Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 6 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul. Ditetapkan di Bantul Pada tanggal 22 Oktober 2025 BUPATI BANTUL, ttd ABDUL HALIM MUSLIH Diundangkan di Bantul pada tanggal 22 Oktober 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, ttd AGUS BUDIRAHARJA BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 59 7 LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 55 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026 URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PBNDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026 A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KAWENANGAN DENGAN KEWENANGAN KALURAHAN, RKP KALURAHAN, KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH. Dalam rangka mencapai tujuan nasional diperlukan sinkronisasi kebijakan pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Kalurahan, melalui kesamaan persepsi terhadap berbagai persoalan dan program pembangunan dalam kerangka pembangunan yang berkesinambungan. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan. Penyusunan RKPKal merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan yang terencana, sistematis dan berkesinambungan yang dilaksanakan oleh masing-masing Kalurahan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal/local wissdom. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan di Kalurahan memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional, prioritas Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Bantul berdasarkan kewenangan dan berbasis lokal Kalurahan. Untuk itu, Pemerintah Kalurahan perlu memperhatikan beberapa hal yaitu:
1.Proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara Pemerintah dan Pemerintah Kalurahan, diwujudkan melalui integrasi program dan kegiatan pembangunan nasional yang harus didukung dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan.
Tujuh belas Program Prioritas Pemerintah Pusat yaitu:
a.mencapai swasembada pangan;
b.memberantas kemiskinan;
c.memberantas korupsi;
d.meningkatkan layanan kesehatan dan obat untuk rakyat;
e.memperkuat pertahanan negara;
f.mencapai swasembada air;
g.mencapai swasembada energi;
h.menyempurnakan penerimaan keuangan negara;
8
i.melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi;
j.menyediakan rumah murah untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan
k.memberantas narkoba;
l.melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan IKN;
m.memperkuat pendidikan, sains, dan teknologi;
n.melakukan reformasi politik, hukum, dan birokrasi;
o.menjamin pelestarian lingkungan hidup; dan
p.melestarikan seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan prestasi olahraga
2.Tema Pembangunan DIY Tahun 2026 didasarkan pada RPJPD DIY Tahun 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029, serta memperhatikan Tema RKP Tahun 2025 yaitu “Meningkatkan Daya Saing SDM dan Sektor Ekonomi Unggulan” Prioritas Pembangunan DIY tahun 2025 adalah sebagai berikut:
a.pengurangan gap ketimpangan wilayah;
b.penurunan kemiskinan ;
c.pemulihan ekonomi ;
d.peningkatan kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, dan budaya);
e.peningkatan kualitas layanan publik ; dan
f.menjaga daya dukung lingkungan.
Penyusunan tema dan prioritas pembangunan daerah disamping memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Nasional dan DIY, juga harus memperhatikan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2026 yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2025-2029.
3.Tema RKPD Tahun 2026 adalah ”Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur untuk Memantapkan Daya Saing Daerah” Prioritas pembangunan Kabupaten Bantul adalah:
a.percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan;
b.pemerataan kualitas infrastruktur;
c.peningkatan sumber daya manusia berdaya saing;
d.pelestarian lingkungan dan pengurangan risiko bencana; dan
e.pemantapan layanan publik berbasis teknologi informasi.
Proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kalurahan, diwujudkan melalui integritas program dan kegiatan pembangunan yang disesuaikan dengan dinamika kebutuhan dan karakteristik kalurahan masing- masing. Hal tersebut diwujudkan dalam dokumen RKPKal yang telah melalui proses perencanaan partisipatif bersama masyarakat yang disepakati bersama antara Pemerintah Kalurahan dan BAMUSKAL sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal Tahun Anggaran 2026, sehingga pembangunan daerah dan kalurahan dapat berjalan optimal, terpadu dan berkesinambungan. Semua prioritas sasaran utama Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah harus didukung dan dilaksanakan oleh Pemerintahan Kalurahan terutama Peningkatan kesejahteraan masyarakat didukung peningkatan kualitas SDM dan pelayanan publik berbasis teknologi 9 informasi. Sinkronisasi kegiatan kalurahan dalam RKPD tahun 2026 sebagai berikut: 1) Sinkronisasi prioritas Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan; a) pengembangan pasar desa yang berorientasi produk asli kalurahan setempat; b) pendampingan keluarga miskin; c) bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH); d) pemutakhiran data warga miskin; e) bantuan bagi siswa miskin dan yatim/yatim piatu; f) pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk menghilangkan Kemiskinan Ubsolute (BLT DD); g) Padat Karya Tunai Desa (PKTD); h) pengutan ketahanan pangan; i) penguatan UMKM, Bumkal, dan Bumkalma; j) peningkatan Keberdayaan warga miskin melalui peningkatan keterampilan; k) pelayanan bagi lanjut usia; l) pembentukan dan Pendampingan Forum Disabilitas; m) bantuan alat bagi disabilitas; dan n) permakanan bagi lanjut usia dan disabilitas terlantar. 2) Sinkronisasi prioritas Pemerataan Kualitas Infrastruktur; a) pembangunan dan/atau rehabilitasi jalan kalurahan/ jalan pemukiman; b) pembangunan dan/atau rehabilitasi jembatan kalurahan; c) pembangunan dan/atau rehabilitasi jalan usaha tani; d) pembangunan dan/atau rehabiltasi drainase; e) pembangunan dan/atau rehabilitasi saluran irigasi pertanian; f) angkat walet dan gerakan irigasi bersih; g) pembangunan dan/atau rehabilitasi, pengelolaan air bersih milik masyarakat dan/atau desa; h) pembangunan dan/atau rehabilitasi gorong-gorong; i) pembangunan dan/atau rehabilitasi bangunan kuliner kalurahan yang tidak dikelola oleh Bumkal/Bumkalma; j) pembangunan dan/atau rehabilitasi kios kalurahan yang tidak dikelola oleh Bumkal/Bumkalma; dan k) pembangunan dan/atau rehabilitasi bangunan pasar kalurahan yang tidak dikelola oleh Bumkal/Bumkalma. 