DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini memuat tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka tertib administrasi dan pertanggungjawaban dalam pemberian tambahan penghasilan pegawai, perlu dilakukan perubahan kembali terhadap Peraturan Bupati Banjar Nomor 42 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 42 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 42 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
11.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
16.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembahasan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
20.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
21.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2);
23.Peraturan Bupati tentang Peraturan Bupati Banjar Nomor 42 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2023 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 42 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Pengahasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 2); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 42 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 42 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2023 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 42 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 2), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Banjar.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
6.Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut TPP ASN adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar yang diberikan berdasarkan laporan kinerja dan tingkat kedisiplinan setiap bulan diluar gaji dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
7.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
9.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
11.Jabatan Fungsional Tertentu yang selanjutnya disingkat JFT adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
12.Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
13.Indeks Kapasitas Fiskal Daerah yang selanjutnya disebut IKFD adalah kemampuan keuangan masing- masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
14.Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disebut IKK adalah proxy untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah.
15.Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut IPPD adalah indeks yang terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan masing- masing sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan 10% (sepuluh persen).
16.Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada satuan organisasi sesuai dengan SKP dan perilaku kerja.
17.Penilaian Disiplin Kerja adalah pengukuran yang digunakan untuk mengklasifikasikan tingkat kedisiplinan.
18.Penilaian Produktivitas Kerja adalah pengukuran aktivitas kerja atas pemenuhan target waktu yang telah ditentukan.
19.Pejabat Penilai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai dengan ketentuan serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan.
20.Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung pejabat penilai atau pejabat lain yang ditentukan.
21.Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan.
22.Lumsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua biaya.
23.Sistem Kerja adalah serangkaian prosedur dan tata kerja yang membentuk suatu proses aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
24.Tim Kerja adalah salah satu bentuk penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang diberikan oleh Pimpinan Unit Organisasi.
25.Ketua Tim Kerja adalah Pejabat Fungsional atau Pelaksana yang ditunjuk sebagai ketua dalam Tim Kerja berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.
26.Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan pejabat berwenang kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti program pendidikan formal yang lebih tinggi sesuai kompetensi dan formasi, baik dalam maupun di luar negeri dengan menggunakan bantuan biaya kemudian diberhentikan dari jabatannya.
27.Tugas Belajar Mandiri yang Diberhentikan Dari Jabatan selanjutnya disingkat TBMBJ adalah tugas yang diberikan pejabat berwenang kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti program pendidikan formal yang lebih tinggi sesuai kompetensi dan formasi baik di dalam maupun di luar negeri dengan menggunakan biaya sendiri kemudian diberhentikan dari jabatannya.
28.Tugas Belajar Mandiri yang Tidak Diberhentikan Dari Jabatan selanjutnya disingkat TBMTBJ adalah tugas yang diberikan pejabat berwenang kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti program pendidikan formal yang lebih tinggi sesuai kompetensi dan formasi dengan menggunakan biaya sendiri kemudian tidak diberhentikan dari jabatannya.
2.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dari Peraturan Bupati ini meliputi:

a.pemberian TPP ASN;
b.penetapan dan kriteria besaran TPP ASN;
c.pemberian TPP ASN bagi Calon PNS dan PPPK;
d.tata cara pengajuan dan pembayaran TPP ASN;
e.kewajiban dan sanksi;
f.Pegawai ASN yang diberikan tugas tambahan sebagai Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian;
g.bekerja saat bencana dan/atau pendemi;
h.evaluasi; dan
i.pendanaan.
1. 3.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)TPP ASN diberikan kepada:
1. a.Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah;
2. b.Pegawai ASN yang sedang menjalani TBMTBJ yang tidak meninggalkan tugas kedinasan sehari-hari;
3. c.Pegawai ASN penugasan dari Pemerintah/ Pemerintah Daerah lain;
4. d.Pegawai ASN penugasan magang dari Pemerintah Daerah;
5. e.Pegawai ASN yang mutasi masuk ke Pemerintah Daerah;
6. f.Pegawai ASN yang mutasi masuk ke Pemerintah Daerah dan dilantik menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.
7. g.Pemangku Jabatan Administrasi yang Jabatan Administrasinya mengalami penyederhanaan struktur organisasi yang diberi penugasan sebagai Ketua Tim sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Sistem Kerja.
(2)Pegawai ASN yang mutasi masuk ke Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan TPP terhitung setelah 1 (satu) bulan mendapatkan penilaian.
(3)Pegawai ASN yang mutasi masuk ke Pemerintah Daerah dan dilantik menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diberikan TPP ASN terhitung mulai tanggal pelantikan.
(4)Pegawai ASN yang dibebaskan sementara dari tugas dan jabatannya diberikan TPP sebagai pelaksana sesuai dengan kelas jabatannya.

