DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banjar Nomor 22 Tahun 2025

Nomor: 22
Tahun: 2025
Ditetapkan: 1 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Banjar

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam pelaksanaannya, masih terdapat anak usia sekolah di Kabupaten Banjar yang tidak mengenyam pendidikan formal akibat berbagai kendala sosial, ekonomi, budaya, maupun geografis, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan secara terencana dan terpadu guna menjamin pemerataan akses pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar dan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pemerintah Daerah berwenang

Menetapkan

menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan program wajib belajar;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah dan Anak Berpotensi Putus Sekolah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. 4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan;
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
11. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. 13.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Banjar Nomor 5);
13. 14.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomr 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH DAN ANAK BERPOTENSI PUTUS SEKOLAH.

BAB I

X

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelengara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Banjar.
4.Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar.
7.Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
8.Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
9.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara dan/atau hak tradisional. 10.Anak adalah penduduk Kabupaten Banjar yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun termasuk anak penyandang disabilitas. 11.Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 12.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. 13.Anak Tidak Sekolah yang selanjutnya disingkat ATS adalah anak yang belum pernah besekolah, anak putus sekolah tanpa menyelesaikan jenjang pendidikan dan anak lulus tidak melanjutkan jenjang sekolah berikutnya. 14.Anak Berpotensi Putus Sekolah yang selanjutnya di singkat ABPS adalah peserta didik yang menghadapi berbagai tantangan yang dapat menyebabkan mereka berhenti melanjutkan pendidikan. 15.Orang Tua/Wali adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat, atau orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. 16.Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. 17.Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. 18.Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. 19.Pelatihan adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu. 20.Angka Partisipasi Sekolah yang selanjutnya disingkat APS adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. 21.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman Pencegahan dan penanganan ATS dan ABPS di Daerah
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mendukung terwujudnya program wajib belajar dan meningkatkan APS.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a.Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan;
b.Peran masyarakat dan keluarga;
c.Tim Koordinasi Penanganan ATS dan ABPS;
d.Pemantauan dan Evaluasi;
e.Pelaporan; dan
f.Pendanaan.

BAB III

PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN

Pasal 4

Penanganan dan penanganan ATS dan ABPS dilaksanakan dengan cara:

a.identifikasi dan pendataan lapangan sebagai dasar pelaksanaan;
b.merumuskan strategi pencegahan dan penanganan;
c.melakukan koordinasi dengan berbagai pihak;
d.melakukan pendampingan terhadap:
1. 1.ATS;
2. 2.ABPS; dan
3. 3.Orang Tua/Wali.
e.memberikan bantuan pembiayaan bagi ATS dan ABPS dari keluarga Miskin dan rentan miskin; dan/atau
f.memberikan bantuan fasilitasi pada Pendidikan Formal atau Pendidikan Nonformal

Pasal 5

Bantuan fasilitasi pada pendidikan Formal atau Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f berupa penempatan ATS dan ABPS pada satuan pendidikan formal dan atau satuan pendidikan nonformal.

Pasal 6

(1)Pencegahan dan penanganan ATS dan ABPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kecamatan/Kelurahan/Desa secara terpadu dan berkesinambungan.
(2)Dalam pencegahan dan penanganan ATS dan ABPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan instansi/lembaga terkait.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN KELUARGA

Pasal 7

Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanganan ATS dan ABPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat melibatkan peran serta masyarakat dan keluarga.

Pasal 8

Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berperan:

a.memberikan motivasi kepada anak akan pentingnya pendidikan;
b.melaporkan kondisi ATS dan ABPS kepada Pemerintah Daerah secara langsung atau melalui media elektronik; dan
c.memberikan dukungan sumber daya baik secara perorangan, kelompok, organisasi profesi, pengusaha dan/atau organisasi masyarakat dalam upaya menyelesaikan program Wajib Belajar.

Pasal 9

Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berperan:

a.memberikan motivasi kepada anak akan pentingnya pendidikan; dan
b.memberikan dukungan dalam upaya menyelesaikan program Wajib Belajar kepada seluruh anggota keluarga.

