DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banjarnegara Nomor 61 Tahun 2025

Nomor: 61
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pedoman Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara . Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 13 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (2) Pasal 13 diubah, Ketentuan Pasal 18 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), Ketentuan Pasal 19 diubah, Ketentuan ayat (1) Pasal 21 diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan kinerja, profesionalisme, pelayanan dan kesejahteraan pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara diberikan remunerasi;
c.bahwa Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pedoman Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum di masyarakat sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pedoman Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pedoman Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 Nomor 49); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Hj. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pedoman Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 Nomor 49) diubah sebagai berikut:
1.Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 13 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (2) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Insentif Jasa Pelayanan yang diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD RSUD paling tinggi 40% (empat puluh per seratus) dari pendapatan jasa layanan BLUD RSUD.
(1a)Khusus pelayanan bagi masyarakat miskin yang telah tercantum dalam Keputusan Bupati sebagai penerima bantuan pembiayaan pelayanan kesehatan, Insentif Jasa Pelayanan diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD RSUD paling tinggi 40% (empat puluh per seratus) dari tarif jasa layanan BLUD RSUD.
(2)Insentif Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) dibagikan ke dalam 3 (tiga) kelompok penerima yakni:
1. a.kelompok Manajemen sebesar 7,4650% (tujuh koma empat ribu enam ratus lima puluh per seratus); Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
2. b.kelompok Medis sebesar 34,8250% (tiga puluh empat koma delapan ribu dua ratus lima puluh per seratus); dan
3. c.kelompok Non Medis Non Manajemen sebesar 57,7100% (lima puluh tujuh koma tujuh ribu seratus per seratus).
  1. 2.Ketentuan Pasal 18 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Dalam kondisi tertentu dimana jabatan Direktur kosong dan belum ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt) maka proporsi insentif jasa pelayanan Direktur selama kosong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, diberikan kepada kelompok jabatan struktural yang ada.
(2)Dalam kondisi terjadi pengurangan skor indeks Direktur dikarenakan Direktur cuti, pendidikan dan pelatihan, sakit dan/atau berhalangan hadir yang berdampak pada pengurangan insentif jasa pelayanan Direktur, maka bagian insentif jasa pelayaan Direktur selama berhalangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, diberikan kepada kelompok jabatan struktural.
(3)Bagian insentif jasa pelayanan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selanjutnya dibagikan sebesar 40% (empat puluh per seratus) untuk pejabat struktural eselon III dan sebesar 60% (enam puluh per seratus) untuk pejabat struktural eselon IV.
(4)Dalam hal terdapat pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, cuti atau terdapat kekosongan suatu jabatan sementara yang mengakibatkan ditunjuknya pegawai lain sebagai pejabat pelaksana harian atau yang dipersamakan, maka Insentif Jasa Pelayanan yang diberikan kepada pejabat pelaksana harian atau yang dipersamakan merupakan insentif jasa pelayanan yang lebih besar.

