DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banjar Nomor 26 Tahun 2025

Nomor: 26
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Banjar

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Banjar tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 42 Tahun 2023 tentang pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
11.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
16.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
17.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
21.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2);
23.Peraturan Bupati Banjar Nomor 42 tentang pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2023 Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 42 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 3); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 42 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 42 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2023 Nomor 42), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Banjar:
1.Nomor 2 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 2); dan
2.Nomor 3 Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 3), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 5 diubah dan di antara ayat

(1)dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)TPP ASN diberikan kepada:
1. a.Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah;
2. b.Pegawai ASN yang sedang menjalani TBMTBJ yang tidak meninggalkan tugas kedinasan sehari-hari;
3. c.Pegawai ASN penugasan dari Pemerintah/ Pemerintah Daerah lain;
4. d.Pegawai ASN penugasan magang dari Pemerintah Daerah;
5. e.Pegawai ASN yang mutasi masuk ke Pemerintah Daerah;
6. f.Pegawai ASN yang mutasi masuk ke Pemerintah Daerah dan dilantik menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas;
7. g.Pemangku Jabatan Administrasi yang Jabatan Administrasinya mengalami penyederhanaan struktur organisasi yang diberi penugasan sebagai Ketua Tim sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan mengenai Sistem Kerja; dan
8. h.Pegawai ASN yang dibebaskan sementara dari tugas dan jabatannya.
(1a)Jika Pegawai ASN yang sedang menjalani TBMTBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan TPP apabila biaya tugas belajar mandiri ditanggung oleh Pegawai ASN.
(2)Pegawai ASN yang mutasi masuk ke Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan TPP terhitung setelah 1 (satu) bulan mendapatkan penilaian.
(3)Pegawai ASN yang mutasi masuk ke Pemerintah Daerah dan dilantik menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diberikan TPP ASN terhitung mulai tanggal pelantikan.
(4)Pegawai ASN yang dibebaskan sementara dari tugas dan jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, diberikan TPP berdasarkan penilaian disiplin kerja sesuai dengan kelas jabatan definitifnya.

2.Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Pegawai ASN yang diberikan pengurangan TPP meliputi:
1. a.Pengurangan 20% bagi yang menjalankan cuti besar paling lama 1 (satu) bulan.
2. b.pengurangan 50% bagi yang menjalani cuti sakit lebih dari 14 (empat belas) hari kalender sampai dengan 3 (tiga) bulan sesuai surat keterangan dokter; dan/atau
3. c.pengurangan 50 % bagi yang menjalankan cuti besar karena melahirkan anak ke-4 dan seterusnya.
(2)Dikecualikan dari pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Pegawai ASN yang melakukan perjalanan dinas;
2. b.Pegawai ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan;
3. c.Pegawai ASN yang menjalani cuti sakit paling lama 14 (empat belas) hari kalender sesuai surat keterangan dokter;
4. d.Pegawai ASN yang menjalani cuti melahirkan anak ke-1 sampai ke-3; dan/atau
5. e.Pegawai ASN yang melaksanakan cuti karena alasan penting.
  1. 3.Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Pemberian TPP ASN berdasarkan kriteria tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan/atau daerah terpencil.
(2)Daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan/atau daerah terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Besaran TPP berdasarkan kriteria tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

4.Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Pemberian TPP ASN berdasarkan kriteria kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d diberikan sebagai berikut:
1. a.kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya;
2. b.rincian kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja adalah bagi Pegawai ASN yang melaksanakan tugas sebagai berikut: 1) pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular; 2) pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya, radiasi dan bahan radioaktif; 3) pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja; 4) pekerjaan yang berisiko pada aparat pemeriksa dan penegak hukum.
(2)Uraian dan besaran TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

5.Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Pemberian TPP ASN berdasarkan kriteria kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e diberikan sebagai berikut:
1. a.kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dengan kriteria:
  1. 1.keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus; dan/atau
  2. 2.kualifikasi Pegawai ASN sangat sedikit atau hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
2. b.diberikan TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah; dan
3. c.alokasi TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari basic TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(2)Uraian dan besaran TPP berdasarkan jenis kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

6.Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Pemberian TPP ASN berdasarkan kriteria Pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

