DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Nomor: 72
Tahun: 2019
Ditetapkan: 14 Oktober 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; b C Mengingat . . Menetapkan

i.Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2ol5 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2oI4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679\;
2. 3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); MEMUTUSKAN: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TENTAN,.} PERANGKAT DAERAH. PERUBAHAN 18 TAHUN ATAS 2016 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2076 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5887) dirrbah sebagai ber ikut:
3. 1.Ketcntuan PRESTDEN 1 Ketentuan ayat (5) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Inspektorat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah'
(2)Inspektorat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh inspektur'
(3)Inspektur Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepad'a gubernur melalui sekretaris Daerah.
(4)Inspektorat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan PemerintahanyangmenjadikewenanganDaerahdan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah'
(5)Inspektorat Daerah provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi Pengawasan;
2. b.pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantarlan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. c.pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari gubernur dan/atau Menteri;
4. d.penyusunan 2
5. d.penyusunan laporan hasil pengawasan;
6. e.pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana koruPsi;
7. f.pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
8. g.peiaksanaan administrasi inspektorat Daerah provinsi; dan
9. h.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya. Di antara ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 11A, Pasal 11El, dan Pasal 1IC, yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 1A
(1)Inspektorat Daerah provinsi meiaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalarn rangka pembinaan dan pengawasan penyeleriggaraan Pemerintahan Daerah. Pasal 1 18 Dalaln ha1 terdapat potensi penyalahgunaan wewenang danlatau kerugian keuangan negaraf Daerah, inspektorat Daerah provinsi melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal t 1 ayat (5) huruf c tanpa menunggu penugasan dari gubernur danlatau Menteri. Pasal i 1C Pasal 1 1C
(1)Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf b dan hurufcterdapatindikasipenyalahgunaanwewenang clan/atau kerugian keuangan negara/Daerah' inspekturDaerahprovinsiwajibmelaporkankepada Menteri.
(2)Menteri melakukan supervisi kepada inspektorat Daerah provinsi dalam menangani laporan indikasi penyalahgunaan wewenang danlatau kerugian keuangannegarafDaerahsebagaimanadimaksud pada aYat (1).
(3)Pelaksanaan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat(2|melibatkanlembagayangmelaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern Pemerintah'

3.Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Pada Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, selain unit pelaksana teknis dinas Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 terdapat rumah sakit Daerah provinsi sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional.
(2)Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rumah sakit Daerah provinsi memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
(3)Rumah sakit . . .
(3)RumahsakitDaerahprovinsidipimpinolehdirektur rumah sakit Daeral-r Provinsi. 4 Di antara ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 6 (enarn) pa-saI, yakni Pasai 2lA, Pasai 2lB, Pasal 2lC' Pasal 2lD, Pasal 2!8, dan Pasal 2lF, yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 1A (i) Direktur rumah sakit Daerah provinsi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat (2) bertanggung jawab kepada kepala dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.
(2)Pcrtanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian rumah sakit Daerah provinsi. Pasal 2 18
(1)Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (21 meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik Daerah'
(2)Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direktur rumah sakit Daerah provinsi ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran clan kuasa pengguna barang sesuai dengan kctentuan peraturan per\rnclang-undangan'
(3)Selain 7-
(3)Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat(2), direktur rumah sakit Daerah Provlnsl kewenangan: memiliki tugas dan
1. a.menyusun rencana kerja dan anggaran;
2. b.menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
3. c.menandatangani surat perintah membayar;
4. d.mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawabnYa;
5. e.men1rusun dan menyampaikan laporan keuangan unit Yang diPimPinnYa;
6. f.menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
7. g.menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah.
(4)Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada tim anggaran Pemerintah Daerah provinsi melalui pejabat pengelola keuangan Daerah untuk diverifikasisesuaidenganketentuanperaturan perundang-undangan.
(5)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga bagi rumah sakit Daerah provinsi yang telah menerapkan pola pengelolaan kcuangan badan layanan umum Daerah dalam menyusun rencana bisnis anggaran'

Pasal 21C

(1)Dalam pelaksanaan keuangan sebagaimana dimaksuddalamPasal2lBayat(1),direkturrumah sakitDaerahprovinsimelaksanakanbelanjasesuai dokuinen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksuddalamPasal2|Bayat(3)hurufbsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'
(2)Direktur rumah sakit Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayal (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit Yang diPimPinnYa' Pasal 2lD
(1)Dalam pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2IB ayat (1), direktur rumah sakit Daerah provinsi melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja sestrai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan' (21 Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam laporan keuangan dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan dan laporan keuangan Pemerintah Daerah provinsi'
(3)Tata cara dan format pcnyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksuc pada ayat (21 sesuai dengan ketenuran peraturan perundang' undangan' Pasal 2lE trRESIDEN

Pasal 21E

Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana d'imaksuddalamPasal21ayat(2)dilaksanakanmelalui ketentuan:

a.direktur rumah sakit Daerah provinsi dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan' dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan ;
b.direktur rumah sakit Daerah provinsi memiliki kewenangan dalam menyeienggarakan pembinaan pegawai aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c.direktur rumah sakit Daerah provinsi memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan rumah sakit Daerah sesuai d,engan ketentuan peraturan perundang-undangan' Pasal 2 lF

