(1)Ketidakhadiran dan pelanggaran pegawai yang berdampak pada pengurangan insentif jasa palayanan, diatur sebagai berikut:
a.pegawai yang terlambat datang dan atau pulang sebelum waktunya yang ditentukan dengan akumulasi paling rendah 7,5 (tujuh koma lima) jam dalam satu bulan dikenakan pengurangan Insentif Jasa Pelayanan sebesar 5% (lima per seratus);
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
b.pegawai yang mengambil cuti lebih dari 14 hari berturut-turut dalam satu bulan atau cuti melahirkan hanya diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari Insentif Jasa Pelayanan tidak langsung kecuali untuk kelompok medis berlaku 50% (lima puluh per seratus) dari Insentif Jasa Pelayanan langsung dan tidak langsung berlaku selama menjalani cuti;
c.pegawai yang mengambil cuti sakit paling sedikit satu bulan hanya mendapatkan Insentif Jasa Pelayanan 50% (lima puluh per seratus) dari Insentif Jasa Pelayanan tidak langsung kecuali untuk kelompok medis 50% (lima puluh per seratus) dari Insentif Jasa Pelayanan langsung dan tidak langsung yang berlaku selama 3 (tiga) bulan dan pada bulan selanjutnya mendapatkan 25% (dua puluh lima per seratus);
d.pegawai yang mengambil cuti besar dan atau cuti diluar tanggungan negara tidak mendapatkan Insentif Jasa Pelayanan;
e.pegawai yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan atau istilah lain yang disetarakan dan merupakan rencana program pengembangan BLUD RSUD, hanya mendapatkan Insentif Jasa Pelayanan sebanyak 50% (lima puluh per seratus) dari skor penilaian indeks pegawai;
f.tenaga medis yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan atau istilah lain yang disetarakan dan merupakan rencana program pengembangan BLUD RSUD, hanya mendapatkan insentif dari jasa pelayanan tidak langsung;
g.tenaga medis yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan atau istilah lain yang disetarakan dan merupakan rencana program pengembangan BLUD RSUD dan tetap melaksanakan tugas pelayanan pada BLUD RSUD, mendapatkan insentif dari jasa pelayanan tidak langsung dan langsung disesuaikan dengan kualitas dan kuantitas pelayanan yang dikerjakan;
h.pegawai yang melaksanakan tugas belajar tidak mendapatkan insentif selama mengikuti tugas belajar;
i.dokter spesialis yang melaksanakan tugas belajar mendapatkan insentif jasa pelayanan tidak langsung sebesar 50% (lima puluh per seratus) selama mengikuti tugas belajar;
j.dokter spesialis yang melaksanakan tugas belajar dan tetap melaksanakan tugas pelayanan pada BLUD RSUD, mendapatkan insentif dari jasa pelayanan tidak langsung dan langsung disesuaikan dengan kualitas dan kuantitas pelayanan yang dikerjakan;
k.pegawai yang menjalani hukuman disiplin berlaku sebagai berikut:
1.hukuman disiplin ringan diberikan pengurangan insentif jasa pelayanan sebesar 50% (lima puluh per seratus);
2.hukuman disiplin sedang diberikan pengurangan insentif jasa pelayanan sebanyak 75% (tujuh puluh lima per seratus);
3.hukuman disiplin berat diberikan pengurangan insentif jasa pelayanan sebesar 100% (seratus per seratus);
4.pengurangan insentif jasa pelayanan bagi pegawai yang menjalani hukuman disiplin ditetapkan 1 bulan bertepatan dengan tanggal surat keputusan hukuman disiplin.
