DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banjar Nomor 19 Tahun 2025

Nomor: 19
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Banjar

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan semakin meningkatnya arus lalu lintas dan angkutan jalan dalam wilayah Kabupaten Banjar, diperlukan pembinaan dan pengawasan yang terpadu serta terkoordinasi dalam upaya peningkatan disiplin dan pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas, angkutan, dan keselamatan;
c.bahwa dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan padatnya pengguna jalan khususnya kendaraan angkutan barang di wilayah kabupaten Banjar, yang berdampak kepada penurunan kinerja lalu lintas dan kualitas jalan dan menimbulkan kemacetan, perlu melakukan pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang;
d.bahwa untuk memberikan pengaturan mengenai kawasan tertib lalu lintas, jam operasional dan jam keluar masuk kendaraan angkutan barang sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Tertib Lalu Lintas, jam Operasional dan Jam Keluar Masuk Kendaraan Angkutan Barang di Kabupaten Banjar; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
13.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
14.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TERTIB LALU LINTAS, JAM OPERASIONAL, DAN JAM KELUAR MASUK KENDARAAN ANGKUTAN BARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2.Bupati adalah Bupati Banjar.
3.Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar.
4.Satuan Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Satlantas adalah Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Banjar.
5.Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolaannya.
6.Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
7.Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
8.Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
9.Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
10.Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
11.Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
12.Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.
13.Marka Jalan adalah suatu tanda yang ada di permukaan jalan atau diatas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
14.Kawasan Tertib Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat KTL adalah suatu kawasan yang dibentuk, dibina, ditetapkan dan diawasi untuk menjadi suatu kawasan lalu lintas yang mengimplementasikan tata cara berlalu lintas pengguna Jalan yang baik dan benar sehingga terwujud keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan Lalu Lintas dan angkutan Jalan.
15.Angkutan adalah pemindahan orang dan/ atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas Jalan.
16.Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
17.Angkutan Barang adalah pemindahan barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
18.Kendaraan Angkutan Barang adalah kendaraan angkutan yang dipergunakan untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain dirancang untuk ditarik yang sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
19.Alat Berat adalah kendaraan bermotor bukan angkutan yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu serta memiliki (berat) yang besar seperti bulldozer, traktor, mesin gilasl sttomwalstz, forklift, crane, excavator, pay loader, grader, dan vibro.
20.Trailer/Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
21.Peti Kemas adalah bagian dari alat angkut yang berbentuk kotak serta terbuat dari bahan yang memenuhi syarat, bersifat permanen dan dapat dipakai berulang-ulang, yang memiliki pasangan sudut serta dirancang secara khusus untuk memudahkan angkutan barang dengan satu atau lebih moda transportasi, tanpa harus dilakukan pemuatan kembali.
22.Jam Keluar Masuk adalah waktu yang diperbolehkan untuk angkutan barang keluar dari wilayah Kabupaten Banjar dan masuk ke wilayah Kabupaten Banjar.
23.Jam Operasional adalah waktu yang diperbolehkan untuk angkutan barang beroperasi di wilayah Kabupaten Banjar.

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan disiplin berlalu lintas bagi pengguna Jalan pada KTL serta mengatur Jam Operasional dan Jam Keluar Masuk Kendaraan Angkutan Barang yang melintasi dan masuk di wilayah Daerah.
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
1. a.mewujudkan keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. b.mewujudkan etika berlalu lintas; dan
3. c.mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a.lokasi KTL, Jam Operasional dan Jam Keluar Masuk Kendaraan Angkutan Barang;
b.jenis kendaraan;
c.Jam Keluar Masuk;
d.Jam Operasional;
e.rambu-rambu larangan;
f.pelaksanaan;
g.kewajiban dan larangan;
h.analisis dan evaluasi; dan
i.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