(1)Jenis rumah sakit Daerah provinsi terdiri atas rumah sakit umum dan rumah sakit khusrrs'
(2)Rumah sakit Daerah provinsi diklasifikasikan berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan rumah sakit Daerah Provinsi.
(3)Klasifikasi rumah sakit umum Daerah provinsi terdiri atas:
1. a.rumah sakit umum Daerah provinsi kelas A; SK No 005?49 A
2. b.rumah sakit
3. b.rumah sakit umum Daerah provinsi kelas B; dan
4. c.rumah sakit umum Daerah provinsi kelas C'
(4)Klasifikasi rumah sakit khusus Daerah provinsi terdiri atas:
1. a.rumah sakit khusus Daerah provinsi kelas A; dan
2. b.rumah sakit khusus Daerah provinsi kelas B'
(5)Jenis dan klasifikasi rumah sakit Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2\ menentukan besaran organisasi rumah sakit Daerah provinsi.
(6)Dalam rangka optimalisasi peiayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah provinsi dapat rnembentuk rumah sakit umum Daerah l<elas D setelah mendapat persetujuan Menteri'
(7)Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan dan menteri yang mcnyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bitiang aparatur negara.
(8)Kctentr-raii mengenai fasilitas dan kemampuan pelayanan klasifikasi rumah sakit Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Menteri yang menyeienggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.

5.Ketentuan 5 Ketentuan ayat (4) Pasal 33 substansi tetap dan penjelasannya diubah sehingga penjelasan ayat (4) Pasal 33 sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal demi Pasal Angka 5 Peraturan Pemerintah ini serta ayat (5) Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1)Inspektorat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(2)Inspektorat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh inspektur.
(3)Inspektur Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.
(4)Inspektorat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu bupati/wali kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
(5)Inspektorat Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi: ?-. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
1. b.pelaksanaan 6 -t2-
2. b.pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantalran, dan kegiatan pengawasan lainnya; c pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati/wali kota dan lata:u ubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
3. d.penyusunan laporan hasil pengawasan;
4. e.pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
5. f.pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; g: pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah kabupaten/kota; dan
6. h.pelaksanaarr fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya. Di antara ketetttuan Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 33A dan Pasal 33B, yang berbunyl sebagai berikut:

Pasal 33A

Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangart negaraf Daerah, inspektorat Daerah kabupaten/kota melaksanakan fungsi sehragaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) huruf c tanoa menullggu penugasan clari bupati/wali kota danT'atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 33B

PRESTDEN REPUBLTK INDONESTA 7

Pasal 33B

(1)Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negataf Daerah, inspektur Daerah kabupaten/kota wajib melaporkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
(2)Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan supervisi kepada inspektorat Daerah kabupaten/kota dalam menangani laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negarafDaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Pelaksanaan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi penga.,vasan intern Pemerintah. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

(1)Pada Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, selain unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, terdapat rumah. sakit Daerah kabupaten/kota sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.
(2)Sebagai... -t4- 8 (2\ Sebagai unit organisasi bersifat khrrsus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rumah sakit Daerah kabupaten/ kota memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
(3)Rumah sakit Daerah kabupaten/kota dipimpin oleh direktur rumah sakit Daerah kabupaten/kota' Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

(1)Drrektur rumah sakit Daerah kabupaten/kota dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian scl:agaimana dimaksud dalarrr Pasal 43 ayat (2) bertanggung jawab kepacia kepala dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.
(2)Pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) clilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuanga-n dan barang rnilik Dacrah serta bidang kepegawaier.n rumah sakit Daerah kabupaten/ kota. Di antara ketentuan Pasai 44 dan Pasal 45 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 44A, Pasal 44lB-, Pasal 44C, Pasal 44D, dan Pasal4lE, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44A

(1)Otonomt dalam pengeiolaan keuangan dan barang rnilik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) meliputi perencanaarl, pelaksanaan, dan pertangggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik Daerah. 9
(2)Dalam .
(2)Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direktur rumah sakit Daerah kabupaten/kota ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'
(3)Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat(2), direktur rumah sakit Daerah kabupaten/kota memiliki tugas dan kewenangan:
1. a.menJrusun rencana kerja dan anggaran;
2. b.menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
3. c.menandatangani surat perintah membayar;
4. d.mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawabnYa;
5. e.menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang diPimPinnYa;
6. f.menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
7. g.menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah.
(4)Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada tim anggaran Pemerintah Daerah kabupaten/kota melalui pejabat pengelola keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Ketentuan REPUBLIK INDONES!A
(5)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga bagi rumah sakit Daerah kabupaten/kota yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah dalam menyusun rencana bisnis anggaran'

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 11

Pasal 21

Pasal 21C

Pasal 21E

Pasal 33

Pasal 33A

Pasal 33B

Pasal 33B

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 44A

Peraturan turunan (112)

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 18 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bener Meriah Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 16 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Katingan Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Labuhan Batu Utara Nomor 03 Tahun 2022

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2024

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2024

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Timur Nomor 5 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nagan Raya Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Langkat Nomor 7 Tahun 2020

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2025

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2025

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2023

Peraturan Daerah (Perda) Kota Singkawang Nomor 4 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2025

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024

Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2020

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2020

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2021

Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 35 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 46A Tahun 2023

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bangka Belitung Nomor 49 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2023

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2025

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 22 Tahun 2023

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 101 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2020