DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyumas Nomor 82 Tahun 2025

Nomor: 82
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Yang Meliputi a. penetapan Kelas Jabatan; dan b. perubahan Kelas jabatan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja sesuai kebutuhan organisasi, perlu adanya Kelas Jabatan sebagai dasar kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangkaian susunan instansi pemerintah Kabupaten Banyumas baik dalam jenis, tingkat kesulitan, dan tanggung jawab pekerjaan, serta persyaratan kualifikasi pekerjaan yang sistematis pada setiap Perangkat Daerah;
c.bahwa berdasarkan Pasal 6 huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Pejabat Pembina Kepegawaian

Menetapkan

menetapkan Peraturan tentang Kelas Jabatan di lingkungannya;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. 3.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858); SALINAN
3. 4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Banyumas.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9.Jabatan ASN adalah Jabatan Manajerial dan Jabatan Nonmanajerial.
10.Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
11.Jabatan Nonmanajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.
12.Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13.Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14.Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggungjawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian dan tambahan penghasilan pegawai.
15.Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan Kelas Jabatan.
16.Persediaan Pegawai adalah jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dimiliki saat ini.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan Kelas Jabatan bagi Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Banyumas.
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
1. a.menetapkan Kelas Jabatan Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Banyumas; dan
2. b.pembinaan karier dan pemberian kesejahteraan Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Banyumas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:

a.penetapan Kelas Jabatan; dan
b.perubahan Kelas jabatan.

BAB III

PENETAPAN KELAS JABATAN

Pasal 4

(1)Kelas Jabatan ASN Pemerintah Kabupaten Banyumas digunakan dalam manajemen ASN meliputi :
1. a.perencanaan kebutuhan;
2. b.pengadaan;
3. c.pengelolaan kinerja;
4. d.pengembangan talenta dan karier;
5. e.sistem penggajian; dan
6. f.pemberian tambahan penghasilan pegawai.
(2)Kelas Jabatan meliputi:
1. a.Kelas Jabatan untuk Jabatan Manajerial; dan
2. b.Kelas Jabatan untuk Jabatan Nonmanajerial.
(3)Penetapan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan hasil Evaluasi Jabatan yang dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara yang terdiri atas :
1. a.rekapitulasi Kelas Jabatan dan Persediaan Pegawai, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
2. b.daftar nama Jabatan Manajerial, Kelas Jabatan, dan Persediaan Pegawai, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
3. c.daftar nama Jabatan Nonmanajerial, Kelas Jabatan, dan Persediaan Pegawai, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
4. d.hasil Evaluasi Jabatan Manajerial, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
5. e.hasil Evaluasi Jabatan Nonmanajerial, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
6. f.konversi Jabatan Pelaksana, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1)Kelas Jabatan untuk Jabatan Manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, ditetapkan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
(2)Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.Jabatan Pimpinan Tinggi;
2. b.Jabatan Administrator; dan
3. c.Jabatan Pengawas.
(3)Kelas Jabatan Manajerial berpedoman pada Persetujuan Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan pada Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Pasal 6

(1)Kelas Jabatan Nonmanajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, ditetapkan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
(2)Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.Jabatan Fungsional; dan
2. b.Jabatan Pelaksana.

Pasal 7

Kelas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a berpedoman pada Persetujuan Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan di Instansi Daerah.

Pasal 8

Kelas Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b berpedoman pada Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan bagi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Pasal 9

(1)Persediaan pegawai untuk Jabatan Pelaksana dengan Kelas Jabatan 1 (satu) dan Kelas Jabatan 3 (tiga) tidak boleh melebihi ketentuan konversi jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.
(2)Mutasi untuk Jabatan Pelaksana dengan Kelas Jabatan 1 (satu) dan Kelas Jabatan 3 (tiga) berpedoman pada Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PERUBAHAN KELAS JABATAN

Pasal 10

(1)Perubahan Kelas Jabatan disebabkan:
1. a.adanya perubahan organisasi yang mengakibatkan perubahan nomenklatur, tugas, dan fungsi jabatan;
2. b.adanya penambahan atau penghapusan kewenangan pada jabatan; dan/atau
3. c.hal-hal lain yang menyebabkan perubahan informasi faktor jabatan, yang mengakibatkan perubahan nilai jabatan.
(2)Perubahan Kelas Jabatan pada jabatan sejenis yang disebabkan sebagaimana ayat (1) huruf a dan belum ada penetapan Kelas Jabatannya maka penetapan Kelas Jabatan pada nomenklatur jabatan baru diberikan Kelas Jabatan sesuai dengan Kelas Jabatan pada nomenklatur sebelumnya.
(3)Perubahan Kelas Jabatan yang disebabkan sebagaimana ayat (1) huruf b dan huruf c dan belum ada penetapan kelas jabatannya maka penetapan Kelas Jabatan diberikan berdasarkan penetapan Kelas Jabatan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
(4)Dalam hal terdapat perubahan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten Banyumas melakukan Evaluasi Jabatan kembali dan selanjutnya dimintakan validasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013