3) Sinkronisasi prioritas Peningkatan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing; a) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana perpustakaan desa/taman bacaan masyarakat/sanggar belajar, termasuk pengadaan buku dan bahan bacaan lainnya milik kalurahan; b) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana pendidikan anak usia dini, termasuk buku, peralatan belajar, alat peraga edukatif dan wahana permainan milik kalurahan c) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana taman belajar keagamaan milik kalurahan; 10 d) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana olahraga, keterampilan, adat atau budaya seperti taman seni, galeri atau museum milik kalurahan, cagar budaya, situs bersejarah milik kalurahan; e) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan balai pelatihan/ kegiatan belajar masyarakat milik kalurahan; f) pembentukan dan pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat; g) penguatan ideologi pancasila, karakter kebangsaan dan keistimewaan yogyakarta; h) Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita; i) penanganan gizi buruk/stunting, ibu hamil dan menyusui; j) fasilitasi Posyandu dan Kader kesehatan; k) program boga sehat; l) program seribu hari kelahiran; m) penyediaan pemenuhan ketersediaan farmasi dan alat kesehatan di posyandu; n) peningkatan kapasitas daya saing olahraga dan kepemudaan; o) peningkatan kapasitas tenaga pendidik anak usia dini; p) pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja di Kalurahan; q) pelatihan/peningkatan kapasitas masyarakat di Kalurahan; r) pengarusutamaan gender dan pemberdayaan Perempuan; s) perlindungan perempuan, anak dan pemenuhan hak anak; t) pemberdayaan dan peningkatan keluarga Sejahtera; u) pemberdayaan kelembagaan kalurahan wisata; v) penyelenggaraan event expo/fair di Kalurahan; w) pembentukan dan pemberdayaan Bumkal; x) optimalisasi Produk Andalan Setempat (PAS); y) pelatihan bahasa jawa, bahasa asing dan pelatihan digitalisasi di kalurahan; z) penataan, pengelolaan dan perlindungan arsip Kalurahan; aa) Bantuan Insentif pendidik PAUD dapat diberikan kepada lembaga PAUD formal maupun non formal milik Kalurahan; dan ä) Insentif kader kesehatan dan kader posyandu. 4) Sinkronisasi Pelestarian Lingkungan dan Pengurangan Risiko Bencana; a) perlindungan dan pengendalian dan/atau kerusakan lingkungan hidup; b) pengelolaan keanekaragaman kekayaan hayati; c) penyuluhan lingkungan hidup masyarakat; d) pengembangan sistem pengelolaan sampah tingkat Kalurahan; e) pengembangan sanitasi lingkungan; f) gerakan kebersihan dan kesehatan lingkungan; g) pencegahan penyakit melalui jumantik; h) pencegahan, penangulangan dan penyelamatan kebakaran; i) penanggulangan bencana; dan j) penyusunan dokumen kontijensi tingkat Kalurahan. 11 5) Sinkronisasi Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi; a) pengembangan sistem informasi Kalurahan; b) pengembangan aplikasi sistem informatika Kalurahan; c) pemberdayaan kelembagaan kampung digital; d) pengembangan wifi tingkat pedukuhan; dan e) pengembangan pelayanan publik berbasis aplikasi. B. PRINSIP PENYUSUNAN APBKal Penyusunan APBKal Tahun Anggaran 2026 didasarkan pada prinsip sebagai berikut:
1.Prioritas, yaitu sesuai dengan prioritas kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan berdasarkan bidang dan kewenangannya;
2.tepat waktu, yaitu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
3.transparan, yaitu untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBKal melalui Sistem Informasi Kalurahan, info grafis dan media lainnya. Khusus informasi penggunaan dana desa dibuat secara tersendiri;
4.akuntabel, yaitu dalam penyusunan anggaran mempertimbangkan bahwa anggaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5.partisipatif, yaitu dengan melibatkan peran serta masyarakat;
6.keadilan dan kepatutan, yaitu dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
7.tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan peraturan daerah serta peraturan kalurahan lainnya.
C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBKal Kebijakan yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kalurahan dalam penyusunan APBKal Tahun Anggaran 2026 terkait dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan Kalurahan dengan pendekatan penganggaran berdasarkan kewenangan dan skala prioritas yang sudah dibahas di dalam Musyawarah Kalurahan Penetapan RKPKal. Struktur APBKal terdiri atas pendapatan Kalurahan, belanja Kalurahan dan pembiayaan Kalurahan. Kebijakan yang harus diperhatikan dalam penyusunan APBKal Tahun 2026 terkait dengan pendapatan Kalurahan, belanja Kalurahan dan pembiayaan diatur sebagai berikut:
1.Pendapatan Kalurahan.
Rencana pendapatan Kalurahan yang akan dituangkan dalam APBKal merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya. Dalam memasukkan pendapatan kalurahan agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
a.Realisasi penerimaan pendapatan tahun sebelumnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
12
b.Pendapatan Kalurahan agar dirinci dan dijelaskan pencantumannya berdasarkan Kelompok, jenis dan objek pendapatan (sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Bagian Kedua);
Dalam hal Peraturan Bupati tentang Pagu Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Provinsi dan Bantuan Keuangan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2026 ditetapkan setelah APBKal tahun 2026 ditetapkan, maka penyesuaian dalam penganggaran terkait dengan perubahan pagu pendapatan dan belanja dilakukan pada saat perubahan APBKal tahun 2026.
2.Belanja Kalurahan Belanja Kalurahan meliputi semua pengeluaran dari rekening kalurahan yang merupakan kewajiban kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh kalurahan, dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan Kewenangan Kalurahan.
Belanja Kalurahan diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja dan rincian objek belanja. Sehingga pemerintah kalurahan harus jelas dalam mengklasifikasikan belanja kalurahan. (Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan pada Bagian Ketiga). Belanja Kalurahan disusun secara berimbang antara besaran pendapatan dan pembiayaan dengan pendekatan kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.
3.Pembiayaan Kalurahan Pembiayaan Kalurahan diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APBKal dari sisi Pembiayaan Kalurahan adalah berkaitan dengan penerimaan pembiayaan yang berasal dari SilPA.
Penerimaan SilPA harus diuraikan secara rinci agar diperoleh data yang akurat mengenai perkiraan SilPA tahun berjalan dari setiap sumber dana. Dengan demikian akan lebih mudah pula didalam menyusun alokasi belanjanya. Penggunaan belanja yang bersumber dari SilPA diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.memprioritaskan pencapaian kegiatan yang tertunda pelaksanaannya pada tahun berjalan;
b.SilPA digunakan kembali untuk mendukung kegiatan sesuai peruntukan sumber dana awalnya;
c.SilPA digunakan untuk membiayai defisit anggaran;
d.SilPA dipergunakan untuk membiayai kegiatan tertentu sehingga ada kepastian output dan indikator kinerjanya, tidak dipecah-pecah untuk membiayai banyak kegiatan.
