DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 68 Tahun 2025

Nomor: 68
Tahun: 2025
Ditetapkan: 1 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan; Evaluasi Kinerja Pelayanan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melakukan reformasi Kalurahan di Daerah, perlu dilaksanakan pelayanan publik prima dengan penyusunan pedoman Standar Pelayanan Publik Pemerintah Kalurahan;
c.bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan, Pemerintah Daerah memiliki target pelaksanaan rencana aksi berupa penyusunan pedoman standar pelayanan pemerintah kalurahan dengan Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik Pada Pemerintah Kalurahan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 2
4.Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN, PENETAPAN, DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA PEMERINTAH KALURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pelayanan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara layanan.
2.Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
3.Penyelenggara Pelayanan Publik Kalurahan yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Pemerintah Kalurahan di Kabupaten Bantul.
4.Pelaksana Pelayanan Publik Kalurahan yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah Lurah, Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Pamong Kalurahan yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.
5.Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan.
6.Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan Kalurahan adalah Lurah dan Badan Permusyawaratan Kalurahan yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kalurahan.
8.Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
9.Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya ditetapkan secara demokratis.
10.Pihak Terkait adalah pihak yang dianggap kompeten dalam memberikan masukan terhadap penyusunan Standar Pelayanan Kalurahan.
11.Hari adalah hari kerja. 3
12.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
13.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
14.Bupati adalah Bupati Bantul.
15.Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai acuan bagi Penyelenggara dalam melaksanakan penyusunan, penetapan, penerapan serta pemantauan dan evaluasi Standar Pelayanan di lingkungan Pemerintah Kalurahan.
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk:
1. a.memberikan kepastian hukum dalam penyelengaraan Pelayanan;
2. b.meningkatkan kualitas Pelayanan; dan
3. c.meningkat kinerja pelayanan Penyelenggara kepada masyarakat.

Pasal 3

Prinsip penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan di lingkungan Pemerintah Kalurahan meliputi :

a.sederhana, yaitu mudah dimengerti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun Penyelenggara;
b.konsistensi, yaitu dalam penyusunan dan penerapannya memerhatikan ketetapan dalam menaati waktu, prosedur, persyaratan, dan penetapan biaya Pelayanan yang terjangkau;
c.partisipatif, yaitu penyusunannya melibatkan masyarakat dan Pihak Terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan;
d.akuntabel, yaitu hal yang diatur harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara konsisten kepada pihak yang berkepentingan;
e.berkesinambungan, yaitu berlaku sesuai perkembangan kebijakan dan kebutuhan peningkatan kualitas Pelayanan;
f.transparansi, yaitu mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat;
g.berkeadilan, yaitu menjamin bahwa Pelayanan yang diberikan dapat menjangkau seluruh masyarakat; dan
h.aksesibilitas, yaitu kemudahan dalam menggunakan atau memperoleh suatu layanan.

BAB II

PENYUSUNAN, PENETAPAN, DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN

Pasal 4

(1)Penyelenggara menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis layanan. 4
(2)Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangan Kalurahan dengan memperhatikan:
1. a.kemampuan Penyelenggara;
2. b.kebutuhan masyarakat; dan
3. c.kondisi Kalurahan.

Pasal 5

Penyusunan Standar Pelayanan di lingkungan Pemerintah Kalurahan dilaksanakan melalui mekanisme:

a.identifikasi jenis layanan publik di Kalurahan;
b.penyusunan rancangan Standar Pelayanan; dan
c.pembahasan rancangan Standar Pelayanan.

Pasal 6

Identifikasi jenis layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi identifikasi:

a.persyaratan;
b.prosedur;
c.waktu;
d.biaya/tarif;
e.produk Pelayanan; dan
f.tata cara pngelolaan pengaduan.

Pasal 7

(1)Penyusunan rancangan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
1. a.komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian Pelayanan (service delivery); dan
2. b.komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan Pelayanan di internal organisasi (manufacturing).
(2)Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian Pelayanan (service delivery) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.persyaratan;
2. b.sistem, mekanisme, dan prosedur;
3. c.jangka waktu Pelayanan;
4. d.biaya/tarif;
5. e.produk Pelayanan; dan
6. f.penanganan pengaduan, saran, dan masukan.
(3)Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan Pelayanan di internal organisasi (manufacturing).sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.dasar hukum;
2. b.sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
3. c.kompetensi Pelaksana;
4. d.pengawasan internal;
5. e.jumlah Pelaksana; 5
6. f.jaminan Pelayanan;
7. g.jaminan keamanan dan keselamatan Pelayanan;
8. h.evaluasi kinerja Pelaksana;
9. i.aksesibilitas; dan
10. j.waktu pelayanan.

Pasal 8

(1)Pembahasan rancangan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan Penyelenggara bersama masyarakat dan/atau Pihak Terkait.
(2)Partisipasi masyarakat dan/atau Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip:
1. a.tidak diskriminatif;
2. b.diutamakan terkait langsung dengan jenis Pelayanan;
3. c.memiliki kompetensi;
4. d.mengutamakan musyawarah; dan
5. e.memperhatikan keberagaman.

Pasal 9

(1)Masyarakat dan/atau Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri atas:
1. a.penerima manfaat layanan baik secara langsung maupun tidak langsung;
2. b.masyarakat pengguna layanan;
3. c.unsur kapanewon; dan
4. d.ahli/praktisi, akademisi, instansi terkait, organisasi masyarakat sipil dan/atau lembaga swadaya masyarakat dan/atau organisasi profesi, media massa, dunia usaha, atau tokoh masyarakat.
(2)Keterlibatan masyarakat dan/atau Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pembahasan rancangan Standar Pelayanan melalui mekanisme perwakilan.
(3)Penentuan wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beserta jumlahnya dilakukan oleh Penyelenggara.
(4)Penentuan wakil masyarakat dan/atau Pihak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerhatikan integritas, kompetensi dan kepedulian di bidang Pelayanan yang bersangkutan.

Pasal 10

(1)Rancangan Standar Pelayanan yang telah dibahas dan disepakati dituangkan dalam berita acara.
(2)Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani bersama oleh pihak yang terlibat dalam pembahasan.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 68 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PENYUSUNAN, PENETAPAN, DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

PENYUSUNAN, PENETAPAN, DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023