LOKASI KTL MASUK KENDARAAN DAN LOKASI ANGKUTAN BARANG

Pasal 4

(1)Lokasi KTL, Jam Operasional dan Jam Keluar Masuk Kendaraan Angkutan Barang harus dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:
1. a.Rambu Lalu Lintas;
2. b.Marka Jalan;
3. c.alat pemberi isyarat Lalu Lintas;
4. d.alat penerangan Jalan;
5. e.alat pengendali dan pengaman pengguna Jalan;
6. f.alat pengawasan (CCTV/ETLE) dan pengamanan Jalan;
7. g.fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang disabilitas; dan
8. h.fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.
(2)Kebutuhan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan.
(3)Kebutuhan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi oleh Dinas Perhubungan, Satlantas dan instansi terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Lokasi KTL meliputi Jalan Jenderal Achmad Yani KM. 36,600 (Batas Kota Martapura-Banjarbaru) sampai dengan KM. 41,200 (Simpang Tiga Pasar Papan) sepanjang 4.600 meter.
(2)Lokasi Jam Operasional dan Jam Keluar Masuk Kendaraan Angkutan Barang meliputi Jalan Jenderal Achmad Yani KM. 36,600 (Batas Kota Martapura-Banjarbaru) sampai dengan KM. 54,000 (Simpang Tiga Bypass Mataraman-Sungai Ulin).

BAB III

JENIS KENDARAAN

Pasal 6

(1)Jenis Kendaraan Angkutan Barang meliputi:
1. a.truk bak muatan terbuka;
2. b.truk bak muatan tertutup;
3. c.kendaraan angkutan Peti Kemas 20 kaki;
4. d.kendaraan angkutan Peti Kemas 40 kaki dan truk/tronton;
5. e.trailer/Kereta Tempelan;
6. f.kendaraan pengangkut alat berat; dan
7. g.barang lain yang sejenis yang mempunyai panjang Kendaraan beserta muatannya melebihi 12.000 milimeter.
(2)Khusus untuk Kendaraan angkutan Peti Kemas 20 kaki dan 40 kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, wajib menggunakan Trailer/Kereta Tempelan dan dilengkapi dengan kunci putar yang memenuhi International Organization Standardization atau International Standardization Organization (ISO).
(3)Setiap kendaraan pengangkut Peti Kemas hanya diizinkan untuk mengangkut 1 (satu) Peti Kemas sesuai panjang Trailer/Kereta Tempelan.
(4)Bentuk kendaraan pengangkut Peti Kemas dengan Trailer/Kereta Tempelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

JAM KELUAR MASUK

Pasal 7

(1)Kendaraan Angkutan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, dilarang melintas pada lokasi Jam Keluar Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) pada:
1. a.pukul 06.00 WITA sampai dengan 09.00 WITA; dan
2. b.pukul 16.00 WITA sampai dengan 20.00 WITA.
(2)Kendaraan Kendaraan Angkutan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d sampai dengan huruf g, dilarang melintas pada lokasi Jam Keluar Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) pada pukul 06.00 WITA sampai dengan 22.00 WITA.
(3)Kendaraan Angkutan Barang pengangkut bahan bakar minyak dan liquefied petroleum gas perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara tidak mengikuti ketentuan larangan Jam Keluar Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2).

BAB V

JAM OPERASIONAL

Pasal 8

(1)Kendaraan Angkutan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, dilarang melakukan operasional di lokasi Jam Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) pada:
1. a.Pukul 06.00 WITA sampai dengan 09.00 WITA; dan
2. b.Pukul 16.00 WITA sampai dengan 20.00 WITA.
(2)Kendaraan Angkutan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d sampai dengan huruf g dilarang melakukan operasional di lokasi Jam Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) pada pukul 06.00 WITA sampai dengan 22.00 WITA.

BAB VI

RAMBU - RAMBU LARANGAN

Pasal 9

Rambu Lalu Lintas mengenai larangan melintas bagi Kendaraan Angkutan Barang pada Jam Keluar Masuk dan Jam Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dipasang secara tetap, tepat, dan jelas pada ruas jalan oleh Dinas Perhubungan.