Dalam hal Pemerintah Kalurahan akan mengalokasikan pembiayaan untuk penyertaan modal, maka disertai dengan analisis kelayakan penyertaan modal dan Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal 13 atau penambahan penyertaan modal pada badan usaha yang akan diberikan penyertaan modal. D. TEKNIS PENYUSUNAN APBKal Dalam penyusunan APBKal Tahun Anggaran 2026 Pemerintah Kalurahan harus memperhatikan hal hal sebagai berikut:
1.Penyusunan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal Carik mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal berdasarkan RKPKal tahun berkenaan. Dalam menyusun Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal, beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:
a.Lampiran dalam Peraturan Kalurahan tentang APBKal berupa lampiran yang sudah tersedia dalam Aplikasi Siskeudes yaitu pada menu laporan - penganggaran - lampiran Ib.
b.Pengisian lampiran sebagaimana dimaksud melalui entry data dari Rincian Anggaran Biaya (RAB) melalui aplikasi E-RAB yang telah disusun oleh Kepala Seksi dan Kepala Urusan yang selanjutnya telah melalui proses verifikasi oleh tim verifikasi hasil musyawarah kalurahan.
c.RAB yang di entry di E-RAB digunakan sebagai dasar proses pencermatan oleh Bamuskal dan evaluai oleh Panewu.
d.Pencantuman rekening pendapatan harus sesuai dengan kelompok dan jenis serta obyeknya.
e.Pencantuman Rekening Pembelanjaan harus sesuai dengan klasifikasi bidang, sub bidang dan kegiatannya, serta diuraikan dalam jenis, obyek dan rincian obyek belanja yang dituangkan dalam penjabaran APBKal.
f.Pencantuman rekening pembiayaan diuraikan menurut kelompok, jenis dan obyek pembiayaan sesuai kebutuhan.
g.Entry RAB ke dalam Aplikasi SISKEUDES mengacu pada E-RAB, dapat dilakukan dengan:
1) dibuat secara rinci sesuai E-RAB; atau 2) dibuat dengan memasukkan sampai dengan kode rincian obyek belanja
h.Carik menyampaikan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal kepada Lurah.
i.Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal disampaikan Lurah kepada Bamuskal paling lambat bulan Oktober sebelum tahun anggaran berjalan untuk dibahas bersama dalam musyawarah Bamuskal.
j.Mekanisme pembahasan rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal dilaksanakan berdasarkan peraturan tata tertib Bamuskal.
1) Persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKalurahan antara Lurah dan Bamuskal paling lambat bulan November sebelum tahun anggaran berjalan. 2) Penetapan dan pengundangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal paling lambat tanggal 31 Desember 2025. 3) Apabila Kalurahan terlambat dalam menyampaikan rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal, Panewu tetap melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 14 4) Ketentuan penyusunan peraturan kalurahan tentang APBKal mengacu pada Peraturan Bupati Bantul yang mengatur mengenai Penyusunan Produk Hukum Kalurahan.
2.Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal
a.Bamuskal wajib memberikan persetujuan atas Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan persetujuan dari Lurah diterima.
b.Dalam hal Bamuskal tidak memberikan persetujuan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Kalurahan hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.
c.Lurah menetapkan Peraturan Lurah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b.
d.Peraturan Lurah sebagaimana dimaksud pada huruf c wajib dimohonkan evaluasi terlebih dahulu kepada Panewu sebelum ditetapkan.
e.Peraturan Lurah sebagaimana dimaksud pada huruf c berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Kalurahan tentang APBKal.
f.Atas dasar kesepakatan bersama Lurah dan Bamuskal, Lurah menyiapkan Rancangan Peraturan Lurah tentang penjabaran APBKal.
g.Carik mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Lurah tentang penjabaran APBKal.
3.Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal
a.Lurah menyampaikan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal yang telah disepakati bersama Lurah dan Bamuskal kepada Panewu untuk mendapatkan evaluasi paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal kesepakatan bersama Lurah dan Bamuskal.
b.Penyampaian rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal sebagaimana dimaksud pada huruf a disertai dengan dokumen meliputi:
1) surat pengantar; 2) rancangan peraturan Lurah mengenai penjabaran APBKal; 3) peraturan Kalurahan mengenai RKP Kalurahan; 4) peraturan Kalurahan mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kalurahan; 5) peraturan Kalurahan mengenai pungutan Kalurahan; 6) rekapitulasi rencana pendapatan asli Kalurahan beserta bukti pendukungnya antara lain: a) data penyewaan dan penggunaan asset Kalurahan dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun; b) data pemanfaatan tanah Kalurahan, termasuk pelungguh dan pengarem-arem dengan jangka waktu sewa lebih dari 1 (satu) tahun; c) data pendapatan Kalurahan dari Bumkal dan/atau hasil kerjasama Kalurahan; dan d) realisasi pendapatan asli Kalurahan tahun berjalan. 15 7) peraturan Kalurahan mengenai pembentukan dana cadangan, dalam hal kalurahan menganggarkan dana cadangan; 8) peraturan Kalurahan mengenai penyertaan modal, dalam hal kalurahan menganggaran penyertaan modal; dan 9) berita acara hasil musyawarah Bamuskal.
4.Panewu melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal dengan ketentuan sebagai berikut:
a.Panewu dapat mengundang Lurah dan/atau Pamong Kalurahan, dalam pelaksanaan evaluasi rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal.
b.Dalam melaksanakan evaluasi rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal sebagaimana dimaksud pada huruf a, Panewu membentuk tim evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan Panewu.
c.Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam keputusan Panewu dan disampaikan kepada Lurah paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan evaluasi rancangan peraturan Kalurahan dimaksud.
d.Dalam hal Panewu tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c, rancangan peraturan Kalurahan dimaksud dapat ditetapkan dan diundangkan oleh Lurah menjadi Peraturan Kalurahan.
e.Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, rancangan peraturan Kalurahan dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Kalurahan, selanjutnya Lurah menetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.
f.Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf c rancangan peraturan Kalurahan dinyatakan tidak atau belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Kalurahan, Lurah bersama Bamuskal melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
g.Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud huruf c tidak ditindaklanjuti oleh Lurah dan Lurah tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal menjadi Peraturan Kalurahan dan Rancangan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal manjadi Peraturan Lurah, Panewu mengusulkan kepada Bupati untuk membatalkan peraturan Kalurahan dimaksud dengan tembusan unit kerja Sekretariat Daerah yang membidangi hukum dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan Kalurahan.
h.Pembatalan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada huruf g, ditetapkan dengan keputusan Bupati.
i.Lurah memberhentikan pelaksanaan Peraturan Kalurahan dan Peraturan Lurah sebagaimana dimaksud pada huruf g paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf h dan selanjutnya Lurah bersama Bamuskal menetapkan Peraturan Kalurahan tentang pencabutan Peraturan Kalurahan tentang APBKal, dan Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang pencabutan Peraturan Lurah tentang penjabaran APBKal.
16
j.Dalam hal terjadi pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf h Lurah hanya dapat melakukan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai dengan dilakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal disampaikan dan mendapat rekomendasi Panewu.
k.Pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada huruf j ditetapkan dengan Peraturan Lurah dan diberitahukan kepada Bamuskal.
