Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019
- Nomor
- 72
- Tahun
- 2019
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 50
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; b C Mengingat . . Menetapkan
MEMUTUSKAN: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN PEMERINTAH NOMOR TENTAN,.} PERANGKAT DAERAH. PERUBAHAN 18 TAHUN ATAS 2016 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2076 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5887) dirrbah sebagai ber ikut:
Di antara ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 11A, Pasal 11El, dan Pasal 1IC, yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 1A
Pasal 1 18 Dalaln ha1 terdapat potensi penyalahgunaan wewenang danlatau kerugian keuangan negaraf Daerah, inspektorat Daerah provinsi melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal t 1 ayat (5) huruf c tanpa menunggu penugasan dari gubernur danlatau Menteri. Pasal i 1C Pasal 1 1C
4 Di antara ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 6 (enarn) pa-saI, yakni Pasai 2lA, Pasai 2lB, Pasal 2lC' Pasal 2lD, Pasal 2!8, dan Pasal 2lF, yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 2 1A (i) Direktur rumah sakit Daerah provinsi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l ayat (2) bertanggung jawab kepada kepala dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.
Pasal 2 18
memiliki tugas dan
dan
Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana d'imaksuddalamPasal21ayat(2)dilaksanakanmelalui ketentuan:
SK No 005?49 A
?-. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
c pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati/wali kota dan lata:u ubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
g: pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah kabupaten/kota; dan
Di antara ketetttuan Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 33A dan Pasal 33B, yang berbunyl sebagai berikut:
Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangart negaraf Daerah, inspektorat Daerah kabupaten/kota melaksanakan fungsi sehragaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) huruf c tanoa menullggu penugasan clari bupati/wali kota danT'atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
PRESTDEN REPUBLTK INDONESTA 7
Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
-t4- 8 (2\ Sebagai unit organisasi bersifat khrrsus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rumah sakit Daerah kabupaten/ kota memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
Di antara ketentuan Pasai 44 dan Pasal 45 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 44A, Pasal 44lB-, Pasal 44C, Pasal 44D, dan Pasal4lE, yang berbunyi sebagai berikut:
9
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Daerah (Perda)
Qanun
Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Bupati (Perbup)
Menampilkan 80 dari 113 dokumen.