DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 27 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini memuat tentang Pengelolaan Investasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Maksud, tujuan dan Ruang Lingkup; Sumber dan Bentuk Investasi; Pengelolaan Investasi; Pelaporan; Hasil Investasi; Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Investasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN INVESTASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU ZALECHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Banjar.
4.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5.Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha.
6.Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha.
7.Investasi Pemerintah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau aset keuangan dalam jangka panjang untuk investasi dalam bentuk saham, surat utang, dan/atau investasi langsung guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
8.Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat dicairkan dan dimaksudkan untuk memiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
9.Pendapatan BLUD adalah semua hak BLUD yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10.Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran BLUD.
11.Pengelola lnvestasi adalah pejabat pengelola keuangan pada BLUD RSUD Ratu Zalecha Kabupaten Banjar.
12.Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.
13.Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi BLUD RSUD dalam melaksanakan investasi kepada pihak lain guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:
1. a.mengatur pelaksanaan investasi pada BLUD RSUD kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan
2. b.menjamin pengelolaan investasi sejalan dengan kebijakan pengelolaan investasi Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini sebagai berikut:

a.sumber dan bentuk investasi;
b.pengelolaan investasi;
c.hasil investasi;
d.pelaporan;
d.pemantauan, evaluasi dan pengawasan; dan
e.ketentuan peralihan.

BAB III

SUMBER DAN BENTUK INVESTASI

Pasal 4

BLUD RSUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD RSUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.

Pasal 5

Sumber investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan pendapatan BLUD RSUD yang berasal dari:

a.jasa layanan;
b.hibah;
c.hasil kerja sama dengan pihak lain;
d.lain-lain pendapatan yang sah.

Pasal 6

(1)Investasi BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa Investasi Jangka Pendek.
(2)Investasi Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan surplus kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
(3)Investasi Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Deposito pada Bank Umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau dapat diperpanjang secara otomatis
(4)Karakteristik Investasi Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
2. b.ditujukan untuk manajemen kas; dan
3. c.instrumen keuangan dengan risiko rendah.

BAB IV

PENGELOLAAN INVESTASI

Pasal 7

(1)Direktur BLUD RSUD memiliki kewenangan dalam pengelolaan investasi.
(2)Kewenangan pengelolaan lnvestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.operasional; dan
2. b.supervisi.

Pasal 8

(1)Dalam melaksanakan kewenangan operasional sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, Direktur berwenang dan bertanggungjawab:
1. a.meneliti dan menyetujui atau menolak usulan permintaan investasi;
2. b.menetapkan rencana kebutuhan dana investasi RSUD yang bersumber dari Pendapatan BLUD;
3. c.menempatkan dana dalam rangka investasi;
4. d.melakukan pengendalian atas risiko terhadap pelaksanaan investasi;
5. e.menerima, mengelola dan memanfaatkan hasil investasi; dan
6. f.melaksanakan investasi.
(2)Kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pengelola investasi.

Pasal 9

Dalam melaksanakan kewenangan supervisi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, Direktur berwenang dan bertanggungjawab:

a.melakukan pemantauan pelaksanaan investasi;
b.melakukan evaluasi secara berkesinambungan pelaksanaan investasi; dan
c.melakukan koordinasi pelaksanaan investasi dengan pihak terkait khususnya sehubungan dengan investasi langsung.

Pasal 10

(1)Pengelolaan investasi BLUD RSUD sejalan dengan kebijakan pengelolaan investasi Pemerintah Daerah.
(2)Pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.perencanaan;
2. b.pelaksanaan;
3. c.pelaporan;
4. d.pengawasan; dan
5. e.pertanggungjawaban.
(3)Ketentuan teknis mengenai kebijakan pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kriteria penempatan dalam pelaksanaan investasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 11

(1)Direktur BLUD RSUD menyusun laporan triwulan investasi BLUD RSUD.
(2)Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada dewan pengawas dengan tembusan kepada Bupati.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…