5.Penetapan dan Pengundangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal
a.Rancangan Peraturan Kalurahan tentang APBKal yang telah dievaluasi Panewu ditetapkan oleh Lurah menjadi Peraturan Kalurahan.
b.Peraturan Kalurahan tentang APBKal sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember 2025.
c.Lurah menetapkan Rancangan Peraturan Lurah tentang penjabaran APBKal sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Kalurahan tentang APBKal.
d.Lurah menyampaikan Peraturan Kalurahan tentang APBKal dan Peraturan Lurah tentang penjabaran APBKal kepada Bupati melalui Panewu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
6.Dokumen Pelaksanaan APBKal
a.Lurah menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Kalurahan tentang APBKal dan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal ditetapkan.
b.DPA sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas :
1) Rencana Kegiatan dan Anggaran Kalurahan; 2) Rencana Kerja Kegiatan Kalurahan; dan 3) Rencana Anggaran Biaya Kalurahan.
c.Rencana Kegiatan dan Anggaran Kalurahan dibuat melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)
d.Dokumen pelaksanaan anggaran digunakan dan menjadi pedoman bagi Pelaksana Kegiatan Anggaran.
e.Dalam hal DPA belum dibuat, maka Lurah sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kalurahan, tidak dapat menyetujui dan menandatangani SPP yang diajukan oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran.
E. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA Pemerintah Kalurahan dalam menyusun APBKal Tahun Anggaran 2026, selain memperhatikan kebijakan penyusunan APBKal, juga memperhatikan hal- hal khusus, antara lain sebagai berikut:
1.Pelaksanaan kegiatan diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, diutamakan dilaksanakan secara padat karya dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
17
2.Pemerintah Kalurahan wajib melakukan semua pengadaan barang dalam keadaan baru, khusus kendaraan dinas on the road plat merah.
3.Dalam pelaksanaan kegiatan di Kalurahan, diupayakan untuk melibatkan dan mengaktifkan peran serta fungsi lembaga-lembaga Kalurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pelibatan dan pengaktifan peran ini dilakukan dengan menjadikan pengurus lembaga Kalurahan sebagai unsur Tim Pelaksana Kegiatan Kalurahan.
4.Untuk terciptanya pengelolaan keuangan kalurahan yang baik, Pemerintah Kalurahan melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan Kalurahan, baik pada tatanan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan prosedur, penyiapan instrumen operasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan.
5.Kode Rekening Pendapatan Kalurahan, Belanja Kalurahan dan Pembiayaan Kalurahan menyesuaikan dengan kode rekening yang ada di dalam sistem keuangan desa.
6.Penyusunan APBKal Tahun Anggaran 2026 beserta peraturan pelaksanannya, nomenklatur Pendapatan Kalurahan, Belanja Kalurahan dan Pembiayaan Kalurahan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
7.Penggunaan Dana Desa sesuai prioritas penggunaan dengan fokus pada pendekatan pencapaian 17 SDGs Desa, berdasarkan potensi, masalah, dan kondisi masing-masing Desa.
8.Prioritas penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan Desa dilaksanakan melalui :
a.pemenuhan kebutuhan dasar;
1) pencegahan dan penurunan stunting di Desa: 2) perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa; 3) penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani; dan 4) penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin.
b.pembangunan sarana dan prasarana Desa;
1) pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa; 2) pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh; 3) pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa bagi desa yang belum dialiri listrik; 4) pembangunan sarana dan prasarana transportasi; 5) pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi; 6) pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa; 7) pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan 8) pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam. 18
c.pengembangan potensi ekonomi lokal, dilakukan melalui :
1) pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; 2) pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; dan 3) pengembangan Desa wisata.
d.pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dilakukan melalui :
1) pemanfaatan energi terbarukan; 2) pengelolaan lingkungan Desa; dan 3) pelestarian sumber daya alam Desa.
9.Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan melalui:
a.penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat, dilakukan melalui :
1) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa; 2) penyelenggaraan promosi kesehatan dan Gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular; 3) penyelenggaraan promosi kesehatan dan Gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional; dan 4) penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
b.penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa, dilakukan melalui :
1) penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa; 2) penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani; 3) peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; 4) peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa; dan 5) penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan.
c.pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa, dilakukan melalui :
1) pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa; 19 2) pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; dan 3) pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama.
d.pengembangan seni budaya lokal, dilakukan melalui peningkatan kapasitas seni budaya warga desa;
e.penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam, dilakukan melalui :
1) penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam; dan 2) penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa.
10.Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 8 dan 9 diutamakan untuk:
a.penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan dana desa paling tinggi 15% (lima belas persen) untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan;
b.penguatan Kalurahan yang adaptif terhadap Perubahan Iklim;
c.peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Kalurahan termasuk stunting;
d.dukungan program Ketahanan Pangan;
e.pengembangan potensi dan keunggulan Kalurahan;
f.pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Kalurahan digital;
g.Dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih;
h.Dana Operasional Pemerintah Desa paling tinggi 3% sesuai kewenangan Desa;
i.pembangunan berbasis Padat Karya Tunai dan penggunaan bahan baku lokal; dan/atau
j.program sektor prioritas lainnya di Kalurahan.
11.Fokus penggunaan Dana Desa untuk program Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf d paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen). Pelaksanaan Program Ketahanan Pangan dilaksanakan berdasarkan aspek :
a.Ketersediaan pangan di Kalurahan;
b.Keterjangkauan pangan di Kalurahan; dan
c.Pemanfaatan pangan di Kalurahan.
12.Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf h dapat digunakan untuk Dana Operasional Kalurahan.
Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional pemerintah Kalurahan paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Kalurahan dengan tetap memperhatikan kewenangan Kalurahan. Dana operasional pemerintah Kalurahan yang bersumber dari Dana Desa digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Kalurahan dan diberikan setiap bulan. Lurah dalam Penggunaan dana operasional pemerintah Kalurahan yang bersumber dari Dana Desa harus memperhatikan aspek 20 transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dan laporan pertanggungjawaban yang disertai alat bukti yang sah untuk menjaga akuntabilitas serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Kalurahan. Dana operasional Pemerintah Kalurahan yang bersumber dari Dana Desa meliputi kegiatan:
a.Koordinasi Dana operasional pemerintah Kalurahan yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kalurahan lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Kalurahan, meliputi:
1) biaya komunikasi Pemerintah Kalurahan, seperti pulsa dan kuota internet; 2) kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka koordinasi yang diselenggarakan di Kalurahan; dan 3) biaya pelaksanaan koordinasi dari Kalurahan ke Kapanewon dan/atau kabupaten/kota setempat.
