DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini memuat tentang Pengelolaan Arsip Terjaga, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Tanggung Jawab; Jenis dan Batasan; Teknik Pengelolaan Arsip Terjaga; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan arsip terjaga, perlu membentuk pedoman pengelolaan arsip terjaga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pemerintah Daerah berwenang

Menetapkan

menetapkan kebijakan mengenai Pengelolaan Arsip Terjaga;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Arsip Terjaga; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. 3.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. 4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. 6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
7. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);
8. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 57);
9. 10.Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Arsip Terjaga;
10. 11.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2);
11. 12.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ARSIP TERJAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Banjar.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Lembaga Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat LKD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan.
6.Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan daerah, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan.
7.Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
8.Arsip Terjaga adalah arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya.
9.Pengelolaan Arsip Terjaga adalah kegiatan identifikasi, pemberkasan, pelaporan dan penyerahan Arsip Terjaga yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pencipta Arsip.
10.Pencipta Arsip adalah Perangkat Daerah yang memiliki kegiatan dan atau fungsi yang berhubungan dengan urusan kependudukan, kewilayahan perbatasan negara dan atau daerah, pengelolaan potensi sumber daya alam, kepulauan, kontrak karya dan atau perjanjian internasional, serta masalah-masalah yang bersifat strategis.
11.Arsip Nasional Republik Indonesia adalah lembaga kearsipan berbentuk lembaga non kementerian yang melaksanakan tugas negara dibidang kearsipan yang berkedudukan di ibukota Negara.
12.Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan pengelolaan Arsip Terjaga.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu:
1. a.agar setiap Perangkat Daerah Pencipta Arsip Terjaga mampu mengelola dan melaporkan Arsip Terjaga secara benar; dan
2. b.untuk menjamin bahwa arsip negara yang dikategorikan sebagai Arsip Terjaga, aman, selamat dan diperlakukan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan Bupati ini meliputi:

a.tanggungjawab;
b.jenis dan batasan; dan
c.teknik pengelolaan arsip terjaga.

BAB III

TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

(1)Pengelolaan Arsip Terjaga merupakan tanggung jawab kepala Pencipta Arsip.
(2)Tanggung jawab kepala Pencipta Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.memelihara, melindungi, dan menyelamatkan arsip yang termasuk dalam kategori Arsip Terjaga; dan
2. b.memberkaskan dan melaporkan arsip yang termasuk dalam kategori Arsip Terjaga kepada LKD paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan kegiatan.
(3)Pencipta Arsip yang berpotensi menciptakan Arsip Terjaga meliputi:
1. a.Sekretariat Daerah;
2. b.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. c.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan atau sebagian urusan kependudukan;
4. d.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan atau sebagian urusan kewilayahan dan perbatasan;
5. e.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan atau sebagian urusan pengelolaan kepulauan;
6. f.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan atau sebagian urusan pengelolaan energi dan pertambangan;
7. g.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan atau sebagian urusan keamanan wilayah;
8. h.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan atau sebagian urusan pembangunan infrastruktur nasional;
9. i.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan atau sebagian urusan ketahanan dan kerawanan pangan;
10. j.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan atau sebagian urusan pemilihan kepala daerah;
11. k.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan atau sebagian urusan hak atas kekayaan intelektual, khususnya hak cipta;
12. l.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan atau sebagian urusan regulasi atau deregulasi penanaman modal dan investasi;
13. m.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan atau sebagian urusan pengairan; dan
14. n.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan atau sebagian urusan yang berhubungan dengan kerja sama internasional.

Pasal 5

Kepala Pencipta Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diharuskan untuk menyerahkan salinan atau soft copy otentik dari naskah asli Arsip Terjaga kepada LKD paling lambat 1 (satu) tahun setelah dilakukan pelaporan.