7.Ketentuan ayat (4) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Pegawai ASN yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP berdasarkan kriteria Penilaian Disiplin Kerja:
1. a.sebesar 3 (tiga) persen untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
2. b.paling banyak sebesar 100 % (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
(2)Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP berdasarkan kriteria Penilaian Disiplin Kerja tiap hari sebagai berikut: Keterlambatan (TL) Lama Keterlambatan Presentase Pengurangan TL 1 1 menit s.d < 31 menit 0,5% TL 2 31 menit s.d < 61 menit 1% TL 3 61 menit s.d < 91 menit 1,25% TL 4 ≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja 1,5%
(3)Pegawai ASN yang pulang lebih cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c pada bulan berjalan, diberikan pengurangan TPP berdasarkan kriteria Penilaian Disiplin Kerja tiap hari sebagai berikut: Pulang Sebelum Waktu (PSW) Lama Meninggalkan Pekerjaan Sebelum Waktunya Presentase Pengurangan PSW 1 1 menit s.d < 31 menit 0,5% PSW 2 31 menit s.d < 61 menit 1% PSW 3 61 menit s.d < 91 menit 1,25% PSW 4 ≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja 1,5%
(4)Setiap Pegawai ASN yang tidak mengikuti Apel Kerja yaitu Apel Senin Pagi, Apel Gabungan dan Apel Kesadaran Nasional dan Upacara yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) dari Penilaian Disiplin Kerja.
(5)Dihapus

8.Ketentuan ayat (3) Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Pengukuran Penilaian Disiplin Kerja bagi Perangkat Daerah yang memberlakukan sistem kerja shift dibuktikan dengan jadwal kerja yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
(2)ASN yang melaksanakan perjalanan dinas tidak melakukan kehadiran dan dianggap berhadir pada hari penugasan yang dibuktikan dengan surat perintah tugas dari Kepala Perangkat Daerah.
(3)Bagi ASN yang bekerja dari mana saja/Flexible Working Arrangement (FWA) wajib memiliki Surat Tugas dari pimpinan unit kerja dan melaporkan kehadiran paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu.

9.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Penilaian Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b diukur melalui laporan aktivitas bulanan.
(2)Pegawai ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b wajib membuat laporan aktivitas bulanan.
(3)Laporan aktivitas bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicetak dan ditandatangani oleh atasan langsung sebagai bukti dukung pembayaran TPP ASN setiap bulannya.

10.Ketentuan Bagian Kedua Bab V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
11.Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1)Pemberian TPP ASN bagi PPPK diberikan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas ditandatangani.
(2)Pemberian TPP ASN bagi PPPK diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(3)Besaran pemberian TPP ASN bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

12.Ketentuan ayat (2) Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
11.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
16.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
17.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
21.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2);
23.Peraturan Bupati Banjar Nomor 42 tentang pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2023 Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 42 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 3); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 42 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 42 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2023 Nomor 42), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Banjar:
1.Nomor 2 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 2); dan
2.Nomor 3 Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2025 Nomor 3), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 5 diubah dan di antara ayat

(1)dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)TPP ASN diberikan kepada:
1. a.Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah;
2. b.Pegawai ASN yang sedang menjalani TBMTBJ yang tidak meninggalkan tugas kedinasan sehari-hari;
3. c.Pegawai ASN penugasan dari Pemerintah/ Pemerintah Daerah lain;
4. d.Pegawai ASN penugasan magang dari Pemerintah Daerah;
5. e.Pegawai ASN yang mutasi masuk ke Pemerintah Daerah;
6. f.Pegawai ASN yang mutasi masuk ke Pemerintah Daerah dan dilantik menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas;
7. g.Pemangku Jabatan Administrasi yang Jabatan Administrasinya mengalami penyederhanaan struktur organisasi yang diberi penugasan sebagai Ketua Tim sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan mengenai Sistem Kerja; dan
8. h.Pegawai ASN yang dibebaskan sementara dari tugas dan jabatannya.
(1a)Jika Pegawai ASN yang sedang menjalani TBMTBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan TPP apabila biaya tugas belajar mandiri ditanggung oleh Pegawai ASN.
(2)Pegawai ASN yang mutasi masuk ke Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan TPP terhitung setelah 1 (satu) bulan mendapatkan penilaian.
(3)Pegawai ASN yang mutasi masuk ke Pemerintah Daerah dan dilantik menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diberikan TPP ASN terhitung mulai tanggal pelantikan.
(4)Pegawai ASN yang dibebaskan sementara dari tugas dan jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, diberikan TPP berdasarkan penilaian disiplin kerja sesuai dengan kelas jabatan definitifnya.