b.Penanggulangan kerawanan sosial masyarakat Dana operasional pemerintah Kalurahan yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena:
1) kemiskinan/kesusahan/musibah dan/atau keterbatasan dana, meliputi: a) biaya transportasi masyarakat Kalurahan yang membutuhkan akses darurat kepada layanan kesehatan yang berjarak jauh dari Kalurahan; dan b) bantuan pemulasaran jenazah bagi masyarakat miskin ekstrem seperti kain kafan dan peti jenazah. 2) konflik sosial, meliputi: a) biaya operasional untuk mediasi konflik sosial di Kalurahan seperti biaya transportasi dan konsumsi forum mediasi; b) biaya operasional untuk menjamin keamanan dan ketertiban di Kalurahan seperti biaya transportasi dan konsumsi; dan c) penyelenggaraan forum lintas kelompok budaya dan agama sebagai upaya pencegahan konflik sosial seperti pembiayaan konsumsi forum. 3) bencana yang menimpa masyarakat Kalurahan, meliputi: a) bantuan logistik bagi masyarakat Kalurahan yang menjadi korban bencana; b) biaya transportasi Lurah dalam merespon bencana di Kalurahan yang belum mendapat intervensi dari supradesa; dan c) kegiatan rapat/pertemuan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial. 21 4) Kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Kalurahan; Dana operasional pemerintah Kalurahan yang bersumber dari Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, antara lain: a) kegiatan promosi, meliputi:
(1)promosi produk unggulan Kalurahan; dan
(2)promosi Kalurahan berbasis digital.
b) protokoler, meliputi:
(1)penyelenggaraan upacara kedinasan di Kalurahan; dan
(2)operasional penyambutan tamu dari pemerintah pusat/provinsi/daerah yang berkunjung ke Kalurahan.
c) pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, khususnya yang berasal dari keluarga miskin di Kalurahan, meliputi:
(1)bantuan seragam;
(2)perlengkapan sekolah; dan
(3)piagam atau plakat apresiasi.
d) kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya keagamaan, meliputi:
(1)perlengkapan olahraga untuk karang taruna;
(2)penyelenggaraan acara kesenian di Kalurahan;
(3)penyelenggaraan acara adat di Kalurahan; dan
(4)penyelenggaraan acara keagamaan di Kalurahan seperti pengajian.
e) penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, seperti penyelenggaraan lomba peringatan hari nasional seperti hari kemerdekaan indonesia, hari pahlawan, hari kebangkitan nasional, dan peringatan hari nasional lainnya; f) pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Kalurahan, meliputi:
(1)piagam atau plakat apresiasi; dan
(2)penyelenggaraan acara apresiasi bagi tokoh berjasa di Kalurahan. Pemberian apresiasi yang bersumber dari dana operasional pemerintah Kalurahan bagi masyarakat Kalurahan berprestasi atau yang membantu tugas Pemerintah Kalurahan harus berupa barang (nontunai).
5) Dana operasional pemerintah Kalurahan tidak dapat digunakan untuk: a) membayar honorarium pemerintah Kalurahan; b) perjalanan dinas Pemerintah Kalurahan di luar kapanewon dan/atau kabupaten/kota setempat; dan c) membayar iuran jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi aparat Kalurahan. 6) Penggunaan Dana Desa di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa Penggunaan Dana Desa tidak diperbolehkan untuk pembangunan kantor kalurahan, balai kalurahan, atau tempat ibadah, kecuali kalurahan yang berstatus Desa Mandiri dapat menggunakan Dana Desa untuk rehabilitasi 22 atau perbaikan ringan kantor Kalurahan atau balai kalurahan, dengan ketentuan: a) maksimal 10% (sepuluh persen) dari total pagu anggaran; dan b) diputuskan melalui musyawarah Kalurahan, dan disertai dengan berita acara keputusan musyawarah Kalurahan.
13.APBKal tahun anggaran 2026 paling sedikit 30% (tiga puluh persen) untuk infrastruktur publik.
14.Nomenklatur/penamaan paket kegiatan untuk sumber dana Penerimaan Bantuan Keuangan Kabupaten (PBK), Penerimaan Bantuan Keuangan Propinsi (PBP), Silpa DD, dicatat dengan contoh sebagai berikut ;
a.Pengadaan Sarpras PAUD Karasan (PPBMP-PDPN) ;
b.Pemberian Makanan Tambahan (PMT) balita gizi kurang (DAIS-RB- PDPN) ;
c.Pembangunan Kawasan Terpadu (DAIS-NonRB);
d.Pembangunan jalan Kawasan permukiman (Silpa DD-PDPN ;
e.Pembangunan jalan lingkungan (P2MK-PDPN ;
f.Penerangan jalan kampung umum (ASP-PDPN);
g.Pembangunan saluran drainase (KB PM ;
h.Pembangunan jalan Kalurahan (TMMD); dan
i.Pembangunan kantor Kalurahan (DIKAL).
15.Penempatan kegiatan untuk belanja BPNT dari sumber dana PPBMP sebagai berikut ; 02.02.93 Pengelolaan Kalurahan Inklusif, dengan obyek belanja 5.2.7. Belanja barang yang diserahkan kepada Masyarakat, 5.2.7.91. Belanja Bantuan Sembako Untuk Diserahkan Pada Masyarakat.
16.Penempatan kegiatan untuk belanja jaminan sosial ketenagakerjaan dari sumber dana PPBMP, untuk kode rekening obyek belanja 5.2.7 belanja barang/jasa yang diserahkan Masyarakat, dengan rincian obyek belanja termasuk kode rekening 5.2.7.95 Belanja Premi BPJS Ketenagakerjaan. Untuk penemapatan kegiatannya menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan subyek penerima BPJS di masing-masing Kalurahan.
17.Dana Desa dapat digunakan untuk Honor Kader Posyandu dengan ketentuan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari total anggaran belanja Pemberian Makanan Tambahan.
18.Dana Desa dilarang penggunaannya dalam APBKal 2026 untuk :
a.honor Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer yang menjabat sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Kalurahan, kecuali yang terlibat dalam kegiatan Pengentasan Kemiskinan.
b.honor Rutin/Bulanan sebagai kompensasi jabatan LKK, kecuali yang diberikan tugas sebagai tim pelaksana kegiatan dan/ atau tim pengadaan barang/jasa;
c.pengadaan pakaian, kaos, seragam dan atribut lainnya;
d.pembelian kendaraan operasional kalurahan, LKK dan FPRB;
e.biaya akomodasi, sewa kendaraan untuk kegiatan peningkatan kapasitas di luar wilayah kalurahan;
23
f.kegiatan penyelenggaraan perayaan hari besar keagamaan dan ziarah kubur;
g.honorarium Guru PAUD/TK milik yayasan;
h.honorarium Jaga Malam Kantor Kalurahan;
i.pembiayaan tim/panitia yang dibentuk oleh Kalurahan antara lain:
1) panitia pemilihan Lurah; 2) panitia pengisian lowongan Pamong Kalurahan; 3) panitia pengisian lowongan Staf Kalurahan; 4) panitia pengisian anggota Bamuskal; 5) panitia pelaksana hari jadi Kalurahan dan Kabupaten; 6) panitia HUT RI ; 7) tim PBBP2; 8) tim penetapan batas kalurahan dan/atau 9) tim evaluasi Peraturan Kalurahan.
j.Kegiatan pembangunan pada tanah kas kalurahan yang belum memiliki izin penggunaan lahan dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan;
k.pembangunan/rehabilitasi gapura, tugu, monumen dan makam;
dan
l.kegiatan terkait pertanahan di Kalurahan kecuali bagi kepentingan umum dan warga miskin.