BAB IV

JENIS DAN BATASAN

Pasal 6

Jenis dan kategori Arsip Terjaga terdiri dari:

a.Arsip kependudukan yang strategis, meliputi:
1. 1.database kependudukan dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
2. 2.arsip tentang penetapan parameter pengendalian penduduk;
3. 3.arsip tentang administrasi dan demografi kependudukan di wilayah perbatasan dan pulau terdepan di Kabupaten Banjar ; dan
4. 4.arsip tentang status kewarganegaraan (Naturalisasi).
b.Arsip kewilayahan yang strategis, meliputi:
1. 1.arsip tentang dasar penetapan wilayah Kabupaten;
2. 2.arsip tentang penetapan wilayah Kabupaten.
c.arsip perbatasan yang strategis, meliputi:
1. 1.arsip tentang batas wilayah Daerah yang meliputi batas darat dan batas laut teritorial;
2. 2.arsip tentang batas wilayah Daerah yang meliputi batas darat dengan Kota Banjarmasin, Kabupaten Batola, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Kotabaru, dan Kabupaten Tanah Bumbu; dan
3. 3.arsip tentang perbatasan wilayah Kecamatan di Daerah yang meliputi batas darat dengan Kota Banjarmasin, Kabupaten Batola, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Kotabaru, dan Kabupaten Tanah Bumbu.
d.arsip perjanjian intemasional yang strategis, meliputi:
1. 1.arsip tentang proses penyusunan naskah perjanjian intemasional dari lembaga pemrakarsa;
2. 2.arsip tentang pertukaran nota diplomasi;
3. 3.arsip tentang ratifikasi perjanjian intemasional; dan
4. 4.arsip tentang perjanjian sister city.
e.arsip kontrak karya yang strategis, meliputi:
1. 1.arsip tentang perjanjian usaha energi dan pertambangan;
2. 2.arsip tentang perjanjian usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum;
3. 3.arsip tentang perjanjian kontrak bagi hasil pengusahaan minyak dan gas bumi; dan
4. 4.arsip tentang perjanjian izin usaha pemanfaatan hutan.
f.arsip pemerintahan yang strategis, meliputi:
1. 1.arsip tentang hasil dan penetapan pemilu daerah;
2. 2.arsip tentang kebijakan strategis yang dikeluarkan oleh Bupati;
3. 3.arsip tentang kebijakan atau keputusan strategis yang ditetapkan oleh Bupati;
4. 4.arsip tentang operasi militer;
5. 5.arsip tentang intelijen dan pengamanan;
6. 6.arsip tentang pengembangan sarana alat utama sistem pertahanan (alutsista);
7. 7.arsip tentang ketersediaan ketahanan dan kerawanan pangan;
8. 8.arsip tentang investasi pembangunan infrastruktur di Daerah; dan
9. 9.arsip tentang regulasi atau deregulasi penanaman modal, investasi dan divestasi.

Pasal 7

(1)Batasan strategis Arsip Terjaga meliputi hal-hal sepanjang menyangkut keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa.
(2)Batasan strategis Arsip Terjaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi:
1. a.program prioritas Pemerintah;
2. b.pembentukan peraturan perundang-undangan;
3. c.kebijakan organisasi;
4. d.mewujudkan eksistensi dan kedaulatan negara; dan
5. e.mengenai sumber daya dan kekayaan alam.

BAB V

TEKNIK PENGELOLAAN ARSIP TERJAGA

Pasal 8

(1)Teknik Pengelolaan Arsip Terjaga meliputi kegiatan:
1. a.identifikasi;
2. b.pemberkasan;
3. c.pelaporan; dan
4. d.penyerahan.
(2)Teknik Pengelolaan Arsip Terjaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(1)Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, dilakukan untuk mendapatkan informasi arsip- arsip dinamis pada Pencipta Arsip yang benar-benar termasuk dalam kategori Arsip Terjaga.
(2)Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam sebuah daftar atau formulir yang paling sedikit memuat:
1. a.nomor urut;
2. b.jenis Arsip;
3. c.dasar pertimbangan pengkategorian;
4. d.klasifikasi dan keamanan akses Arsip;
5. e.nama unit pengolah; dan
6. f.nama penanggungjawab, serta kolom keterangan.

Pasal 10

(1)Pemberkasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan masalah dengan menggunakan klasifikasi Arsip sebagai dasar pengelompokan.
(2)Pemberkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan:
1. a.pemeriksaan;
2. b.penentuan indeks (indexing);
3. c.pengkodean (coding);
4. d.pemberian tunjuk silang;
5. e.pelabelan berkas; dan
6. f.penataan.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…