l.pegawai yang terbukti merokok di lingkungan RSUD, dikenakan pengurangan Insentif Jasa Pelayanan tidak langsung sebesar Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
10% (sepuluh per seratus) pada pembagian insentif bulan yang bersangkutan;
m.pegawai yang terbukti dengan sengaja menghambat atau tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga mengganggu proses kinerja RSUD dikenakan pengurangan insentif tidak langsung sebesar 100% (seratus per seratus) pada pembagian insentif bulan yang bersangkutan;
n.pegawai yang melakukan dan atau menghasut terjadinya pemogokan kerja/demonstrasi di lingkungan RSUD, tidak mendapatkan insentif pada pembagian insentif bulan yang bersangkutan;
o.pegawai yang terbukti melakukan perbuatan berulang lebih dari satu kali sebagaimana diatur pada huruf h dan huruf i, tidak mendapatkan insentif pada pembagian insentif bulan yang bersangkutan; dan
p.pegawai yang melaksanakan cuti untuk kepentingan agama atau cuti besar untuk haji/umrah berlaku ketentuan sebagai berikut:
1.dalam hal pegawai dalam bulan bersangkutan melaksanakan cuti besar untuk haji/umrah selama 14 (empat belas) hari kalender atau lebih maka tidak berhak mendapatkan Insentif Jasa Pelayanan;
2.apabila ketentuan angka 1 tidak terpenuhi, maka pembagian jasa pelayanan ditetapkan sama dengan ketentuan cuti tahunan, sepanjang tidak melebihi 12 (dua belas) hari kerja;
3.dalam hal pegawai melaksanakan cuti untuk menjalankan tugas dari Pemerintah Daerah menjadi petugas haji Daerah atau tugas lainnya yang sejenis, selama 1 (satu) bulan penuh, maka tidak berhak mendapatkan insentif jasa pelayanan;
4.dalam hal pegawai melaksanakan cuti untuk menjalankan tugas dari Pemerintah Daerah menjadi petugas haji Daerah atau tugas lainnya yang sejenis, tidak melaksanakan tugas selama 14 (empat belas) hari kalender atau lebih, maka mendapatkan Insentif Jasa Pelayanan sebesar 50% (lima puluh per seratus);
5.dikecualikan dari ketentuan angka 4, bagi tenaga medis yang melaksanakan cuti untuk menjalankan tugas dari Pemerintah Daerah menjadi petugas haji Daerah atau tugas lainnya yang sejenis, tidak melaksanakan tugas selama 14 (empat belas) hari kalender atau lebih, maka hanya mendapatkan Insentif Jasa Pelayanan tidak langsung;
6.apabila ketentuan angka 3, angka 4 dan angka 5 tidak terpenuhi, maka pembagian jasa pelayanan ditetapkan sama dengan ketentuan cuti tahunan;
7.dalam hal pegawai melaksanakan cuti untuk menjalankan tugas dari Pemerintah Pusat menjadi petugas haji daerah atau tugas lainnya yang sejenis, selama 1 (satu) bulan maka tidak berhak mendapatkan insentif jasa pelayanan;
8.dalam hal pegawai melaksanakan cuti untuk menjalankan tugas dari Pemerintah Pusat menjadi petugas haji daerah atau tugas lainnya yang sejenis, tidak melaksanakan tugas selama 14 (empat belas) hari kalender atau lebih, maka mendapatkan insentif jasa pelayanan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus);
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
9.dikecualikan dari ketentuan angka 8, bagi tenaga medis yang melaksanakan cuti untuk menjalankan tugas dari Pemerintah Pusat menjadi petugas haji daerah atau tugas lainnya yang sejenis, tidak melaksanakan tugas selama 14 (empat belas) hari kalender atau lebih, maka hanya mendapatkan insentif jasa pelayanan tidak langsung;
10.apabila ketentuan angka 7, angka 8 dan angka 9 tidak terpenuhi, maka pembagian jasa pelayanan ditetapkan sama dengan ketentuan cuti tahunan;
q.dalam hal pegawai yang berada dalam kelompok manajemen dan non medis non manajemen mendapatkan pengurangan jasa pelayanan berdasarkan predikat kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
1.predikat kerja minimal baik mendapatkan pengurangan sebanyak 0% (nol per seratus);
2.predikat kerja butuh perbaikan mendapatkan pengurangan sebanyak 25 % (dua puluh lima per seratus);
3.predikat kerja kurang mendapatkan pengurangan sebanyak 50% (lima puluh per seratus);
4.predikat kerja sangat kurang mendapatkan pengurangan sebanyak 75% (tujuh puluh luma per seratus);
5.dalam hal pegawai yang bersangkutan tidak mengisi e- kinerja atau aplikasi lain yang dipersamakan sampai batas waktu yang ditentukan, maka pegawai yang bersangkutan tidak mendapatkan jasa pelayanan;
6.dalam hal pegawai yang bersangkutan telah mengisi e- kinerja atau aplikasi lain yang dipersamakan sampai batas waktu yang ditentukan, dan atasan pegawai yang bersangkutan tidak melakukan penilaian sampai batas waktu yang ditentukan, maka atasan pegawai yang bersangkutan mendapatkan pengurangan sebanyak 10 % (sepuluh per seratus);
r.pengurangan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf m diperhitungkan setelah seluruh skor indeks dijumlahkan kemudian dikalikan dengan prosentase pendapatan jasa layanan yang akan dibagi menjadi jasa pelayanan.
(2)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi pegawai yang mengambil cuti alasan penting, karena anggota keluarga inti meninggal dunia.