3.Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Pegawai RSUD yang menerima insentif jasa pelayanan dipungut pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.Ketentuan ayat (1) Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Ketidakhadiran dan pelanggaran pegawai yang berdampak pada pengurangan insentif jasa palayanan, diatur sebagai berikut:
1. a.pegawai yang terlambat datang dan atau pulang sebelum waktunya yang ditentukan dengan akumulasi paling rendah 7,5 (tujuh koma lima) jam dalam satu bulan dikenakan pengurangan Insentif Jasa Pelayanan sebesar 5% (lima per seratus); Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
2. b.pegawai yang mengambil cuti lebih dari 14 hari berturut-turut dalam satu bulan atau cuti melahirkan hanya diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari Insentif Jasa Pelayanan tidak langsung kecuali untuk kelompok medis berlaku 50% (lima puluh per seratus) dari Insentif Jasa Pelayanan langsung dan tidak langsung berlaku selama menjalani cuti;
3. c.pegawai yang mengambil cuti sakit paling sedikit satu bulan hanya mendapatkan Insentif Jasa Pelayanan 50% (lima puluh per seratus) dari Insentif Jasa Pelayanan tidak langsung kecuali untuk kelompok medis 50% (lima puluh per seratus) dari Insentif Jasa Pelayanan langsung dan tidak langsung yang berlaku selama 3 (tiga) bulan dan pada bulan selanjutnya mendapatkan 25% (dua puluh lima per seratus);
4. d.pegawai yang mengambil cuti besar dan atau cuti diluar tanggungan negara tidak mendapatkan Insentif Jasa Pelayanan;
5. e.pegawai yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan atau istilah lain yang disetarakan dan merupakan rencana program pengembangan BLUD RSUD, hanya mendapatkan Insentif Jasa Pelayanan sebanyak 50% (lima puluh per seratus) dari skor penilaian indeks pegawai;
6. f.tenaga medis yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan atau istilah lain yang disetarakan dan merupakan rencana program pengembangan BLUD RSUD, hanya mendapatkan insentif dari jasa pelayanan tidak langsung;
7. g.tenaga medis yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan atau istilah lain yang disetarakan dan merupakan rencana program pengembangan BLUD RSUD dan tetap melaksanakan tugas pelayanan pada BLUD RSUD, mendapatkan insentif dari jasa pelayanan tidak langsung dan langsung disesuaikan dengan kualitas dan kuantitas pelayanan yang dikerjakan;
8. h.pegawai yang melaksanakan tugas belajar tidak mendapatkan insentif selama mengikuti tugas belajar;
9. i.dokter spesialis yang melaksanakan tugas belajar mendapatkan insentif jasa pelayanan tidak langsung sebesar 50% (lima puluh per seratus) selama mengikuti tugas belajar;
10. j.dokter spesialis yang melaksanakan tugas belajar dan tetap melaksanakan tugas pelayanan pada BLUD RSUD, mendapatkan insentif dari jasa pelayanan tidak langsung dan langsung disesuaikan dengan kualitas dan kuantitas pelayanan yang dikerjakan;
11. k.pegawai yang menjalani hukuman disiplin berlaku sebagai berikut:
  1. 1.hukuman disiplin ringan diberikan pengurangan insentif jasa pelayanan sebesar 50% (lima puluh per seratus);
  2. 2.hukuman disiplin sedang diberikan pengurangan insentif jasa pelayanan sebanyak 75% (tujuh puluh lima per seratus);
  3. 3.hukuman disiplin berat diberikan pengurangan insentif jasa pelayanan sebesar 100% (seratus per seratus);
  4. 4.pengurangan insentif jasa pelayanan bagi pegawai yang menjalani hukuman disiplin ditetapkan 1 bulan bertepatan dengan tanggal surat keputusan hukuman disiplin.
12. l.pegawai yang terbukti merokok di lingkungan RSUD, dikenakan pengurangan Insentif Jasa Pelayanan tidak langsung sebesar Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 10% (sepuluh per seratus) pada pembagian insentif bulan yang bersangkutan;
13. m.pegawai yang terbukti dengan sengaja menghambat atau tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga mengganggu proses kinerja RSUD dikenakan pengurangan insentif tidak langsung sebesar 100% (seratus per seratus) pada pembagian insentif bulan yang bersangkutan;
14. n.pegawai yang melakukan dan atau menghasut terjadinya pemogokan kerja/demonstrasi di lingkungan RSUD, tidak mendapatkan insentif pada pembagian insentif bulan yang bersangkutan;
15. o.pegawai yang terbukti melakukan perbuatan berulang lebih dari satu kali sebagaimana diatur pada huruf h dan huruf i, tidak mendapatkan insentif pada pembagian insentif bulan yang bersangkutan; dan
16. p.pegawai yang melaksanakan cuti untuk kepentingan agama atau cuti besar untuk haji/umrah berlaku ketentuan sebagai berikut:
  1. 1.dalam hal pegawai dalam bulan bersangkutan melaksanakan cuti besar untuk haji/umrah selama 14 (empat belas) hari kalender atau lebih maka tidak berhak mendapatkan Insentif Jasa Pelayanan;
