DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banjarnegara Nomor 58 Tahun 2025

Nomor: 58
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara Yang Meliputi Ruang Lingkup, Maksud, Dan Tujuan, Nilai Dan Kelas Jabatan, Ketentuan Peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak setiap pegawai aparatur sipil negara untuk mendapatkan besaran penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggung jawab jabatannya, perlu melakukan penyesuaian nilai jabatan dan kelas jabatan;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu

Menetapkan

menetapkan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang– Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KELAS JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
7.Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai dalam suatu satuan organisasi.
9.Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
10.Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
11.Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12.Jabatan Pelaksana adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
13.Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan.
14.Analisis Beban Kerja adalah teknis manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
15.Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
16.Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai ASN dalam rangkaian susunan Instansi Pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.

BAB II

RUANG LINGKUP, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penetapan kelas jabatan ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menetapkan kelas jabatan bagi ASN.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan untuk menentukan nilai dan Kelas Jabatan yang digunakan sebagai dasar penyusunan/penyempurnaan peta jabatan, penyusunan/penyempurnaan struktur organisasi, pengangkatan pegawai dalam jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, penyusunan formasi, perumusan pengembangan pegawai, mutasi dan redistribusi pegawai, serta pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ASN.

BAB III

NILAI DAN KELAS JABATAN

Pasal 5

(1)Nilai dan Kelas Jabatan ASN dihasilkan dari proses Evaluasi Jabatan.
(2)Proses Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode sistem evaluasi faktor.
(3)Faktor yang dipergunakan dalam sistem evaluasi faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.faktor Evaluasi Jabatan Struktural; dan
2. b.faktor Evaluasi Jabatan Fungsional dan Pelaksana. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
(4)Faktor Evaluasi Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
1. a.faktor 1: ruang lingkup dan dampak program;
2. b.faktor 2: pengaturan organisasi;
3. c.faktor 3: wewenang penyeliaan dan manajerial;
4. d.faktor 4: hubungan personal, yang terdiri atas:
  1. 1.sifat hubungan; dan
  2. 2.tujuan hubungan;
5. e.faktor 5: kesulitan dalam pengarahan pekerjaan; dan
6. f.faktor 6: kondisi lain atau kesulitan dan kerumitan dalam melaksanakan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab penyeliaan, yang dapat dipengaruhi oleh situasi khusus meliputi:
  1. 1.ragam pekerjaan;
  2. 2.operasi giliran kerja (shift);
  3. 3.Pegawai berfluktuasi atau batas waktu yang selalu berubah;
  4. 4.Penyebaran fisik;
  5. 5.situasi khusus penyusunan staf;
  6. 6.dampak program tertentu;
  7. 7.perubahan teknologi; dan
  8. 8.bahaya khusus dan kondisi keselamatan kerja.
(5)Faktor Evaluasi Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
1. a.faktor 1: pengetahuan yang dibutuhkan jabatan;
2. b.faktor 2: pengawasan penyelia;
3. c.faktor 3: pedoman;
4. d.faktor 4: kompleksitas;
5. e.faktor 5: ruang lingkup dan dampak;
6. f.faktor 6: hubungan personal;
7. g.faktor 7: tujuan hubungan;
8. h.faktor 8: persyaratan fisik; dan
9. i.faktor 9: lingkungan pekerjaan.
(6)Ketentuan mengenai Nilai dan Kelas Jabatan ASN sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam hal terdapat penambahan jabatan, maka nilai dari Kelas Jabatannya disetarakan dengan nilai dari Kelas Jabatan yang sejenis dengan Nilai Jabatan terendah sampai dengan dilakukan penetapan atas hasil Evaluasi Jabatan pada jabatan dimaksud.

Pasal 7

(1)Jabatan yang mengalami penurunan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini, hanya berlaku untuk pejabat baru yang diangkat setelah Peraturan Bupati ini disahkan dan berlaku.
(2)Penurunan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi pejabat yang sudah menduduki jabatan tersebut sebelum Peraturan Bupati ini disahkan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 061/951 Tahun 2022 tentang Penetapan Nama dan Kelas Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara. Ditetapkan di Banjarnegara pada tanggal 10-12-25 BUPATI BANJARNEGARA, ttd AMALIA DESIANA Diundangkan di Banjarnegara pada tanggal 10-12-25 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA ttd TURSIMAN BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 58 NOMOR 2025 Mengetahui sesuai dengan aslinya,

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banjarnegara Nomor 58 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

RUANG LINGKUP, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

NILAI DAN KELAS JABATAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

RUANG LINGKUP, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

NILAI DAN KELAS JABATAN

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013