BAB VII

PELAKSANAAN

Pasal 10

(1)Petugas pelaksana KTL, Jam Operasional dan Jam Keluar Masuk Kendaraan Angkutan Barang meliputi Dinas Perhubungan dan Satlantas.
(2)Dalam pelakasanaan KTL, Jam Operasional dan Jam Keluar Masuk Kendaraan Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Perhubungan dapat melibatkan dinas/instansi terkait.
(3)Dinas/instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan semakin meningkatnya arus lalu lintas dan angkutan jalan dalam wilayah Kabupaten Banjar, diperlukan pembinaan dan pengawasan yang terpadu serta terkoordinasi dalam upaya peningkatan disiplin dan pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas, angkutan, dan keselamatan;
c.bahwa dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan padatnya pengguna jalan khususnya kendaraan angkutan barang di wilayah kabupaten Banjar, yang berdampak kepada penurunan kinerja lalu lintas dan kualitas jalan dan menimbulkan kemacetan, perlu melakukan pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang;
d.bahwa untuk memberikan pengaturan mengenai kawasan tertib lalu lintas, jam operasional dan jam keluar masuk kendaraan angkutan barang sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
13.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
14.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TERTIB LALU LINTAS, JAM OPERASIONAL, DAN JAM KELUAR MASUK KENDARAAN ANGKUTAN BARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2.Bupati adalah Bupati Banjar.
3.Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar.
4.Satuan Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Satlantas adalah Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Banjar.
5.Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolaannya.
6.Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
7.Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
8.Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
9.Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
10.Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
11.Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
12.Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.
13.Marka Jalan adalah suatu tanda yang ada di permukaan jalan atau diatas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
14.Kawasan Tertib Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat KTL adalah suatu kawasan yang dibentuk, dibina, ditetapkan dan diawasi untuk menjadi suatu kawasan lalu lintas yang mengimplementasikan tata cara berlalu lintas pengguna Jalan yang baik dan benar sehingga terwujud keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan Lalu Lintas dan angkutan Jalan.
15.Angkutan adalah pemindahan orang dan/ atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas Jalan.
16.Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
17.Angkutan Barang adalah pemindahan barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
18.Kendaraan Angkutan Barang adalah kendaraan angkutan yang dipergunakan untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain dirancang untuk ditarik yang sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
19.Alat Berat adalah kendaraan bermotor bukan angkutan yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu serta memiliki (berat) yang besar seperti bulldozer, traktor, mesin gilasl sttomwalstz, forklift, crane, excavator, pay loader, grader, dan vibro.
20.Trailer/Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
21.Peti Kemas adalah bagian dari alat angkut yang berbentuk kotak serta terbuat dari bahan yang memenuhi syarat, bersifat permanen dan dapat dipakai berulang-ulang, yang memiliki pasangan sudut serta dirancang secara khusus untuk memudahkan angkutan barang dengan satu atau lebih moda transportasi, tanpa harus dilakukan pemuatan kembali.
22.Jam Keluar Masuk adalah waktu yang diperbolehkan untuk angkutan barang keluar dari wilayah Kabupaten Banjar dan masuk ke wilayah Kabupaten Banjar.
23.Jam Operasional adalah waktu yang diperbolehkan untuk angkutan barang beroperasi di wilayah Kabupaten Banjar.

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan disiplin berlalu lintas bagi pengguna Jalan pada KTL serta mengatur Jam Operasional dan Jam Keluar Masuk Kendaraan Angkutan Barang yang melintasi dan masuk di wilayah Daerah.
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
1. a.mewujudkan keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. b.mewujudkan etika berlalu lintas; dan
3. c.mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a.lokasi KTL, Jam Operasional dan Jam Keluar Masuk Kendaraan Angkutan Barang;
b.jenis kendaraan;
c.Jam Keluar Masuk;
d.Jam Operasional;
e.rambu-rambu larangan;
f.pelaksanaan;
g.kewajiban dan larangan;
h.analisis dan evaluasi; dan
i.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