  2. 2.apabila ketentuan angka 1 tidak terpenuhi, maka pembagian jasa pelayanan ditetapkan sama dengan ketentuan cuti tahunan, sepanjang tidak melebihi 12 (dua belas) hari kerja;
  3. 3.dalam hal pegawai melaksanakan cuti untuk menjalankan tugas dari Pemerintah Daerah menjadi petugas haji Daerah atau tugas lainnya yang sejenis, selama 1 (satu) bulan penuh, maka tidak berhak mendapatkan insentif jasa pelayanan;
  4. 4.dalam hal pegawai melaksanakan cuti untuk menjalankan tugas dari Pemerintah Daerah menjadi petugas haji Daerah atau tugas lainnya yang sejenis, tidak melaksanakan tugas selama 14 (empat belas) hari kalender atau lebih, maka mendapatkan Insentif Jasa Pelayanan sebesar 50% (lima puluh per seratus);
  5. 5.dikecualikan dari ketentuan angka 4, bagi tenaga medis yang melaksanakan cuti untuk menjalankan tugas dari Pemerintah Daerah menjadi petugas haji Daerah atau tugas lainnya yang sejenis, tidak melaksanakan tugas selama 14 (empat belas) hari kalender atau lebih, maka hanya mendapatkan Insentif Jasa Pelayanan tidak langsung;
  6. 6.apabila ketentuan angka 3, angka 4 dan angka 5 tidak terpenuhi, maka pembagian jasa pelayanan ditetapkan sama dengan ketentuan cuti tahunan;
  7. 7.dalam hal pegawai melaksanakan cuti untuk menjalankan tugas dari Pemerintah Pusat menjadi petugas haji daerah atau tugas lainnya yang sejenis, selama 1 (satu) bulan maka tidak berhak mendapatkan insentif jasa pelayanan;
  8. 8.dalam hal pegawai melaksanakan cuti untuk menjalankan tugas dari Pemerintah Pusat menjadi petugas haji daerah atau tugas lainnya yang sejenis, tidak melaksanakan tugas selama 14 (empat belas) hari kalender atau lebih, maka mendapatkan insentif jasa pelayanan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus); Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
  9. 9.dikecualikan dari ketentuan angka 8, bagi tenaga medis yang melaksanakan cuti untuk menjalankan tugas dari Pemerintah Pusat menjadi petugas haji daerah atau tugas lainnya yang sejenis, tidak melaksanakan tugas selama 14 (empat belas) hari kalender atau lebih, maka hanya mendapatkan insentif jasa pelayanan tidak langsung;
  10. 10.apabila ketentuan angka 7, angka 8 dan angka 9 tidak terpenuhi, maka pembagian jasa pelayanan ditetapkan sama dengan ketentuan cuti tahunan;
17. q.dalam hal pegawai yang berada dalam kelompok manajemen dan non medis non manajemen mendapatkan pengurangan jasa pelayanan berdasarkan predikat kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. 1.predikat kerja minimal baik mendapatkan pengurangan sebanyak 0% (nol per seratus);
  2. 2.predikat kerja butuh perbaikan mendapatkan pengurangan sebanyak 25 % (dua puluh lima per seratus);
  3. 3.predikat kerja kurang mendapatkan pengurangan sebanyak 50% (lima puluh per seratus);
  4. 4.predikat kerja sangat kurang mendapatkan pengurangan sebanyak 75% (tujuh puluh luma per seratus);
  5. 5.dalam hal pegawai yang bersangkutan tidak mengisi e- kinerja atau aplikasi lain yang dipersamakan sampai batas waktu yang ditentukan, maka pegawai yang bersangkutan tidak mendapatkan jasa pelayanan;
  6. 6.dalam hal pegawai yang bersangkutan telah mengisi e- kinerja atau aplikasi lain yang dipersamakan sampai batas waktu yang ditentukan, dan atasan pegawai yang bersangkutan tidak melakukan penilaian sampai batas waktu yang ditentukan, maka atasan pegawai yang bersangkutan mendapatkan pengurangan sebanyak 10 % (sepuluh per seratus);
18. r.pengurangan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf m diperhitungkan setelah seluruh skor indeks dijumlahkan kemudian dikalikan dengan prosentase pendapatan jasa layanan yang akan dibagi menjadi jasa pelayanan.
(2)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi pegawai yang mengambil cuti alasan penting, karena anggota keluarga inti meninggal dunia.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Ditetapkan di Banjarnegara pada tanggal 15-12-2025 Diundangkan di Banjarnegara pada tanggal 15-12-2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA, ttd TURSIMAN BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2025 NOMOR 61 Mengetahui sesuai dengan aslinya, BUPATI BANJARNEGARA, ttd AMALIA DESIANA TELAH DITELITI OLEH PARAF SEKDA ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA KABAG HUKUM JFT

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banjarnegara Nomor 61 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 13

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 21

Pasal 22

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Soppeng Nomor 49 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 13

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 21

Pasal 22

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Soppeng Nomor 49 Tahun 2021