DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2026

Nomor: 11
Tahun: 2026
Ditetapkan: 17 Maret 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang teknis pemberian THR dan gaji ke-13 yang diberikan kepada PNS dan CPNS; Pejabat Negara; Pimpinan dan Anggota DPRD; Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola keuangan Badan Layanan Umum Daerah; Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia; dan PPPK; dan PPPK Paruh Waktu.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; Mengingat : 1 Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950), sebagaimana diubah dengan Undang- undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2 3 Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7162); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina 3 Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3.Pejabat Negara adalah Bupati Banyuwangi dan Wakil Bupati Banyuwangi;
4.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi;
5.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100 %.
6.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK adalah PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
7.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu yang selanjutnya disingkat PPPK Paruh Waktu adalah pegawai aparatur sipil negara yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah;
8.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu untuk mengajukan permintaan pembayaran;
9.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan;
10.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan SPM;
11.Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.

Pasal 2

(1)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada:
1. a.PNS dan CPNS;
2. b.Pejabat Negara; 4
3. c.Pimpinan dan Anggota DPRD;
4. d.Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah;
5. e.Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
6. f.Penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia; dan
7. g.PPPK; dan
8. h.PPPK Paruh Waktu.
(2)PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PNS dalam jabatan:
1. a.pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
2. b.administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan administrator;
3. c.pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
4. d.fungsional utama;
5. e.fungsional ahli madya;
6. f.fungsional ahli muda;
7. g.fungsional ahli pertama;
8. h.fungsional penyelia;
9. i.fungsional mahir;
10. j.fungsional terampil;
11. k.fungsional pemula; dan
12. l.pelaksana.
(3)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak diberikan kepada PNS dan CPNS:
1. a.sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara; atau
2. b.sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya.

Pasal 3

(1)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PNS dan PPPK terdiri atas:
1. a.Gaji pokok;
2. b.Tunjangan keluarga; 5
3. c.Tunjangan pangan;
4. d.Tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
5. e.Tambahan penghasilan sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
(2)Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan.
(3)Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan dengan didasarkan pada :
1. a.Tambahan penghasilan untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya berdasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari tahun 2026;
2. b.Tambahan penghasilan untuk pembayaran Gaji Ketiga Belas berdasarkan komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei tahun 2026.
(4)Komponen penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yaitu Tambahan Penghasilan Pegawai bagian bulan Januari 2026.
(5)Komponen penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yaitu Tambahan Penghasilan Pegawai bagian bulan April 2026.
(6)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan bagi CPNS, paling banyak meliputi:
1. a.80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan; dan
4. d.tunjangan umum.
(7)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan bagi Bupati dan Wakil Bupati, paling banyak meliputi:
1. a.Gaji pokok;
2. b.Tunjangan keluarga; dan
3. c.Tunjangan jabatan. 6
(8)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(9)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi:
1. a.pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; dan
2. b.pegawai non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. paling banyak sebesar tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya setara.
(10)Sumber dana pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berasal dari anggaran Badan Layanan Umum Daerah.
(11)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan bagi penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, atau penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada gaji terusan bulan Februari 2026 dan anggarannya dibebankan pada instansi atau lembaga tempat PNS bekerja.
(12)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan bagi penerima gaji terusan dari PNS yang meninggal dunia, atau penerima gaji dari PNS yang dinyatakan hilang yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada gaji terusan bulan Mei 2026 dan anggarannya dibebankan pada instansi atau lembaga tempat PNS bekerja.
(13)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PPPK Paruh Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h berdasarkan upah PPPK Paruh Waktu yang diterima setiap bulannya secara proporsional. 7
(14)Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi PPPK dan PPPK Paruh Waktu berlaku ketentuan :
1. a.PPPK dan PPPK Paruh Waktu dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima;
2. b.PPPK dan PPPK Paruh Waktu dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum Hari Raya Tahun 2026, tidak diberikan tunjangan Hari Raya; dan
3. c.PPPK dan PPPK Paruh Waktu dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum tanggal 1 Juni Tahun 2026, tidak diberikan gaji ketiga belas.
(15)Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.

Pasal 4

(1)Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
(2)Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(3)Besaran Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan februari Tahun 2026.
(4)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni tahun 2026.
(5)Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat dibayarkan Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2026.
(6)Besaran Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Mei Tahun 2026. 8

Pasal 5

(1)Dalam hal Penerima Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan hanya 1 (satu) Tunjangan Hari Raya yang nilainya paling besar.
(2)Dalam hal Penerima Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas, Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) yang nilainya paling besar.
(3)Dalam hal Penerima Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sekaligus sebagai Pensiunan atau sebaliknya Pensiunan sekaligus sebagai Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan hanya 1 (satu) Tunjangan Hari Raya yang nilainya paling besar.
(4)Dalam hal Penerima Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sekaligus sebagai Pensiunan atau sebaliknya Pensiunan sekaligus sebagai Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) Gaji Ketiga Belas yang nilainya paling besar.
(5)Dalam hal Penerima Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Dalam hal Penerima Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sekaligus sebagai penerima pensiun janda/duda atau penerima Tunjangan janda/duda maka diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sekaligus Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas penerima Pensiun janda/duda atau Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Penerima Tunjangan janda/duda.

Pasal 6

(1)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9
(2)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung oleh pemerintah.

Pasal 7

Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 8

(1)Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi.
(2)SPM Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM gaji bulanan.
(3)Jenis Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.
(4)SPM untuk tambahan penghasilan yang merupakan komponen dalam pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat tersendiri dan terpisah dari SPM Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas.

Pasal 9

Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNS yang mengalami mutasi pindah keluar daerah agar dicantumkan keterangan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas telah dibayarkan atau belum dibayarkan.

Pasal 10

Tata cara penerbitan dan pengajuan SPP, SPM dan SP2D Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2026 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi. Ditetapkan di Banyuwangi Pada Tanggal 17 Maret 2026 BUPATI BANYUWANGI, Ttd. IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS Diundangkan di Banyuwangi Pada Tanggal 17 Maret 2026 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI, Ttd. GUNTUR PRIAMBODO BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2026 NOMOR 11

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…