2.Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Pegawai ASN yang diberikan pengurangan TPP meliputi:
1. a.Pengurangan 20% bagi yang menjalankan cuti besar paling lama 1 (satu) bulan.
2. b.pengurangan 50% bagi yang menjalani cuti sakit lebih dari 14 (empat belas) hari kalender sampai dengan 3 (tiga) bulan sesuai surat keterangan dokter; dan/atau
3. c.pengurangan 50 % bagi yang menjalankan cuti besar karena melahirkan anak ke-4 dan seterusnya.
(2)Dikecualikan dari pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Pegawai ASN yang melakukan perjalanan dinas;
2. b.Pegawai ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan;
3. c.Pegawai ASN yang menjalani cuti sakit paling lama 14 (empat belas) hari kalender sesuai surat keterangan dokter;
4. d.Pegawai ASN yang menjalani cuti melahirkan anak ke-1 sampai ke-3; dan/atau
5. e.Pegawai ASN yang melaksanakan cuti karena alasan penting.
  1. 3.Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Pemberian TPP ASN berdasarkan kriteria tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan/atau daerah terpencil.
(2)Daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan/atau daerah terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Besaran TPP berdasarkan kriteria tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

4.Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Pemberian TPP ASN berdasarkan kriteria kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d diberikan sebagai berikut:
1. a.kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya;
2. b.rincian kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja adalah bagi Pegawai ASN yang melaksanakan tugas sebagai berikut: 1) pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular; 2) pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya, radiasi dan bahan radioaktif; 3) pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja; 4) pekerjaan yang berisiko pada aparat pemeriksa dan penegak hukum.
(2)Uraian dan besaran TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

5.Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Pemberian TPP ASN berdasarkan kriteria kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e diberikan sebagai berikut:
1. a.kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dengan kriteria:
  1. 1.keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan khusus; dan/atau
  2. 2.kualifikasi Pegawai ASN sangat sedikit atau hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
2. b.diberikan TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah; dan
3. c.alokasi TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari basic TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(2)Uraian dan besaran TPP berdasarkan jenis kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

6.Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

7.Ketentuan ayat (4) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Pegawai ASN yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP berdasarkan kriteria Penilaian Disiplin Kerja:
1. a.sebesar 3 (tiga) persen untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
2. b.paling banyak sebesar 100 % (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
(2)Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP berdasarkan kriteria Penilaian Disiplin Kerja tiap hari sebagai berikut: Keterlambatan (TL) Lama Keterlambatan Presentase Pengurangan TL 1 1 menit s.d < 31 menit 0,5% TL 2 31 menit s.d < 61 menit 1% TL 3 61 menit s.d < 91 menit 1,25% TL 4 ≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja 1,5%
(3)Pegawai ASN yang pulang lebih cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c pada bulan berjalan, diberikan pengurangan TPP berdasarkan kriteria Penilaian Disiplin Kerja tiap hari sebagai berikut: Pulang Sebelum Waktu (PSW) Lama Meninggalkan Pekerjaan Sebelum Waktunya Presentase Pengurangan PSW 1 1 menit s.d < 31 menit 0,5% PSW 2 31 menit s.d < 61 menit 1% PSW 3 61 menit s.d < 91 menit 1,25% PSW 4 ≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja 1,5%
(4)Setiap Pegawai ASN yang tidak mengikuti Apel Kerja yaitu Apel Senin Pagi, Apel Gabungan dan Apel Kesadaran Nasional dan Upacara yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) dari Penilaian Disiplin Kerja.
(5)Dihapus

8.Ketentuan ayat (3) Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Pengukuran Penilaian Disiplin Kerja bagi Perangkat Daerah yang memberlakukan sistem kerja shift dibuktikan dengan jadwal kerja yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
(2)ASN yang melaksanakan perjalanan dinas tidak melakukan kehadiran dan dianggap berhadir pada hari penugasan yang dibuktikan dengan surat perintah tugas dari Kepala Perangkat Daerah.
(3)Bagi ASN yang bekerja dari mana saja/Flexible Working Arrangement (FWA) wajib memiliki Surat Tugas dari pimpinan unit kerja dan melaporkan kehadiran paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu.

9.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Penilaian Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b diukur melalui laporan aktivitas bulanan.
(2)Pegawai ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b wajib membuat laporan aktivitas bulanan.
(3)Laporan aktivitas bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicetak dan ditandatangani oleh atasan langsung sebagai bukti dukung pembayaran TPP ASN setiap bulannya.

10.Ketentuan Bagian Kedua Bab V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
11.Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1)Pemberian TPP ASN bagi PPPK diberikan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas ditandatangani.
(2)Pemberian TPP ASN bagi PPPK diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
(3)Besaran pemberian TPP ASN bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

12.Ketentuan ayat (2) Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: