Unit/ Tahun Rp13.260.000,00 10 Genset 175 KVA Unit/ Tahun Rp14.810.000,00 11 Genset 200 KVA Unit/ Tahun Rp15.850.000,00 12 Genset 250 KVA Unit/ Tahun Rp16.790.000,00 13 Genset 275 KVA Unit/ Tahun Rp17.760.000,00 14 Genset 300 KVA Unit/ Tahun Rp20.960.000,00 15 Genset 350 KVA Unit/ Tahun Rp22.960.000,00 16 Genset 450 KVA Unit/ Tahun Rp25.620.000,00 17 Genset 500 KVA Unit/ Tahun Rp31.770.000,00 Biaya pemeliharaan lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini untuk standarnya dan memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dengan memperhatian batas tertinggi pemeliharaan. Keterangan :
a.OJ = Orang/Jam
b.OH = Orang/Hari
c.OB = Orang/Bulan
d.OP = Orang/Paket
e.OK = Orang/Kegiatan
f.OJP = Orang/Jam Pelajaran BUPATI BANJAR, Ttd SAIDI MANSYUR

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…