BAB V

TIM KOORDINASI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ATS dan ABPS

Pasal 10

(1)Dalam upaya pencegahan dan penanganan ATS dan ABPS, dan penyelenggaraan Wajib Belajar, Bupati membentuk tim koordinasi pencegahan dan penanganan ABPS dan ATS.
(2)Tim koordinasi pencegahan dan penanganan ATS dan ABPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.tim koordinasi tingkat Daerah; dan
2. b.tim koordinasi tingkat Kecamatan.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam pelaksanaannya, masih terdapat anak usia sekolah di Kabupaten Banjar yang tidak mengenyam pendidikan formal akibat berbagai kendala sosial, ekonomi, budaya, maupun geografis, sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan secara terencana dan terpadu guna menjamin pemerataan akses pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar dan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pemerintah Daerah berwenang

Menetapkan

menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan program wajib belajar;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah dan Anak Berpotensi Putus Sekolah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. 4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan;
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
11. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. 13.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Kabupaten Banjar Nomor 5);
13. 14.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomr 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH DAN ANAK BERPOTENSI PUTUS SEKOLAH.

BAB I

X

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelengara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Banjar.
4.Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar.
7.Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
8.Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
9.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara dan/atau hak tradisional. 10.Anak adalah penduduk Kabupaten Banjar yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun termasuk anak penyandang disabilitas. 11.Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 12.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. 13.Anak Tidak Sekolah yang selanjutnya disingkat ATS adalah anak yang belum pernah besekolah, anak putus sekolah tanpa menyelesaikan jenjang pendidikan dan anak lulus tidak melanjutkan jenjang sekolah berikutnya. 14.Anak Berpotensi Putus Sekolah yang selanjutnya di singkat ABPS adalah peserta didik yang menghadapi berbagai tantangan yang dapat menyebabkan mereka berhenti melanjutkan pendidikan. 15.Orang Tua/Wali adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat, atau orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. 16.Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. 17.Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. 18.Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. 19.Pelatihan adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu. 20.Angka Partisipasi Sekolah yang selanjutnya disingkat APS adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. 21.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman Pencegahan dan penanganan ATS dan ABPS di Daerah
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mendukung terwujudnya program wajib belajar dan meningkatkan APS.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

a.Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan;
b.Peran masyarakat dan keluarga;
c.Tim Koordinasi Penanganan ATS dan ABPS;
d.Pemantauan dan Evaluasi;
e.Pelaporan; dan
f.Pendanaan.

BAB III

PELAKSANAAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN

Pasal 4

Penanganan dan penanganan ATS dan ABPS dilaksanakan dengan cara:

a.identifikasi dan pendataan lapangan sebagai dasar pelaksanaan;
b.merumuskan strategi pencegahan dan penanganan;
c.melakukan koordinasi dengan berbagai pihak;
d.melakukan pendampingan terhadap:
1. 1.ATS;
2. 2.ABPS; dan
3. 3.Orang Tua/Wali.
e.memberikan bantuan pembiayaan bagi ATS dan ABPS dari keluarga Miskin dan rentan miskin; dan/atau
f.memberikan bantuan fasilitasi pada Pendidikan Formal atau Pendidikan Nonformal

Pasal 5

Pasal 6

(1)Pencegahan dan penanganan ATS dan ABPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kecamatan/Kelurahan/Desa secara terpadu dan berkesinambungan.
(2)Dalam pencegahan dan penanganan ATS dan ABPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan instansi/lembaga terkait.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN KELUARGA

Pasal 7

Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanganan ATS dan ABPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat melibatkan peran serta masyarakat dan keluarga.

Pasal 8

Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berperan:

a.memberikan motivasi kepada anak akan pentingnya pendidikan;
b.melaporkan kondisi ATS dan ABPS kepada Pemerintah Daerah secara langsung atau melalui media elektronik; dan
c.memberikan dukungan sumber daya baik secara perorangan, kelompok, organisasi profesi, pengusaha dan/atau organisasi masyarakat dalam upaya menyelesaikan program Wajib Belajar.

Pasal 9

Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berperan:

a.memberikan motivasi kepada anak akan pentingnya pendidikan; dan
b.memberikan dukungan dalam upaya menyelesaikan program Wajib Belajar kepada seluruh anggota keluarga.

BAB V

TIM KOORDINASI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN ATS dan ABPS

Pasal 10

(1)Dalam upaya pencegahan dan penanganan ATS dan ABPS, dan penyelenggaraan Wajib Belajar, Bupati membentuk tim koordinasi pencegahan dan penanganan ABPS dan ATS.
(2)Tim koordinasi pencegahan dan penanganan ATS dan ABPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.tim koordinasi tingkat Daerah; dan
2. b.tim koordinasi tingkat Kecamatan.