BUPATI BANTUL, ttd ABDUL HALIM MUSLIH 24 LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 55 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026 A. DAFTAR KODE REKENING PENDAPATAN KALURAHAN KODE REKENING URAIAN
4.PENDAPATAN 4.1. Pendapatan Asli Kalurahan 4.1.1. Hasil Usaha 4.1.1.01. Bagi Hasil BUM Kalurahan 4.1.1.99. Lain-lain 4.1.2. Hasil Aset 4.1.2.01. Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan 4.1.2.02. Tambatan Perahu 4.1.2.03. Pasar Kalurahan 4.1.2.04. Tempat Pemandian Umum 4.1.2.05. Jaringan Irigasi Kalurahan 4.1.2.06. Pelelangan Ikan Milik Kalurahan 4.1.2.07. Kios Milik Kalurahan 4.1.2.08. Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olah raga Milik Kalurahan 4.1.2.90. Bangunan Milik Desa 4.1.2.99. Lain-lain Hasil Aset Desa 4.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 4.1.3.01. Swadaya, partisipasi dan gotong royong 4.1.3.99. Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Kalurahan 4.1.4.01. Hasil Pungutan Kalurahan 4.1.4.90. Lain-lain 4.2. Transfer 4.2.1. Dana Desa/Kalurahan 4.2.1.01. Dana Desa/Kalurahan 4.2.2. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten 4.2.2.01. Bagian dari Hasil Pajak Kabupaten 4.2.2.02. Bagian dari Retribusi Daerah Kabupaten 4.2.3. Alokasi Dana Kalurahan 4.2.3.01. Alokasi Dana Kalurahan 4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 4.2.4.01. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi 4.2.4.99 Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi 4.2.5. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten 4.2.5.01. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten 4.2.5.99. Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten 4.3. Pendapatan Lain-lain 4.3.1. Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa/Kalurahan 4.3.1.01. Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa/Kalurahan 25 KODE REKENING URAIAN 4.3.2. Penerimaan dari Hasil Kerjasama Kalurahan dengan Pihak Ketiga 4.3.2.01. Penerimaan dari Hasil Kerjasama Kalurahan dengan Pihak Ketiga 4.3.3. Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Kalurahan 4.3.3.01. Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Kalurahan 4.3.4. Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga 4.3.4.01. Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga 4.3.5. Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Kalurahan pada tahun anggaran berjalan 4.3.5.01. Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Kalurahan pada tahun anggaran berjalan 4.3.6. Bunga Bank 4.3.6.01. Bunga Bank dari Rekening Kas Kalurahan 4.3.6.02. Bunga Bank dari Rekening Kalurahan Lainnya 4.3.9. Lain-lain pendapatan Kalurahan yang Sah 4.3.9.90. Hadiah Lomba 4.3.9.91. Sumbangan Dari Masyarakat Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah B. DAFTAR KODE REKENING, BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN BELANJA DESA KODE REKENING BIDANG, SUB BIDANG, KEGIATAN 01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN KALURAHAN 01.01. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa 01.01.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah 01.01.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong 01.01.03. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong 01.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) 01.01.05. Penyediaan Tunjangan Bamuskal 01.01.06. Penyediaan Operasional Bamuskal (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) 01.01.07. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 01.1.08. Kegiatan Operasional Pemerintah Desa yang Bersumber Dana Desa 01.01.90. Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal 01.01.91. Penyediaan Tunjangan Kinerja bagi Lurah, Pamong Desa dan Bamuskal 01.01.92. Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong dan Bamuskal 01.01.93. Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah, Pamong dan Bamuskal 01.01.94. Penyediaan Tambahan Penghasilan dari Tanah Lungguh 01.01.95. Penyediaan Tambahan Penghasilan Pengganti Tanah Lungguh/Tunjangan Hari Tua 01.01.96. Tunjangan Masa Kerja 01.01.97. Penghasilan Tetap dan tunjangan Staf Kalurahan 01.01.98. Penyediaan Penghasilan Bagi Staf Honorer 01.01.99. Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Kalurahan 01.02. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Kalurahan 01.02.01. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 01.02.02. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan 01.02.03. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan 01.02.99. Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Kalurahan 01.03. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 01.03.01. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan 26 KODE REKENING BIDANG, SUB BIDANG, KEGIATAN 01.03.02. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Kalurahan 01.03.03. Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Kalurahan 01.03.04. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil 01.03.05. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kalurahan secara Partisipatif 01.03.90. Pendataan/Pemutakhiran Data/Penyusunan Peta Potensi dan Sumberdaya Pembangunan Kalurahan 01.03.91. Pendataan Potensi Budaya Kalurahan 01.03.92. Pengelolaan Rumah Data Kalurahan/ Padukuhan 01.03.93. Pengelolaan Aplikasi e-Human Development Worker 01.03.94. Penyusunan/Pendataan/pemutakiran Data Monografi Kalurahan 01.03.99. Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan 01.04. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 01.04.01. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan/Pembahasan APBKalurahan (Reguler) 01.04.02. Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, Rembug Kalurahan Non Reguler) 01.04.03. Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan (RPJM Kalurahan /RKP Kalurahan) 01.04.04. Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan (APBKalurahan, APBKalurahan Perubahan, LPJ dll) 01.04.05. Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Kalurahan 01.04.06. Penyusunan Kebijakan Kalurahan (Peraturan Kalurahan /Perlur selain Perencanaan/Keuangan) 01.04.07. Penyusunan Laporan Lurah, LPP Kalurahan dan Informasi Kepada Masyarakat 01.04.08. Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan 01.04.09. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kalurahan 01.04.10. Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pilur, Pemilihan Ka. Kewilayahan dan Bamuskal 01.04.11. Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan dan Pengiriman Kontingen dlm Lomba Kalurahan 01.04.12. Dukungan Biaya Operasional 01.04.90. Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pengisian Lowongan Pamong Kalurahan / Staf Honorer Kalurahan 01.04.91. Penyusunan Rencana Induk Kalurahan/ Detail Enginering Drawing (Masterplan Kalurahan/DED) 01.04.92. Pengadaan/Pengembangan/Pengelolaan Aplikasi/Sistem Teknologi Informasi Berbasis Digital 01.04.93. Sosialodsasi Pelaksanaa Kegiatan 01.04.94. Fasilitas Pendampingan Bantuan Keuangan 01.04.95. Fasilitas Kegiatan Bamuskal 01.04.96. Fasilitas Kegiatan Padukuhan 01.04.99. Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 01.05. Sub Bidang Pertanahan 01.05.01. Sertifikasi Tanah Kas Kalurahan 01.05.02. Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) 01.05.03. Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin 01.05.04. Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan 01.05.05. Kegiatan Penyuluhan Pertanahan 01.05.06. Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 01.05.07. Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Kalurahan 01.05.90. Pengadaan Tanah Pengganti Kas Kalurahan 01.05.91. Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan 01.05.99. Lain-lain Sub Bidang Pertanahan 02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 02.01. Sub Bidang Pendidikan 27 KODE REKENING BIDANG, SUB BIDANG, KEGIATAN 02.01.01. Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Kalurahan (Honor, Pakaian dll) 02.01.02. Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) 02.01.03. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat 02.01.04. Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Kalurahan 02.01.05. Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Kalurahan 02.01.06. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana/Alat Peraga /PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non formal 02.01.07. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Kalurahan / Sanggar Belajar Milik Kalurahan 02.01.08. Pengelolaan Perpustakaan Milik Kalurahan (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) 02.01.09. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar 02.01.10. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi 02.01.90. Dukungan Relawan Pendidikan 02.01.91. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif( PAUDHI) 02.01.92. Pendampingan Psikologis Siswa dan orangtua 02.01.99. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan 02.02. Sub Bidang Kesehatan 02.02.01. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) 02.02.02. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif) 02.02.03. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy,Tenaga dan Kader Kesehatan dll) 02.02.04. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 02.02.05. Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Kalurahan 02.02.06. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) 02.02.07. Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional 02.02.08. Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD 02.02.09. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** 02.02.90. Fasilitasi Penyelenggaran Posbindu 02.02.91. Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat 02.02.92. Pembinaan Kampung KB 02.02.93. Pengelolaan Kalurahan Inklusif 02.02.94. Penanganan/Pemulihan Balita Gizi Buruk/Stunting 02.02.95. Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis/Resiko Tinggi dan Nifas 02.02.96. Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan/PSN 02.02.97. Pembinaan Pramurukti Wreda 02.02.98. Penyelenggaraan Posyandu Remaja 02.02.99. Pemenuhan Kebutuhan Dasar / Bantuan Langsung Tunai DD 02.03. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 02.03.01. Pemeliharaan Jalan Kalurahan 02.03.02. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang 02.03.03. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 02.03.04. Pemeliharaan Jembatan Kalurahan 02.03.05. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll) 02.03.06. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Kalurahan /Balai Kemasyarakatan 02.03.07. Pemeliharaan Pemakaman/Situs Bersejarah/Petilasan Milik Kalurahan 02.03.08. Pemeliharaan Embung Milik Kalurahan 02.03.09. Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Kalurahan 02.03.10. Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Kalurahan 02.03.11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih) 28 KODE REKENING BIDANG, SUB BIDANG, KEGIATAN 02.03.12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih) 02.03.13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Kalurahan (Dipilih) 02.03.14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong, selokan dll) 02.03.15. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Kalurahan /Balai Kemasyarakatan (Dipilih) 02.03.16. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Kalurahan /Situs Bersejarah Milik Kalurahan /Petilasan 02.03.17. Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Kalurahan (Dipilih) 02.03.18. Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Kalurahan 02.03.19. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Kalurahan (Dipilih) 02.03.20. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Kalurahan (Dipilih) 02.03.90. Penyusunan Dokumen Perencanaan Kawasan Budaya Kalurahan 02.03.91. Pembangunan/Pengembangan Kawasan Budaya Kalurahan 02.03.92. Penyediaan Sarana Prasarana Untuk Mendukung Kegiatan Layak anak 02.03.99. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 02.04. Sub Bidang Kawasan Pemukiman 02.04.01. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN 02.04.02. Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Kalurahan 02.04.03. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Kalurahan (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll) 02.04.04. Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll) 02.04.05. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan) 02.04.06. Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll 02.04.07. Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Kalurahan (Penampungan, Bank Sampah, dll) 02.04.08. Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air Limbah Rumah Tangga) 02.04.09. Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Kalurahan 02.04.10. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan (Dipilih) 02.04.11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Kalurahan (Dipilih) 02.04.12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Dipilih) 02.04.13. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Dipilih) 02.04.14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih) 02.04.15. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih) 02.04.16. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Dipilih) 02.04.17. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Kalurahan (dipilih) 02.04.90. Pengelolaan Air Minum Kalurahan 02.04.91. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan IPAL Komunal 02.04.92 Bantuan Listrik Untuk Masyarakat Miskin 02.04.99. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 02.05. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 02.05.01. Pengelolaan Hutan Milik Kalurahan 02.05.02. Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Kalurahan 02.05.03. Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan (Dipilih) 02.05.90. Pengelolaan Rumah Pilah Sampah/Bank Sampah 02.05.91. Pelatihan Pengolahan Sampah 02.05.92. Pengembangan Tanaman Hias/Tanaman Obat/ Tanaman Sayuran di Pekarangan 02.05.93 Penyediaan Sarana Pengelolaan Sampah 29 KODE REKENING BIDANG, SUB BIDANG, KEGIATAN 02.05.99. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 02.06. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 02.06.01. Pembuatan Rambu-Rambu di Jalan Kalurahan 02.06.02. Penyelenggaraan Informasi Publik Kalurahan (Poster, Baliho Dll) 02.06.03. Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Kalurahan 02.06.04. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Kalurahan 02.06.05. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi Kalurahan 02.06.06. Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan 02.06.90. Sarana dan Prasarana Transportasi Desa 02.06.99. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 02.07. Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral 02.07.01. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Kalurahan 02.07.02. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Kalurahan 02.07.90. Pembangunan/Pengembangan Energi Listrik Terbarukan (Biogas/Biodisel/ Biohidro dll) 02.07.99. Lain-lain sub bidang Energi dan sumberdaya mineral 02.08. Sub Bidang Pariwisata 02.08.01. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Kalurahan 02.08.02. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Kalurahan(Dipilih) 02.08.03. Pengembangan Pariwisata Tingkat Kalurahan 02.08.99. Lain-Lain kegiatan Sub Bidang Pariwisata 03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 03.01. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 03.01.01. Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Kalurahan 03.01.02. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban 03.01.03. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masy. Skala Lokal Kalurahan 03.01.04. Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Kalurahan 03.01.05. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Kalurahan 03.01.06. Bantuan Hukum Untuk Aparatur Kalurahan dan Masyarakat Miskin 03.01.07. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum dan Pelindungan Masyarakat 03.01.90. Pengadaan, Pemeliharaan Alat Pendeteksi Bencana 03.01.91. Pembinaan dan Pengawasan Rumah Kos/Sewa 03.01.92. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Resiko Bencana 03.01.93. Pencegahan dan Pengendalian Perubahan Iklim melalui Mitigasi dan Adaptasi 03.01.94 Penguatan Desa Aman Covid-19 03.01.95. Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Napzatingkat Kalurahan 03.01.99. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 03.02. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 03.02.01. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa 03.02.02. Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan (Wakil Kalurahan tkt.