LOKASI KTL MASUK KENDARAAN DAN LOKASI ANGKUTAN BARANG

Pasal 4

(1)Lokasi KTL, Jam Operasional dan Jam Keluar Masuk Kendaraan Angkutan Barang harus dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:
1. a.Rambu Lalu Lintas;
2. b.Marka Jalan;
3. c.alat pemberi isyarat Lalu Lintas;
4. d.alat penerangan Jalan;
5. e.alat pengendali dan pengaman pengguna Jalan;
6. f.alat pengawasan (CCTV/ETLE) dan pengamanan Jalan;
7. g.fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang disabilitas; dan
8. h.fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.
(2)Kebutuhan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan.
(3)Kebutuhan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi oleh Dinas Perhubungan, Satlantas dan instansi terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Lokasi KTL meliputi Jalan Jenderal Achmad Yani KM. 36,600 (Batas Kota Martapura-Banjarbaru) sampai dengan KM. 41,200 (Simpang Tiga Pasar Papan) sepanjang 4.600 meter.
(2)Lokasi Jam Operasional dan Jam Keluar Masuk Kendaraan Angkutan Barang meliputi Jalan Jenderal Achmad Yani KM. 36,600 (Batas Kota Martapura-Banjarbaru) sampai dengan KM. 54,000 (Simpang Tiga Bypass Mataraman-Sungai Ulin).

BAB III

JENIS KENDARAAN

Pasal 6

(1)Jenis Kendaraan Angkutan Barang meliputi:
1. a.truk bak muatan terbuka;
2. b.truk bak muatan tertutup;
3. c.kendaraan angkutan Peti Kemas 20 kaki;
4. d.kendaraan angkutan Peti Kemas 40 kaki dan truk/tronton;
5. e.trailer/Kereta Tempelan;
6. f.kendaraan pengangkut alat berat; dan
7. g.barang lain yang sejenis yang mempunyai panjang Kendaraan beserta muatannya melebihi 12.000 milimeter.
(2)Khusus untuk Kendaraan angkutan Peti Kemas 20 kaki dan 40 kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, wajib menggunakan Trailer/Kereta Tempelan dan dilengkapi dengan kunci putar yang memenuhi International Organization Standardization atau International Standardization Organization (ISO).
(3)Setiap kendaraan pengangkut Peti Kemas hanya diizinkan untuk mengangkut 1 (satu) Peti Kemas sesuai panjang Trailer/Kereta Tempelan.
(4)Bentuk kendaraan pengangkut Peti Kemas dengan Trailer/Kereta Tempelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

JAM KELUAR MASUK

Pasal 7

(1)Kendaraan Angkutan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, dilarang melintas pada lokasi Jam Keluar Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) pada:
1. a.pukul 06.00 WITA sampai dengan 09.00 WITA; dan
2. b.pukul 16.00 WITA sampai dengan 20.00 WITA.
(2)Kendaraan Kendaraan Angkutan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d sampai dengan huruf g, dilarang melintas pada lokasi Jam Keluar Masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) pada pukul 06.00 WITA sampai dengan 22.00 WITA.
(3)Kendaraan Angkutan Barang pengangkut bahan bakar minyak dan liquefied petroleum gas perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi negara tidak mengikuti ketentuan larangan Jam Keluar Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2).

BAB V

JAM OPERASIONAL

Pasal 8

(1)Kendaraan Angkutan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, dilarang melakukan operasional di lokasi Jam Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) pada:
1. a.Pukul 06.00 WITA sampai dengan 09.00 WITA; dan
2. b.Pukul 16.00 WITA sampai dengan 20.00 WITA.
(2)Kendaraan Angkutan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d sampai dengan huruf g dilarang melakukan operasional di lokasi Jam Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) pada pukul 06.00 WITA sampai dengan 22.00 WITA.

BAB VI

RAMBU - RAMBU LARANGAN

Pasal 9

BAB VII

PELAKSANAAN

Pasal 10

(1)Petugas pelaksana KTL, Jam Operasional dan Jam Keluar Masuk Kendaraan Angkutan Barang meliputi Dinas Perhubungan dan Satlantas.
(2)Dalam pelakasanaan KTL, Jam Operasional dan Jam Keluar Masuk Kendaraan Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Perhubungan dapat melibatkan dinas/instansi terkait.
(3)Dinas/instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.