4.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Pegawai ASN yang tidak diberikan TPP yaitu sebagai berikut:

a.sedang melaksanakan Tugas Belajar dan TBMBJ;
b.melaksanakan magang dari Pemerintah Daerah lain;
c.sedang menjalani dan mengambil masa persiapan pensiun;
d.melaksanakan cuti besar atau cuti di luar tanggungan negara;
e.melaksanakan cuti sakit lebih dari 3 (tiga) bulan;
f.diberhentikan sementara sebagai ASN; dan
g.Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.
1. 5.Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Pegawai ASN yang diberikan pengurangan TPP meliputi:
1. a.pengurangan 50 % (lima puluh persen) bagi Pegawai ASN yang menjalani cuti sakit lebih dari 14 (empat belas) hari kalender sampai dengan 3 (tiga) bulan berdasarkan surat keterangan dokter; dan/atau
2. b.pengurangan 50 % (lima puluh persen) bagi yang menjalankan cuti besar karena melahirkan anak ke- 4 dan seterusnya.
(2)Dikecualikan dari pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Pegawai ASN yang melakukan perjalanan dinas;
2. b.Pegawai ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan;
3. c.Pegawai ASN yang menjalani cuti sakit paling lama 14 (empat belas) hari kalender sesuai surat keterangan dokter;
4. d.Pegawai ASN yang menjalani cuti melahirkan anak ke-1 sampai ke-3;
5. e.Pegawai ASN yang melaksanakan cuti karena alasan penting; dan/atau
6. f.Pegawai ASN yang menjalani cuti tahunan.
  1. 6.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Pemberian TPP ASN berdasarkan kriteria beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a diberikan sebagai berikut:
1. a.kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam/bulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam/bulan (seratus tujuh puluh jam perbulan);
2. b.kepada pegawai ASN dengan jabatan pelaksana yang ditunjuk sebagai Ketua Tim Kerja;
3. c.besaran persentase TPP ASN berdasarkan beban kerja sesuai kemampuan keuangan Daerah dari besaran basic TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(2)Besaran TPP berdasarkan kriteria beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

7.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Pemberian TPP ASN berdasarkan kriteria prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya/tugas fungsinya/inovasi yang diakui di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional;
2. b.besaran persentase TPP ASN berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, yaitu:
  1. 1.untuk tingkat kabupaten paling banyak diberikan tambahan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran TPP ASN yang diterima;
  2. 2.untuk tingkat provinsi paling banyak diberikan tambahan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari besaran TPP ASN yang diterima; dan
  3. 3.untuk tingkat nasional diberikan tambahan paling banyak sebesar 100% (seratus persen) dari besaran TPP ASN yang diterima;
3. c.besaran persentase TPP ASN yang diterima berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan 1 (satu) kali pada bulan berkenaan sejak ditetapkan sebagai pemenang sesuai bidang keahliannya/tugas fungsinya/inovasi; dan
4. d.validasi atas prestasi kerja dilakukan oleh atasan langsung Pegawai ASN yang bersangkutan.
(2)Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
(3)Penetapan Pegawai ASN yang diberikan TPP tambahan karena melaksanakan inovasi ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

8.Ketentuan ayat (4) diubah dan ayat (5) Pasal 21 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Pegawai ASN yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP berdasarkan kriteria Penilaian Disiplin Kerja:
1. a.sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
2. b.paling banyak sebesar 100 % (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.
(2)Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP berdasarkan kriteria Penilaian Disiplin Kerja tiap hari sebagai berikut: Keterlambatan (TL) Lama Keterlambatan Persentase Pengurangan TL 1 1 menit s.d < 31 menit 0,5% TL 2 31 menit s.d < 61 menit 1% TL 3 61 menit s.d < 91 menit 1,25% TL 4 ≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja 1,5%
(3)Pegawai ASN yang pulang lebih cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c pada bulan berjalan, diberikan pengurangan TPP berdasarkan kriteria Penilaian Disiplin Kerja tiap hari sebagai berikut: Pulang Sebelum Waktu (PSW) Lama Meninggalkan Pekerjaan Sebelum Waktunya Persentase Pengurangan PSW 1 1 menit s.d < 31 menit 0,5% PSW 2 31 menit s.d < 61 menit 1% PSW 3 61 menit s.d < 91 menit 1,25% PSW 4 ≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja 1,5%
(4)Setiap Pegawai ASN yang tidak mengikuti apel pada Senin pagi dan upacara pada hari besar dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) dari Penilaian Disiplin Kerja.
(5)Dihapus.

9.Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Pengukuran Penilaian Disiplin Kerja bagi Perangkat Daerah yang memberlakukan sistem kerja shift dibuktikan dengan jadwal kerja yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
(2)ASN yang melaksanakan perjalanan dinas tidak melakukan kehadiran dan dianggap berhadir pada hari penugasan yang dibuktikan dengan surat perintah tugas dari Kepala Perangkat Daerah.
(3)Bagi ASN yang bekerja dari mana saja/ Work From Anywhere (WFA) wajib memiliki surat tugas dari pimpinan unit kerja dan melaporkan kehadiran paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu.

10.Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Penilaian Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b diukur melalui laporan aktivitas bulanan.
(2)Pegawai ASN yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b wajib membuat laporan aktivitas bulanan.
(3)Laporan aktivitas bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditandatangani oleh atasan langsung sebagai bukti dukung pembayaran TPP ASN setiap bulannya.

11.Bab IX dihapus.
12.Pasal 37 dihapus. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar. Ditetapkan di Martapura pada tanggal 19 Februari 2025 BUPATI BANJAR, Ttd SAIDI MANSYUR Diundangkan di Martapura pada tanggal 19 Februari 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, Ttd MOKHAMAD HILMAN BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025 NOMOR 3

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Nomor 42 Tahun 2023

Peraturan Bupati Banjar Nomor 2 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Nomor 42 Tahun 2023

Peraturan Bupati Banjar Nomor 2 Tahun 2024