Kec/Kab) 03.02.03. Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) 03.02.04. Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Kalurahan 03.02.05. Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Kalurahan (Dipilih) 03.02.90. Pembinaan di Bidang Keagamaan 30 KODE REKENING BIDANG, SUB BIDANG, KEGIATAN 03.02.91. Pemeliharaan/Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi 03.02.92. Fasilitas Pelaksanaan MTQ/MHQ/PORSADIN 03.02.93. Pengembangan Desa Budaya 03.02.99. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 03.03. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 03.03.01. Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga Sebagai Wakil Kalurahan tkt Kec/Kab 03.03.02. Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Kalurahan 03.03.03. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Kalurahan 03.03.04. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Kalurahan 03.03.05. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Kalurahan 03.03.06. Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Kalurahan 03.03.99. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 03.04. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 03.04.01. Pembinaan Lembaga Adat 03.04.02. Pembinaan LKMK/LPM/LPMK 03.04.03. Pembinaan PKK 03.04.04. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 03.04.90. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan/Lembaga Kebudayaan Kalurahan 03.04.91. Pembentukan LKK 03.04.92. Fasilitas Kegiatan Gotong Royong 03.04.93. Program Kalurahan Ramah/Layak Anak 03.04.94. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kalurahan 03.04.99. Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 04.01. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 04.01.01. Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Kalurahan 04.01.02. Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Kalurahan 04.01.03. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Kalurahan 04.01.04. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Kalurahan 04.01.05. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll) 04.01.06. Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan (Dipilih) 04.01.90. Pengembangan Usaha Pengolahan Ikan 04.01.99. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 04.02. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 04.02.01. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/ pengelolaan/penggilingan) 04.02.02. Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi/Pengelolaan/Kandang) 04.02.03. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Kalurahan (Lumbung Desa dll) 04.02.04. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana 04.02.05. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan 04.02.06. Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana 04.02.90. Fasilitasi Kelompok Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian dan Peternakan 04.02.91. Pengembangan Usaha Pengolahan Hasil Pertanian/Peternakan 04.02.92. Pelatihan Pengolahan Pasca Panen 04.02.93. Pelatihan Produksi/Pemasaran Benih Unggul 04.02.94. Pembentukan/Pelatihan Kader Keamanan Pangan Kalurahan 04.02.99. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 04.03. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kalurahan 04.03.01. Peningkatan Kapasitas Lurah 31 KODE REKENING BIDANG, SUB BIDANG, KEGIATAN 04.03.02. Peningkatan Kapatitas Pamong Kalurahan 04.03.03. Peningkatan Kapasitas Bamuskal 04.03.90. Peningkatan Kapasitas Staf Honorer Kalurahan/KPM 04.03.91. Peningkatan Kapasitan Pengelolaan Keuangan Desa 04.03.92. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Administrasi Desa 04.03.93. Peningkatan Kapasitas Pengembangan Desa Wisata 04.03.99. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kalurahan 04.04. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 04.04.01. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 04.04.02. Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak 04.04.03. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas) 04.04.90. Pendataan Warga Difabel 04.04.91. Fasilitasi/Penyuluhan/Sosialisasi KDRT, Bina Keluarga Sakinah 04.04.92. Dukungan Penyelesian Permasalahan KDRT, Anak Putus Sekolah dan Hamil di luar nikah 04.04.93. Pelatihan Pengelolaan Keuangan Keluarga 04.04.94. Pelatihan Kerja/live skill Bagi Ibu Rumah Tangga/ Remaja Belum Bekerja/Keluarga (menjahit, bengkel, pertukangan, membatik, ukiran dan meubelair serta bahasa asing). 04.04.95. Pelatihan Persiapan Perkawinan bagi Remaja Usia Kawin 04.04.96. Sosialisasi/Penyuluhan Pencegahan Perkawinan Usia Dini 04.04.99. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 04.05. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 04.05.01. Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM 04.05.02. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi 04.05.03. Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian 04.05.90. Pendampingan Penerapan Produksi Pangan Sehat dan Baik bagi UMKM 04.05.99. Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 04.06. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal 04.06.01. Pembentukan BUM Kalurahan (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Kalurahan) 04.06.02. Pelatihan Pengelolaan BUM Kalurahan (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan) 04.06.90. Fasilitas Kantor BUM Desa 04.06.91 Fasilitas Pertemuan BUMKAL dan PEMKAL 04.06.99. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal 04.07. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian 04.07.01. Pemeliharaan Pasar Kalurahan /Kios Milik Kalurahan 04.07.02. Pembangunan/Rehab Pasar Kalurahan /Kios Milik Kalurahan 04.07.03. Pengembangan Industri Kecil Tingkat Kalurahan 04.07.04. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif 04.07.90. Pengembangan Pasar Kalurahan Sehat 04.07.91. Pengembangan Produk Andalan Setempat (PAS)/ Produk Unggulan Kalurahan/Padukuhan 04.07.99. Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian 05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK KALURAHAN 05.01. Sub Bidang Penanggulangan Bencana 05.01.00. Kegiatan Penanggulanan Bencana 05.02. Sub Bidang Keadaan Darurat 05.02.00. Penanganan Keadaan Darurat 05.03. Sub Bidang Keadaan Mendesak 05.03.00. Penanganan Keadaan Mendesak 05.03.01. BLT 05.03.02. Bantuan Bahan Pangan 32 KODE REKENING BIDANG, SUB BIDANG, KEGIATAN 05.03.03. Bantuan Pendidikan 05.03.04. Bantuan Pengobatan 05.03.05.. Tersedianya BPJS Masyarakat 05.03.06. Tersedianya Kegiatan Padukuhan C. DAFTAR KODE REKENING PEMBIAYAAN DESA KODE REKENING URAIAN
6.PEMBIAYAAN 6.1. Penerimaan Pembiayaan 6.1.1. SILPA Tahun Sebelumya 6.1.1.01. SILPA Tahun Sebelumnya 6.1.2. Pencairan Dana Cadangan 6.1.2.01. Pencairan Dana Cadangan 6.1.3. Hasil Penjualan Kekayaan Kalurahan yang Dipisahkan 6.1.3.01. Hasil Penjualan Kekayaan Kalurahan yang Dipisahkan 6.1.4. Penerimaan Kembali Penyertaan Modal 6.1.4.01. Penerimaan Kembali Penyertaan Modal 6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 6.1.9.99. Penerimaan Pembiayaan Lainny
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 6.2.1. Pembentukan Dana Cadangan
6.2. 1.01. Pembentukan Dana Cadangan
6.2.2. Penyertaan Modal Desa
6.2. 2.01. Penyertaan Modal Desa
6.2. 3. Setor Kembali Pendapatan Transfer
6.2.9.01. Dana Desa 6.2.3.02. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 6.2.3.03. Alokasi Dana Desa 6.2.3.04. Bantuan Keuangan APBD Provinsi 6.2.3.05. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 6.2.2.99. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya BUPATI BANTUL, ttd ABDUL HALIM MUSLIH