DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 40 Tahun 2026

Nomor: 40
Tahun: 2026
Ditetapkan: 13 April 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan TSLP membentuk Forum TSLP dan Sekretariat Forum TSLP; Kelembagaan TSLP; Program, Sasaran, dan Tata Cara; Penyelenggaraan; Penghargaan; Pemantauan dan Evaluasi; Pendanaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dapat memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat dan lingkungan, perlu sinergi antara pemerintah daerah dengan perusahaan;
c.bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Corporate Social Responsibility) sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu dicabut dan diganti;
d.bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3.Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN. SALINAN 2

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut TSLP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, budaya masyarakat, untuk berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
2.Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan TSLP adalah proses menyelenggarakan TSLP yang disinergikan dengan program pembangunan daerah.
3.Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Forum TSLP adalah forum komunikasi perusahaan dalam rangka melaksanakan TSLP yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sebagai wadah koordinasi, komunikasi, dan sinkronisasi Penyelenggaraan TSLP.
4.Sekretariat Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut dengan Sekretariat Forum TSLP adalah unsur yang mendukung, menjembatani komunikasi, dan membina hubungan antara anggota Forum TSLP dengan para pemangku kepentingan.
5.Sistem Informasi Terpadu Corporate Social Responsibility yang selanjutnya disebut SIP CSR adalah aplikasi yang mewadahi proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan TSLP.
6.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha baik yang berbadan hukum atau yang tidak berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
7.Bupati adalah Bupati Bantul.
8.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
10.Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman penyelenggaraan TSLP di Daerah.

BAB II

KELEMBAGAAN

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan TSLP membentuk:
1. a.Forum TSLP; dan
2. b.Sekretariat Forum TSLP. 3
(2)Pembentukan Forum TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Sekretariat Forum TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 4

(1)Forum TSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas unsur Perusahaan.
(2)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perusahaan yang:
1. a.izin usahanya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
2. b.merupakan anak Perusahaan/cabang/unit pelaksana yang berada di Daerah atau lintas Daerah; dan
3. c.mempunyai wilayah kerja di Daerah.
(3)Forum TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

(1)Susunan organisasi Forum TSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:
1. a.ketua;
2. b.wakil ketua;
3. c.komisi bidang, terdiri atas:
  1. 1.komisi bidang sektor keuangan;
  2. 2.komisi bidang sektor riil;
  3. 3.komisi bidang badan usaha milik daerah/badan usaha milik negara;
  4. 4.komisi bidang sosial; dan
  5. 5.komisi bidang pemberdayaan masyarakat; dan
4. d.anggota.
(2)Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah Forum TSLP.

Pasal 6

Masa bakti kepengurusan Forum TSLP selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.

Pasal 7

(1)Forum TSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas:
1. a.menyusun tata tertib Forum TSLP;
2. b.menyusun program TSLP bersama Sekretariat Forum TSLP secara terencana, terpadu, harmonis, dan efisien;
3. c.mengoordinasikan dan menyinkronisasikan program TSLP dengan program pembangunan Daerah; dan
4. d.melaporkan kegiatan Forum TSLP kepada Bupati.
(2)Forum TSLP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
1. a.Pelaksanaan edukasi dan sosialisasi program TSLP kepada seluruh anggota;
2. b.pelayanan dan fasilitasi Perusahaan untuk mengaktualisasikan program TSLP;
3. c.pelaksanaan program TSLP sesuai rencana yang ditetapkan; 4
4. d.pelaksanaan mediasi/konsultasi yang diperlukan Perusahaan dalam implementasi program TSLP;
5. e.pengembangan sistem jejaring kerja/kemitraan;
6. f.pendataan, pendokumentasian, dan publikasi program TSLP yang dilakukan Perusahaan; dan
7. g.pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program TSLP sesuai rencana yang ditetapkan.

Pasal 8

(1)Sekretariat Forum TSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri atas unsur:
1. a.Pemerintah Daerah; dan
2. b.perguruan tinggi.
(2)Unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit:
1. a.Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
2. b.Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan;
3. c.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
4. d.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
5. e.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
6. f.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
7. g.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
8. h.Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
9. i.unit organisasi Sekretariat Daerah yang membidangi hukum; dan
10. j.unit organisasi Sekretariat Daerah yang membidangi kerja sama.
(3)Unsur perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perguruan tinggi yang tergabung dalam Forum Perguruan Tinggi Daerah.
(4)Sekretariat Forum TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Susunan organisasi Sekretariat Forum TSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:

a.ketua;
b.wakil ketua;
c.sekretaris;
d.kelompok kerja, terdiri atas:
1. 1.kelompok kerja perencanaan;
2. 2.kelompok kerja kerja sama;
3. 3.kelompok kerja fasilitasi program tslp; dan
4. 4.kelompok kerja monitoring dan evaluasi. 5

Pasal 10

Sekretariat Forum TSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memiliki tugas:

a.memfasilitasi pembentukan dan pelaksanaan Forum TSLP;
b.memfasilitasi penyusunan tata tertib Forum TSLP;
c.menyiapkan data dan informasi dalam rangka pelaksanaan Forum TSLP;
d.menyusun dokumen perencanaan terkait sinkronisasi program pembangunan daerah dan program TSLP;
e.memfasilitasi komunikasi antara Forum TSLP dengan Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan integrasi program TSLP;
f.memfasilitasi penyusunan perjanjian kerja sama antara perusahaan TSLP dengan Perangkat Daerah penerima TSLP;
g.memberikan fasilitasi proses pelaksanaan program TSLP;
h.menyusun laporan pelaksanaan program TSLP kepada Bupati; dan
i.melakukan proses penilaian dalam rangka pemberian penghargaan TSLP.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 40 Tahun 2026

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

KELEMBAGAAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

KELEMBAGAAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2020