Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengemban mandat untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, melaksanakan pembangunan, dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat di wilayahnya. Lembaga ini berperan vital sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan nasional di tingkat lokal, sekaligus mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat Banyuwangi yang beragam. Ruang lingkup operasionalnya mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program pembangunan di berbagai sektor, termasuk penyusunan peraturan daerah, penyediaan layanan publik esensial, serta pengembangan potensi daerah di sektor pertanian, kelautan, dan pariwisata.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memiliki mandat krusial untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, melaksanakan pembangunan, dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Kehadiran lembaga ini sangat penting sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan nasional di tingkat lokal, serta untuk mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat Banyuwangi yang beragam. Sebagai kabupaten terluas di Jawa Timur dengan potensi alam dan demografi yang kaya, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berperan vital dalam menjaga stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan penduduknya.
Ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program pembangunan di berbagai sektor. Secara regulasi, pemerintah daerah ini bertanggung jawab dalam menyusun dan menetapkan peraturan daerah yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal, serta mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam aspek pelayanan, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyediakan berbagai layanan publik esensial seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, perizinan, dan administrasi kependudukan.
Meskipun detail program strategis tidak disebutkan secara spesifik, dapat disimpulkan bahwa intervensi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi akan berfokus pada pengembangan potensi daerah yang telah teridentifikasi. Ini termasuk intensifikasi dan diversifikasi pengelolaan kawasan pantai dan wilayah perairan laut untuk pengembangan sumber daya kelautan, mengingat Banyuwangi adalah salah satu penghasil ikan terbesar di Jawa Timur. Program lain kemungkinan melibatkan pengembangan pertanian, perkebunan, dan kehutanan, serta mendorong Banyuwangi sebagai daerah penghasil ternak dan pariwisata.
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berperan dalam isu nasional melalui kontribusinya terhadap ketahanan pangan dan ekonomi maritim. Sebagai daerah produksi tanaman perkebunan, kehutanan, dan penghasil ternak, Banyuwangi berkontribusi pada pasokan pangan nasional. Potensi kelautan yang besar, terutama di pantai timur (Selat Bali) sebagai salah satu penghasil ikan terbesar di Jawa Timur, menjadikan Banyuwangi pemain kunci dalam sektor perikanan nasional.
Warga negara harus berurusan dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk berbagai layanan publik, mulai dari pengurusan administrasi kependudukan hingga perizinan usaha di sektor pertanian, perkebunan, perindustrian, kelautan, dan pariwisata. Masyarakat juga akan berinteraksi dengan pemerintah daerah untuk layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Terkait dengan informasi publik, warga dapat mengajukan permohonan informasi atau menyampaikan pengaduan melalui layanan yang disediakan.
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah lembaga negara yang fundamental dalam mengelola potensi daerah yang luas dan beragam, mulai dari pertanian, perkebunan, kehutanan, perindustrian, kelautan, hingga pariwisata. Mandatnya mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik yang esensial bagi masyarakat. Dengan program strategis yang berfokus pada pengembangan sektor-sektor unggulan, Banyuwangi tidak hanya berkontribusi pada kesejahteraan lokal tetapi juga memiliki peran signifikan dalam isu-isu nasional seperti ketahanan pangan, ekonomi maritim, dan konservasi lingkungan.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2024
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dan belanja daerah tahun anggaran 2023 berupa Laporan Keuangan memuat Laporan Realisasi Anggaran; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; Neraca; Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur mengenai perubahan ketentuan pada pasal 2 Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2024 meliputi pengurangan alokasi pendapatan dana mandatory dan pengurangan alokasi belanja program dan kegiatan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Pergeseran Alokasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, antar kelompok, dan antar jenis.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2017
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2017. Perubahan anggaran ini dilengkapi dengan Ringkasan Perubahan APBD; Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD; Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per jabatan; Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2022
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Banyuwangi berupa laporan keuangan meliputiLaporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XX dan XXI Peraturan Daerah ini dan Rincian Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran XXII Peraturan Daerah ini, Ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Seluruh Desa Di Wilayah Kabupaten Banyuwangi tercantum dalam Lampiran XXIII Peraturan Daerah ini.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur mengenai perubahan ketiga terkait ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 59 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah Kabupaten Banyuwangi
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2025
Peraturan ini mengatur tentang perubahan Ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pasal 13 ayat (1) diubah serta diantara ayat (1) dan (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1b), sehingga Pasal 13
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuwangi No. 8 Tahun 2016
Pengaturan kembali tipe dan jenis perangkat daerah
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2025
peraturan ini mengatur mengenai perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.