DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banjarnegara Nomor 31 Tahun 2025

Nomor: 31
Tahun: 2025
Ditetapkan: 1 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara Pada Dinas Kesehatan Yang Meliputi Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Kelompok Jabatan Fungsional, Kepegawaian, Tata Kerja, Kepegawaian, Dewan Pengawas.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara perlu penyelenggaraan tata kelola rumah sakit yang mampu memberikan layanan secara profesional melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta kepegawaian dengan tetap bertanggung jawab kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan kesehatan;
c.bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu penyesuaian organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara menjadi Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Dinas Kesehatan, yang memberikan layanan secara profesional;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara pada Dinas Kesehatan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repbublik Indonesia Nomor 6867);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 306); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RSUD Hj. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2.Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara.
6.Rumah Sakit Umum Daerah adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna melalui upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif , dan atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
7.Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Daerah yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, barang milik daerah, dan bidang kepegawaian.
8.Direktur adalah Direktur RSUD.
9.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya pelayanan Kesehatan.
10.Komite adalah perangkat khusus yang dibentuk dengan keputusan Direktur sesuai dengan kebutuhan RSUD untuk tujuan dan tugas tertentu.
11.Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) adalah perangkat RSUD yang bertugas melakukan pemeriksaan, pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
12.Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang mewujudkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam kedudukannya dalam satuan organisasi, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada profesi, keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang dimiliki serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara pada Dinas Kesehatan.
(2)RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Dinas Kesehatan, yang memberikan pelayanan profesional di bidang pelayanan kesehatan.
(3)RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Rumah Sakit Umum Daerah kelas C.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(2)RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, barang milik Daerah, dan bidang kepegawaian.
(3)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan, barang milik daerah, dan bidang kepegawaian RSUD.
(4)Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah sebagaiamana dimaksud pada ayat (2) meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan serta penatausahaan barang milik Daerah.
(5)Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(6)Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur RSUD memiliki tugas dan kewenangan:
1. a.menyusun rencana kerja dan anggaran;
2. b.menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
3. c.menandatangani surat perintah membayar;
4. d.mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
5. e.menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
6. f.menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
7. g.menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah.
(7)Otonomi di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
1. a.mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang- undangan;
2. b.menyelenggarakan pembinaan ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
3. c.pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan RSUD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Pasal 4

RSUD sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

Pasal 5

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, RSUD mempunyai fungsi:

a.penyelenggaraan pelayanan kesehatan perseorangan dalam bentuk spesialistik dan/atau subspesialistik;
b.penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar;
c.penyelenggaraan fungsi Pendidikan dan penelitian bidang kesehatan; dan
d.penyelenggaraan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis yang baik.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1)Susunan organisasi RSUD terdiri atas:
1. a.Direktur;
2. b.Bagian Tata Usaha;
3. c.Bidang Keuangan;
4. d.Bidang Pelayanan;
5. e.Bidang Penunjang; dan
6. f.Kelompok Jabatan Fungsioonal.
(2)Bagan Susunan Organisasi RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Direktur RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Pasal 8

(1)Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu pimpinan, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
(2)Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan teknis dan administrasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan, Umum dan Kepegawaian serta Hukum dan Kehumasan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a.pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, umum dan kepegawaian serta hukum dan kehumasan;
b.pengoordinasian kegiatan di lingkungan RSUD;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan RSUD;
d.pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi serta tata laksana dan pelayanan publik di lingkungan RSUD;
e.pengoordinasian implementasi Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan RSUD;
f.penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan RSUD;
g.pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019